Syahwat Berbagi yang Kejedot Kenyataan
Kita ini, sebagai bangsa, punya satu penyakit bawaan yang sebenarnya luhur tapi sering kali bikin repot: syahwat bermurah hati yang meluap-luap, terutama kalau pakai duit patungan. Siapa, sih, orang Indonesia yang tidak trenyuh melihat anak sekolah dasar di pelosok negeri, berangkat pagi-pagi tanpa sarapan, lalu lemas saat diajari matematika? Rasa ibas dan solidaritas kita langsung melonjak ke ubun-ubun. Maka, ketika muncul program Makan Bergizi Gratis (MBG), mayoritas dari kita manggut-manggut setuju. “Nah, ini baru pemerintah yang mikirin perut rakyat!” pikir kita.
Tapi ya itu, urusan memberi makan manusia itu tidak semudah membalikkan telapak tangan atau sekadar membagikan takjil di pinggir jalan saat bulan Ramadan. Kalau membagikan takjil, modalnya cuma kesalehan sosial setahun sekali, bungkusnya plastik mika, isinya kolak seadanya, selesai. Lah, kalau programnya berskala nasional, menyasar puluhan juta anak, dari Sabang sampai Merauke, setiap hari sekolah? Itu bukan lagi urusan dapur Ibu RT, melainkan sebuah megaproyek logistik yang rumitnya minta ampun.
Awalnya, di tahun 2026 ini, anggaran yang dipatok tidak tanggung-tanggung: Rp335 triliun! Angka yang kalau dibelikan kerupuk kaleng mungkin bisa menenggelamkan pulau Jawa. Bayangkan, porsinya memakan 10,6% dari seluruh APBN kita. Angka ini melonjak drastis dari tahun sebelumnya yang “cuma” Rp71 triliun. Ketika angka itu diumumkan, para ekonom langsung jantungan, sementara para kontraktor dan makelar proyek langsung menggosok-gosok telapak tangan penuh gairah.
Namun, belum sempat nasi itu ditanak di jutaan dapur, kenyataan hidup langsung menegur dengan keras. Baru masuk bulan Mei 2026, anggaran mahabesar itu kena pangkas menjadi Rp268 triliun. Dan tak lama kemudian, Menteri Keuangan kita yang baru, Pak Purbaya Yudhi Sadewa, sudah melempar kode-kode halus—khas birokrat keuangan—bahwa bakal ada diskon susulan alias pemotongan lagi sebesar Rp40 triliun demi efisiensi. Di sinilah akrobat itu dimulai. Pemerintah sibuk meyakinkan kita bahwa “tenang, potongan harga ini tidak akan mengurangi gizi dan porsi di piring anak-anak.” Sori, Pak, sebagai rakyat yang biasa belanja di pasar, kami tahu rumus paten: kalau uang belanja dipotong, pilihannya cuma dua, kalau bukan ukuran tempenya yang menipis selembar ATM, ya bumbunya yang dikurangi sampai rasanya hambar.
Ketika Sendok Garpu Bertemu dengan Borgol KPK
Kenapa anggaran raksasa itu mendadak disunat di sana-sini? Ya, apalagi kalau bukan karena penyakit akut bangsa ini kambuh lagi: korupsi. Rasanya kok tidak afdal ya, kalau ada duit triliunan mengalir, lalu tidak ada tangan jahil yang gatal untuk mencuilnya.
Niatnya membagikan gizi untuk anak-anak sekolah, tapi yang kenyang duluan malah para pejabatnya. Publik, terutama mahasiswa dan aktivis masyarakat sipil, akhirnya habis kesabaran. Sejak pertengahan Juni 2026, gelombang protes pecah di mana-mana. Mereka mencium aroma busuk dari dapur Badan Gizi Nasional (BGN). Dan benar saja, tak lama kemudian teronggoklah sebuah kenyataan pahit: mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, bersama dua wakilnya, ditengarai terlibat dalam lingkaran setan pengaturan yayasan mitra ilegal dan kongkalikong pengadaan barang.
Ini kan ironis bin ajaib. Lembaga yang baru dibentuk dengan nama yang sangat suci—terkait pemenuhan gizi generasi penerus bangsa—justru menjadi sarang tikus di hari-hari pertamanya. Anak-anak di daerah terpencil mungkin masih menanti kiriman telur rebus dan susu, sementara di Jakarta, anggaran telur dan susu itu diubah menjadi angka-angka manis di rekening pribadi. Walhasil, nakhoda BGN pun didepak, digantikan oleh Nanik Sudaryati Deyang, yang sekarang memikul beban super berat: membersihkan piring-piring kotor sisa pesta korupsi pendahulunya, sekaligus memastikan anak-anak tidak telanjur kelaparan.
Logika Dapur Umum vs Logika Sekolah Elite
Setelah manajemen BGN dirombak, barulah borok-borok operasionalnya kelihatan jelas. Ternyata, oh ternyata, ada indikasi pemborosan anggaran yang mengerikan: Rp1 triliun per bulan! Kalau dihitung setahun, itu Rp12 triliun uang negara menguap sia-sia. Pertanyaannya, bagaimana bisa duit sebanyak itu bocor dalam urusan masak-memasak?
Selidik punya selidik, rupanya ada kepongah-pongahan dalam perencanaan. Rencana awal pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu cuma 2.000 titik, terutama fokus untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Eh, entah kerasukan angin apa, jumlahnya membengkak jadi 8.617 titik. Nafsu membangun fisiknya lebih besar ketimbang menghitung dayanya. Tragisnya lagi, sasarannya salah alamat. Alih-alih mengutamakan anak-anak kurus di pelosok kampung yang boro-boro mikirin gizi, sarapan saja tidak tahu pakai apa, proyek ini malah menyasar sekolah-sekolah elite di perkotaan.
Ini kan lucu. Anak-anak di sekolah elite itu, kalau pagi, sarapannya roti gandum pakai selai impor atau sereal premium. Uang jajan mereka saja bisa buat beli isi warteg satu meja. Kok ya tega-teganya dikasih jatah makan gratis dari APBN? Ini namanya bukan subsidi silang, tapi subsidi salah sasaran yang hakiki.
Untunglah, Bu Nanik dan tim barunya segera sadar dan menyiapkan empat langkah taktis untuk mengerem kegilaan ini. Pertama, refocusing target—hanya anak yang benar-benar butuh gizi yang dikasih. Kedua, libur sekolah berarti libur makan gratis. Ini logika sederhana yang waras: kalau sekolah libur, ya masakannya tidak usah dikirim, biar tidak basi dan dibuang mubazir. Ketiga, mengevaluasi insentif dapur supaya proporsional. Dan keempat, melakukan klusterisasi SPPG berdasarkan kinerja. Sebuah langkah waras yang sayangnya baru muncul setelah duit triliunan rupiah telanjur amblas.
Pengawas Tambahan dan Rumitnya Urusan Ujung Kampung
Melihat kekacauan di lapangan, Kementerian Keuangan tidak tinggal diam. Mereka langsung membentuk tim khusus dari Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Kekayaan Negara untuk turun ke daerah-daerah. Tugas mereka ekstrem: mengawasi dapur-dapur proyek MBG, bahkan punya wewenang mutlak untuk menutup dapur yang bandel atau curang.
Tapi, kebijakan ini pun langsung memanen kritik dari pengamat hukum dan tata kelola. Menurut mereka, ini cara penyelesaian khas birokrasi kita: kalau ada masalah, bikin tim baru; kalau tim baru bermasalah, bikin komite baru. Begitu terus sampai strukturnya gemuk dan tumpang tindih. Masalah utamanya itu bukan kurangnya pengawas di samping kompor, melainkan desain kebijakannya yang sejak awal memang belepotan.
Belum lagi kalau kita bicara soal kendala lapangan yang bikin elus dada. Pak Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, yang biasanya punya seribu solusi untuk segala hal, kali ini harus mengakui bahwa kapasitas pemasok lokal kita—para petani, peternak telur, dan UMKM di daerah—belum siap memikul beban pasokan sebesar ini. Mengumpulkan ribuan butir telur dan liter susu setiap hari dengan kualitas yang konsisten di tingkat lokal itu bukan perkara gampang.
Lalu, jangan lupakan jargon favorit pejabat kita: digitalisasi. Pemerintah ingin pengawasan dapur-dapur ini memakai sistem digital berbasis internet. Ide yang bagus di atas kertas digital tablet mereka di Jakarta. Tapi begitu dibawa ke daerah 3T, internetnya megap-megap, jangankan buat laporan real-time pakai aplikasi, buat kirim pesan WhatsApp saja harus naik ke atas pohon dulu. Di celah-celah kendala operasional dan kebutaan digital itulah, spekulan harga bahan baku lokal bermain dengan riang gembira.
Suara Pasar, Suara Ekonom, dan Sebuah Jalan Keluar yang Masuk Akal
Anehnya, di tengah karut-marut dapur dan korupsi ini, pasar saham kita malah sempat kegirangan. Ketika pemerintah mengumumkan mau mengevaluasi dan memotong anggaran jumbo yang tidak realistis itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung melonjak 2,07% ke level 6.007,66 pada Juni 2026. Pasar rupanya bernapas lega. Mereka melihat bahwa pemerintah akhirnya mulai sadar kamera dan tidak lagi nekat membakar duit APBN demi proyek mercusuar yang dipaksakan.
Namun, bagi para ekonom murni seperti Ibu Rahma Gafmi dari Universitas Airlangga, pemotongan Rp40 triliun itu sebenarnya belum ada apa-apanya. Efeknya ke penyelamatan APBN cuma menggeser rasio defisit sekitar 0,16% sampai 0,17% dari PDB. Ibarat orang punya utang segunung, potongannya cuma seharga segelas es teh manis.
Oleh karena itu, para ahli dari berbagai lembaga seperti Celios memberikan rekomendasi yang sangat masuk akal, yang seharusnya didengar oleh para pengambil kebijakan sejak awal sebelum syahwat politik mengaburkan logika keuangan.
Rekomendasinya sederhana: sudahlah, jangan sok gagah mau memberi makan 79 juta siswa dari SD sampai SMA secara general. Fokuskan saja anggarannya pada kelompok yang paling rentan dan paling membutuhkan intervensi gizi jangka panjang, yaitu: anak usia dini (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui. Di sinilah masa depan stunting kita dipertaruhkan, bukan pada anak SMA yang sudah bisa jajan siomay sendiri di luar pagar sekolah. Kalau fokusnya digeser ke kelompok rentan ini, negara diklaim bisa menghemat anggaran hingga Rp258 triliun! Sebuah angka penghematan yang bisa dipakai untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang atapnya mau runtuh.
Selain itu, kalau memang masih ngotot mau mendanai program ini, carilah sumber dana alternatif. Jangan terus-menerus memotong atau menggerogoti anggaran pendidikan dan kesehatan yang dasarnya memang sudah mepet. Celios menyarankan penerapan windfall profit tax dari sektor ekstraktif (seperti perusahaan tambang yang untung besar saat harga komoditas naik). Jadi, biarlah para konglomerat tambang itu yang ikut menyumbang telur dan susu untuk anak-anak kita, bukan malah mengambil hak anggaran riset atau fasilitas puskesmas.
Dan terakhir, yang tidak kalah krusial, pemerintah harus sadar bahwa saat ini ada proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan penggunaan 20% anggaran pendidikan untuk mendanai Makan Bergizi Gratis ini. Secara logika hukum, anggaran pendidikan ya harusnya untuk buku, kesejahteraan guru honorer, dan fasilitas belajar, bukan untuk beli beras dan minyak goreng. Jangan sampai nanti, ketika jutaan anak sudah antre membawa piring, MK mengetuk palu dan menyatakan bahwa pendanaannya ilegal. Bisa bubar jalan seluruh urusan dapur negara.
Pada akhirnya, memberi makan anak-anak bangsa adalah cita-cita yang teramat mulia. Namun, niat mulia yang dikelola dengan manajemen yang serakah, perencanaan yang buru-buru, dan kalkulasi yang emosional, hanya akan berakhir menjadi drama kolosal di depan kompor negara. Mari kita berharap, di bawah kendali manajemen yang baru, piring-piring anak kita diisi oleh gizi yang nyata, bukan oleh janji-janji politik yang rasanya hambar dan bikin kantong negara jebol.
