Jujur saja, urusan makan itu sebenarnya perkara paling purba sekaligus paling jujur dalam hidup manusia. Mau Anda seorang profesor, tukang becak, pejabat eselon satu, atau pengangguran berspesialisasi scrolled TikTok, kalau perut sudah keroncongan jam 12 siang, respons biologis kita pasti sama: mencari nasi. Tidak ada bedanya.
Maka, ketika pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), reaksi awal rakyat jelata seperti saya ini tentu sederhana saja: “Wah, apik iki! Cah-cah sekolah dapet makan gratis.” Bayangkan betapa bahagianya para orang tua. Pos anggaran uang saku anak bisa dipangkas, dan anak-anak bisa kenyang di sekolah tanpa perlu merengek minta jajan cilok berpenyedap rasa dosis tinggi.
Namun, yang namanya program besar di negeri tercinta ini, tidak pernah ada yang benar-benar steril dari drama. Belum juga program ini mengenyangkan seluruh perut anak sekolah dari Sabang sampai Merauke, urusan dapur umum ini malah mendadak ganti koki di level paling atas.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono—mantan Wakil Menteri Pertanian yang juga politisi Gerindra serta mantan asisten pribadi beliau—menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Beliau menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri setelah belum genap dua bulan menjabat. Alasan Bu Nanik mundur? Katanya mau berobat penyakit jantung ke luar negeri.
Kita tentu mendoakan Bu Nanik agar lekas sembuh, sebab penyakit jantung itu serius. Tapi ya mbok dimaafkan kalau publik mendadak mengurut dada sambil membatin: “Lha kok baru dua bulan menjabat sudah ‘kelelahan’ dan diganti?” Mensesneg Prasetyo berargumen kalau Mas Sudaryono ini dipilih karena sudah mengawal konsep MBG dari awal dan paham ekosistem pangan Kementan. Ya, siap, Pak. Pokoknya kalau argumen pejabat sudah keluar, kita yang di bawah ini cuma bisa mangut-mangut sambil terus mengunyah.
Ketika Dapur Sekolah Diisi Orang Politik
Nah, di sinilah keunikan negeri kita. Urusan gizi anak-anak yang seharusnya diurus oleh pakar gizi, ahli katering, atau dokter anak, kok ya ujung-ujungnya kembali ke pangkuan elite partai politik.
Sontak saja, para pengamat merapatkan barisan. Mbak Isnawati Hidayah dari MBG Watch menyuarakan apa yang dipikirkan banyak orang: penunjukan ini aroma meritokrasinya tipis sekali, tapi aroma politik dan nepotismenya tebal merona. Lha wong Mas Sudaryono ini kan kader inti Gerindra, pengusaha, dan mantan aspri Pak Prabowo.
Ditambah lagi sentilan dari Celios lewat Mas Media Askar Wahyudi yang mengutip temuan ICW. Katanya, banyak pengelola dapur alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan yang ternyata terafiliasi dengan orang-orang partai.
Lho, lho, lho… Ini mau ngasih makan anak sekolah atau mau bikin bagi-bagi lapak arisan politik?
Bayangkan kalau dapur sekolah diurus pakai logika partai. Nanti jangan-jangan sendoknya harus warna tertentu, atau juru masaknya wajib punya kartu anggota partai. Ini kan bikin geli sekaligus prihatin. Harusnya, kriteria mengurus dapur gizi itu simpel: bersih, bergizi, enak, dan tidak bikin mules. Urusan afiliasi politik pengelolanya mau gambar banteng, beringin, atau garuda, ya harusnya tak ada hubungannya dengan kadar protein dalam sebutir telur rebus.
Beragam Janji Surga yang Sudah Diucapkan
Tentu saja, Mas Sudaryono tidak tinggal diam. Sebagai pejabat baru yang sigap, beliau langsung melontarkan klarifikasi dan janji manis. Beliau berjanji akan membenahi tata kelola BGN agar lebih transparan, akuntabel, dan berbasis digital—kata kunci favorit para pejabat zaman now. Beliau juga menegaskan: “Saya dan keluarga tidak punya dapur MBG! Kalau ada yang mengatasnamakan saya buat cari untung, laporkan!”
Sikap tegas ini tentu patut kita apresiasi. Tapi, Mas, ngapunten, rakyat di bawah ini sudah agak kenyang kalau cuma disuapi janji transparansi digital. Yang kami lihat di lapangan justru angka-angka yang bikin perut ikutan mual.
Mari kita lihat data riilnya, bukan data di atas kertas presentasi PowerPoint.
Komnas HAM mencatat, selama 1,5 tahun program MBG berjalan, sudah terjadi 449 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan dengan korban mencapai sekitar 38.000 orang! Sementara data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebutkan ada 33.626 pelajar yang mengalami keracunan makanan sejak awal 2025 hingga April 2026.
Gusti Allah… Puluhan ribu anak keracunan! Ini mau bikin program perbaikan gizi atau uji ketahanan usus masal?
Maksud hati ingin memberi asupan gizi gratis agar otak anak-anak makin cemerlang, eh malah berujung bolak-balik ke puskesmas karena diare masal. Kalau sudah begini, siapa yang paling rugi? Ya anak-anak dan orang tuanya. Pejabatnya sih enak, tinggal minta maaf di depan kamera, lalu bilang “kami akan lakukan evaluasi menyeluruh”. Nasi kotak basi, perut melilit, rakyat yang tanggung.
Papua Kekurangan Dapur, Jawa Kelebihan
Kalau soal keracunan tadi membuat kita mengelus dada, maka persoalan distribusi dapur MBG ini bakal membuat kita menepuk jidat.
Coba sampeyan perhatikan data ini: Wilayah dengan tingkat stunting alias tengkes yang tinggi seperti Papua, ternyata cuma kebagian kurang dari 1% dapur MBG (SPPG). Sebaliknya, Pulau Jawa yang tingkat stunting-nya jauh lebih rendah, justru menguasai 53% dari total SPPG yang ada.
Logika macam apa ini? Ini sama saja seperti memberi bantuan air bersih paling banyak ke daerah yang sedang banjir, sementara warga di daerah kekeringan cuma diberi tetesan sisa dari gayung.
Kenapa bisa begitu? Ya kembali lagi ke persoalan akses, infrastruktur, dan (mungkin) kalkulasi keuntungan politik atau ekonomi. Bikin dapur di Jawa itu gampang, akses bahan bakunya murah, logistiknya mulus, dan nilai publikasinya tinggi. Sementara bikin dapur di pedalaman Papua itu sulit, mahal, dan butuh kerja ekstra keras.
Padahal, esensi dari program MBG kan untuk menuntaskan stunting di daerah-daerah yang paling membutuhkan, alias kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Bukan malah menumpuk dapur di perkotaan Jawa hanya demi mengejar target kuantitas laporan bulanan.
Maka sangat wajar jika para pengamat mendesak adanya evaluasi total dan audit terbuka. Dapur-dapur bermasalah yang dikuasai oknum Parpol, TNI, atau Polri harus ditata ulang—kalau perlu dihentikan—agar program ini kembali ke rel yang benar: menyasar anak-anak miskin yang benar-benar membutuhkan gizi, bukan menyasar kantong para pengusaha daerah yang dekat dengan kekuasaan.
Drama Saling Tuding Korupsi
Seolah belum cukup heboh dengan kasus keracunan dan ketimpangan dapur, program BGN ini sekarang malah resmi masuk ke ranah hukum. Kejaksaan Agung sudah turun tangan mengusut dugaan korupsi pengadaan dan tata kelola program MBG.
Tersangkanya? Tidak tanggung-tanggung. Mulai dari mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, hingga mantan Wakil Kepala BGN seperti Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Dan seperti biasa, dalam panggung drama korupsi Indonesia, aksi saling tuding adalah menu wajib. Eks Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menuding Nanik Deyang terlibat dalam pengubahan nama yayasan pengelola dapur MBG tanpa prosedur resmi. Bu Nanik yang dituduh tentu saja tidak terima dan membantah keras. Beliau menantang balik agar aliran dana diperiksa saja lewat PPATK secara terbuka.
Jan… jandit! Baru seumur jagung, lembaga ini sudah diwarnai drama bentrok antar-pejabat dan tuduhan korupsi. Piring makannya belum bersih dicuci, uangnya sudah dikorek-korek oleh oknum.
Sungguh ironis. Di saat ada jutaan anak sekolah di pelosok desa yang mungkin baru pertama kali merasakan minum susu kotak atau makan daging ayam ras rasional, di lantai atas para pejabatnya justru sibuk bermanuver menggeser anggaran dan mengubah nama yayasan pengelola.
Bikin Kenyang Dulu Rakyatnya, Baru Kenyang Politisinya
Sebagai rakyat biasa yang tidak paham seluk-beluk intrik politik tingkat tinggi, pandangan saya sangat sederhana.
Program Makan Bergizi Gratis ini pada dasarnya adalah niat yang sangat mulia. Tidak ada orang berakal sehat yang akan menolak ide memberi makan anak-anak sekolah. Tapi niat mulia kalau dieksekusi dengan cara-cara yang berantakan, politis, dan serakah, ya hasilnya cuma akan jadi bencana nasional yang berbungkus piring plastik.
Untuk Mas Sudaryono yang baru dilantik, selamat bertugas. Beban sampeyan itu berat sekali. Rakyat tidak butuh jargon digitalisasi kalau anak-anak sekolah masih muntah-muntah akibat makanan basi dari katering rekanan partai. Rakyat juga tidak butuh laporan manis kalau anak-anak di Papua masih gigit jari karena tak punya dapur gizi.
Bersihkan BGN dari benalu-benalu politik dan pengusaha berotak culas. Audit semua dapur SPPG tanpa pandang bulu, tak peduli milik orang partai, jenderal, atau pengusaha besar. Kembalikan fungsi program ini ke jalur utamanya: memberi makan bergizi untuk anak-anak bangsa yang membutuhkan.
Ingat, Mas, urusan perut anak-anak itu urusan langsung dengan Tuhan dan masa depan bangsa. Bikin kenyang dulu rakyat dan anak-anaknya, baru memikirkan kenyangnya para politisi. Kalau di balik kotak nasi anak sekolah saja masih ada tangan-tangan jahil yang tilep anggaran, ya jangan salahkan kalau rakyat makin apatis dan cuma bisa berkata: “Oalah, ternyata gizi gratis pun ada harga politik yang harus dibayar mahal oleh perut anak-anak kami.”
