Di negeri ini, menjadi Menteri Keuangan itu mirip seperti menjadi sopir angkot jurusan pasar. Kalau Anda nyetir terlalu pelan—karena sibuk merawat mesin dan main aman—penumpang di belakang bakal menggerutu: “Lama amat, Bang! Kapan sampainya? Ini ekonomi cuma muter-muter di angka 5 persen!” Tapi begitu Anda injak gas dalam-dalam, salip kanan-kiri, dan klakson sana-sini demi mengejar target 8 persen, penumpang bukannya senang malah pegangan pintu sambil pingsan karena senam jantung.
Nah, Pak Purbaya Yudhi Sadewa adalah tipe sopir yang kedua itu.
Hanya saja, perjalanannya di lapangan Keuangan Negara ternyata cukup singkat: persis satu tahun enam hari. Dilantik lewat Keppres 86/P Tahun 2025 pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani, ia resmi dicopot pada Senin, 14 September 2026 melalui Keppres 97/P Tahun 2026. Posisinya diserahkan kepada sang wakil, Suahasil Nazara.
Pertanyaannya: apakah Pak Purbaya ini mentok sebagai sopir yang ugal-ugalan dan gagal total? Nanti dulu. Kalau kita mau agak adil dan jernih membedah angka-angka resmi milik BPS, Kemenkeu, hingga laporan Reuters dan Financial Times, cerita Pak Purbaya ini tidak segelap humor-humor di media sosial. Ceritanya justru romantis, tragis, sekaligus kocak dalam satu paket fiskal.
Beda Filosofi dalam Mengatur Duit
Mari kita mulai dari akar masalahnya: perbedaan filosofi.
Selama bertahun-tahun, publik Indonesia disuguhi gaya Sri Mulyani: fiscal prudence. Hemat, hati-hati, jaga defisit seperti menjaga perawan di tengah keramaian, dan utamakan kepercayaan pasar. Purbaya datang membawa angin segar bertajuk pro-growth. Logika Purbaya sederhana ala orang lapangan: “Uang pemerintah jangan cuma ngendap di Bank Indonesia! Pindahin itu Rp200 triliun ke bank-bank BUMN biar likuiditas melimpah, bunga kredit turun, usaha jalan, ekonomi melesat!”
Secara konsep, itu bernas. Dan secara angka riil, dampaknya tidak bisa dinafikan begitu saja. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat melompat ke angka 5,61% di Triwulan I-2026. Penerimaan pajak awal 2026 juga melesat tumbuh dua digit. Defisit APBN tahun 2025—yang paling ditakutkan pasar bakal jebol melebiri 3%—berhasil ditahan manis di angka 2,81% PDB. Artinya, Purbaya membuktikan bahwa APBN tidak langsung remuk-redam di tangannya. Bahkan, ia mengambil keputusan berani menghentikan tax amnesty berulang demi menjaga disiplin kepatuhan pajak.
Penyebab Dicopot
Lantas, kalau kinerjanya ada yang berkilau, kenapa kok sampai dicopot?
Di sinilah letak seni menjadi pejabat publik kelas atas yang sering dilupakan orang-orang bermental eksekutor: pasar modal dan ekonomi makro itu sensitifnya melebihi perasaan kekasih yang kurang tidur.
Problem utama Purbaya ada pada cara berkomunikasi dan koordinasi. Sejak hari pertama, ia membawa gaya bicara yang blak-blakan, tanpa saringan diplomasi birokrasi. Ketika menanggapai gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat dengan menyebut “kalau ekonomi tumbuh nanti juga mereda sendiri”, publik mengelus dada. YLBHI sampai harus menegurnya karena menganggap masalah sosial-politik sesederhana soal urusan perut dan kerjaan. Purbaya minta maaf, tapi polanya berulang.
Puncaknya adalah gesekan terbuka dengan Bank Indonesia. Kebijakan memindahkan Rp200 triliun ke perbankan membuat Gubernur BI saat itu, Perry Warjiyo, jantungan. Menteri Keuangan ingin menggelontorkan uang agar ekonomi jalan, sementara Bank Indonesia harus memikirkan nilai tukar rupiah dan inflasi. Ibarat di dalam mobil, Menkeu nekan gas, BI narik rem tangan. Gesekan ini berujung pada mundurnya Perry Warjiyo pada Juli 2026. Bagi investor internasional, perselisihan terbuka dan terganggunya sinyal independensi bank sentral adalah sinyal bahaya paling menakutkan.
Akibatnya? Rupiah tersungkur hingga menyentuh kisaran Rp18.190 per dolar AS. Rating agency internasional seperti Fitch dan Moody’s langsung mengubah outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif. Investor asing angkat kaki dari pasar saham dan obligasi.
Belum selesai urusan rupiah, Purbaya melempar bola panas soal Danantara. Ia menyebut Danantara bakal menyetor laba Rp120 triliun untuk menutup defisit APBN. Publik kaget, tapi pimpinan Danantara lebih kaget lagi karena merasa rencana itu belum pernah disepakati. Menghitung uang yang belum pasti ada ke dalam postur APBN di depan publik tentu saja adalah dosa besar dalam ilmu komunikasi fiskal.
Prestasi Purbaya
Kalau kita urai dari atas sampai bawah, Purbaya tidak bisa dicap sebagai menteri yang “gagal total”. Nilai raporku untuk dia ada di angka 3 dari 5.
Ia berhasil membuktikan bahwa ekonomi Indonesia sebenarnya bisa didorong tumbuh lebih cepat dari sekadar stagnan di 5%. Namun, harga yang harus dibayar untuk akselerasi itu ternyata sangat mahal: rupiah yang melemah, ketegangan antar-lembaga moneter, dan merosotnya kepercayaan investor. Purbaya ibarat dokter yang memberi dosis obat sangat tinggi agar pasiennya cepat lari maraton, tapi lupa kalau jantung sang pasien belum tentu kuat menahan dosis ekstrem tersebut.
Keputusan Presiden menggantinya dengan Suahasil Nazara memberi aba-aba yang sangat terang benderang: Pemerintah ingin berhenti berksperimen dengan aksi-aksi berisiko dan ingin mengembalikan rasa aman bagi pasar. Kalimat pertama Suahasil saat dilantik pun langsung back to basic: jaga APBN yang kredibel dan pertahankan defisit di bawah 3%.
Pelajaran Penting
Pelajaran terpenting dari dinamika satu tahun masa jabatan Purbaya Yudhi Sadewa ini sebenarnya sederhana: untuk melompati jebakan pertumbuhan 5 persen menuju 8 persen, negara memang butuh keberanian. Namun, keberanian tanpa kehati-hatian komunikasi dan harmoni moneter hanya akan membuat kapal ekonomi kita oleng dihantam gelombang spekulasi pasar.
Pak Purbaya sudah mencoba menginjak gas. Hasilnya ada yang maju, ada yang lecet. Sekarang, giliran Pak Suahasil yang memegang kemudi: apakah ia akan kembali merayap pelan tapi aman, atau menemukan cara ngebut tanpa bikin penumpang muntah-muntah di jalan?
Waktu yang akan menjawabnya. Yang jelas, perbankan dan pasar saham malam ini bisa tidur sedikit lebih nyenyak.
