Ada satu hobi lama bangsa ini yang tidak pernah luntur sejak zaman kompeni hingga zaman artificial intelligence: hobi mencari kambing hitam. Setiap kali ada masalah besar yang bikin pusing tujuh keliling, insting pertama kita bukanlah berkaca ke cermin, melainkan menunjuk hidung orang lain. “Ini pasti kerjaan asing!”, “Ini konspirasi global!”, atau yang paling klasik dan terdengar sangat elite: “Ini semua gara-gara antek George Soros!”
Baru-baru ini, sebuah obrolan seru di podcast milik Prof. Rhenald Kasali bersama ekonom Ferry Latuhihin membuka mata kita lebar-lebar tentang betapa konyolnya kegemaran kita yang satu ini. Ferry sampai harus menarik napas dalam-dalam dan membantah keras tuduhan menggelikan bahwa dirinya adalah agen Soros. Logikanya begini: orang sekelas George Soros atau entitas keuangan global itu bergerak murni demi satu hal yang sangat duniawi, yaitu mencari keuntungan bisnis di pasar keuangan secara mandiri. Mereka tidak butuh agen politik di luar sistem untuk menjalankan misinya. Mereka hanya butuh melihat celah dari kebodohan sebuah negara, lalu mengeksploitasinya demi cuan.
Sayangnya, mentalitas pengambil kebijakan kita masih sering terjebak dalam penyakit denial atau penyangkalan yang akut. Ketika ekonomi megap-megap, yang disalahkan selalu saja faktor eksternal: masalah geopolitik global, perang di belahan dunia lain, atau ulah spekulan asing. Ini mirip seperti seorang murid yang nilainya jeblok saat ujian, lalu menyalahkan cuaca yang terlalu mendung atau pulpennya yang kurang estetik, alih-alih mengakui kalau semalam dia memang tidak belajar.
Ketika Dolar “Pulang Kampung” dan Rupiah Merana
Mari kita bicarakan hal yang paling sensitif bagi dompet kita bersama: nilai tukar Rupiah. Belakangan ini, mata uang kebanggaan kita ini lunglai tak berdaya. Menurut Ferry Latuhihin, pelemahan Rupiah ini murni terjadi karena ketidakmampuan kita dalam menjaga stabilitas mata uang dari kebijakan-kebijakan domestik yang tidak disukai oleh investor. Ini bukan konspirasi, ini murni soal matematika pasar yang dingin.
Saat ini sedang terjadi fenomena capital outflow alias modal asing keluar besar-besaran dari tanah air. Pemicunya jelas: suku bunga di Amerika Serikat sedang naik daun (Treasury naik). Hukum alam pasar modal pun berlaku: uang akan selalu mengalir ke tempat yang memberikan keuntungan paling pasti dan aman. Dolar-dolar yang dulu sempat mampir di Indonesia sekarang memutuskan untuk “pulang kampung” ke negerinya Joe Biden.
Lalu, apa dampaknya buat kita yang hidupnya di pelosok Nusantara ini? Oh, dampaknya sangat mengerikan. Kita ini adalah bangsa yang hobi bergaya mandiri, padahal sejatinya sangat ketergantungan pada barang impor. Tengok saja industri manufaktur kita; 60 persen bahan bakunya masih harus didatangkan dari luar negeri. Urusan perut pun sama saja: kedelai untuk tahu-tempe, gula, garam, sampai minyak bumi yang kita sedot untuk kendaraan, setengahnya (50%) adalah barang impor.
Ketika Rupiah melemah, harga barang-barang impor itu otomatis melonjak. Biaya produksi naik, harga mi instan naik, harga gorengan naik, dan daya beli masyarakat langsung ambyar. Dan yang paling bikin merinding adalah prediksi jangka panjang dari Ferry: jika borok struktural ekonomi ini tidak segera diobati, nilai tukar Rupiah berpotensi menembus angka Rp22.000 per dolar AS pada bulan Juli nanti. Bayangkan, dua puluh dua ribu rupiah untuk satu dolar! Kalau angka itu benar-benar tercapai, kita tidak cuma sedang menghadapi lampu kuning, tapi lampu merah yang sudah berkedip-kedip minta ampun.
Kebijakan “Anti-Market” yang Membabi Buta
Mengapa kita bisa sampai di titik kritis ini? Salah satu dosa besarnya adalah kegemaran pemerintah belakangan ini dalam menelurkan kebijakan yang wataknya “anti-market” alias melawan arus logika pasar.
Mari kita ambil contoh urusan ojek online (ojol). Ada wacana atau kebijakan yang ingin membatasi komisi aplikator (seperti Gojek atau Grab) menjadi hanya 8 persen saja. Sekilas, kebijakan ini terdengar sangat manis dan pro-rakyat jelata. “Biar driver ojol untung besar!” begitu pikir para pembuat kebijakan yang hobi mencari simpati. Namun, dalam kacamata ekonomi riil, intervensi yang terlalu dalam ini justru bisa menjadi malaikat maut bagi industri tersebut.
Bisnis teknologi itu butuh biaya operasional, bakar uang untuk infrastruktur, dan merawat ekosistem yang raksasa. Jika komisi mereka dipangkas secara brutal hingga batas yang tidak masuk akal, perusahaan-perusahaan teknologi ini bisa gulung tikar. Jika mereka mati, siap-siap saja menghadapi ledakan pengangguran massal dari 7 juta pengemudi ojol yang menggantungkan nasibnya di sana, belum lagi jutaan UMKM kuliner yang selama ini hidup dari pesanan online. Niatnya mau menolong, tapi karena caranya melawan hukum pasar, malah bikin rumahnya roboh sekalian.
Penyakit anti-market ini juga menular ke sektor sumber daya alam dengan dibentuknya Badan Ekspor khusus. Ferry Latuhihin mengkritik keras langkah ini dan menyamakannya dengan BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) zaman Orde Baru dulu. Sejarah sudah mencatat dengan tinta merah bahwa lembaga semacam itu ujung-ujungnya hanya merusak tatanan pasar dan menjadi ladang korupsi baru. Ketika ekspor batu bara dan sawit dipaksa lewat satu pintu yang rumit, para pembeli internasional tidak akan sudi mengemis. Mereka akan langsung angkat kaki dan beralih ke negara kompetitor yang suplai komoditasnya lebih pasti dan tidak banyak tingkah.
Tak berhenti di situ, program mercusuar yang bernama Makan Bergizi Gratis (MBG) pun tak luput dari kritik tajam. Program ini dinilai murni sebagai gerakan populisme politik demi menyenangkan konstituen, bukan sebuah investasi jangka panjang yang intangible seperti perbaikan mutu pendidikan, riset teknologi, atau jaminan kesehatan yang fundamental. Program bagi-bagi makanan ini memakan anggaran yang luar biasa raksasa dan otomatis mempersempit bemper fiskal negara kita. Kita sedang nekat menguras tabungan negara demi program yang dampaknya secara ekonomi masih sangat kabur.
Lebih Ngeri dari Krisis 1998?
Bagi kita yang sempat melewati tahun 1998, kata “krisis moneter” adalah hantu yang paling menakutkan. Kita ingat betul bagaimana toko-toko dijarah, harga sembako melambung ke langit, dan rezim yang berkuasa selama 32 tahun runtuh seketika. Tapi tahukah Anda? Krisis yang sedang mengintip kita hari ini berpotensi jauh lebih parah dari tahun 1998.
Ada perbedaan mendasar yang membuat situasi sekarang jauh lebih beracun. Krisis ’98 dulu adalah fenomena regional, sebuah efek penularan (contagion effect) yang bermula dari tumbangnya mata uang Baht Thailand lalu merembet ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Artinya, saat itu kita jatuh bersama-sama karena badai regional.
Sementara hari ini? Kondisi kita sangat unik sekaligus tragis. Pelemahan Rupiah terjadi justru di saat mata uang negara-negara tetangga relatif stabil atau bahkan menguat terhadap dolar AS. Ini adalah lampu sorot yang telanjang yang membuktikan bahwa masalah utamanya bukan ada pada badai global, melainkan pada borok internal di dalam tubuh Indonesia sendiri. Kita sedang sakit sendirian di saat tetangga sebelah rumah sedang sehat walafiat.
Proses pemulihannya pun diprediksi akan berjalan sangat lambat dan melelahkan. Mengapa? Karena para investor luar negeri sudah telanjur mengalami kejenuhan dan ketidakpastian institusional. Regulasi di negeri ini berubah sejauh mata memandang; pagi tempe, sore tahu. Aturan hukum bisa diotak-atik demi kepentingan sesaat, dan prinsip meritokrasi—di mana orang pintar dan berkompeten yang mengelola negara—sudah lama didepak dan digantikan oleh sistem bagi-bagi jatah kekuasaan. Investor mana yang sudi menaruh uang triliunan rupiah di sebuah negara yang aturan mainnya bisa berubah di tengah jalan tergantung selera elitnya?
Obat Pahit yang Harus Ditelan
Lalu, apa yang harus dilakukan agar kapal besar bernama Republik Indonesia ini tidak karam menabrak karang Rp22.000? Ferry Latuhihin memberikan beberapa rekomendasi solusi yang sasarannya sangat menohok, khususnya bagi pemerintah.
Pertama, pemerintah harus punya keberanian untuk menghentikan atau setidaknya mengevaluasi ulang program-program populis yang boros anggaran seperti Makan Bergizi Gratis. Ini saatnya mengencangkan ikat pinggang dan mempertebal bemper fiskal negara untuk menghadapi ketidakpastian di depan mata.
Kedua, lakukan perampingan kabinet secara radikal. Jumlah menteri dan wakil menteri yang saat ini membengkak hingga mencapai 108 orang adalah bentuk pemborosan anggaran yang sangat dahsyat dan tidak masuk akal. Kabinet gemuk ini tidak membuat kerja pemerintah jadi lebih cepat, melainkan justru memperpanjang birokrasi dan menghabiskan uang rakyat hanya untuk membiayai fasilitas dan gaji para pejabat.
Ketiga, Bank Indonesia harus ekstra hati-hati dan menghindari kebiasaan mencetak uang baru melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) secara ugal-ugalan. Langkah jalan pintas ini sangat berbahaya karena bisa memicu inflasi gila-gilaan yang akan mencekik leher rakyat kecil.
Bagi para pelaku usaha, pesannya juga tidak kalah jelas: lupakan dulu ambisi ekspansi yang muluk-muluk. Fokuslah pada strategi bertahan hidup dengan menjaga arus kas (cash flow) seketat mungkin. Tahan investasi baru, amankan aset yang ada, dan yang paling penting: jaga reputasi serta kepercayaan mitra bisnis di tengah situasi ketidakpastian yang sedang tinggi-tingginya ini.
Epilog: Berhentilah Berdendang di Atas Kapal Bocor
Sebagai penutup, kita harus merenungkan pesan terakhir dari Prof. Rhenald Kasali. Beliau mengingatkan bahwa ancaman terbesar yang dihadapi bangsa ini sebenarnya bukanlah krisis ekonomi itu sendiri. Ancaman terbesar kita adalah sikap denial—sikap keras kepala yang terus-menerus menyangkal kenyataan dari pihak para pengambil kebijakan.
Sangat berbahaya jika para menteri dan pejabat kita masih sibuk berdendang, menggelar karpet merah untuk program-program kosmetik, sambil meyakinkan publik bahwa “ekonomi kita baik-baik saja dan fundamental kita kuat.” Menolak melihat kenyataan bahwa Rupiah sedang sekarat dan investor sedang lari tunggang langgang adalah bentuk kenaifan yang bisa berujung fatal.
Sudah saatnya kita berhenti mencari kambing hitam bernama George Soros atau konspirasi asing lainnya. Mari kita akui dengan jujur bahwa ada yang salah dengan cara kita mengelola rumah tangga negara ini. Borok dalam negeri harus segera dibersihkan sebelum ia membusuk dan merusak seluruh sistem ekonomi kita. Jangan sampai kita baru tersadar ketika angka di money changer sudah menunjukkan Rp22.000, karena pada saat itu terjadi, penyesalan kita sudah tidak ada harganya lagi.
