Dompet yang Sama, Judul yang Berbeda
Ada satu keterampilan hidup yang sangat dikuasai oleh emak-emak di kampung kita saat menghadapi tanggal tua: memutar uang belanja. Uang SPP anak dipakai dulu untuk beli beras, nanti uang arisan dipakai menambal SPP, lalu uang bayar listrik dipinjam sebentar buat beli token yang sudah menjerit-jerit sejak subuh. Pola ini sukses membuat dapur tetap mengepul, meski kepala si emak rasanya mau pecah.
Siapa sangka, keterampilan tingkat tinggi ala emak-emak kampung ini ternyata dipraktikkan juga oleh negara kita yang tercinta. Bedanya, kalau emak-emak melakukannya secara sembunyi-sembunyi sambil mengelus dada, negara kita melakukannya lewat sidang resmi, lengkap dengan dokumen berkop garuda dan rilis pers yang bahasanya mentereng.
Kabar terbaru dari dunia birokrasi kita agak bikin dahi mengkerut. Badan Gizi Nasional (BGN) dengan percaya diri mengusulkan anggaran untuk proyek megah Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027 sebesar Rp 270,2 triliun. Angka yang bikin kita—rakyat yang kalau beli kuota internet masih mikir dua kali—langsung pening seketika. Tapi yang bikin lebih pening lagi adalah asal-usul duitnya: sebesar Rp 224,6 triliun dari total anggaran tersebut direncanakan bakal dicomot dari pos anggaran pendidikan.
Iya, Anda tidak salah baca. Anggaran pendidikan.
Kalau kita bandingkan dengan tahun 2026, alokasi yang diambil dari jatah sekolah anak-anak kita ini malah naik, dari Rp 223,6 triliun menjadi Rp 224,6 triliun. Modus geser-menggeser anggaran ini membuat kita sadar satu hal: negara kita ini sebenarnya kreatif luar biasa. Judul dompetnya adalah “Pendidikan”, tapi isinya dipakai buat beli telur, susu, dan sayur mayur. Sebuah lompatan logika yang hanya bisa dipahami oleh para petinggi yang perutnya sudah kenyang sejak dalam kandungan.
Hanya Sekedar Janji Manis
Kita tentu belum lupa dengan masa-masa kampanye dulu. Di podium-podium yang megah, dengan latar belakang lampu sorot dan sorak-sorai tim sukses, janji itu diucapkan dengan begitu meyakinkan: “Makan Bergizi Gratis tidak akan mengganggu porsi anggaran pendidikan!” Kita yang mendengar saat itu langsung mangut-mangut, merasa tenang bahwa anak-anak kita bakal pintar sekaligus kenyang tanpa harus mengorbankan kualitas sekolahnya.
Tapi, ya namanya juga janji politik, Bung. Sifat dasarnya mirip seperti aroma parfum murah: wangi di awal, lalu menguap tanpa bekas begitu angin berembus agak kencang.
Abdullah Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), adalah salah satu orang yang paling nyaring meneriakkan kekecewaan ini. Beliau menilai kebijakan ini sudah melenceng jauh dari khitah asalnya. Dan kalau kita pikir pakai akal sehat yang paling sederhana di warung kopi, kritik itu masuk akal sekali.
Makan gratis itu, mau diputar pakai teori model apa pun, sejatinya adalah urusan jaminan sosial dan kesehatan. Urusannya adalah bagaimana membuat badan anak-anak kita tidak kurus kering alias stunting. Sementara pendidikan, urusannya adalah bagaimana membuat otak anak-anak kita tidak kosong melompong. Ini dua sirkuit yang berbeda.
Sekarang, pemerintah dengan santainya menggabungkan kedua hal ini hanya karena objeknya sama-sama anak sekolah. Ini ibarat Anda mengirim anak ke kursus bahasa Inggris, tapi uang kursusnya dipotong buat membelikan si anak baju baru biar kelihatan keren saat berangkat kursus. Si anak mungkin kelihatan mentereng di jalan, tapi begitu masuk kelas, dia tetap saja tidak bisa membedakan mana past tense dan mana future tense.
Menyalahi Aturan
Negeri kita ini memang punya hubungan yang unik dengan yang namanya hukum. Di satu sisi, kita punya jutaan pasal yang mengatur segala hal dari urusan korupsi sampai urusan jemur pakaian di pagar. Di sisi lain, kita punya bakat alami untuk mengabaikan pasal-pasal itu kalau dirasa agak merepotkan jalannya proyek penguasa.
Kebijakan mencopot dana pendidikan untuk urusan isi piring ini dianggap oleh banyak pakar hukum telah melanggar aturan main yang sah. Ada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berdiri kokoh di sana. Aturan-aturan itu dengan jelas menggariskan bahwa anggaran pendidikan itu harusnya fokus pada capaian kompetensi akademik, perbaikan fasilitas kelas, pengadaan buku, dan peningkatan mutu guru. Singkatnya: fokus pada nutrisi otak.
Sementara itu, proyek MBG jelas-jelas berfokus pada nutrisi fisik. Urusannya adalah kalori, protein, dan vitamin.
Ketika undang-undang ditabrak demi sebuah program mercusuar, taruhannya bukan cuma soal administrasi negara yang berantakan, tapi soal hilangnya wibawa hukum itu sendiri. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak di sekolah untuk taat hukum dan aturan, kalau mereka melihat sendiri dari layar ponselnya bahwa pemerintah mereka sedang asyik “mengakali” undang-undang demi sepiring nasi gratis?
Masyarakat sipil akhirnya tidak tahan lagi melihat sirkus anggaran ini. Tak tanggung-tanggung, ada enam gugatan uji materi terhadap UU APBN 2026 yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu saja, apakah para hakim konstitusi kita bakal melihat kasus ini dengan kacamata hukum yang jernih, atau mereka juga bakal tergiur oleh aroma harum nasi rames yang sedang dimasak di dapur negara.
Guru Honorer & P3K akan Dipecat
Dampak dari kebijakan geser-menggeser anggaran ini ternyata tidak berhenti di atas kertas laporan keuangan dinas saja. Imbasnya sudah menggelinding ke bawah, menghantam kehidupan nyata orang-orang kecil yang selama ini menjadi pilar paling rapuh dalam sistem pendidikan kita: para guru honorer.
Karena dana pendidikan ditarik ke pusat untuk membiayai proyek MBG, pagu anggaran transfer ke daerah-daerah otomatis melungset. Daerah yang duitnya pas-pasan langsung panik. Dan tebak, siapa yang pertama kali dikorbankan ketika sebuah instansi kekurangan dana? Tentu saja bukan kepala dinas yang mobil dinasnya selalu klimis, melainkan para guru honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Di beberapa daerah, kabar duka itu sudah mulai terdengar. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap guru honorer terjadi dengan dalih “efisiensi anggaran”.
Ini adalah ironi yang teramat sangat getir, bahkan untuk ukuran komedi hitam politik kita. Kita sedang menjalankan program membagikan makanan gratis kepada anak-anak sekolah dengan tujuan agar mereka menjadi generasi emas yang cerdas. Namun, di saat yang sama, kita memecat orang-orang yang bertugas mendidik mereka di dalam kelas karena duitnya habis buat beli makanan tersebut.
Coba bayangkan situasinya di dalam kelas nanti: anak-anak duduk dengan perut kenyang, bersendawa karena baru saja menghabiskan susu gratis, tapi di depan kelas tidak ada gurunya karena si guru baru saja di-PHK kemarin sore. Atau kalaupun gurunya masih ada, si guru mengajar dengan wajah lesu dan pikiran melayang karena honornya yang sudah kecil itu kini harus dipotong lagi. Ini namanya memelihara badan tapi membunuh masa depan.
Berhenti Operasi Saat Libur Sekolah
Menghadapi gelombang kritik, gugatan hukum, dan jeritan dari daerah, Badan Gizi Nasional tampaknya mulai agak salah tingkah. Mereka akhirnya sadar bahwa duit Rp 270,2 triliun itu tidak bisa sulapan muncul dari langit begitu saja tanpa memicu keributan.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, baru-baru ini melontarkan rencana efisiensi. Bahasanya halus: penataan prioritas. Tapi kalau kita preteli isinya, ini adalah pengakuan tidak langsung bahwa perencanaan awal program ini memang agak grasah-grusuh.
Salah satu rencana efisiensinya adalah menghapus kelompok murid SMA dari kalangan mampu sebagai penerima makanan gratis. Rencana lainnya yang tak kalah ajaib: menghentikan operasional dapur MBG—atau yang keren disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—saat masa libur sekolah.
Mendengar rencana ini, saya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Logika dapur libur saat sekolah libur ini sungguh luar biasa. Apakah BGN mengira bahwa perut anak-anak kita ikut masuk masa libur dan berhenti lapar ketika kalender menunjukkan warna merah? Apakah rasa lapar itu otomatis membeku saat kenaikan kelas?
Rencana menghapus anak orang kaya dari daftar penerima juga memicu pertanyaan baru: bagaimana cara menentukan anak itu mampu atau tidak di lapangan nanti? Apakah petugas dapur harus memeriksa slip gaji orang tua murid satu per satu sebelum membagikan sendok? Ujung-ujungnya, ini hanya akan menambah birokrasi baru yang berpotensi memicu konflik sosial antar-wali murid di sekolah.
Menatap Masa Depan yang Kurang Gizi
Politik anggaran kita hari ini mengajarkan kita satu hal penting: popularitas jangka pendek sering kali jauh lebih seksi ketimbang investasi jangka panjang.
Membagikan makanan gratis adalah program yang sangat kelihatan hasilnya di mata pemilih. Ada fotonya, ada videonya di TikTok, ada kemasannya yang menarik, dan ada kepuasan instan yang dirasakan oleh masyarakat hari itu juga. Ini adalah komoditas politik yang bernilai tinggi.
Sementara itu, memperbaiki nasib guru honorer, membangun laboratorium sekolah yang rusak, atau menaikkan kompetensi membaca anak-anak kita adalah kerja-kerja sunyi yang hasilnya baru kelihatan 10 atau 20 tahun lagi. Tidak ada orang yang bisa pamer di media sosial hanya karena berhasil membuat seorang anak paham rumus matematika dalam waktu satu minggu.
Kita tentu tidak menolak anak-anak kita diberi makanan bergizi. Kita semua ingin anak-anak Indonesia tumbuh dengan fisik yang kuat dan sehat. Tapi membiayai kesehatan fisik dengan cara merampok anggaran masa depan intelektual mereka adalah sebuah kesesatan berpikir yang amat nyata.
Jangan sampai, demi mengejar target politik 2029 atau demi menyenangkan syahwat program penguasa, kita rela membiarkan dunia pendidikan kita menjadi korban. Kita tidak ingin melahirkan generasi yang badannya tegap, ototnya kawat, tapi begitu disuruh membaca grafik atau menganalisis masalah, otaknya langsung macet karena selama sekolah mereka kekurangan gizi pembelajaran.
Mari kita kawal terus enam gugatan di Mahkamah Konstitusi itu, sambil berharap pemerintah kita segera menemukan dompet lain yang lebih pantas untuk dibongkar, ketimbang terus-menerus menggerogoti celengan masa depan anak-anak kita sendiri.
