Sebagai orang awam yang hidupnya tidak punya sangkut paut dengan urusan bagi-bagi kursi di Jakarta, saya punya kebiasaan yang mirip dengan jutaan rakyat Indonesia lainnya saat pemilu usai: menonton televisi sembari menebak-nebak nasib bangsa. Waktu Pak Prabowo Subianto dilantik jadi Presiden, pidato pertamanya di gedung DPR itu sungguh memukau luar biasa. Suaranya bariton, menggelegar, penuh dengan retorika pembelaan kaum miskin, dan sukses membuat bulu kuduk menteri hingga tukang bakso ikut merinding. Kita semua sempat dibikin terbuai, berpikir bahwa esok pagi republik ini akan langsung berubah jadi macan Asia.
Namun, begitu postur kabinet diumumkan keesokan harinya, ekspektasi yang sempat melambung tinggi itu mendadak mendarat darurat ke bumi. Bagaimana tidak? Kabinetnya gemuk sekali, mirip rombongan besanan yang mau piknik ke Monas. Jumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan berjejal-jejal sampai panggung pelantikan terasa sempit.
Di sinilah menariknya membaca analisis dari jurnalis senior Pak Dahlan Iskan dalam diskusinya di kanal DisMorning. Pak Dahlan ini awalnya mengaku butuh waktu 6 bulan untuk mengamati arah kebijakan pemerintahan baru. Tapi ternyata 6 bulan tidak cukup. Beliau mundur lagi minta waktu 9 bulan, hingga akhirnya genap satu tahun penuh baru berani benar-benar menilai ke mana sebenarnya kapal besar republik ini mau berlayar.
Kenapa butuh waktu selama itu? Ya karena adanya ketidakselarasan alias jomplang antara keindahan pidato pelantikan yang memukau publik dengan kenyataan postur kabinet yang dinilai terlalu tambun tadi. Menilai pemerintahan hari ini tidak bisa pakai logika instan seperti menyeduh mi rebus; kita dipaksa menjadi manusia penyabar yang harus menonton drama politik berdurasi panjang.
Kabinet Obesitas Demi Arisan Politik yang Damai
Sebagai rakyat yang setiap bulan pusing memikirkan potongan pajak, kita tentu berhak bertanya: buat apa bikin kabinet se-obesitas itu? Bukankah itu bikin anggaran negara habis cuma untuk membeli mobil dinas baru, merenovasi ruang kerja kementerian baru, dan membayar gaji staf ahli yang jumlahnya sekompi?
Pak Dahlan Iskan memberikan jawaban sosiologis yang sangat pragmatis. Menurut beliau, kabinet gemuk itu sengaja dibentuk bukan karena pemerintah kekurangan orang pintar, melainkan sebagai alat akomodasi politik. Istilah gampangnya: bagi-bagi jatah kue kekuasaan biar semua partai politik kebagian porsi dan perutnya kenyang. Kalau semua ketua umum partai sudah duduk manis memegang stempel kementerian, maka kondisi politik di DPR dijamin akan stabil, adem ayem, dan tidak kisruh.
Strategi ini terbukti ampuh. Hingga setahun pemerintahan berjalan, stabilitas politik di Indonesia memang terjaga dengan sangat rapi. Tidak ada demonstrasi parlemen yang berarti, tidak ada aksi saling sikut yang bikin gaduh sore-sore.
Tapi ya itu tadi, ongkos dari kedamaian elite itu harus dibayar mahal oleh efisiensi negara. Dan yang bikin kita makin geleng-geleng kepala, sampai detik ini belum ada tanda-tanda Presiden mau melakukan perombakan (reshuffle) kabinet ke arah meritokrasi—di mana jabatan diberikan berdasarkan keahlian nyata, bukan berdasarkan rekomendasi ketua partai. Kabinet gemuk ini tampaknya akan terus berjalan dengan tubuh tambunnya, menemani hari-hari kita yang makin hari makin terasa berat.
Ketika Kritik Cuma Jadi Angin Lalu
Dari realitas kabinet gemuk itulah Pak Dahlan Iskan menarik sebuah kesimpulan yang agak getir tapi sangat jujur: “mengkritik pemerintah saat ini tidak banyak gunanya”. Kalimat ini bukan berarti beliau mengajak kita untuk apatis atau berhenti peduli pada negara, melainkan sebuah potret kenyataan bahwa sekeras apa pun suara publik berteriak di media sosial atau di ruang diskusi, pemerintah tetap bergeming dan konsisten menjalankan apa yang sudah mereka putuskan sejak awal.
Mari kita ambil contoh yang paling ramai: polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Kalau kita mau membaca kritik dari para pengamat dengan jernih, sebenarnya para pengkritik itu pada dasarnya tidak menolak program kasih makan anak sekolah tersebut. Niatnya bagus, siapa yang tega menolak anak-anak kita dapat asupan gizi?
Kritik yang muncul itu lebih kepada urusan teknis keduniawian yang sangat mendasar: soal besarnya anggaran yang bikin APBN megap-megap, masalah ketepatan sasaran agar tidak salah alamat, usulan agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada ketimbang bikin infrastruktur baru yang mahal, hingga masukan dari para ekonom agar program ini dimulai bertahap dari skala kecil terlebih dahulu agar tidak kaget di lapangan.
Tapi apa jawaban pemerintah? Mereka jalan terus tanpa menengok kanan-kiri. Gaya kepemimpinan ini, menurut analisis yang berkembang, memang tidak lepas dari latar belakang militer Presiden Prabowo. Di dalam dunia militer, keputusan diambil secara komando dari atas ke bawah. Begitu perintah “A” dijatuhkan, maka seluruh pasukan di bawah harus tegak lurus, seragam, tidak boleh banyak bertanya, dan bergerak cepat agar program segera berjalan. Karakter komando ini membuat kritik publik yang sifatnya deliberatif dan penuh perdebatan sering kali dianggap sebagai gangguan kelancaran operasi di lapangan, bukan sebagai masukan yang berharga.
Selamat Datang Kapitalisme Negara
Nah, di luar urusan piring makan siang gratisan dan kabinet yang padat merayap, ada sebuah pergeseran ideologi besar yang diam-diam sedang terjadi di bawah kolong meja ekonomi kita. Pak Dahlan Iskan memotret bahwa arah ekonomi Indonesia saat ini sedang bergeser menjauh dari jalur kapitalisme liberal yang selama ini kita anut secara malu-malu. Pergeseran ini bisa kita baca dengan jelas dari kebijakan-kebijakan terbaru pemerintah mengenai pengetatan ekspor komoditas andalan kita, yaitu sawit dan batu bara.
Pak Dahlan mengutip sebuah pandangan menarik dari seorang aktivis intelektual muda yang menyebut sistem ekonomi Indonesia hari ini sedang mengarah pada konsep bernama New State Capitalism alias Kapitalisme Negara Baru. Apa itu? Gampangnya, ini adalah sebuah sistem di mana negara tidak lagi sekadar jadi wasit atau penonton di pinggir lapangan yang membiarkan pasar bebas bekerja semaunya.
Dalam New State Capitalism, negara memiliki kekuatan dan otot yang sangat besar untuk melakukan intervensi langsung ke dalam pasar melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN-BUMN kita dipaksa jadi raksasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dari hulu ke hilir. Model ekonomi semacam ini sebenarnya bukan barang baru di dunia; kita bisa melihat kesuksesannya di Singapura melalui Temasek, atau di Tiongkok di mana perusahaan negara mengontrol hampir seluruh urusan strategis ekonomi mereka.
Berkah atau Musibah?
Konsep New State Capitalism ini memang terdengar gagah dan nasionalis. Rasanya bangga melihat negara punya kuasa penuh atas kekayaan alamnya sendiri untuk digunakan demi kemakmuran rakyat. Tetapi, mari kita letakkan dulu bendera kebanggaan itu, lalu baca syarat mutlak yang dipaparkan oleh Pak Dahlan Iskan agar sistem ini tidak berubah wujud menjadi bencana besar bagi republik.
Sistem kapitalisme negara ini bisa membawa berkah melimpah bagi rakyat banyak hanya jika memenuhi tiga syarat utama yang tidak bisa ditawar sepeser pun: penegakan hukum yang keras, pemerintahan yang bersih (clean government), serta meritokrasi yang berjalan dengan sangat baik.
Kenapa tiga syarat ini jadi harga mati? Karena ketika negara memegang uang dan kekuasaan yang sangat besar lewat BUMN, maka di situlah godaan untuk korupsi akan berlipat ganda. Kalau penegakan hukumnya masih tebang pilih, kalau mentalitas birokratnya masih doyan terima suap, dan kalau jabatan direksi BUMN masih diisi oleh orang-orang titipan partai politik yang tidak paham cara berbisnis, maka New State Capitalism ini tidak akan membawa kemakmuran bagi rakyat. Ia hanya akan berubah menjadi ladang jarahan baru bagi para oligarki dan tikus-tikus berdasi yang bersembunyi di balik tameng perusahaan pelat merah. Singapura dan Tiongkok bisa sukses menerapkan sistem ini karena mereka punya sistem hukum yang galak dan tidak kenal ampun bagi para koruptor; pertanyaannya, apakah hukum kita sudah seberani itu?
Ketika Teknokrat Cuma Jadi Penonton Pidato Presiden
Sengkarut tata kelola ini semakin diperjelas dengan melihat pergeseran peran para teknokrat—orang-orang pintar dengan kemampuan manajerial dan administrasi yang mumpuni—di dalam kabinet hari ini. Kalau kita mau menengok sejarah ke belakang, pada era Orde Baru dulu, para teknokrat (seperti mafia Berkeley) memegang posisi menteri-menteri kunci yang sangat terlihat di panggung publik. Mereka menjadi dirigen utama yang mendesain arah ekonomi bangsa dan suaranya sangat didengar oleh Presiden.
Namun, di kabinet gemuk saat ini, peran para teknokrat dirasa kurang menonjol atau cenderung berada di balik layar saja. Panggung utama sepenuhnya milik sang Presiden. Bahkan, ada spekulasi dan perbincangan yang sangat luas di media sosial yang menyebutkan bahwa keputusan-keputusan besar ekonomi politik kita (seperti isi pidato kenegaraan yang menggelegar di DPR itu) dirancang langsung oleh Presiden sendiri secara mandiri, tanpa melibatkan atau bahkan diketahui oleh para menterinya terlebih dahulu.
Bayangkan sebuah rapat kabinet di mana para menteri datang bukan untuk berdiskusi memberi masukan, melainkan datang hanya untuk mendengarkan pengumuman tentang apa yang harus mereka kerjakan esok hari. Ini adalah bentuk sentralisasi keputusan yang paripurna. Menteri-menteri pintar yang kita miliki itu posisinya bergeser dari “pembuat kebijakan” menjadi sekadar “pelaksana perintah harian”.
Mengembalikan Akal Sehat
Pada akhirnya, membaca arah pemerintahan setahun berjalan ini membawa kita pada satu kesimpulan mendasar: kita sedang dipimpin oleh sebuah pemerintahan yang memiliki rasa percaya diri yang luar biasa tinggi, yang bergerak dengan logika komando militer, dan sedang berniat mengubah wajah ekonomi kita menjadi kapitalisme negara. Mereka tidak butuh kritik, mereka hanya butuh kepatuhan agar program-program mercusuar bisa cepat dieksekusi di lapangan.
Pola kepemimpinan seperti ini tentu punya kelebihan dalam hal kecepatan eksekusi. Namun, ia juga menyimpan risiko bahaya yang sangat besar berupa titik buta (blind spot) kebijakan. Ketika sebuah keputusan raksasa yang menyangkut hajat hidup ratusan juta orang dirancang secara sentralistik tanpa melibatkan perdebatan teknokratis yang matang, dan kritik dari luar dianggap sebagai angin lalu, maka persentase terjadinya kesalahan fatal di lapangan akan semakin terbuka lebar.
Urusan mengelola sebuah negara besar berpenduduk 280 juta jiwa ini tidak bisa disamakan dengan mengomandoi satu batalyon pasukan di medan perang. Negara ini butuh dialektika, butuh mendengar masukan teknis soal anggaran, dan butuh penegakan hukum yang bersih agar modal raksasa yang dikelola negara tidak menguap ke kantong para pemburu rente. Sudah saatnya pemerintah mau menurunkan sedikit egonya, membuka kuping lebar-lebar untuk mendengarkan kritik yang logis, dan mulai menata kembali mutu kabinetnya agar diisi oleh orang-orang yang beneran ahli di bidangnya. Sebab pada akhirnya, rakyat tidak butuh disajikan stabilitas politik yang semu jika di atas piring makan dan di dalam dompet mereka sehari-hari, beban hidup terasa makin menjepit akibat kebijakan yang diputuskan secara tergesa-gesa tanpa perhitungan akal sehat yang matang.
