Dari Kursi Menteri ke Kampus
Jika Anda adalah seorang Sudirman Said—pria yang pernah menduduki kursi panas Menteri ESDM, pernah memimpin Pindad, dan kenyang makan asam garam birokrasi serta kerasnya hantaman ombak politik praktis—apa yang akan Anda lakukan setelah semua hiruk-pikuk itu mereda? Sebagian besar orang politik kita biasanya akan mendirikan partai baru, menjadi komentator tetap di televisi, atau minimal sibuk kasak-kusuk menjadi makelar kekuasaan di balik layar.
Namun, dalam obrolan mendalam bersama Helmy Yahya di kanal YouTube belum lama ini, Sudirman Said memilih jalan memutar yang sunyi sekaligus bikin dahi berkerut: ia pulang kampung ke Tegal, Jawa Tengah, untuk memimpin sebuah universitas swasta.
Ini pilihan yang sangat tidak populer bagi ukuran mantan pejabat sekelas beliau. Bayangkan, dari mengurus kebijakan energi nasional yang nilainya ratusan triliun, sekarang beliau harus memikirkan bagaimana caranya agar mahasiswa di daerah bersedia membaca buku dan tidak telat bayar uang kuliah.
Namun, di sinilah letak menariknya. Sudirman Said sepertinya sudah sampai pada titik kesadaran spiritual yang paling mentok: bahwa membenahi hilir Indonesia yang telanjur ruwet ini tidak akan pernah selesai kalau hulu manusianya dibiarkan keropos.
Tidak tanggung-tanggung, dari kampus di Tegal itu, ia membuat gebrakan yang kedengarannya fiksi tapi nyata: berkolaborasi dengan Harvard Medical School untuk membangun pusat riset kesehatan primer di Brebes. Brebes, bung! Daerah yang selama ini kita kenal sebagai penghasil bawang merah terbesar sekaligus salah satu daerah dengan kantong kemiskinan yang cukup pekat di Jawa Tengah.
Membawa Harvard ke Brebes itu seperti membawa koki restoran berbintang lima ke dapur umum pengungsian. Rasanya aneh, tapi tujuannya mulia: memberikan dampak langsung bagi masyarakat miskin melalui riset kesehatan yang sahih, bukan sekadar bagi-bagi bansos jelang pemilu yang bungkusnya bergambar wajah politisi.
Tiga Defisit Besar Bangsa Indonesia
Dalam wawancara tersebut, Sudirman Said melontarkan sebuah tesis yang menurut saya sangat akurat sekaligus mengerikan tentang kondisi bangsa kita hari ini. Beliau mendiagnosis bahwa Indonesia sedang mengalami situasi pelik akibat tiga defisit besar. Bukan defisit anggaran APBN, bukan pula defisit neraca perdagangan, melainkan tiga defisit yang jauh lebih berbahaya karena merusak fondasi tak kasatmata sebuah bangsa.
Pertama, Defisit Intelektual. Ini adalah kondisi di mana kebijakan-kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak dilahirkan dari ruang-ruang gelap kekuasaan tanpa melibatkan pikiran akademik yang jernih. Negara dikelola dengan logika “pokoke”, logika buru-buru, dan logika pesanan sponsor. Argumen para pakar dan hasil kajian ilmiah dianggap sebagai angin lalu yang mengganggu jalannya proyek. Walhasil, kita sering melihat regulasi yang umurnya baru seumur jagung sudah harus direvisi karena isinya bolong-bolong dan bikin gaduh di masyarakat.
Kedua, Defisit Moral. Para pemimpin di tingkat atas, dari yang memakai kemeja safari hingga yang berdasi mentereng, semakin hari semakin mengabaikan aspek moralitas dan etika. Etika profesi dianggap sebagai barang kuno yang menghambat kesuksesan. Slogan “sing penting tidak melanggar hukum” dijadikan tameng untuk membenarkan tindakan-tindakan yang secara kepantasan sosial sebenarnya sangat menjijikkan. Selama tidak tertangkap tangan oleh KPK, maka tindakan nepotisme atau memperkaya kelompok sendiri dianggap sah-sah saja.
Ketiga, Defisit Spiritual. Ini adalah puncak dari segala kerusakan. Defisit spiritual di sini bukan berarti kita kekurangan rumah ibadah atau kekurangan pemuka agama. Bukan. Bangsa kita ini sangat religius di media sosial. Namun, yang hilang adalah rasa bersalah atau rasa berdosa saat melakukan penyimpangan. Koruptor sekarang kalau keluar dari gedung pemeriksaan bisa tersenyum lebar sambil melambaikan tangan ke kamera seolah-olah baru saja memenangkan piala Oscar. Tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi beban batin bahwa uang yang mereka tilep adalah uang milik anak-anak busung lapar di pelosok negeri.
Mencari Pemimpin yang Bukan “Superman”
Untuk mengobati tiga penyakit kronis di atas, Sudirman Said menawarkan tiga model kepemimpinan yang mendesak untuk diadopsi jika kita tidak ingin kapal besar bernama Indonesia ini karam pelan-pelan.
Model pertama adalah Institutional Leadership. Kita butuh pemimpin yang fokus menata dan memperbaiki kembali kelembagaan negara. Mari kita jujur, saat ini sebagian lembaga negara kita sedang mengalami gejala kelumpuhan fungsi akibat terlalu sering diintervensi oleh kepentingan politik jangka pendek. Lembaga penegak hukum, lembaga auditor, hingga komisi-komisi independen kehilangan taringnya karena diisi oleh orang-orang titipan partai. Kita butuh sosok yang mau bekerja dalam senyap untuk mengembalikan marwah institusi-institusi ini agar kembali ditakuti oleh para pelanggar aturan.
Model kedua adalah Collective Leadership. Sudirman Said mengingatkan kita semua untuk berhenti menyembah mitos tentang datangnya seorang “Superman” atau “Ratu Adil” yang bisa menyelesaikan seluruh kompleksitas masalah bangsa ini sendirian dalam semalam. Masalah Indonesia ini sudah terlalu ruwet, jalin-jemalin antar-sektornya sudah sangat kusut. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang cukup pintar untuk menyelesaikannya sendirian. Kita butuh kerja tim, butuh kepemimpinan kolektif yang melibatkan banyak otak cerdas dari berbagai latar belakang, bukan kepemimpinan yang berpusat pada kultus individu satu orang saja.
Model ketiga, dan yang paling fundamental, adalah Intrinsic Leadership. Ini adalah jenis kepemimpinan sejati yang basisnya adalah integritas, kompetensi, kapabilitas, visi, dan rasa tanggung jawab publik yang tebal. Pemimpin model ini dihormati karena isi kepalanya dan rekam jejaknya, bukan semata-mata karena pangkat yang berderet di pundak, jabatan mentereng di kartu nama, atau gelar akademik yang berjejer panjang hasil beli dari universitas antah-berantah.
Ironi Saringan Politik yang Lebih Longgar dari Warung Kelontong
Namun, impian untuk mendapatkan tiga model kepemimpinan itu langsung membentur tembok tebal bernama sistem rekrutmen politik kita. Di sinilah Sudirman Said memberikan kritik yang sangat menohok: saringan politik kita itu terlalu longgar, bahkan dinilai lebih longgar dibandingkan syarat untuk menjadi CEO perusahaan mikro atau manajer toko retail sekalipun.
Coba Anda bayangkan, jika Anda ingin melamar menjadi manajer di sebuah perusahaan swasta, Anda harus melewati serangkaian tes yang bikin kepala pening: psikotes, tes kemampuan bahasa, tes rekam jejak digital, wawancara berlapis dengan direksi, hingga pembuktian sertifikasi kompetensi.
Namun, untuk menjadi bupati, gubernur, bahkan presiden di negeri ini, syaratnya sering kali hanya bersifat normatif dan administratif: warga negara Indonesia, usia mencukupi, sehat jasmani rohani, dan lulus sekolah menengah. Sisanya? Sisanya adalah urusan seberapa tebal isi dompet Anda untuk membayar “perahu” partai politik dan seberapa lihai tim sukses Anda membuat Anda tampak merakyat di media sosial.
Akibat saringan yang longgar ini, panggung politik kita akhirnya dikuasai oleh modal finansial dan popularitas belaka. Politik populisme merajalela. Pemimpin dipilih bukan karena mereka tahu bagaimana cara menurunkan angka stunting atau bagaimana cara memperbaiki kualitas guru, melainkan karena mereka pintar berjoget di TikTok atau punya modal besar untuk membagi-bagikan sembako di lapangan terbuka.
Sementara itu, the best brain—talenta-talenta terbaik bangsa yang memiliki otak cemerlang dan integritas tinggi—hanya bisa menonton dari pinggir lapangan dengan rasa frustrasi karena mereka tidak punya miliaran rupiah untuk menyewa kendaraan politik. Politik kita kehilangan fungsi utamanya sebagai tempat berkumpulnya putra-putri terbaik bangsa, dan berubah menjadi pasar malam tempat transaksi modal dan popularitas instan.
Ketika Orang Pintar Pilih Kabur dan Birokrasi Jadi Korban “Koncoisme”
Dampak lanjutan dari rusaknya sistem rekrutmen politik ini adalah lahirnya fenomena brain drain alias larinya talenta-talenta terbaik Indonesia ke luar negeri. Mengapa mereka memilih bekerja di Singapura, Amerika, atau Eropa dan membangun peradaban di sana? Sederhana saja: karena negara mereka sendiri tidak memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang dan berkontribusi secara sehat.
Di negeri kita tercinta ini, prinsip meritokrasi—di mana orang yang kompeten mendapatkan posisi yang layak—sudah lama digusur dan digantikan oleh trio maut: nepotisme, kronisme, dan “koncoisme”. Siapa yang dekat dengan penguasa, siapa yang sealiran dengan partai pemenang, dan siapa yang menjadi tim sukses saat pilkada, dialah yang akan mendapatkan karpet merah menuju kursi-kursi empuk kekuasaan.
Sistem kepangkatan di birokrasi, sipil, maupun militer yang sudah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun melalui jenjang karier yang ketat, bisa hancur lebur dalam sekejap hanya karena adanya intervensi politik dan penyalahgunaan penegakan hukum. Pejabat kementerian atau CEO BUMN sekarang bisa diangkat atau dicopot di tengah jalan bukan karena kinerja mereka buruk atau bagus, melainkan karena masalah warna politik yang berbeda atau sekadar karena ketidaksukaan personal dari bos besar yang sedang berkuasa. Jika profesionalisme diperlakukan sekejam itu, maka jangan salahkan jika orang-orang pintar kita memilih angkat kaki dan mengabdi pada bangsa lain yang lebih menghargai isi kepala mereka.
Dosa Dua Kali Lipat Alumni Sekolah Kedinasan
Di tengah obrolan yang mulai terasa muram itu, Helmy Yahya dan Sudirman Said memberikan sebuah pengingat yang sangat keras—bahkan cenderung mengerikan dari kacamata teologis—kepada seluruh alumni sekolah kedinasan, seperti STAN, IPDN, dan sekolah-sekolah sejenisnya.
Mereka mengingatkan bahwa para mahasiswa sekolah kedinasan itu menempuh pendidikan dengan biaya penuh dari uang rakyat. Setiap butir nasi yang mereka makan saat asrama, setiap lembar buku yang mereka baca, dan setiap fasilitas AC yang mereka nikmati di ruang kelas dibayar dari keringat tukang becak, petani, dan buruh pabrik yang membayar pajak.
Oleh karena itu, jika kelak setelah lulus dan menjabat mereka justru melakukan korupsi, mempermainkan anggaran, atau menerima suap, maka menurut Sudirman Said, dosanya tidak lagi satu kali, melainkan dua kali lipat!
Dosa pertama adalah dosa korupsi itu sendiri, dan dosa kedua adalah dosa pengkhianatan terbesar terhadap rakyat miskin yang telah membiayai hidup mereka sejak muda. Kewajiban moral seutuhnya dari para alumni sekolah kedinasan ini adalah menolong negara dan menyelamatkan rakyat, bukan justru menggunakan kecerdasan akuntansi atau ilmu birokrasi mereka untuk merampok uang negara secara legal.
Menjaga “Paspor” Kehidupan
Sebagai penutup dari refleksi yang panjang dan mendalam ini, Sudirman Said membagikan sebuah tips hidup yang sangat berharga tentang bagaimana cara menjaga kredibilitas diri di tengah lingkungan yang sedang mengalami pembusukan moral. Beliau menganalogikan kredibilitas diri itu seperti sebuah “paspor”. Jika paspor Anda bersih dan memiliki reputasi yang baik, Anda bisa melenggang ke mana saja di dunia ini dengan kepala tegak. Namun sekali saja paspor itu terkena noda hitam, pintu-pintu kesempatan akan tertutup rapat untuk selamanya.
Ada empat pilar untuk menjaga paspor kehidupan tersebut: terus jaga integritas tanpa kompromi, tingkatkan kompetensi agar tidak tergilas zaman, perluas jaringan (network) pertemanan yang sehat, dan yang paling berat dari semuanya: kemampuan untuk menekan kepentingan pribadi (self-interest).
Menurunkan ego dan menekan syahwat kepentingan pribadi adalah kunci utama agar kita tidak mudah silau oleh tawaran-tawaran instan yang bisa merusak nama baik. Pada akhirnya, esai ini—dan juga obrolan antara dua tokoh tersebut—bukanlah sekadar ratapan cengeng tentang rusaknya Indonesia. Ini adalah sebuah alarm pengingat yang berdering nyaring di telinga kita semua: bahwa sebuah bangsa tidak akan pernah menjadi besar jika ia terus-menerus memelihara defisit moral dan membiarkan urusan-urusan penting negara dikelola oleh orang-orang yang isi kepalanya kosong namun jempolnya terlalu lincah mencari popularitas.
