Sebagai orang Jawa yang hidup dalam gelembung kenyamanan pulau yang serba-ada, saya sering kali merasa berdosa setiap kali membaca atau mendengar kabar tentang Papua. Bagi kita yang ada di mari, Papua itu sering kali direduksi menjadi sekadar deretan angka statistik, pemandangan Raja Ampat yang aduhai di brosur wisata, atau lagu-lagu bernada riang tentang mutiara hitam. Kita jarang—atau mungkin sengaja tidak mau—melihat Papua sebagai sebuah manusia dan peradaban yang utuh.
Baru-baru ini, rasa berdosa saya kembali terusik setelah menyimak obrolan mendalam di kanal YouTube Novel Baswedan. Mas Novel kali ini duduk bersama Dandhy Dwi Laksono, jurnalis sekaligus sutradara dokumenter yang hobi bikin kuping para pejabat merah, serta Pak Pi alias Bewe, seorang pemerhati Papua yang paham betul seluk-beluk tanah cenderawasih. Mereka bedah landasan di balik film dokumenter terbaru garapan Watchdoc berjudul “Pesta Babi”.
Bagi orang luar Papua, mendengar istilah “Pesta Babi” mungkin yang terbayang adalah kemeriahan, sukacita, dan kepuasan perut setelah ritual bakar batu. Tapi di tangan Dandhy, judul ini bertransformasi menjadi sindiran yang amat getir. Pesta babi di sini bukan lagi simbol syukur adat, melainkan artikulasi puncak kemarahan, frustrasi, dan protes masyarakat adat yang tercerabut dari akar kehidupannya. Film ini mencoba merangkum potret buram 60 tahun kehadiran Indonesia di Papua. Sebuah potret yang menjahit hal-hal yang selama ini sengaja kita lihat secara terpisah: militerisme yang pekat, kerusakan lingkungan, konflik agraria, mandulnya otonomi daerah, hingga terinjak-injaknya hak masyarakat adat.
Lumbung Pangan yang Ternyata Lumbung Bahan Bakar
Mari kita mulai dari proyek yang namanya terdengar sangat mulia dan religius di kuping kita: Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. Pemerintah mempromosikannya dengan narasi yang bikin haru biru: ketahanan pangan nasional atau food estate. Kita dibayangkan akan punya lumbung padi raksasa yang bakal memberi makan seluruh rakyat Indonesia. Skalanya tidak tanggung-tanggung, alias gigantik: pembukaan lahan seluas 2,5 juta hektar! Biar gampang membayangkannya, itu setara dengan dua kali lipat luas wilayah Jabodetabek. Kebun seluas itu mau dijadikan satu.
Tapi, dasar kelakuan birokrasi kita yang hobi meminjam istilah kosmetik untuk menutupi wajah yang bopeng, fakta di lapangan justru bicara sebaliknya. Narasi ketahanan pangan itu ternyata cuma kedok. Isinya bukan hamparan padi atau ladang jagung untuk mengisi perut manusia, melainkan perkebunan tebu dan sawit skala raksasa. Tujuannya? Untuk industri bioenergi, alias bikin bioetanol dan biodiesel demi memberi makan mesin-mesin kendaraan. Kita mengorbankan hutan purba Papua bukan demi piring makan anak bangsa, tapi demi tangki bensin mobil-mobil mewah di kota besar.
Yang lebih bikin mengelus dada adalah siapa yang menguasai hajat hidup di atas tanah seluas itu. Dari sekitar 600.000 hektar lahan tebu yang dibuka, konsesinya dikuasai oleh 10 perusahaan. Dan tebak apa? Sepuluh perusahaan itu semuanya dimiliki oleh satu keluarga konglomerat sawit saja: Keluarga Fangiono. Di belakangnya, mengekor pula raksasa bisnis global sekelas Wilmar Internasional.
Dari sini kita paham, proyek raksasa ini bukan dirancang untuk menyejahterakan Mama-Mama Papua yang jualan di pasar kaget, melainkan karpet merah super empuk untuk segelintir taipan. Sialnya lagi, proyek triliunan rupiah dengan dalih “prioritas negara” dan kedaruratan ini minim sekali pengawasan dari KPK atau Kejaksaan Agung. Kalau sudah pakai stempel “demi kepentingan nasional”, lembaga hukum mendadak jadi sungkan untuk masuk. Dan di situlah, kawan, celah korupsi menganga lebar-lebar sesubur tanah Papua itu sendiri.
Genosida yang Berjalan Pelan dalam Sunyi
Bagi masyarakat adat Papua, pembabatan hutan dan rawa menjadi perkebunan tebu atau sawit itu bukan sekadar urusan kehilangan pekerjaan. Itu adalah kiamat kecil bagi peradaban mereka. Ketika hutan adat diratakan oleh ekskavator, pohon-pohon sagu yang menjadi sumber karbohidrat utama mereka roboh. Wilayah berburu yang menghidupi mereka turun-temurun lenyap seketika.
Dandhy menyebut fenomena ini sebagai slow motion genocide—pembunuhan massal yang berjalan pelan dalam sunyi. Ketika alamnya dihancurkan, memori ekologis dan kebudayaan lokal orang Papua ikut punah. Mereka yang tadinya adalah pemelihara hutan yang mandiri, dipaksa berubah menjadi buruh kasar di tanah mereka sendiri, atau terusir menjadi pengungsi. Data tahun 2026 ini saja mencatat ada sekitar 107.000 orang pengungsi internal di Papua akibat konflik dan eksploitasi lahan. Mereka terlunta-lunta di negeri yang katanya kaya raya.
Masyarakat adat bukan tidak melawan. Tapi karena mereka tidak punya senjata laras panjang atau pengacara mahal dari Jakarta, mereka melawan dengan cara budaya yang sunyi namun religius. Mereka memasang lebih dari 1.800 salib merah di batas-batas tanah adat mereka. Mereka menggunakan konsep adat Sasi—sebuah hukum adat yang melarang eksploitasi alam di wilayah tertentu. Salib-salib merah itu adalah jeritan batin, sebuah pesan kepada korporasi dan negara: “Cukup, jangan langgar lagi batas tanah suci kami.”
Rasio Militer yang Bikin Geleng-Geleng Kepala
Mengapa perlawanan masyarakat adat sering kali layu sebelum berkembang? Jawabannya ada pada angka statistik pengamanan yang bikin dahi kita berkerut. Peneliti militer mencatat, saat ini ada sekitar 96.000 pasukan militer yang disiagakan di Papua.
Mari kita hitung rasionya. Di Papua, 1 orang tentara bertugas menjaga 100 orang warga. Bandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya, di mana rasionya adalah 1 tentara menjaga 690 orang warga. Densitas pasukan di Papua ini luar biasa pekat. Ajaibnya, pasukan-pasukan yang dikirim ke sana sebagian besar bukanlah pasukan tempur yang bertugas memburu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di pedalaman gunung, melainkan batalion teritorial pembangunan. Tugas aslinya apa? Menjaga titik-titik hotspot investasi. Mereka ditempatkan untuk memastikan proyek-proyek strategis milik taipan dan korporasi tadi berjalan mulus tanpa ada gangguan dari masyarakat adat yang protes karena tanahnya digusur.
Sialnya lagi, kendali informasi di Papua dikunci rapat-rapat. Akses informasi sering kali dibatasi, internet mendadak lemot atau diputus sama sekali setiap kali ada gejolak sosial. Akibat kegelapan informasi ini, ruang bagi publik untuk mengawasi pelanggaran hukum oleh aparat menjadi mustahil. Apa yang terjadi di Papua, tetap terkubur di Papua.
Infrastruktur untuk Korporasi, Bukan untuk Rakyat
Kalau kita mendengarkan pidato-pidato pejabat di televisi, pembangunan Jalan Trans Papua selalu diagungkan sebagai bukti sahih bahwa Jakarta peduli pada Papua. “Lihat, kami sudah bangun jalan mulus menembus gunung!” kata mereka.
Tapi Pak Pi membuka mata kita dengan sebuah kritik sejarah yang menohok. Jalan Trans Papua itu dirancang lurus untuk menghubungkan sentra-sentra investasi korporasi besar, dari pelabuhan ke wilayah konsesi tambang atau kebun sawit. Jalurnya bukan didesain untuk memfasilitasi jalur ekonomi tradisional masyarakat, bukan untuk menghubungkan kampung-kampung adat agar mereka bisa mendistribusikan komoditas lokal seperti ubi, sayur, atau sagu ke pasar kota. Infrastruktur itu dibangun di atas tanah Papua, tapi penggunanya adalah truk-truk raksasa milik perusahaan.
Ini seolah mengulang sejarah kelam masa lalu. Ingat Perjanjian New York tahun 1962? Perjanjian yang menentukan nasib Papua itu digelar tanpa melibatkan satu pun representasi orang Papua asli. Lalu lihat bagaimana kontrak Freeport ditandatangani oleh rezim Soeharto melalui UU PMA Nomor 1 Tahun 1967. Kontrak emas itu diteken dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 resmi digelar! Artinya, sebelum orang Papua sempat memilih mau ikut Indonesia atau tidak, kekayaan alam mereka sudah kadung dijual ke Amerika Serikat. Nalar eksploitatif era Orde Baru ini ternyata belum mati; ia hanya berganti baju menjadi proyek berlabel PSN di hari ini.
Menjaga Papua, Menyelamatkan Masa Depan
Papua adalah masa depan Indonesia. Kalimat ini bukan isapan jempol belaka. Dari segi energi, mineral, hingga posisi pertahanan strategis di kawasan Pasifik, Indonesia sangat bergantung pada pulau berbentuk burung cenderawasih ini.
Namun, jika cara kita mengelola Papua masih menggunakan logika “pesta babi” versi para pemburu rente—di mana alamnya diperas, manusianya disingkirkan, dan informasinya digelapkan—maka kita sebenarnya sedang menabung bom waktu. Melupakan, mengabaikan, atau merusak ekosistem serta manusia Papua sama saja dengan merusak masa depan Indonesia itu sendiri. Kita tidak bisa membangun negara yang megah di atas fondasi air mata masyarakat adat. Sudah saatnya kita berhenti menjadi penonton yang abai, dan mulai mendengarkan jeritan dari balik salib-salib merah di hutan Papua.
