Ada satu kebiasaan unik orang kita kalau sedang tertimpa musibah atau situasi apes: menghibur diri dengan kalimat-kalimat ajaib. Kalau ada orang jatuh dari motor sampai kakinya lecet-lecet, ucapan yang keluar dari mulut orang di sekitarnya biasanya bukan analisis medis, melainkan, “Untung cuma lecet, Mas. Untung nggak patah tulang.” Kalau ada rumah kebanjiran sampai semata kaki, komentarnya, “Ya disyukuri wae, Pak. Untung nggak keliwatan sampai genteng.” Kata “untung” dan “syukur” adalah bantalan spiritual paling empuk yang bikin bangsa ini awet muda dan jarang stres, setidaknya di permukaan.
Nampaknya, filosofi “untung dan syukur” ala orang jatuh dari motor inilah yang hari-hari ini sedang dipraktikkan dengan sangat fasih oleh jajaran pejabat ekonomi kita di Jakarta sana.
Bayangkan, di luar sana, dunia usaha sedang senewen setengah mati. Rupiah kita yang malang itu sudah sempat lewat dari level Rp 18.000 per dolar AS dan sekarang, para importir yang tergabung dalam Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) sudah mulai keringat dingin. Mereka cemas, waswas, dan jantungan membayangkan sebuah horor baru: rupiah menembus batas psikologis Rp 19.000 per dolar AS. Angka sembilan belas ribu itu bukan sekadar angka biasa; itu adalah batas atas kewarasan dunia usaha. Kalau itu jebol, urusannya bukan lagi soal untung-rugi yang menipis, tapi soal hidup-mati sebuah perusahaan.
Namun, apa tanggapan dari menara gading pemerintahan? Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya Yudhi Sadewa, dengan nada suara yang sangat menenangkan—mungkin saking menenangkannya sampai bikin kita merasa sedang dinabobokan—menyatakan bahwa kita tidak perlu panik. Kenapa? Karena fundamental ekonomi Indonesia itu diklaim masih sangat kuat, sekuat beton cor-coran. Indikatornya jelas dan mentereng: pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2026 ini kokoh di angka 5,61% dan inflasi bulan Mei kemarin cuma bertengger di level 3,08%.
Kata pemerintah, kejatuhan rupiah ini murni karena “persepsi negatif pasar.” Istilah kerennya, pasar lagi baperan saja.
Mendengar argumen itu, saya yang cuma remah-remah rempeyek di lantai warung kopi ini langsung tertegun. Hebat betul pemerintah kita ini. Ini mirip seperti seorang dokter yang melihat pasiennya sudah megap-megap, mukanya pucat pasi, dan keringat sebesar biji jagung mengucur dari dahi, lalu sang dokter dengan santainya memandangi kertas rekam medis sambil berkata, “Tenang, Pak. Jangan panik. Hasil lab menunjukkan kolesterol Anda normal, asam urat aman, dan tensi Anda waktu subuh tadi bagus sekali. Kalau sekarang Anda merasa mau mati, itu cuma persepsi buruk di kepala Anda saja.”
Jeritan Sektor Riil yang Tak Mempan Dihibur Angka
Mari kita tinggalkan sejenak kertas infografis penuh angka milik kementerian dan turun ke lantai pabrik atau gudang-gudang logistik. Di sana, penjelasan tentang “fundamental kuat” dan “inflasi 3,08%” itu rasanya hambar, sehambar sayur tanpa garam.
Bagi seorang produsen atau pengusaha yang bahan bakunya masih harus beli dari luar negeri—mulai dari kedelai, gandum, bahan kimia, sampai onderdil mesin—melemahnya rupiah itu adalah hantaman godam yang nyata. Ongkos produksi melonjak seketika. Setiap kali mereka menelepon supplier di luar negeri, angka di kalkulator mereka langsung berubah jadi barisan angka yang menyeramkan.
Lalu, apa yang bisa dilakukan pengusaha kalau modal produksinya naik? Dalam teori ekonomi teks bup, pilihannya gampang: ya naikkan saja harga jual barangnya ke konsumen. Selesai, kan?
Oh, tunggu dulu. Logika teks bup itu sering kali macet total kalau berhadapan dengan realitas dompet rakyat kita hari ini. Pengusaha tahu diri. Mereka paham kalau daya beli masyarakat kita sekarang lagi pas-pasan—untuk tidak menyebutnya sekarat. Kalau harga sabun, harga baju, harga mi instan, atau harga barang modal dinaikkan secara drastis mengikuti kurs dolar, yang terjadi bukan untung bertambah, melainkan barangnya beralih fungsi jadi pajangan abadi di rak toko karena tidak ada yang kuat beli. Permintaan bakal merosot tajam.
Akhirnya, pengusaha terjebak dalam buah simalakama. Mau menaikkan harga takut tidak laku, tidak dinaikkan harganya modalnya tekor.
Maka, demi bertahan hidup agar tidak langsung gulung tikar, jurus darurat pun dikeluarkan. Pertama-tama, mereka mengurangi volume impor dan menurunkan kapasitas produksi pabrik. Kalau pabrik yang tadinya beroperasi 24 jam penuh sekarang cuma jalan setengah hari, apa akibat lanjutannya? Ya shift kerja karyawan mulai dikurangi. Lemburan dihapus. Dan jika ramalan buruk Rp 19.000 per dolar itu benar-benar terwujud di depan mata, opsi paling ekstrem dan paling horor dalam dunia ketenagakerjaan terpaksa diambil: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Bagi seorang buruh pabrik yang punya cicilan motor dan harus beli susu anak setiap bulan, ancaman PHK itu tidak peduli apakah pertumbuhan ekonomi triwulan I sebesar 5,61% atau 10%. Ketika surat PHK itu mendarat di meja mereka, runtuh sudah seluruh dunia. Jadi, di mana letak “fundamental kuat” itu bermakna jika ujung-ujungnya periuk nasi rakyat kecil harus pecah?
Ketika Paman Sam Batuk, Investor Kabur
Lalu, kalau memang kondisi APBN kita sehat walafiat, kenapa para pemilik modal global tega-teganya memboikot rupiah dan kabur membawa dolar mereka?
Di sinilah pengamat ekonomi seperti Bu Rahma Gafmi mencoba membuka mata kita yang kadung merem-melek oleh narasinya pemerintah. Masalahnya bukan melulu ada di dalam rumah kita, tapi di tetangga seberang lautan yang rumahnya jauh lebih gede: Amerika Serikat. Di sana, Bank Sentral mereka lagi hobi melakukan lonjakan suku bunga yang ekstrem.
Bayangkan diri Anda sebagai seorang investor asing pemburu cuan yang punya dana miliaran dolar. Di depan Anda ada dua pilihan tempat menaruh uang. Pilihan pertama: menaruh uang di negara berkembang seperti Indonesia dengan janji pertumbuhan ekonomi oke, tapi mata uangnya gampang goyang dan situasi politiknya kadang suka bikin dahi berkerut. Pilihan kedua: menaruh uang di dalam instrumen keuangan Amerika Serikat yang bunganya lagi tinggi-tingginya, aman, minim risiko, dan langsung menggunakan mata uang dolar yang disembah seluruh dunia.
Ya jelas saja para investor itu tanpa pikir panjang langsung mengepak koper mereka. Terjadilah apa yang disebut capital outflow alias pelarian modal massal. Mereka tidak peduli seberapa rajin Menteri Keuangan kita merapikan angka-angka di dokumen APBN. Bagi investor global, pragmatisme adalah kitab suci. Ke mana ada cuan yang lebih aman dan menggiurkan, ke sanalah mereka menyembah. Rupiah pun ditinggalkan sendirian di bandara, meratapi nasibnya yang makin tak berharga.
Retorika Angka vs Realitas Kepastian
Namun, kalau kita mau sedikit lebih jeli dan tidak melulu menyalahkan Paman Sam, ada satu sentilan mendalam dari para pelaku pasar global untuk pemerintah kita. Investor itu, kalau mau menaruh uang jangka panjang di sebuah negara, mereka tidak cuma melihat angka pertumbuhan ekonomi triwulan kemarin yang sifatnya musiman. Itu mah gampang dimanipulasi atau dipoles lewat belanja pemerintah.
Yang dituntut oleh pasar global itu adalah hal-hal yang sifatnya abstrak tapi fundamental: kepastian disiplin fiskal, independensi bank sentral yang bebas dari intervensi penguasa, dan stabilitas kebijakan jangka menengah. Pasar itu pintar. Mereka bisa mencium aroma sekecil apa pun jika ada indikasi bahwa pengelolaan anggaran negara mulai ugal-ugalan demi membiayai proyek-proyek mercusuar atau janji-janji kampanye yang muluk-muluk. Begitu kredibilitas itu retak sedikit saja, jangan harap dolar mau mampir dan menetap lama di sini.
Bahkan lembaga internasional sekelas OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) sudah mulai realistis, atau mungkin agak pesimistis melihat masa depan kita. Mereka baru saja memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2026 ini, dari yang tadinya diprediksi bisa mencapai 4,8%, kini diturunkan jadi 4,7%. Salah satu biang keroknya ya itu tadi: tekanan harga energi global akibat konflik geopolitik yang tidak kunjung usai.
Bukan cuma pertumbuhan yang dipangkas, OECD juga meniup peluit tanda bahaya soal inflasi. Mereka memperkirakan inflasi kita tahun ini bisa merangkak naik hingga ke level 3,4% karena imbas lonjakan harga energi dunia. Dan dalam hitungan mereka, ekonomi Indonesia baru bisa kembali menguat ke level 5% pada tahun 2027 nanti.
Prediksi dan angka dari OECD ini tentu saja seperti siraman air es di siang bolong bagi pemerintahan baru. Pasalnya, target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu berada di level yang sangat ambisius: 5,8% hingga 6,5%. Antara realitas hitungan lembaga internasional dengan mimpi indahnya target pemerintah kita kok rasanya ada jurang menganga yang sangat lebar.
Belajar Menerima Kenyataan
Kembali ke urusan perut dan kehidupan sehari-hari kita sebagai warga biasa. Kita ini sering kali dipaksa untuk ikut merayakan angka-angka keberhasilan ekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau kementerian, sementara lambung dan dompet kita sendiri merasakan hal yang sebaliknya.
Ketika pemerintah sibuk berbalas pantun di media massa, mengklaim bahwa pelemahan rupiah ini hanyalah riak kecil di tengah lautan ekonomi kita yang tangguh, di sudut-sudut kota, para pemilik usaha kecil sedang memutar otak sampai botak untuk memikirkan bagaimana caranya agar tidak mem-PHK karyawan mereka bulan depan. Para ibu rumah tangga sedang menghela napas panjang di depan kasir supermarket melihat struk belanjaan yang makin panjang harganya tapi makin sedikit barangnya.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti menghibur diri dengan kalimat, “Untung ekonominya masih tumbuh lima persen.” Pertumbuhan lima persen itu tidak ada gunanya kalau distribusinya jomplang dan jaminan kerja bagi rakyat jelata makin hari makin abu-abu akibat dolar yang ugal-ugalan.
Pemerintah perlu menurunkan ego komunikasinya. Berhentilah bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja dan melemparkan kesalahan melulu pada persepsi pasar atau faktor luar negeri. Mengakui bahwa kita sedang dalam kondisi darurat dan mulai melakukan pengetatan ikat pinggang secara jujur justru jauh lebih dihargai oleh pasar ketimbang terus-menerus memoles kosmetik angka di depan cermin ekonomi kita yang nyatanya sudah mulai retak di sana-sini.
Sebab kalau tidak, taruhannya terlalu mahal: bukan cuma kredibilitas di mata investor dunia yang lenyap, tapi juga kepulan asap dapur di jutaan rumah tangga Indonesia yang perlahan-lahan terancam padam. Dan kalau itu terjadi, mau pakai kata “untung” seberapa banyak pun, rasanya sudah tidak akan mempan lagi untuk mengganjal perut yang lapar.
