Saya itu tipe orang yang menganggap mati lampu sebagai sebuah berkah spiritual yang dipaksakan. Ya, bayangkan saja: ketika listrik padam, pet-pet, seketika gadget kita yang harganya selangit itu berubah jadi ganjal pintu yang tidak berguna. Kita dipaksa keluar rumah, duduk di teras, lalu ngobrol sama tetangga yang selama berbulan-bulan cuma kita sapa lewat klakson motor. Romantis, bukan?
Tapi romansa mati lampu itu cuma bertahan maksimal lima belas menit, pembaca. Begitu menit keenam belas berlalu, hawa gerah mulai menyerang, nyamuk-nyamuk lokal mulai melakukan upacara penyambutan di betis kita, dan es di dalam kulkas mulai mencair mengenaskan. Di titik itulah romansa berubah menjadi caci maki.
Nah, beberapa waktu belakangan ini, caci maki itu menggema serentak di seantero jaringan Jawa-Madura-Bali (Jamali). Pemadaman bergilir terjadi di mana-mana layaknya arisan RT. Kita semua melongo dalam gelap, mengutuk PLN, sambil sibuk mencari lilin sisa mati lampu tahun lalu yang ukurannya tinggal sejempol.
Sebagai rakyat jelata yang bayar listrik tepat waktu lewat m-banking—dan kalau telat sehari saja langsung diteror petugas berwajah sangar—kita tentu mikir sederhana: “Ah, ini pasti karena ada pohon tumbang” atau “Mungkin PLN lagi apes aja ada gardu kesamber petir.”
Tapi, setelah menonton investigasi video “Intrik di Balik Pemadaman Listrik | Jelasin Dong!” dari kanal Tempodotco, saya langsung tersadar. Astaga, betapa lugunya pikiran saya. Ternyata, di balik rumah kita yang gelap gulita dan kipas angin yang macet, ada intrik sekalas film Hollywood yang melibatkan triliunan rupiah, pasokan batu bara yang disembunyikan, sampai drama telepon misterius dari Istana yang membatalkan pencopotan pejabat di menit-menit akhir.
Mari kita bahas benang kusut ini pelan-pelan, biar kita paham bahwa urusan mati lampu itu tidak sesederhana kabel putus digigit tikus.
Pembangkit Listrik Swasta Rusak
Segala kekacauan ini bermula dari teori efek domino. Di jaringan listrik raksasa sekelas Jamali, ada yang namanya pembangkit tulang punggung. Ini adalah pembangkit-pembangkit swasta (IPP) yang kapasitasnya raksasa, di atas 1000 Megawatt. Kalau satu saja batuk, jaringan langsung meriang. Lha ini, ada tiga pembangkit besar yang kompak mengalami kerusakan secara berurutan. Ini apesnya sudah level kosmik.
Pertama, ada kebocoran pipa gas di PLTG Jawa 1. Pembangkit modern ini terpaksa keluar dari sistem. Oke, dalam manajemen risiko, kalau satu tumbang, cadangan harus masuk. Maka, diutuslah PLTU Cirebon untuk menopang beban. Sialnya, baru saja mau narik napas, boiler di PLTU Cirebon malah ikut-ikutan jebol.
Makin paniklah para insinyur di ruang kontrol. Harapan terakhir dipundakkan pada PLTU Cilacap Unit 4. Tapi apa lacur? Pembangkit di Cilacap ini pun mendadak mengalami kendala teknis dan gagal beroperasi maksimal.
Melihat rentetan kejadian ini, saya jadi ingat motor bebek tua saya dulu. Kalau businya mati, diganti. Begitu busi beres, giliran akinya yang tekor. Akinya beres, bannya bocor. Bedanya, kalau motor saya yang mogok, yang rugi cuma saya sendiri karena gagal ketemuan sama gebetan. Tapi kalau tiga pembangkit raksasa ini yang mogok berjamaah, dampaknya adalah jutaan manusia mendadak harus hidup ala zaman purba: gelap dan pengap.
Kerusakan berantai ini sebenarnya hal yang lumrah dalam dunia permesinan. Mesin segede gaban pun bisa lelah. Namun, yang bikin kerusakan ini berubah dari “masalah teknis biasa” menjadi “bencana nasional” adalah isi perut dari pembangkit-pembangkit tersebut, alias bahan bakarnya. Di sinilah intrik yang sebenarnya dimulai.
Kualitas Batu Bara yang Dipakai Buruk
Pembaca sekalian, tahukah Anda bahwa PLN kita itu sebenarnya sedang mengalami krisis pangan akut? Bukan pangan untuk manusianya, melainkan pangan untuk mesin-mesinnya, yaitu batu bara. PLN itu mencatat defisit pasokan sekitar 20 juta ton batu bara dari total kebutuhan tahunan yang mencapai 154 juta ton. Angka 20 juta ton itu bukan jumlah yang sedikit; kalau ditumpuk, mungkin bisa jadi gunung baru yang menyaingi Gunung Merapi.
Sudah kuantitasnya kurang, kualitas batu bara yang dikirim ke PLN ternyata juga bikin geleng-geleng kepala. Mayoritas batu bara yang diterima PLN itu berkualitas rendah atau istilah kerennya low range calorie.
Ibaratnya begini: mesin pembangkit PLN itu dirancang sebagai atlet binaraga yang butuh asupan daging steak premium berkalori tinggi supaya ototnya bisa angkat beban berat. Tapi oleh para pemasok, si atlet ini malah dikasih makan bubur bayi instan yang encer. Hasilnya apa? Ya si atlet lemas, tidak bisa angkat beban maksimal, dan dalam konteks pembangkit, output listriknya jadi loyo.
Bukan cuma bikin listriknya lemas, batu bara kualitas rendah ini juga bikin mesin pembangkit cepat kotor, kerakan, dan gampang rusak. Akibatnya, mesin-mesin itu harus lebih sering dimatikan untuk dibersihkan dan dirawat. Jadi, ya jangan heran kalau PLTU Cirebon dan Cilacap tadi gampang jebol. Mereka dipaksa kerja rodi tapi dikasih makan “makanan sampah”. Pertanyaannya, ke mana perginya batu bara kualitas premium milik negeri ini?
Jawabannya sederhana dan klasik: ekspor!
Pengusaha Pilih Jual Batu Bara Ke Luar Negeri dan Bayar Denda
Di negeri ini, ada kebijakan yang namanya Domestic Market Obligation (DMO). Aturan ini mewajibkan pengusaha batu bara untuk menjual sebagian kecil hasil tambangnya ke PLN demi menerangi rumah-rumah kita. Pemerintah pun mematok harga khusus DMO ini sebesar $70 per ton. Angka ini tidak pernah naik sejak delapan tahun lalu.
Sekarang, mari kita gunakan otak dagang kita. Di saat harga jual ke PLN cuma ditawar $70 per ton, harga batu bara di pasar internasional di luar sana sedang meroket sampai $140 per ton! Dua kali lipat, Bos!
Kalau Anda jadi pengusaha batu bara yang punya kapal tongkang dan jaringan internasional, apa Anda mau menjual barang dagangan terbaik Anda ke PLN dengan harga murah, sementara di luar negeri ada pembeli yang berani bayar dua kali lipat tunai tanpa ribet? Ya pasti Anda pilih ekspor, atau minimal dijual ke industri lokal nongoverment seperti smelter, pabrik semen, dan pabrik pupuk yang berani bayar lebih mahal. Itu hukum alam kapitalisme.
“Tapi kan ada sanksi dan denda kalau tidak memenuhi kuota DMO ke PLN?” Oh, tenang. Para pengusaha kita itu pintar matematika ekonomi. Mereka sudah menghitung dengan jeli: nilai denda kompensasi yang diterapkan pemerintah kalau mereka mangkir dari DMO itu ternyata jauh lebih murah dibandingkan dengan durian runtuh keuntungan yang mereka dapat dari hasil ekspor ke luar negeri.
Jadi, bagi para pengusaha kakap itu, membayar denda ke pemerintah itu bukan hukuman yang bikin jera. Itu cuma dianggap sebagai biaya operasional recehan, semacam uang tip untuk satpam perumahan agar mereka bebas menyelundupkan barang mewah keluar gerbang. Pengusaha makin kaya raya, kas perusahaan makin gemuk, sementara kita di rumah sibuk mengipasi anak bayi yang nangis kejer karena kepanasan akibat mati lampu. Adil? Ya jelas tidak. Tapi ya beginilah realitas tata kelola energi kita.
Ketika UMKM Menanggung Dosa Tata Kelola
Saat para petinggi tambang tersenyum lebar melihat saldo rekening mereka yang digitnya mirip nomor telepon, mari kita tengok nasib mereka yang berada di struktur ekonomi paling bawah: pelaku UMKM dan Industri Kecil Menengah (IKM). Mereka inilah korban riil yang paling berdarah-darah akibat pemadaman listrik ini.
Bayangkan Anda adalah seorang pemilik konveksi kecil di pinggiran kota yang sedang kejar tayang menyelesaikan pesanan baju seragam. Ketika listrik padam tiba-tiba selama berjam-jam, seluruh mesin jahit mati. Waktu produksi hilang seketika.
Dampaknya tidak berhenti di situ. Karena produksi molor, si pemilik konveksi kena denda penalti dari pembeli karena telat mengirim barang. Demi mengejar keterlambatan, besoknya dia terpaksa menyuruh karyawannya lembur sampai tengah malam. Artinya apa? Dia harus keluar duit ekstra lagi buat bayar uang lembur karyawan. Pengeluaran membengkak, keuntungan ambyar, padahal kesalahannya bukan di dia.
Para ekonom top seperti Fabi Tumiwa dan Joshua Pardede, bahkan lembaga riset sekelas Cerios, sudah bikin kalkulasi. Estimasi kerugian ekonomi akibat mati lampu berjamaah di Pulau Jawa ini bukan lagi main-main: nilainya mencapai angka triliunan rupiah! Triliunan, Pembaca! Itu angka yang bisa dipakai buat membangun ratusan sekolah rusak.
Lalu, apa kompensasi dari PLN untuk kerugian massal ini? Paling-paling cuma potongan diskon beberapa persen di tagihan bulan depan yang nilainya kalau dihitung-hitung cuma cukup buat beli es teh manis dua gelas. Kompensasi reguler itu sama sekali tidak signifikan dan tidak sebanding dengan hancurnya perputaran uang riil yang dihadapi para pedagang, pengusaha bengkel, dan pemilik warung makan. Dosa tata kelola yang dilakukan di atas, yang menanggung hukumannya justru rakyat kecil di bawah.
Dompet PLN Kering, Pemerintah Masih Utang 110 Triliun
Nah, bagian penutup ini adalah bagian yang paling gurih, yang membuktikan bahwa urusan listrik ini sudah bergeser dari masalah teknis murni menjadi panggung politik yang penuh intrik ruang gelap.
Di internal pemerintahan, tensi sempat mendidih. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, kabarnya sudah gemas bukan main dan berniat melakukan tindakan tegas: mencopot Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Isu pencopotan ini sudah menggelinding panas di koridor-koridor kementerian.
Skema sudah disiapkan, berkas sudah di meja. Tapi, dunia politik kita selalu punya kejutan khusuwiah. Tepat tiga puluh menit sebelum RUPS dimulai—catat, cuma setengah jam sebelum palu diketuk!—sebuah panggilan telepon masuk dari Istana. Telepon itu berisi perintah singkat namun mutlak: batalkan pencopotan Dirut PLN. Dan dalam sekejap, rencana besar itu buyar. Sang Dirut aman, dan menteri pun harus melipat kembali agendanya. Kita yang menonton dari luar cuma bisa menerka-nerka, kesepakatan politik apa lagi yang terjadi di balik kabel telepon itu?
Namun, terlepas dari drama copot-mencopot jabatan, kita juga harus adil melihat posisi PLN. Kasihan juga sebenarnya BUMN yang satu ini. Arus kas (cash flow) PLN itu ternyata sedang megap-megap seperti ikan kekurangan air. Mengapa? Karena pemerintah kita tercinta ini punya hobi buruk: menunda pembayaran utang kompensasi dan subsidi ke PLN yang nilainya fantastis, mencapai Rp110 triliun!
PLN disuruh beli bahan bakar alternatif yang harganya lagi mahal akibat perang di luar sana, disuruh merawat pembangkit tua yang teknologinya sudah usang, disuruh jual listrik murah ke rakyat, tapi duit talangannya ditahan oleh pemerintah sebesar Rp110 triliun. Ya wajar saja kalau PLN kelabakan dan jalannya sempoyongan.
Kesimpulannya, drama mati lampu yang kita alami ini bukanlah kesalahan tunggal seorang petugas yang lupa memutar tuas saklar. Ini adalah akumulasi dari bobroknya tata kelola regulasi, kebijakan kuota batu bara yang gelap gulita sekorup malam, beban finansial PLN yang diperas habis, serta ketergantungan kita pada teknologi pembangkit tua yang sudah waktunya masuk museum.
Jadi, lain kali kalau rumah Anda mati lampu lagi, jangan buru-buru memaki petugas PLN di lapangan. Ambil saja lilin, nyalakan, lalu tersenyumlah pahit sambil membayangkan ada triliunan rupiah dan intrik politik tingkat tinggi yang sedang ikut berpesta di dalam kegelapan rumah Anda. Selamat menikmati malam yang gerah, Pembaca!
