Ada satu adagium warung kopi yang sangat presisi untuk menggambarkan nasib pemerintahan baru kita hari ini: “Sopo sing mangan nangkane, sopo sing keno getune.” Siapa yang kenyang memakan buah nangkanya yang manis, eh, giliran orang lain yang harus repot membersihkan getahnya yang lengket dan bikin jengkel.
Kurang lebih begitulah potret muram yang tersaji dalam diskusi panas antara Akbar Faizal dan Thomas Lembong di sebuah tayangan podcast teranyar. Judulnya saja sudah bikin bulu kuduk merinding: “Purbaya Harus Jujur. Kita Takkan Bertahan Hingga Akhir Tahun.” Lewat obrolan itu, Tom Lembong membedah dengan sangat dingin—bahkan cenderung kejam bagi kuping para elite—bahwa dua pertiga dari karut-marut ekonomi yang mesti dipikul oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini adalah murni “hadiah” berupa warisan postur anggaran cacat dan tumpukan utang raksasa dari rezim sebelumnya.
Kita, sebagai rakyat yang saban hari disuguhi rilis media bahwa “ekonomi kita tumbuh meyakinkan” dan “pembangunan berjalan di jalur yang benar,” mendadak dipaksa melihat ke dalam dapur yang sebenarnya. Dan astaga, ternyata dapurnya sedang megap-megap, penuh asap, dan tabung gasnya terancam habis sebelum akhir tahun 2026 ini.
Komedi Putar Penegakan Hukum dan Kaburnya Investor
Mari kita mulai dari urusan yang paling hobi memicu drama di republik ini: hukum. Kita ini punya tradisi unik di mana hukum sering kali bekerja bukan berdasarkan bukti ilmiah yang ajek, melainkan berdasarkan pesanan selera politik atau sekadar hasrat membuat sensasi biar kelihatan bekerja.
Tom Lembong menyoroti fenomena semrawutnya kriminalisasi pejabat belakangan ini. Beberapa mantan menteri era Jokowi mendadak masuk radar pusaran kasus hukum dengan konstruksi yang kalau dipikir pakai akal sehat agak jenaka. Selain dirinya sendiri yang sempat tersangkut namun akhirnya bebas, Tom mencontohkan kasus yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim.
Bayangkan, dalam kasus Nadiem, aksi korporasi yang sangat lumrah dan standar seperti mengonversi utang menjadi saham (debt-to-equity swap) mendadak dituduh sebagai tindakan korupsi oleh aparat penegak hukum kita. Ini kan ajaib. Konstruksi hukum dipaksakan sedemikian rupa demi memuaskan syahwat politik atau dendam masa lalu. Aparat kita mendadak bertindak seperti kritikus saham amatir yang mempidanakan keputusan manajemen bisnis.
Bagi kita yang menonton dari layar ponsel, ini mungkin cuma bahan gosip harian. Tapi bagi investor internasional kelas kakap seperti GIC Singapura, Qatar Investment Authority, atau Abu Dhabi, pertunjukan sirkus hukum ini adalah sinyal bahaya tingkat dewa. Ketika tokoh-tokoh high-profile penggerak industri digital sekelas pendiri GoTo diobok-obok dengan logika hukum yang gaib, kepercayaan mereka langsung runtuh berkeping-keping.
Investor itu makhluk yang sangat rasional dan penakut. Mereka tidak peduli seberapa manis senyum menteri investasi kita saat pameran di luar negeri. Yang mereka peduli adalah: “Kalau saya taruh uang miliaran dolar di Indonesia, apakah besok pagi saya tidak akan ditangkap hanya karena aturan yang mendadak berubah atau karena aparat salah baca laporan keuangan?” Karena jawabannya tidak pasti, para pemilik modal ini diam-diam mengemas kopor mereka, menarik dananya keluar (capital outflow), dan memindahkan uangnya ke negara tetangga yang hukumnya lebih waras dan stabil.
Proyek Megah yang Menjelma Jadi Beban Tetangga
Lalu, ke mana larinya utang-utang raksasa yang ditarik selama sepuluh tahun terakhir? Di sinilah letak tragedi berikutnya. Utang luar negeri itu ibarat kartu kredit. Kalau dipakai untuk modal usaha membuka cabang warung baru yang produktif, tentu tidak masalah. Tapi kalau dipakai untuk gaya hidup, beli mobil mewah yang operasionalnya mahal tapi jarang dipakai, ya siap-siap saja dikejar debt collector.
Tom Lembong membeberkan fakta pahit bahwa mega proyek infrastruktur kita di masa lalu banyak yang meleset dari perhitungan alias tidak produktif. Tengok saja jalan-jalan tol megah yang omset harian dan volume kendaraannya jeblok jauh di bawah proyeksi awal yang super optimis dulu. Atau lihatlah Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sempat dibangga-banggakan sebagai simbol modernitas itu. Sekarang, operasionalnya justru mencatatkan kerugian tahunan yang konstan dan harus disubsidi, yang ironisnya malah membebani kesehatan keuangan PT KAI sebagai induknya.
Di saat kita sibuk membangun beton-beton tidak produktif yang hanya memperkaya segelintir kontraktor dan merusak lingkungan, kita ternyata telah kehilangan kereta teknologi masa depan. Kita terlalu asyik memuja komoditas sumber daya alam mentah yang dikeruk dari perut bumi. Sementara di sebelah rumah, Malaysia sudah melesat menjadi eksportir semikonduktor terbesar nomor lima atau enam di dunia. Thailand sudah menguasai rantai pasok manufaktur hard disk global. Kita? Kita masih bangga menjadi tukang gali tanah dan penebang pohon yang gagap saat bicara soal Kecerdasan Buatan (AI) atau industri cip dunia. Kita kalah start, kalah strategi, dan sekarang ketiban utangnya pula.
Selat Hormuz yang Jauh, APBN Kita yang Robek
Sebagai puncaknya, kita kini sedang berjalan pelan menuju bibir jurang krisis multidimensi: ekonomi, fiskal, dan energi. Nilai tukar rupiah yang melemah tajam—menjadi salah satu yang performanya terburuk di dunia—ditambah anjloknya indeks saham, adalah indikator sahih bahwa mesin ekonomi kita sedang mengalami turun mesin masal.
Celakanya, di tengah kondisi dalam negeri yang rapuh, badai global datang tanpa mengetuk pintu. Konflik di Timur Tengah, khususnya ketegangan di Iran yang mengganggu jalur pelayaran vital di Selat Hormuz, langsung memukul hulu ledak energi kita. Ongkos impor minyak mentah dan BBM melonjak drastis ke angka yang tidak masuk akal. Karena kita adalah negara net-importir minyak, pemerintah terpaksa menanggung beban luar biasa berat di dalam postur APBN hanya demi menutupi selisih harga pasar dengan harga subsidi di pom bensin.
Tom Lembong menyampaikan sebuah peringatan yang sangat getir: jika tren pengelolaan gaya begini terus dilanjutkan tanpa ada arah perubahan filosofis yang jelas, Indonesia diragukan bisa bertahan tegak hingga akhir tahun 2026. Ancaman kelangkaan LPG dan BBM di berbagai daerah bukan lagi sekadar bumbu nakut-nakuti di artikel opini, melainkan sebuah risiko riil yang sudah mengintip di depan mata. Jika tangki bensin eceran di daerah mulai kosong dan ibu-ibu harus antre berjam-jam demi satu tabung gas melon, maka stabilitas sosial taruhannya.
Seruan Kejujuran dan Sikap Menolak Tunduk
Anehnya, di tengah kepungan lampu kuning ini, atmosfer di ring satu kekuasaan masih saja diramaikan oleh suasana antikritik. Ada upaya sistematis untuk membungkam debat publik dan melabeli setiap kritik sebagai tindakan “nyinyir” atau tidak patriotik. Padahal, menyembunyikan borok ekonomi di bawah karpet retorika adalah tindakan paling berbahaya. Masalah tidak akan hilang hanya karena kita menutup mata; ia justru sedang mengumpulkan daya ledak yang jauh lebih besar di bawah sana.
Oleh karena itu, Tom Lembong secara khusus mendesak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk berani jujur. Purbaya diminta membuka data apa adanya, bersikap realistis, dan memaparkan kondisi kas negara yang sebenarnya kepada publik. Berhentilah memproduksi gimik atau narasi kosmetik bahwa semua hal terkendali dengan baik. Rakyat berhak tahu seberapa dalam lubang yang sedang kita hadapi agar kita bisa bersiap-siap, bukan malah disuapi ilusi kenyamanan palsu.
Menariknya, sikap kritis Tom Lembong ini bukan sekadar bualan pengamat yang mencari panggung. Ketika ditanya mengenai posisi politik pribadinya, mantan Kepala BKPM ini dengan tegas menyatakan tidak bersedia jika diminta masuk ke dalam jajaran kabinet pemerintahan saat ini. Kecuali, jika ada perubahan haluan politik dan filosofis yang mendasar dari penguasa—terutama adanya jaminan mutlak atas kemerdekaan berpikir dan kebebasan berpendapat. Sebuah pesan berkelas yang menunjukkan bahwa martabat intelektual tidak bisa dibeli hanya dengan selembar SK menteri dan fasilitas mobil dinas mewah.
Epilog: Selamatkan Diri Masing-Masing
Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai remah-remah rengginang di dasar kaleng biskuit republik ini? Ketika para elit di atas sana sibuk melakukan konsolidasi politik dan mengamankan posisi, kita yang di bawah harus punya naluri bertahan hidup yang tinggi.
Nasihat finansial dari Tom Lembong dalam diskusi tersebut sangat pragmatis dan wajib kita catat di pintu kulkas rumah: mulailah mengencangkan ikat pinggang seketat mungkin. Pangkas pengeluaran-pengeluaran konsumtif yang tidak perlu. Bangun dan amankan dana cadangan yang sifatnya likuid—yang bisa dicairkan kapan saja saat kondisi darurat. Dan jika Anda punya sedikit tabungan ekstra, Tom menyarankan untuk menyimpannya dalam bentuk valuta asing yang stabil, seperti Dolar AS, Dolar Singapura, atau Euro. Ini bukan tindakan tidak nasionalis, melainkan langkah rasional untuk melindungi nilai keringat Anda dari ancaman devaluasi rupiah yang kian nyata.
Kita tentu tidak berharap ramalan buruk Tom Lembong tentang keruntuhan di akhir tahun itu menjadi kenyataan. Kita semua mencintai negeri ini dan ingin melihat anak-anak kita tumbuh di tanah yang makmur. Namun, mencintai negara tidak sama dengan memaklumi kebodohan para pengelolanya. Jika pemerintah masih keras kepala, menolak jujur, dan terus memelihara dwi-fungsi hukum demi syahwat kekuasaan, maka jangan salahkan rakyat jika akhirnya mereka memilih menyelamatkan diri masing-masing sebelum kapal besar ini benar-benar menghantam karang.
