Coba Anda melangkah keluar rumah sebentar, katakanlah pukul lima sore. Berjalanlah sejauh dua ratus meter ke arah simpang tiga jalan. Apa yang Anda lihat? Kalau penglihatan Anda masih normal dan Anda tinggal di Indonesia—bukan di pinggiran Helsinki atau pinggiran Kyoto—saya berani taruhan separuh tabungan saya bahwa Anda akan melihat pemandangan yang sama: deretan gerobak gorengan yang minyaknya sewarna oli bekas, kedai seblak prasmanan beraroma kencur menyengat, lapak bakso pentol, dan kedai kopi murah berlogo kartun lucu yang menyajikan minuman rasa gula aren campur susu kental manis.
Kalau Anda berjalan lima ratus meter lagi, jumlah gerobak itu bukannya berkurang, tapi justru melipat ganda. Ada es teh poci harga tiga ribuan, pisang aroma, cipuk, cireng isi, hingga martabak mini. Lengkap. Pemandangan ini begitu akrab di mata kita sampai-sampai kita kerap menganggapnya sebagai harmoni kehidupan kota yang hangat, ramah, dan penuh semangat kewirausahaan.
Tapi pernahkah Anda berhenti sejenak, mengunyah gorengan hangat itu sambil berpikir agak melamun: Lho, kok semua orang tiba-tiba jualan makanan ya? Lalu yang beli siapa? Dan dari mana orang-orang yang beli itu dapat uang kalau pekerjaan mereka sehari-hari juga jualan makanan?
Ibarat sebuah drama komedi situasi yang agak kelam, fenomena ini persis seperti yang dibahas menarik sekali oleh saluran YouTube USUT KASUS dalam videonya yang bertajuk “Mengapa Sistem di Indonesia Sangat Sulit untuk Dimenangkan?”. Video tersebut membedah satu kenyataan pahit yang sering kita tutupi dengan selimut romantisme: menjamurnya usaha kuliner skala kecil di lorong-lorong negeri ini sebenarnya bukanlah tanda kejayaan ekonomi, melainkan alarm bahaya dari sebuah sistem yang sedang mogok di tengah jalan.
Hanya itu yang Bisa Dilakukan
Mari kita jujur pada diri sendiri. Ketika anak-anak TK ditanya oleh gurunya, “Kalau sudah besar nanti mau jadi apa?”, hampir tidak ada yang mengacungkan tangan dengan mata berbinar-binar lalu menjawab, “Saya mau jadi pedagang seblak prasmanan di pinggir selokan, Bu!” Atau, “Saya mau jadi penjual es teh tiga ribuan pakai gerobak lipat!”
Tidak ada. Semua anak ingin jadi astronot, dokter, pilot, atau minimal insinyur. Bahkan anak zaman sekarang mungkin menjawab ingin jadi Youtuber atau Gamer Professional.
Maka ketika dewasa mereka justru memegang sodet di depan wajan gorengan atau memegang stang motor sebagai pengemudi ojek daring, itu jelas bukan karena cita-cita masa kecil yang akhirnya terkabul. Itu terjadi karena pabrik tempat mereka bekerja baru saja melakukan PHK massal. Itu terjadi karena toko ritel tempat mereka menjaga kasir sepi melompong digulung gelombang e-commerce. Atau, yang lebih tragis, itu terjadi pada anak-anak muda berijazah sarjana yang sudah mengirimkan ratusan berkas lamaran kerja namun balasan yang diterima hanyalah hening yang menyayat hati.
Dalam situasi kepepet begitu, jualan makanan adalah benteng pertahanan terakhir. Logikanya sangat sederhana dan tidak bisa dibantah: dalam kondisi krisis terburuk sekalipun, orang mungkin menunda beli baju baru, menunda beli ponsel baru, tapi orang tidak bisa menunda lapar. Orang tetap harus makan. Maka masuklah jutaan orang ke dalam arena yang sama: arena jualan makanan skala mikro.
Lucunya, cara pandang terhadap fenomena ini terbelah menjadi dua dunia yang saling bertolak belakang. Di panggung pidato resmi, para pejabat dan penganjur kebijakan dengan senyum mengembang akan menyebut fenomena ini sebagai “bukti ketangguhan ekonomi rakyat”, “fleksibilitas UMKM dalam menyerap guncangan krisis”, atau “pilar kemandirian pasar domestik”. Bahasa kerennya: rakyat kita itu mandiri, kreatif, dan resilient!
Tapi bagi rakyat yang menjalani di lapangan, narasi wangi itu rasanya mentah sekali. Penjualan seblak di tepi jalan itu bukan bukti ketangguhan, melainkan jeritan keterpaksaan. Itu adalah tanda darurat bahwa lapangan kerja formal yang layak, yang memberikan gaji pasti tiap tanggal satu, yang menyediakan asuransi kesehatan dan jaminan pensiun, sedang langka seperti minyak goreng murah di masa kelangkaan.
Uang Sepuluh Ribuan yang Cuma Berputar di Situ-Situ Saja
Mari kita bayangkan simulasi ekonomi mikro ala warung kopi ini. Pak Budi adalah korban PHK pabrik tekstil yang kini jualan tahu isi di simpang jalan. Mas Joko adalah lulusan sarjana hukum yang belum dapat kerja lalu jualan es teh manis tepat di sebelah lapak Pak Budi. Mbak Siti adalah mantan kasir swalayan yang kini jualan cilok kuah sepuluh meter dari sana.
Sore hari, Pak Budi haus, lalu membeli es teh manis milik Mas Joko seharga lima ribu rupiah. Mas Joko yang lapar kemudian membeli cilok Mbak Siti seharga lima ribu rupiah. Mbak Siti yang ingin camilan gurih lalu membeli tahu isi Pak Budi seharga lima ribu rupiah.
Pertanyaannya: apakah ada kekayaan baru yang tercipta dari transaksi segitiga bermuda tersebut? Tidak ada. Yang terjadi hanyalah lembaran uang lima ribu rupiah yang berputar-putar di antara tiga orang berpenghasilan rendah yang sama-sama sedang menyambung hidup. Tidak ada nilai tambah industri yang dihasilkan. Tidak ada komoditas bernilai tinggi yang bisa diekspor ke luar negeri. Tidak ada alih teknologi canggih yang dipelajari.
Sektor ekonomi informal skala gerobak yang kita puji-puji itu sebenarnya hanyalah kolam kecil tempat jutaan orang saling merebut gayung untuk menyiram diri sendiri, sementara air di dalam kolamnya tidak pernah bertambah.
Ketika jutaan orang berebut piring nasi di sektor informal yang sama, persaingan menjadi sangat brutal. Harga dipatok semurah mungkin—kalau bisa lima ribu rupiah sudah dapat porsi kenyang—yang penting ada uang tunai yang masuk untuk beli beras esok hari. Ini adalah putaran ekonomi yang sangat rapuh. Begitu ada guncangan kecil saja, misalnya harga cabai melambung atau cuaca hujan terus-menerus selama seminggu, seluruh piramida ekonomi gerobak ini bisa langsung ambruk seketika.
Deindustrialisasi Dini
Lalu, kenapa negara kita bisa terjebak dalam situasi seperti ini? Kenapa pabrik-pabrik tempat Pak Budi dan kawan-kawan dulu bekerja pada tutup?
Jawabannya ada pada istilah ilmiah yang agak berat tapi penting: deindustrialisasi dini. Sederhananya, Indonesia ini ibarat anak remaja yang belum sempat dewasa dan berotot, tapi tulang-tulangnya sudah keropos duluan. Negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, China, bahkan tetangga kita Vietnam, bisa melesat menjadi negara kaya karena mereka fokus membangun industri manufaktur berbasis ekspor. Mereka bikin mobil, bikin komponen elektronik, bikin mesin, bikin bahan tekstil olahan tinggi.
Di negara-negara tersebut, industri manufaktur menyerap puluhan juta tenaga kerja formal. Usaha kecil di sana tidak dibiarkan jualan makanan sendirian di pinggir jalan tanpa arah, melainkan diintegrasikan ke dalam rantai pasok industri besar. Usaha kecil di Jepang misalnya, menjadi pemasok baut atau komponen presisi untuk pabrik Toyota. Ada kepastian teknologi, ada jaminan pembeli, dan ada nilai tambah yang terus naik kelas.
Di tempat kita? Manufaktur justru melambat atau gulung tikar sebelum kita sempat menguasai teknologinya. Dan celakanya, ketika pabrik-pabrik itu tutup dan warganya terpaksa jualan gorengan, negara alih-alih memperbaiki iklim industri, justru sibuk mengemas keterpaksaan itu dengan istilah-istilah yang sangat indah: “UMKM Naik Kelas!”, “Pahlawan Ekonomi Kreatif!”, atau “Kewirausahaan Mandiri!”.
Istilah-istilah wangi ini berbahaya karena berfungsi seperti anestesi. Ia membuat kita lupa bahwa tugas utama negara adalah menyediakan ekosistem industri yang sanggup menciptakan lapangan kerja formal berupah layak. Ketika negara gagal menyediakan lapangan kerja itu, beban pembuatan lapangan kerja secara ajaib dilimpahkan ke pundak individu masing-masing. “Kamu tidak dapat kerja? Ya jualan online dong! Bikin UMKM dong! Harus kreatif dan pantang menyerah!” begitu kira-kira pesannya. Ini adalah bentuk pengabaian yang dihaluskan dengan sangat sopan.
Menstimulasi konsumsi masyarakat dengan bagi-bagi bansos atau menganjurkan semua orang berwirausaha tanpa memperbaiki kapasitas produksi dalam negeri hanyalah jalan pintas yang menipu. Uang bansos yang diterima rakyat akhirnya cuma dipakai untuk membeli barang-barang konsumsi yang komponennya—atau bahkan produk utuhnya—diimpor dari luar negeri. Kita cuma jadi konsumen di panggung ekonomi global.
Menanti Alarm yang Benar-Benar Didengar
Deretan gerobak di sepanjang jalan raya, seragam hijau para pengemudi ojek online yang memenuhi perempatan lampu merah, serta ribuan kedai kopi murah yang menjamur di lorong-lorong pemukiman, sekali lagi, bukanlah tanda bahwa ekonomi kita sedang meroket menuju kejayaan. Itu adalah alarm keras yang sedang berdering kencang, memberi tahu kita bahwa ada struktur yang rusak berat di dalam mesin ekonomi nasional kita.
Sektor informal itu, dalam ilmu ekonomi yang benar, dirancang sebagai jaring pengaman sementara saat terjadi krisis—seperti kasur busa yang menahan jatuh saat ada gempa. Ia bukan dan tidak boleh dijadikan sebagai pilar utama penopang rumah tangga negara.
Kita tentu tidak membenci para pedagang kuliner skala kecil. Justru kita angkat topi setinggi-tingginya atas daya juang mereka yang luar biasa demi menghidupi keluarga di tengah himpitan hidup. Tapi kita harus membedakan antara menghargai perjuangan rakyat dengan membiarkan negara lepas tangan dari kewajibannya.
Bangsa ini tidak akan pernah melompat menjadi negara maju hanya dengan mengandalkan resep seblak paling pedas atau trik jualan es teh paling murah. Kita baru bisa benar-benar maju jika negara hadir kembali secara utuh: membenahi ekosistem industri manufaktur nasional, membuka kembali pabrik-pabrik pengolahan berbasis teknologi, dan menyediakan puluhan juta pekerjaan formal yang membuat warganya tidak perlu merasa panik setiap kali memikirkan esok hari.
Sebelum hal itu terjadi, ya apa boleh buat. Mari kita nikmati saja dulu seblak kencur dan es teh manis ini, sambil terus berdoa semoga roda gerobak di pinggir jalan tidak mendadak patah ditelan lubang jalanan yang belum sempat diperbaiki.
