Logika “Semua Akan Militer pada Waktunya”
Saya itu sering heran dengan cara berpikir bangsa kita kalau sudah urusan mendidik manusia. Entah dari mana silsilah teorinya, setiap kali ada lembaga yang pengin karyawannya disiplin, jujur, dan tangguh, resep yang keluar dari laci meja kerja para pejabat itu hampir selalu sama: kirim ke barak militer!
Mau jadi PNS? Diklatnya pakai semi-militer. Satpol PP? Apalagi. Sampai-sampai, ini yang paling mutakhir dan bikin dahi saya mengkerut sampai ke ubun-ubun: calon manajer koperasi pun harus ikut pelatihan militer dasar komponen cadangan (komcad).
Bayangkan, Lur. Manajer koperasi. Orang yang tugas utamanya adalah menghitung sisa hasil usaha (SHU), menimbang apakah simpanan pinjam anggota sudah sesuai aturan Islam atau konvensional, dan memastikan stok minyak goreng atau pupuk di gudang tidak digondol tikus. Entah di sebelah mana korelasi logisnya antara kemampuan menembak senapan laras panjang dengan keterampilan menagih utang ke anggota koperasi yang seret bayar.
Tapi ya sudahlah, namanya juga kebijakan negara. Kita, rakyat jelata yang modalnya cuma bayar pajak dan kuota internet, biasanya cuma bisa geleng-geleng kepala. Masalahnya, eksperimen “militerisasi sipil” kali ini bukan lagi sekadar bahan rasan-rasan di angkringan sambil nyruput kopi jos. Kali ini, ia meminta bayaran yang sangat mahal: nyawa manusia.
Hingga 28 Juni 2026, dilaporkan sudah lima orang peserta pelatihan gugur. Lima nyawa, Lur! Mereka berangkat dengan harapan pulang membawa SK manajer koperasi, tapi justru pulang di dalam peti jenazah.
Ketika Tubuh Sipil Dipaksa Menjadi Rambo
Mari kita sebut nama-nama mereka dengan takzim, bukan sekadar angka statistik dalam laporan evaluasi kementerian. Ada Yonanda Muhammad Taufiq yang tumbang karena henti jantung. Ada Anisa Muyassaroh yang disengat heat stroke—kondisi di mana tubuh sudah kepanasan tingkat dewa dan gagal mendinginkan diri sendiri. Ada Novia Rahmadhani Sihotang yang punya riwayat TBC, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan yang berjuang dengan infeksi paru-paru dan hipertensi, serta Nola Dya Sari yang sesak napas dan badannya demam membara.
Membaca daftar medis ini, saya ndak tahu harus nangis atau ngamuk. Ini pelatihan calon manajer koperasi atau seleksi pasukan khusus antiteror?
Kita ini, masyarakat sipil, rata-rata adalah kaum sedentary. Kaum yang aktivitas fisiknya paling banter adalah jalan kaki dari parkiran mall ke pintu lobi, atau jempolnya yang lari maraton di atas layar ponsel. Tiba-tiba, tubuh-tubuh yang terbiasa duduk di depan laptop sambil ngemil gorengan ini dibawa ke barak. Mereka disuruh tiarap di atas tanah kering, lari memanggul ransel berat, kurang tidur, dijemur di bawah terik matahari Juni yang lagi galak-galaknya, plus bonus dehidrasi.
Bagi seorang tentara profesional yang sudah ditempa bertahun-tahun, menu begitu mungkin sarapan pagi yang biasa. Tapi bagi mbak-mbak dan mas-mas calon pengurus koperasi? Itu adalah jalan tol menuju ruang IGD.
Tubuh manusia itu bukan mesin dinamo yang kalau saklarnya dinyalakan langsung bisa berputar secepat kilat. Ada batasnya. Dan ketika batas itu dilanggar demi sebuah jargon bernama “kedisiplinan”, yang terjadi bukanlah pembentukan karakter, melainkan pembantaian fisik secara pelan-pelan.
Seni Meloloskan yang Ndak Lolos
Nah, di sinilah keajaiban birokrasi kita kembali pamer kesaktian. Pakar kesehatan seperti Mas Dicky Budiman dan Pak Pandu Riono dari UI langsung mencium bau-bau amis. Mereka menduga kuat ada yang blong dalam proses pemeriksaan kesehatan alias screening medis di awal.
Bagaimana mungkin, seorang peserta yang sedang hamil, atau yang punya riwayat penyakit berat seperti TBC menahun, obesitas akut, hingga hipertensi (darah tinggi), bisa lolos seleksi fisik? Apakah petunjuk teknis pemeriksaan kesehatannya cuma pakai metode sekadar “asal napas dan bisa berdiri”?
Pak Pandu Riono mengkritik keras. Kemhan mungkin sudah melakukan tes standar: ambil darah, urine, rontgen, sampai EKG jantung di awal. Tapi yang luput dari kalkulasi adalah mengukur tingkat kebugaran nyata dari manusia sipil yang latar belakang usianya rupa-rupa warnanya itu.
Lebih jauh lagi, para ahli merekomendasikan kalau mau bikin latihan ekstrem begini, pemeriksaan medis itu jangan cuma formalitas di hari pertama biar berkasnya lengkap ditandatangani. Pemeriksaan itu harus berkala! Saban hari, bahkan tiap beberapa jam sekali, tensi mereka harus dicek, suhu tubuh dipantau. Kalau ada yang mukanya sudah sepucat kain kafan, mual-mual, atau pusing, ya langsung ditarik ke barak medis. Jangan malah diteriaki, “Ayo kamu manja! Kurang semangat bela negara!”
Kriminolog UI, Mbak Mamik Sri Supatmi, bahkan sampai menggunakan istilah yang ngeri-ngeri sedap: state crime by omission. Kejahatan negara karena kelalaian. Negara lalai mengidentifikasi risiko, lalai menjaga keselamatan warganya yang secara regulasi diwajibkan ikut agenda mereka. Gara-gara kelalaian ini, urusan memajukan ekonomi kerakyatan lewat koperasi harus diawali dengan upacara bendera setengah tiang.
Jurus Ngeles dan Diplomasi Ganti Nama
Lalu bagaimana respons pihak berwenang? Ya seperti biasa, sudah ada templatnya.
Kementerian Pertahanan buru-buru pasang badan. Tentu saja, mereka membantah kalau latihan fisik yang diberikan itu dibilang kepalang berat atau melampaui batas. Kata mereka, semuanya masih dalam koridor “batas kewajaran”. Batas kewajaran menurut siapa? Ya menurut standar militer, tentu saja. Di sinilah letak miss-match alias gagal pahamnya. Standar wajar bagi seorang sersan jelas berbeda dengan standar wajar bagi seorang sarjana ekonomi yang mau mengurus pembukuan koperasi.
Namun, untungnya (meski harus nunggu ada lima nyawa melayang dulu), Kemhan mulai melunak. Mereka bilang kondisi medis peserta itu “dinamis” setelah latihan dimulai. Oke, siap, dinamis. Sekarang intensitas latihan fisik di lapangan dilaporkan sudah mulai dikurangi, porsi duduk di dalam kelas diperbanyak. Alhamdulillah.
Ndak cuma itu, format pelatihannya pun diperbaiki. Dan ini dia, bagian paling favorit saya dalam setiap evaluasi proyek pemerintah: ganti nama program!
Besok-besok, sebutan “pelatihan dasar kemiliteran” bakal dihapus, diganti menjadi “latihan bela negara dan manajerial”. Fokusnya diubah ke pembangunan karakter dan kepemimpinan. Ah, indahnya kekuatan eufemisme. Memang ya, di negeri ini, kalau ada masalah, yang paling pertama dibenahi terkadang bukan akal sehatnya, melainkan nama menunya agar terdengar lebih ramah di telinga publik.
Padahal, kalau kita tengok jadwalnya, pelatihan ini ndak main-main durasinya: 30 hari penuh di 67 satuan pendidikan TNI, baru setelah itu lanjut 15 hari pelatihan manajerial. Sebulan penuh diajari taktis militer, baru setengah bulannya diajari cara mengelola koperasi. Skala prioritas yang sungguh visioner, bukan?
Nasib Buruh yang Digantung di Atas Angin
Di luar urusan nyawa dan medis, ada satu lagi lapisan penderitaan yang membuat dada saya makin sesak membaca sengkarut peristiwa ini. Ini soal status kerja para peserta.
Sampeyan tahu ndak? Sebanyak 35.476 peserta yang dikirim ke barak-barak militer itu ternyata belum menandatangani kontrak kerja resmi! Mereka belum resmi jadi pegawai di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara atau PT Agrinas Jaladri Nusantara. Status mereka di sana itu masih digantung di atas angin.
Kontrak kerja baru akan disodorkan dan ditandatangani setelah pelatihan militer 30 hari dan pelatihan manajerial 15 hari itu selesai. Dan pelatihan militer ini diwajibkan karena ia menjadi bagian dari proses seleksi. Artinya apa? Kalau kamu ndak ikut, atau kamu ndak kuat lalu mundur di tengah jalan karena fisikmu menjerit, ya kamu gugur. Ndak jadi kerja. Impian jadi manajer koperasi ambyar.
Informasi ini sudah dikonfirmasi oleh pihak PT Agrinas dan Kementerian Koperasi. Di sinilah letak ketidakadilan strukturalnya. Para peserta ini berada dalam posisi tawar yang sangat lemah. Di tengah susahnya mencari lapangan pekerjaan zaman sekarang, tawaran menjadi manajer koperasi tentu seperti oase di padang pasir. Maka, ketika disodori syarat: “Kamu harus mau ikut diklat militer sebulan”, ya mereka manut-manut saja walau tahu badan mereka ndak siap. Mereka nekat menyembunyikan riwayat sakit, mereka paksakan jantung dan paru-paru mereka bekerja tiga kali lipat lebih keras, demi apa? Demi selembar kontrak kerja yang baru akan turun dua bulan kemudian.
Mereka bertaruh nyawa bahkan sebelum mereka menerima gaji pertama. Ini kan namanya tragis kuadrat.
Kembalikan Koperasi ke Khittah Bung Hatta
Melihat kekacauan ini, anggota Komisi I DPR akhirnya ikut bersuara dan mendesak agar pelatihan dasar kemiliteran untuk calon manajer koperasi ini dihentikan total seketika itu juga. Ganti dengan metode pembinaan manajerial yang lebih masuk akal dan relevan.
Saya sepakat seratus persen dengan bapak-bapak di parlemen kali ini (tumben-tumbenan saya sepakat). Mari kita kembalikan koperasi ke khittahnya, ke jalan lurus yang dulu dicita-citakan oleh Bung Hatta.
Bung Hatta mendirikan koperasi itu pakai dasar asas kekeluargaan, gotong royong, dan kecerdasan ekonomi rakyat. Beliau ndak pernah menulis dalam bukunya kalau syarat menjadi ketua atau manajer koperasi harus bisa jalan jongkok sambil memegang senapan, atau harus kuat dijemur sampai kena heat stroke.
Koperasi itu butuh manajer yang jago membaca peluang pasar, akurat bikin laporan keuangan, jujur mengelola dana anggota, dan ramah melayani masyarakat desa. Mereka butuh otak yang encer dan hati yang tulus, bukan otot yang kekar dan betis yang keras seperti beton.
Sudahlah, mari kita sudahi obsesi aneh memasukkan semua urusan sipil ke dalam wadah militer. Biarlah tentara kita fokus menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar—yang tugasnya memang berat dan mulia itu. Dan biarlah para calon manajer koperasi ini belajar akuntansi, manajemen risiko, dan strategi pemasaran di ruangan yang adem, lengkap dengan segelas teh hangat dan camilan pisang goreng.
Jangan sampai kita kehilangan lebih banyak putra-putri terbaik bangsa hanya karena salah kaprah mendefinisikan arti “bela negara”. Menyelamatkan koperasi dari kebangkrutan itu sudah termasuk bela negara yang luar biasa, tanpa mereka harus mati muda di lapangan upacara. Turut berduka cita untuk para korban. Semoga ini jadi pelajaran terakhir yang mahal harganya.
