Saya itu selalu kagum dengan cara negara kita menyelesaikan masalah besar. Pendekatannya sering kali heroik, romantis, dan tentu saja: kolosal. Ketika ada kabar bahwa jutaan anak sekolah kita kurang gizi atau minimal kurang fokus saat mendengarkan guru menerangkan rumus matematika, solusi yang diambil tidak tanggung-tanggung. Bukan sekadar membenahi kurikulum atau menaikkan gaji guru honorer agar mengajar lebih ikhlas, melainkan langsung membuat sebuah hajatan akbar nasional bernama program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebuah program yang saking raksasanya, sampai-sampai dibentuk sebuah badan baru khusus untuk mengurusinya: Badan Gizi Nasional (BGN).
Sebagai rakyat jelata yang terbiasa menghitung pengeluaran harian sampai ke pecahan ratusan rupiah, membaca angka-angka anggaran program ini membuat kepala saya agak keling. Bayangkan, pada tahun 2025, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp71 triliun. Angka itu, bagi orang yang kalau beli token listrik masih mikir dua kali seperti saya, sudah setara dengan jumlah butiran pasir di Pantai Parangtritis. Tapi tunggu dulu, itu baru pemanasan. Di tahun 2026, angkanya direncanakan melompat indah menjadi sekitar Rp171 triliun. Lompatannya seratus triliun sendiri! Kalau uang segitu dipakai buat beli kerupuk kaleng, mungkin seluruh wilayah nusantara ini bakal tenggelam dalam lautan kerupuk putih yang renyah.
Namun, di balik romantisme memberi makan anak-anak bangsa agar jadi cerdas dan berotot kawat balung wesi, ada obrolan menarik yang saya tonton di kanal YouTube Novel Baswedan. Di sana, Mas Novel mengobrol santai tapi bikin dahi berkerut bersama Wana Alamsyah dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Dari obrolan itulah saya tersadar, bahwa urusan isi piring anak sekolah ternyata tidak sesederhana urusan Ibu di rumah yang bingung mau masak sayur lodeh atau tumis kangkung. Di balik sepiring nasi, lauk, dan sekotak susu itu, ada pusaran angin buritan yang aromanya, mohon maaf, agak amis.
Sentralisasi yang “Kemaruk” dan Nasib Anggaran Pendidikan
Hal pertama yang menggelitik nalar sehat kita adalah sistem pengelolaannya yang luar biasa sentralistik. Semua duit yang ratusan triliun itu ditarik penuh ke pusat, dikempit erat-erat oleh BGN. Pemerintah daerah? Ah, mereka tampaknya hanya diposisikan sebagai penonton yang bertugas tepuk tangan atau paling banter jadi tukang sapu setelah acara makan-makan selesai.
Logika ini agak ajaib. Kita ini sudah puluhan tahun mendengungkan yang namanya desentralisasi dan otonomi daerah. Katanya, orang daerah yang paling tahu perut daerahnya sendiri. Orang Papua tahu cara masak sagu yang enak, orang Jawa tahu selera sambal yang pas. Tapi begitu urusan makan gratis ini turun, tiba-tiba pusat merasa paling tahu segalanya. Dampaknya apa? Transparansi di tingkat lokal jadi remang-remang, kalau tidak mau disebut gelap gulita. Daerah tidak punya kuasa untuk mengawasi atau mengelola secara mandiri. Semua harus nunggu komando dan restu dari Jakarta.
Lebih menyedihkan lagi kalau kita melihat dari mana duit jumbo itu dipotong. Sebagian besar alokasi anggaran fantastis ini ternyata dicuplik dari anggaran pendidikan. Ini kan namanya petaka logika. Kita mau bikin anak pintar dengan cara memberi mereka makan, tapi jatah uang untuk memperbaiki sekolah mereka yang bocor, atau uang untuk melatih guru-guru mereka agar lebih bermutu, justru dipangkas. Logika “mengenyangkan perut dengan mengorbankan otak” ini akhirnya memicu protes keras dari koalisi pendidikan sampai berujung gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kita seperti dipaksa memilih: mau anak yang kenyang tapi sekolahnya ambruk, atau anak yang lapar tapi ruang kelasnya ber-AC? Sungguh sebuah dilema yang tidak perlu andai perencanaan kita tidak grusa-grusu.
Kamus Baru Bernama “Bantuan Pemerintah”
Kecerdikan sejati dari birokrasi kita sering kali muncul dalam pemilihan istilah. Dalam program MBG ini, mekanisme yang digunakan bukan “pengadaan barang dan jasa” sebagaimana proyek-proyek pemerintah pada umumnya. Mengapa? Karena kalau pakai jalur pengadaan, aturannya ketat setengah mati. Harus ada lelang terbuka, ada vendor yang diuji rekam jejaknya, dan harganya bisa dicek oleh siapa saja di situs LPSE. Ruang untuk main mata jadi agak sempit.
Maka, dicarilah celah yang lebih syahdu: program ini dikategorikan sebagai “bantuan pemerintah”, mirip-mirip dengan bansos. Nah, di sinilah ICW mulai mengelus dada. Begitu labelnya berubah jadi bantuan pemerintah, ruang pengawasan publik langsung berubah jadi remang-remang cenderung gelap. Verifikasi harga jadi susah setengah mati. Fungsi check and balances yang biasa dikoarkan di kelas-kelas kuliah hukum tata negara mendadak sirna ditiup angin. Dengan sistem ini, siapa yang bisa menjamin kalau harga sebutir telur yang dibeli sama dengan harga telur di pasar tradisional? Tidak ada. Semua berpasrah pada kebaikan hati para pengelola di pusat.
Ketika Titik Gizi Menjadi Lapak Patronase Politik
Cerita makin seru ketika ICW membeberkan hasil riset lapangan mereka mengenai Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). SPPG ini ibaratnya adalah dapur umum atau pangkalan tempat makanan itu diproduksi sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah. Logika awam kita mengatakan, yang mengelola dapur ini harusnya adalah ibu-ibu PKK, koperasi desa, atau pengusaha katering lokal yang sudah teruji kelezatan masakannya.
Tapi, oh, betapa naifnya kita. Riset ICW menemukan indikasi kuat bahwa kepemilikan titik-titik SPPG ini kental dengan aroma patronase politik. Koordinat-koordinat dapur gizi ini diduga kuat sudah dikangkangi oleh tokoh-tokoh partai politik, pejabat legislatif, birokrat, hingga aparat keamanan. Jadi, alih-alih menjadi ladang pemberdayaan ekonomi rakyat bawah, SPPG ini disinyalir bertransformasi menjadi kue tar baru yang diperebutkan oleh para elite di daerah.
Bahkan, saking seksinya urusan dapur ini, muncul isu liar mengenai dugaan jual-beli titik SPPG agar seseorang atau kelompok tertentu bisa masuk sebagai rekanan resmi. Luar biasa, bukan? Belum juga makanan itu dimasak, lapak tempat masaknya sudah diperjualbelikan.
Melihat kegaduhan ini, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) memang sempat mengeluarkan instruksi pengawasan. Namun, bagi ICW dan kita yang menonton, respons itu tak ubahnya seperti pemadam kebakaran yang datang ketika rumah sudah rata dengan tanah menjadi abu. Terlambat, Bos!
Ketimpangan anggaran pembangunan fisik SPPG ini juga menjadi lelucon tersendiri. ICW menemukan bahwa untuk spesifikasi ukuran bangunan yang relatif sama di berbagai daerah, biaya pembangunannya bisa jomplang bukan main. Ada yang habis Rp500 juta, tapi ada juga yang tembus sampai Rp2 miliar! Saya jadi penasaran, itu dapur Rp2 miliar dindingnya dilapisi emas batangan atau kompornya pakai teknologi roket NASA? Perbedaan harga yang segila ini jelas tidak bisa dijelaskan hanya dengan alasan “ongkos kirim material yang mahal”.
Matematika Korupsi: Retorika Potongan Dua Ribu Rupiah
Mari kita berhitung santai, ala bapak-bapak di pos ronda sambil main domino. Setiap SPPG dikabarkan mendapat dana operasional atau insentif sekitar Rp6 juta per hari. Angka yang lumayan manis untuk sebuah operasional dapur. Namun, potensi kerugian negara terbesar sebenarnya bukan pada biaya dapurnya, melainkan pada celah korupsi skala kecil yang dilakukan secara massal pada porsi makanan anak-anak kita.
Mari kita bayangkan sebuah simulasi yang mengerikan sekaligus realistis. Misalkan anggaran per porsi makanan adalah Rp15.000. Lalu, ada tangan-tangan kreatif yang memotong anggaran itu sebesar Rp2.000 saja per porsi. Dua ribu rupiah itu jumlah yang kecil, hanya cukup untuk bayar parkir motor sekali di depan minimarket. Anak-anak yang makan pun mungkin tidak akan protes kalau potongan daging ayamnya agak sedikit lebih tipis atau sayurnya agak dikurangi beberapa lembar.
Namun, mari kita kalikan Rp2.000 itu dengan jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia. Lalu kalikan dengan jumlah hari sekolah dalam setahun. Dan terakhir, kalikan dengan masa jabatan 5 tahun. Hasil akhirnya? Boom! Angkanya berubah menjadi triliunan rupiah uang negara yang menguap hanya dari potongan sekecil dua ribu rupiah. Inilah yang disebut korupsi eceran rasa grosir. Celah korupsinya mikro, tapi karena skalanya raksasa, dampaknya makro luar biasa.
Dari Kaos Kaki Premium hingga Akun Zoom Miliaran Rupiah
Puncak dari segala keanehan ini akhirnya bermuara pada laporan resmi ICW ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala BGN dilaporkan atas dugaan penyelewengan anggaran pengadaan sertifikasi halal yang nilainya mencapai Rp140-an miliar. Indikasi kerugian negaranya tidak main-main: sekitar Rp40 miliar. Ini sungguh sebuah ironi yang paripurna. Label halal yang sejatinya melambangkan kesucian dan kepatuhan agama, justru diduga dijadikan ladang untuk mengeruk keuntungan dengan cara yang tidak halal.
Selain urusan sertifikasi halal, kelakuan belanja operasional BGN ini juga sukses memancing tawa getir netizen di media sosial. Belanja mereka dinilai sama sekali tidak berbasis pada kebutuhan riil di lapangan. Bayangkan, sebuah lembaga yang tugas utamanya memastikan anak-anak tidak busung lapar, malah sibuk membelanjakan uang negara untuk pengadaan motor trail senilai puluhan juta rupiah per unit. Untuk apa orang gizi naik motor trail? Mau mengantar susu kotak menembus hutan belantara atau mau ikut kejuaraan motocross?
Belum lagi urusan kaos kaki seharga Rp100 ribu per pasang. Saya langsung melihat kaos kaki saya sendiri yang dibeli di pasar kaget tiga pasang sepuluh ribu, lalu merasa minder secara nasional. Ada juga pengadaan tablet, hingga anggaran sewa akun Zoom yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Sewa akun Zoom sampai miliaran itu gunanya untuk apa? Apa mereka rapat daring 24 jam nonstop tanpa pernah putus selama setahun penuh dengan mengundang seluruh penduduk bumi?
Melihat daftar belanjaan ini, kita seperti melihat anak kecil yang mendadak diberi uang jajan satu miliar rupiah oleh bapaknya. Karena bingung mau dipakai buat apa, akhirnya semua barang yang ada di depan mata dibeli, penting atau tidak urusan belakangan. Yang penting anggarannya terserap habis.
Menolak Menjadi Penonton yang Pasrah
Mendengar paparan dari video podcast Mas Novel Baswedan dan Mas Wana Alamsyah ini, perasaan kita sebagai warga negara campur aduk. Ada rasa jengkel, ada rasa geli, tapi yang paling dominan adalah rasa cemas. Niat baik untuk memperbaiki gizi anak-anak bangsa—yang katanya demi menyongsong generasi emas—ternyata di lapangan justru berpotensi menjadi ladang penjarahan baru bagi mereka yang bermental tikus.
Oleh karena itu, di akhir podcast tersebut, ICW memberikan sebuah seruan yang sangat penting. Mereka mengajak kita semua, seluruh lapisan masyarakat, untuk tidak tinggal diam. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton pasif yang pasrah melihat piring makan anak-anak kita dikurangi isinya demi mempertebal dompet para makelar proyek.
Jika kita melihat ada porsi makanan yang tidak layak, ada dapur SPPG yang pembangunannya mencurigakan, atau ada aparat desa yang tiba-tiba mendadak kaya karena jadi rekanan gizi secara gaib, laporkan. ICW membuka pintu lebar-lebar melalui email resmi mereka di [email protected].
Mari kita jaga program ini bersama-sama. Sebab, urusan memberi makan anak-anak kita bukan sekadar urusan perut yang kenyang hari ini, melainkan urusan masa depan bangsa ini. Jangan sampai anggaran ratusan triliun rupiah yang niatnya untuk mencerdaskan anak bangsa, pada akhirnya justru hanya sukses menggemukkan rekening para pemburu rente yang tidak pernah tahu rasanya kelaparan.
