Kita ini memang bangsa yang sangat gampang terpesona oleh angka-angka nol yang berderet panjang. Begitu mendengar frasa “seribu miliar USD” atau setara dengan Rp16.000 triliun, dada kita langsung membusung. Bayangan menjadi macan Asia yang mengaum keras di panggung ekonomi global langsung menari-nari di kepala. Kita bayangkan sebuah lembaga super-keren bernama Danantara, yang konon diposisikan sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) kelas dunia selevel Temasek di Singapura atau Norway Pension Fund di Norwegia. Keren, gagah, mentereng.
Tapi ya, seperti jamunya kehidupan di negeri ini, antara bungkus dan isi sering kali punya jarak estetika yang lumayan jauh. Setelah selimut angka-angka raksasa itu disibak sedikit saja oleh para pengamat yang masih waras—salah satunya melalui diskusi kritis berbasis data dari ICW dan CELIOS—kita dipaksa untuk bangun dari mimpi indah. Jangankan menyamai Temasek yang lincah mendikte pasar global, logika pengelolaan Danantara saat ini justru lebih mirip gabungan antara kepengurusan koperasi tingkat kelurahan dan gaya premanisme pasar yang dibungkus regulasi.
Mari kita bedah pelan-pelan sambil ngopi, supaya kita tidak gampang dikibuli oleh jargon-jargon ekonomi bahasa Inggris yang terdengar canggih itu.
Maklum, Namanya Juga Harta Warisan
Kekeliruan pertama yang sering ditelan mentah-mentah oleh publik adalah mengira angka Rp16.000 triliun itu adalah uang tunai yang tersimpan di dalam brankas raksasa Danantara, siap dibelanjakan kapan saja seperti isi ATM para crazy rich. Ini jelas salah kaprah. Uang segede gaban itu bukanlah dana likuid (liquid cash), melainkan akumulasi nilai aset seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah dikumpulkan dengan keringat, air mata, dan utang selama puluhan tahun sejak republik ini berdiri.
Jadi, Danantara itu sebenarnya tidak membawa modal baru yang segar benderang dari luar. Mereka hanya ditunjuk menjadi “mandor baru” yang mengumpulkan sertifikat-sertifikat tanah dan saham milik BUMN lawas ke dalam satu keranjang besar.
Lalu, dari mana modal tunainya? Nah, di sinilah letak ironinya. Modal tunai awal Danantara itu “hanya” berasal dari pengalihan dividen BUMN yang nilainya sekitar Rp78 triliun. Bagi kita rakyat jelata, Rp78 triliun itu tentu bisa dipakai untuk membeli boba sewilayah ASEAN. Tapi untuk ukuran sebuah SWF global yang katanya mau mendanai proyek-proyek raksasa strategis, angka segitu itu ibarat modal cekak yang dipaksa ikut arisan elite.
Karena modal tunainya cekak, sementara syahwat proyeknya selangit, dipilihlah jalan pintas yang sangat familiar di telinga kita: frontloading alias narik utang atau kredit di depan, sembari grasah-grusuh mencari kemitraan (partnership). Pola seperti ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan cara kita memaksakan diri membeli mobil baru dengan sistem kredit modal nekat, padahal gaji bulanan pas-pasan. Bedanya, kalau kita gagal bayar, yang disita hanya mobil; kalau Danantara yang boncos, aset-aset negara hasil keringat generasi terdahulu yang jadi taruhannya.
Dari Temasek ke Pabrik Nata de Coco
Ketika pertama kali mendengar Danantara dibentuk, bayangan kita adalah lembaga ini akan membiayai teknologi masa depan, industri semikonduktor, atau menguasai saham-saham perusahaan teknologi paling moncer di dunia. Kita membayangkan kurasi proyek strategis yang bikin geleng-geleng kepala karena saking visionernya.
Namun, mari kita tengok daftar pantauan masyarakat sipil lewat Danantara Monitor. Begitu melihat daftar proyek yang dikurasi, dahi kita tidak hanya berkerut, tapi mungkin langsung migrain. Alih-alih mendanai proyek masa depan yang transformatif, Danantara justru sibuk menyusun rencana pembangunan pabrik nata de coco, mendirikan haji village, membangun pabrik garmen, hingga penugasan politis untuk membeli pesawat Boeing demi menyenangkan mitra luar negeri dalam kesepakatan politik.
“Bukannya meremehkan nata de coco—sebab camilan kenyal itu memang enak dimakan pakai es sirup saat buka puasa—tapi ya Gusti, masa iya lembaga investasi super holding dengan klaim aset belasan ribu triliun mengurusi bisnis yang seharusnya menjadi ranah UMKM atau pengusaha swasta lokal?”
Ini adalah bentuk salah urus logika bernegara yang sangat akut. Proyek-proyek receh dan penugasan politis semacam ini jelas mengonfirmasi satu hal: tidak ada visi bisnis jangka panjang yang murni. Yang ada hanyalah akomodasi kepentingan jangka pendek dan bagi-bagi jatah proyek. Jika proyek-proyek kelas semenjana ini gagal—dan potensi gagalnya sangat besar karena dikelola dengan mentalitas birokrat—maka Danantara bukannya mendatangkan untung (wealth), melainkan malah menjadi beban baru yang menggerogoti kesehatan BUMN di bawahnya.
Akuntabilitas “Tingkat Kelurahan” Berkedok Sui Generis
Satu hal yang paling membedakan SWF kelas dunia dengan lembaga abal-abal adalah transparansi. Mengapa Temasek atau Norway Pension Fund begitu dihormati? Karena mereka menaruh laporan keuangan, isi kontrak, dan rekam jejak investasi mereka di atas meja kaca yang bisa diakses dan diawasi oleh siapa saja, termasuk rakyat mereka. Mereka sadar, uang yang mereka kelola adalah uang publik.
Bagaimana dengan Danantara? Jangankan menyediakan meja kaca, mereka justru buru-buru memasang tirai besi yang tebal. Ketika publik mulai kritis mempertanyakan transparansi laporan keuangan mereka setelah satu tahun berjalan, Danantara dengan tangkas mengeluarkan mantra sakti yang jamak dipakai pejabat kita: sui generis.
Mereka berdalih bahwa mereka adalah lembaga khusus yang memiliki karakteristik unik, sehingga tidak bisa disamakan dengan lembaga biasa, dan hanya tunduk pada audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini adalah argumen yang sangat malas sekaligus berbahaya. Pembelaan semacam ini menjatuhkan standar akuntabilitas sebuah lembaga yang katanya berlevel super holding internasional menjadi setingkat dengan tata kelola keuangan kantor kelurahan.
Mengapa harus takut pada transparansi publik jika pengelolaannya memang bersih dan profesional? Ketika sebuah lembaga yang mengelola aset negara puluhan tahun memilih untuk menutup diri dari akses informasi publik, maka aroma amis penyimpangan, konflik kepentingan, dan salah urus biasanya tinggal menunggu waktu saja untuk tercium ke permukaan.
Selamat Datang di Era “Ekonomi Abang Jago”
Kejanggalan Danantara tidak berhenti pada masalah administrasi dan jenis proyek. Masuknya nalar kekuasaan yang brutal ke dalam kalkulasi ekonomi melahirkan fenomena baru yang oleh para peneliti HTN disebut sebagai “Ekonomi Abang Jago”. Ini adalah sebuah praktik di mana instrumen kekuasaan dan otot politik digunakan untuk memaksakan kehendak ekonomi, menggantikan kalkulasi rasionalitas bisnis yang sehat.
Salah satu contoh paling telanjang dari praktik ini adalah penerbitan Patriot Bond. Obligasi ini ditawarkan dengan bunga yang sangat rendah, hanya 2%, yang jelas-jelas berada di bawah tingkat inflasi riil. Secara logika ekonomi waras, berinvestasi di instrumen ini sama saja dengan membakar uang secara sukarela karena nilainya pasti tergerus. Namun anehnya, obligasi ini diklaim oversubscribed alias laku keras terpesan melampaui kuota.
Bagaimana mungkin barang yang merugikan secara matematis bisa laku keras? Ya di sinilah peran si “Abang Jago” bermain. Dengan menggunakan otot kekuasaan, berbagai lembaga, BUMN, atau pengusaha barangkali “dihimbau dengan sangat keras” untuk membeli obligasi tersebut demi menunjukkan rasa nasionalisme—atau lebih tepatnya, demi mengamankan posisi dan kenyamanan bisnis mereka di depan penguasa.
Logika “Abang Jago” ini juga terlihat dari adanya wacana pengambilalihan paksa aset tambang swasta atau asing tanpa melalui proses hukum yang tepat (due process of law). Atas nama nasionalisasi atau kedaulatan, aturan main dan kepastian hukum ditabrak begitu saja.
Mungkin bagi sebagian orang yang berdarah panas, tindakan ini terlihat heroik. Namun dalam ekosistem ekonomi global, tindakan koboi seperti ini adalah lonceng kematian bagi kepastian hukum. Investor luar negeri yang waras dan membawa modal rill tidak akan mau menanamkan uangnya di negara yang aturan mainnya bisa berubah dalam semalam tergantung suasana hati sang penguasa. Akibatnya, alih-alih menarik modal luar, kita justru mengisolasi diri dari pergaulan ekonomi yang sehat.
Menuju Horor “APBN Bayangan”
Dari semua kritik dan kejanggalan yang ada, muara dari segala kecemasan kita terhadap Danantara adalah sebuah risiko besar: lembaga ini bertransformasi menjadi APBN Bayangan (shadow budget).
Kita semua tahu bahwa APBN resmi negara kita memiliki mekanisme pengawasan yang sangat ketat dan berlapis. Setiap rupiah yang mau dikeluarkan harus diperdebatkan di DPR, diselaraskan dengan undang-undang, dan dipelototi oleh publik secara terbuka. Prosesnya memang sering kali lambat dan birokratis, namun itulah harga yang harus dibayar demi menjaga uang rakyat agar tidak gampang diselewengkan untuk syahwat politik penguasa.
Danantara, dengan tameng status khusus dan pengelolaan di bawah skema BUMN, tampaknya didesain untuk lolos dari jerat pengawasan parlemen yang rigid tersebut. Lembaga ini menjadi jalan tol bagi penguasa untuk mengeksekusi proyek-proyek tanpa perlu repot-repot meminta restu dari DPR atau pusing memikirkan akuntabilitas publik. Keleluasaan dan fleksibilitas inilah yang sangat berbahaya.
Ketika uang publik yang nilainya ribuan triliun bisa digeser, dipinjam, dan diinvestasikan hanya berdasarkan perintah eksekutif atau kesepakatan politik di balik meja, maka fungsi anggaran negara sebagai alat kesejahteraan rakyat telah bergeser menjadi alat pemuas syahwat kekuasaan.
Jika pada akhirnya logika politik yang akomodatif jauh lebih dominan ketimbang logika bisnis yang sehat dan transparan, maka nasib aset-aset negara yang dikumpulkan selama puluhan tahun itu berada di ujung tanduk. Kita sedang mempertaruhkan harta warisan anak cucu kita pada sebuah eksperimen ekonomi yang dikelola secara serampangan.
Eksperimen Danantara ini mengingatkan kita pada satu nasihat sederhana: jangan pernah percaya pada seseorang yang meminta semua uang tabunganmu dengan janji surga, namun ketika ditanya uangnya mau dipakai untuk apa, dia marah dan menyuruhmu diam sambil mengepalkan tangan. Saatnya kita berhenti terpesona oleh angka-angka nol yang berderet, dan mulai berani bertanya: ini mau membangun negara, atau sedang patungan membiayai ambisi para “Abang Jago”?
