Sebagai orang yang hidupnya akrab dengan obrolan warung kopi, saya sering mendengar keluhan-keluhan khas masyarakat bawah. Dulu, keluhan yang paling sering mampir ke telinga saya adalah soal harga cabai yang naik, token listrik yang cepat habis, atau harga bensin yang pelan-pelan merangkak naik tanpa pamit. Sederhana, tipikal keluhan wong cilik yang isi dompetnya pas-pasan. Namun, akhir-akhir ini, ada satu jenis keluhan baru yang nadanya tidak lagi sekadar dongkol, melainkan sudah sampai pada level pasrah yang teramat dalam: keluhan tentang susahnya mencari sesuap nasi lewat jalur formal alias mencari pekerjaan.
Kalau Anda mengira susah cari kerja itu cuma urusan mereka yang tidak lulus sekolah atau yang malas bergerak, Anda salah besar. Mari kita tengok data ilmiah yang dipaparkan oleh Mas Jahen F. Rizki, seorang ekonom dan peneliti dari LPEM FEB UI. Beliau memotret sebuah fenomena yang ngeri-ngeri sedap di dalam pasar kerja kita saat ini: menjamurnya discourage workers, alias kaum “putus asa cari kerja”.
Definisi kaum putus asa ini adalah orang-orang yang statusnya menganggur, tapi mereka sudah sampai pada titik mogok total dan berhenti mengirimkan lamaran pekerjaan. Kenapa mogok? Karena mereka frustrasi setelah berkali-kali mengirim CV ke ratusan perusahaan, bolak-balik ikut wawancara kerja sampai sepatunya jebol, tapi hasilnya tetap saja nihil alias ditolak. Mengirim CV sekarang rasanya sama persis seperti mengirim surat cinta kepada artis idola: kemungkinannya kecil untuk dibaca, dan hampir pasti berakhir di tempat sampah.
Yang bikin dada kita ikutan sesak adalah melihat lonjakan angkanya. Dalam kurun waktu cuma satu tahun, jumlah penduduk yang masuk kategori putus asa cari kerja ini meroket dari 1,68 juta orang menjadi 1,87 juta orang. Bayangkan, ada hampir dua juta manusia di republik ini yang setiap pagi bangun tidur dengan perasaan bahwa dunia kerja sudah menutup pintu rapat-rapat bagi masa depan mereka.
Tragedi Toga di Atas Sepeda Motor
Dulu, ada sebuah doktrin suci di tengah keluarga masyarakat kita yang bunyinya begini: “Sekolah yang tinggi, Le, biar besok kerjamu enak di kantoran, pakai kemeja rapi, dan tidak kepanasan.” Orang tua di kampung-kampung rela menjual sawah, menggadaikan sertifikat tanah, atau berutang ke rentenir demi satu tujuan mulia: melihat anaknya memakai toga di hari kelulusan universitas. Gelar sarjana dianggap sebagai jimat paling sakti untuk mengusir kemiskinan dari silsilah keluarga.
Namun, di tahun 2026 ini, jimat itu tampaknya sudah kehilangan kesaktiannya. Beban berat menjadi pengangguran yang putus asa secara mengejutkan justru menimpa kelompok berpendidikan tinggi, alias mereka yang secara teori disebut high-skill workers. Data LPEM FEB UI membeberkan rincian yang bikin merinding: ada sekitar 45.000 sarjana (S1) dan lebih dari 6.000 lulusan pascasarjana (S2 bahkan S3) yang kini resmi menyandang status putus asa mencari kerja.
Coba bayangkan rutenya. Seseorang kuliah bertahun-tahun, membaca ratusan buku tebal, menyusun skripsi atau tesis sampai rambutnya rontok, lalu saat lulus, kenyataan memukul mukanya dengan keras: tidak ada lowongan kerja yang cocok. Akhirnya, gelar sarjana itu dilipat rapi di dalam lemari, dan si anak beralih memakai jaket hijau, helm senada, lalu turun ke jalanan aspal yang panas untuk menjadi pengemudi ojek online.
Saya menghormati profesi ojek online, itu pekerjaan halal yang luar biasa. Tetapi, ketika ribuan sarjana harus berebut orderan penumpang di jalanan demi menyambung hidup, ada yang salah dengan negara ini. Ini bukan lagi sekadar romantisasi perjuangan hidup; ini adalah tragedi pemborosan intelektual skala nasional.
Kurikulum Jadul dan Menjamurnya Lapangan Kerja Kelas “Semenjana”
Kenapa sengkarut ini bisa terjadi? Mas Jahen F. Rizki menunjuk satu akar masalah struktural: skill mismatch alias ketidaksesuaian keahlian. Ada missing link yang lebar antara apa yang diajarkan di bangku kuliah dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh industri modern hari ini.
Mari kita jujur-jujuran. Kurikulum pendidikan kita ini gerakannya mirip siput, lambat dan jadul, sementara perkembangan dunia luar melesat secepat jet tempur. Di luar sana, dunia industri sudah ribut soal kecerdasan buatan (AI), analisis data besar, dan otomatisasi tingkat tinggi. Sementara di dalam ruang kelas, mahasiswa kita mungkin masih disuruh menghafal teori-teori dari buku cetak tahun sembilan puluhan yang sudah berdebu. Akibatnya, begitu lulus, si sarjana membawa keahlian yang sudah kedaluwarsa sejak dalam pikiran.
Persoalan makin ruwet karena sektor perekonomian kita yang tumbuh subur hari ini masih didominasi oleh sektor tradisional atau industri jasa dengan nilai tambah (value-added) yang rendah. Pabrik-pabrik atau kantor yang buka saat ini kebanyakan hanya butuh tenaga kerja yang tugasnya sekadar mengemas barang, menjaga toko, atau mengantar paket. Jelas saja lowongan jenis ini tidak butuh keahlian analisis seorang lulusan S1 atau S2. Karena tidak ada wadah yang mampu menampung mereka, jalur informal seperti ojek online atau jualan kopi keliling akhirnya jadi pelarian massal.
Jebakan Sektor Informal dan Robohnya Kelas Menengah
Di sinilah letak jebakan betmennya. Pemerintah sering kali dengan bangga mengumumkan kepada publik bahwa angka pengangguran versi Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami penurunan di atas kertas. Angkanya turun, kelihatan sukses, dan layak dijadikan bahan pidato yang menggelegar.
Tetapi, kalau kita mau jeli sedikit melihat ke belakang angka tersebut, penurunan pengangguran itu terjadi bukan karena industri manufaktur kita sedang membuka lowongan besar-besaran, melainkan karena jumlah pekerja di sektor informal yang melonjak tajam. Si pengangguran yang kemarin luntang-lantung, sekarang kalau sudah narik ojek satu kali seminggu, otomatis di data BPS langsung dicoret dari daftar pengangguran. Selesai masalah di atas kertas.
Padahal, menurut kacamata ekonomi yang sehat, sektor informal itu bukanlah solusi sejati, melainkan sebuah jebakan jangka panjang bagi produktivitas bangsa. Pekerjaan informal itu tidak memberikan kepastian upah bulanan, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada tunjangan hari tua, dan nihil perlindungan sosial. Hari ini narik, hari ini makan. Besok kalau sakit, ya wassalam.
Ancaman terbesar dari fenomena ini akan langsung menghantam kelompok kelas menengah kita. Kelas menengah—orang-orang yang biasanya hobi ngopi di mal, beli motor cicilan, atau jalan-jalan saat akhir pekan—jumlahnya berisiko menyusut drastis karena pendapatannya ambles terjerembap ke sektor informal.
Kalau kelas menengahnya mandek dan miskin, daya beli masyarakat otomatis ikut pingsan. Kalau daya beli pingsan, warung-warung sepi, pabrik mengurangi produksi, dan ujung-ujungnya penerimaan pajak negara ikut jeblok. Negara mau membiayai pembangunan pakai apa kalau rakyatnya cuma punya uang pas-pasan untuk beli beras?
Triliunan Investasi yang Kehilangan Daya Sihirnya
Dulu, kita sering mendengar doktrin ekonomi bahwa obat paling mujarab untuk menyembuhkan pengangguran adalah dengan mendatangkan investasi asing sebanyak-banyaknya. Karpet merah digelar untuk para investor, aturan dipangkas, bahkan tanah disiapkan cuma-cuma demi duit triliunan masuk ke Indonesia.
Namun, data sejarah membuktikan bahwa daya sihir investasi kita dalam menyerap tenaga kerja sekarang sudah luntur. Mari kita bandingkan secara historis. Di era pemerintahan Presiden SBY dulu, investasi sebesar Rp1 triliun yang masuk ke dalam negeri mampu menyerap sekitar 2.500 tenaga kerja. Sebuah angka yang cukup perkasa untuk mengurangi antrean pencari kerja.
Sekarang? Di era saat ini, daya serap investasi itu merosot tajam lebih dari 50 persen! Angka triliunan rupiah yang masuk hanya mampu menampung segelintir orang saja. Kenapa? Karena investasi yang masuk sekarang sifatnya padat modal dan berbasis teknologi tinggi yang tidak lagi butuh banyak otot manusia, melainkan butuh robot dan sistem otomatis. Jadi, bangga dengan angka realisasi investasi ratusan triliun itu sekarang agak semu, kalau di ujung cerita rakyat kita tetap saja cuma jadi penonton di pinggir pagar pabrik yang megah.
Otak Butuh Kurikulum Baru, Bukan Sekadar Makan Gratis
Melihat kondisi yang sudah lampu kuning ini, Mas Jahen F. Rizki memberikan kritik dan rekomendasi kebijakan yang sangat menohok bagi para pemangku kebijakan di Jakarta. Pesan pertamanya jelas dan tegas: tolong, pemerintah jangan gampang terlena dengan keindahan data BPS di atas kertas. Menurunkan angka pengangguran itu gampang kalau standarnya cuma “yang penting bekerja”. Yang harus dilihat dan dikejar adalah kualitas dari lapangan kerja yang tercipta itu, apakah menjamin kesejahteraan atau cuma sekadar menyambung nyawa.
Pemerintah juga disarankan untuk membuang jauh-jauh mentalitas “merasa tahu segalanya” dalam mengurus ekonomi. Alih-alih terlalu banyak melakukan intervensi langsung yang bikin birokrasi makin gemuk, pemerintah sebaiknya fokus menjadi regulator yang baik. Tugas utamanya adalah menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif, ramah terhadap pengusaha (business friendly), dan memberikan kepastian hukum (rule of law) jangka panjang.
Selain itu, anggaran pendidikan kita yang nilainya ratusan triliun itu harus dievaluasi total secara radikal. Investasi di sektor pendidikan jangan cuma habis untuk membangun gedung baru atau studi banding, tapi harus diarahkan pada perbaikan kurikulum yang nyata serta program upskilling atau reskilling yang melibatkan dunia usaha secara langsung. Kita harus melatih anak-anak muda kita agar punya keahlian yang laku dijual di pasar modern.
Dan ini sindiran yang paling mak jleb: menurut Mas Jahen, solusi untuk mengatasi pengangguran berpendidikan tinggi ini bukanlah sekadar memberikan program makan bergizi gratis. Anak-anak sarjana itu butuh kepastian masa depan, butuh lapangan kerja yang layak, dan butuh ekosistem industri yang sehat agar mereka bisa mandiri membeli makanan bergizi dari hasil keringatnya sendiri. Makan gratis itu bagus untuk anak-anak sekolah, tapi bagi lulusan universitas, yang mereka butuhkan adalah “piring kerja” yang jelas, bukan sekadar belas kasihan nasi kotak.
Hantu Pungli dan Kaburnya Perusahaan Produktif
Peringatan terakhir yang tidak kalah mengerikan dari riset LPEM UI adalah ancaman terjadinya capital flight alias kaburnya modal dan perusahaan-perusahaan produktif dari Indonesia. Banyak perusahaan berskala besar yang akhirnya memilih angkat kaki, cabut dari tanah air, lalu memindahkan pabrik mereka ke negara tetangga yang dianggap lebih ramah.
Kenapa mereka kabur? Apakah karena upah buruh kita kemahalan? Ternyata bukan. Alasan utamanya adalah karena mereka lelah menghadapi ketidakpastian aturan hukum kita yang sering berubah di tengah jalan, ditambah lagi dengan maraknya isu pungutan liar alias aksi “pemalakan” (bribery) yang menimpa perusahaan-perusahaan besar.
Bayangkan, pengusaha sudah investasi modal besar, masih harus pusing meladeni oknum-oknum yang rajin minta jatah preman berkedok perizinan atau sumbangan ini-itu. Kalau kondisinya begini terus, wajar saja kalau mereka memilih pindah ke Vietnam atau Thailand yang pasarnya lebih bersih. Dan kalau perusahaan produktif itu kabur, tamatlah riwayat kita. Lowongan kerja formal makin langka, dan antrean kaum putus asa cari kerja di depan mata kita akan semakin panjang melular.
Urusan pasar kerja ini adalah urusan perut dan martabat jutaan rakyat Indonesia. Sudah saatnya pemerintah berhenti menutup mata di balik tameng statistik yang indah. Kembalikan akal sehat ke dalam kebijakan ekonomi kita. Bersihkan iklim bisnis dari para pemalak, rombak kurikulum pendidikan agar sesuai zaman, dan ciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas. Jangan sampai masa depan generasi emas yang kita dengang-dengungkan itu berubah wujud menjadi generasi cemas yang toga kelulusannya hanya dipakai sebagai pelindung kepala saat menanti orderan ojek online di bawah terik matahari.
