“Makan Siang Gratis” di Negeri Setengah Matang
Beberapa waktu lalu, kita semua disuguhi sebuah banyolan politik yang porsinya jauh lebih mengenyangkan ketimbang sepiring nasi dan lauknya itu sendiri: Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebuah janji kampanye yang begitu manis, yang membayangkan anak-anak sekolah kita, dari Sabang sampai Merauke, bakal duduk manis di kelas, memegang sendok dan garpu, lalu mengunyah makanan empat sehat lima sempurna dengan khidmat. Bayangan yang sungguh mengharukan, bukan? Sebuah utopia tentang generasi emas yang dibangun dari meja makan.
Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Di negeri yang birokrasinya punya bakat alami mengubah setiap anggaran menjadi bancakan, program sebesar ini mirip seperti menaruh sekeranjang daging segar di kandang kucing kelaparan. Anda tidak perlu menjadi profesor lulusan Harvard untuk meramal apa yang akan terjadi. Cukup jadi orang biasa yang sering ngopi di angkringan, kita sudah tahu rumusnya: di mana ada proyek triliunan, di sana ada lalat-lalat politik yang siap bertelur.
Benar saja, belum juga program ini berjalan penuh merata, baunya sudah ke mana-mana. Tempo menurunkan laporan yang bikin kita mengelus dada sekaligus pengin tertawa getir. Bayangkan, sebuah program yang katanya didesain untuk menyelamatkan masa depan bangsa dari stunting, ternyata sejak lahir sudah mengidap penyakit “stunting moral” di tingkat desainnya. Masalahnya bukan lagi soal penyaluran yang telat atau koki yang lupa menggarami sayur, melainkan sistemnya yang memang sengaja dibikin bolong-bolong agar tangan-tangan jahat bisa masuk dengan leluasa.
Banyak Dapur Fiktif. Bahkan Lokasinya ada yang Di Laut
Mari kita masuk ke bagian yang paling komikal sekaligus tragis dari skandal ini: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang akrab kita sebut sebagai dapur umum proyek. Dalam bayangan orang waras, dapur itu adalah sebuah ruangan dengan kompor gas, wajan besar, talenan, dan aroma bawang goreng yang harum. Tapi di tangan para petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) dan kroni-kroninya, definisi dapur ini mengalami lompatan metafisika yang luar biasa.
Kejaksaan Agung menemukan adanya lonjakan kuota dapur yang luar biasa aneh. Dari target awal yang cuma 21.000 titik, tiba-tiba membengkak menjadi 27.877 titik. Ke mana larinya ribuan dapur tambahan itu? Oh, ternyata itu adalah dapur gaib alias fiktif. Di Cilacap, ada sekitar 100 titik dapur yang setelah dicek secara fisik, lokasinya berada di tengah hutan dan area pemakaman. Saya tidak tahu apakah mereka berencana membagikan susu kotak kepada jin penunggu pohon atau paket nasi kotak kepada para arwah.
Lebih gila lagi di Tangerang Selatan. Ada lima titik koordinat dapur yang setelah dilacak di peta, posisinya persis berada di tengah laut. Mungkin ini yang dinamakan inovasi maritim yang sesungguhnya: menggoreng ayam di atas ombak pantai selatan. Modusnya sangat sederhana tapi mematikan. Mereka mendaftar menggunakan data ilegal, mencuri foto dapur milik orang lain di internet, lalu menyetor koordinat palsu ke sistem BGN.
Mengapa mereka seniat itu membikin dapur hantu? Jawabannya adalah uang tunai. Setiap dapur yang terdaftar, aktif atau tidak, berhak mendapatkan modal awal Rp500 juta ditambah insentif operasional Rp6 juta per hari! Bayangkan, Anda tidak perlu membeli sebutir telur pun, cukup memelihara titik koordinat palsu di tengah laut, dan rekening Anda akan diguyur jutaan rupiah setiap hari oleh negara. Menko Pangan Zulkifli Hasan sampai geleng-geleng kepala dan menyebut pemborosan dari dapur hantu ini mencapai Rp1 triliun setiap bulan. Satu triliun rupiah, Saudara-saudara. Itu kalau dipakai buat beli kerupuk, bisa buat menimbun satu kecamatan.
Banyak Petinggi yang “Punya” Dapur MBG
Di sinilah letak kecerdasan—atau lebih tepatnya kelicikan—para elite kita. Mereka tahu betul bahwa sebagai pejabat publik, mereka dilarang berbisnis dengan instansi sendiri. Aturan internal BGN mengharamkan pegawainya terafiliasi dengan yayasan pengelola dapur. Tapi aturan di negeri ini kan sering kali dibuat hanya untuk menjadi pajangan di dinding kantor, bukan untuk ditaati.
Maka dimainkanlah jurus klasik yang namanya beneficial owner atau penerima manfaat tersembunyi. Di atas kertas, nama-nama mentereng seperti mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sama sekali tidak ada. Bersih. Suci hama. Namun, Kejaksaan Agung tidak bodoh. Setelah digeledah, yayasan-yayasan yang memenangkan proyek dapur tersebut ternyata terafiliasi langsung dengan mereka. Mereka menggunakan nama orang lain, kerabat, atau mantan anak buah sebagai tameng, sementara aliran uangnya tetap mengalir deras ke kantong pribadi mereka sendiri.
Bahkan ketika pucuk pimpinan diganti pada Juni 2026, penyakitnya tidak otomatis sembuh. Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, juga langsung terseret pusaran yang sama. Beliau diduga kuat mengalihkan pengelolaan dapur di Madiun dan Depok ke yayasan baru yang diisi oleh orang-orang dekatnya. Modusnya berganti kulit, tapi isinya tetap sama: bagaimana caranya agar kue triliunan rupiah ini tidak jatuh ke tangan orang luar.
Ini mirip seperti Anda membuat aturan dilarang membawa kucing ke dalam kamar, lalu Anda memasukkan kucing itu ke dalam karung, mengikatnya rapat-rapat, dan membawanya masuk sambil berkata, “Ini bukan kucing, ini karung.” Kebohongan yang begitu transparan, namun dipelihara dengan penuh rasa percaya diri oleh mereka yang memegang stempel kekuasaan.
Ada 41 Pejabat Tinggi yang Bermain
Nafsu serakah ini ternyata tidak hanya menjangkiti internal BGN. Megaproyek dengan pagu ratusan triliun ini ibarat bau darah yang mengundang kawanan hiu dari segala penjuru. Mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, yang kini sudah memakai rompi oranye, bernyanyi dengan merdu di hadapan penyidik. Dia membeberkan ada 41 nama pejabat elit yang ikut mengantre lewat jalur belakang demi mendapatkan jatah titik dapur.
Daftar antrean itu sangat mewah: ada 4 menteri/wakil menteri, 10 anggota DPR, hingga 3 aparat penegak hukum. Proyek yang seharusnya bertujuan sosial ini berubah wujud menjadi ajang arisan para elit politik. Mereka menitipkan yayasan binaannya, memesan wilayah strategis, hingga melakukan praktik jual-beli izin operasional dapur. Salah satu tersangka, Glory Harimas Sihombing dari Yayasan IFSR, bahkan diketahui menguasai delapan yayasan sekaligus hanya untuk menimbun titik dapur, yang kemudian dijualnya kembali kepada investor luar dengan harga selangit.
Tak berhenti di situ, potongan anggaran per porsi pun terjadi. Pemerintah menjanjikan anggaran Rp15.000 per porsi—angka yang sebenarnya sudah sangat mepet kalau kita bicara soal makanan bergizi di tahun 2026. Tapi, sejumlah yayasan nakal dengan teganya memotong lagi anggaran tersebut sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 per porsi dengan dalih “biaya sewa” yayasan.
Coba bayangkan nasib anak sekolah yang menerima makanan itu. Dari Rp15.000, dipotong korupsi di atas, dipotong jatah yayasan, dipotong keuntungan vendor, mungkin nilai makanan yang benar-benar masuk ke piring anak-anak kita tak lebih dari Rp7.000. Isinya paling-paling hanya nasi keras, sepotong tahu tipis, dan kuah sayur yang lebih mirip air bening. Generasi emas macam apa yang mau kita panen kalau asupan gizinya dikerat habis oleh kerakusan para pejabat?
Sedang Libur Sekolah, Tapi Dana yang Disalurkan Malah Bertambah
Keanehan proyek ini terus berlanjut hingga ke urusan pengadaan barang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan perut. Entah apa yang ada di dalam kepala para perencana program di BGN, anggaran MBG yang harusnya dibelikan telur, daging, dan sayur, malah mengalir deras untuk membeli ribuan sepeda motor listrik, televisi, tablet, hingga sepatu.
Alasannya selalu klise: sebagai sarana pendukung operasional. Tapi kita semua tahu, ini hanyalah modus untuk menyerap anggaran secara ugal-ugalan demi mendapatkan komisi dari vendor pengadaan barang. Saat ini, Kejaksaan Agung bahkan terpaksa memfokuskan penyidikan pada kasus pengadaan motor listrik dan ompreng (wadah makanan) bermasalah ini agar fokusnya tidak bias ke mana-mana.
Namun, puncak dari segala kelucuan data keuangan proyek ini terjadi pada bulan Juni 2026. Logika akuntansi dasar mengatakan, jika sekolah sedang libur panjang semester, maka kegiatan belajar-mengajar berhenti, dan otomatis kegiatan pembagian makan gratis pun ikut libur. Jika kegiatan libur, maka serapan anggaran dapur harusnya turun drastis, bukan?
Mari kita lihat datanya. Pada bulan April, anggaran yang cair adalah Rp10 triliun. Mei naik menjadi Rp11 triliun. Dan ketahuilah, pada bulan Juni—saat murid-murid sedang asyik rebahan di rumah menikmati libur sekolah—pencairan anggaran justru melonjak tajam menjadi Rp12 triliun! Ini adalah keajaiban finansial yang hanya bisa terjadi di Indonesia. Dapur-dapur fiktif itu tampaknya tetap memasak dengan giat di alam gaib, mengirimkan laporan pertanggungjawaban palsu, dan negara dengan riang gembira mentransfer uangnya.
Prabowo Sudah Tau, Tapi Tetap Membiarkan Semua ini Terus Terjadi
Melihat kekacauan yang sedemikian rupa, bagaimana respons sang pemimpin tertinggi kita? Artikel opini Tempo menyoroti sesuatu yang cukup mengkhawatirkan dari sikap Presiden Prabowo Subianto. Beliau dinilai cenderung defensif dan menganggap kritik-kritik tajam terhadap program MBG ini sebagai upaya politis untuk menjatuhkan dirinya atau bahkan ditunggangi oleh kekuatan asing. Sebuah narasi usang yang selalu dipakai ketika sebuah kekuasaan tidak siap menghadapi cermin kenyataan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan sempat melempar pernyataan yang bikin dahi mengkerut: Presiden sebenarnya sudah lama tahu kalau program ini bermasalah, tapi sengaja membiarkannya berjalan dulu agar tahu di mana letak boroknya, baru nanti dibenahi. Logika macam apa ini? Ini seperti Anda melihat ada kebocoran gas di dapur rumah Anda, tapi Anda memilih membiarkannya dulu sambil merokok, menunggu sampai rumahnya agak meledak sedikit, baru kemudian menelepon pemadam kebakaran. Makin lama dibiarkan, makin triliunan uang rakyat yang menguap menjadi asap di rekening para koruptor.
Celakanya lagi, obsesi buta terhadap megaproyek MBG ini harus dibayar mahal oleh sektor-sektor penting lainnya. Demi mengamankan pagu anggaran yang awalnya dipatok Rp335 triliun, pemerintah terpaksa menyunat anggaran di tempat lain. Hasilnya? Anggaran perbaikan infrastruktur jalan merosot tajam. Yang paling menyedihkan, anggaran pendidikan ikut dipangkas, yang berujung pada gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap guru-guru honorer dan PPPK di berbagai daerah.
Sungguh sebuah ironi yang paripurna: kita ingin memberi makan gratis kepada anak sekolah, tapi di saat yang sama kita memecat guru yang mengajar mereka karena uangnya habis dipakai buat menyuapi para pencoleng di Badan Gizi Nasional.
Program ini Memang Bobrok Sejak Awal dan Jangan Berharap akan Dihentikan atau Diperbaiki
Kini, nasi sudah menjadi bubur—dan buburnya pun basi. Setelah boroknya dibongkar habis oleh Kejaksaan Agung, BGN akhirnya mengambil langkah darurat pada Juni 2026: memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dapur baru. Anggaran program pun dipangkas oleh Kementerian Keuangan dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Fokusnya katanya mau dialihkan untuk membenahi kualitas dapur yang sudah telanjur berjalan.
Namun, kebijakan yang mendadak ini menyisakan korban baru di tingkat bawah, yaitu para investor swasta yang jujur. Tergiur oleh janji manis program nasional, banyak pengusaha lokal yang nekat berutang ke bank hingga miliaran rupiah untuk membangun dapur sesuai spesifikasi ketat BGN. Begitu modal habis dikeluarkan dan bangunan fisik dapur sudah berdiri tegak, BGN tiba-tiba menerapkan moratorium dan melakukan modus roll back (penangguhan izin) secara sepihak.
Dapur-dapur legal milik investor jujur ini telantar, tidak bisa beroperasi, sementara cicilan bank terus berjalan. Di saat yang sama, oknum-oknum yang mengaku punya “jalur dalam” di BGN mulai berkeliaran, mendekati para investor yang frustrasi ini, lalu meminta uang pelicin hingga ratusan juta rupiah dengan janji bisa memulihkan izin operasional dapur mereka. Lingkaran setan ini seolah tidak pernah kehabisan cara untuk memeras.
Pada akhirnya, kita harus sampai pada sebuah kesimpulan yang pahit namun realistis, persis seperti yang disuarakan dalam editorial Tempo: program Makan Bergizi Gratis ini sebaiknya dihentikan total sekarang juga. Bukan karena kita tidak sayang pada gizi anak-anak kita, melainkan karena sistem dan arsitektur program ini dari awal memang tampaknya sengaja dirancang bukan untuk memberi makan anak sekolah, melainkan untuk memberi makan ego politik dan syahwat kekayaan para elitnya.
Selama tata kelolanya masih dikuasai oleh mentalitas pencoleng, maka berapa pun ratusan triliun anggaran yang kita gelontorkan, ia hanya akan berakhir di perut-perut yang sudah buncit, meninggalkan anak-anak kita tetap kelaparan, dan membuat dompet negara makin jebol tak bersisa. Mari kita sudahi drama ini, sebelum dapur gaib di tengah laut benar-benar menenggelamkan kewarasan kita sebagai sebuah bangsa.
