Mari kita mulai artikel ini dengan sebuah adegan yang barangkali sering Pembaca saksikan di media sosial setiap kali mendekati hari raya: tumpukan foto hitam-putih atau video buram era 1970-an atau 1990-an yang menampilkan lautan manusia sedang menyemut di stasiun. Di bawah unggahan itu, biasanya bertaburan komentar netizen bernada syahdu, “Ah, mudik zaman dulu seru ya, penuh perjuangan dan sangat berkesan. Berbeda dengan sekarang yang apa-apa serba instan dan dingin.”
Saya selalu ingin tertawa, sekaligus agak gemas, setiap kali membaca romantisasi model begitu. Itu adalah jenis kerinduan keliru dari generasi hari ini yang dimanjakan oleh pendingin ruangan (AC) di dalam gerbong kereta, kursi bus yang bisa disandarkan, aplikasi pemesanan tiket online, dan bentangan jalan tol Trans-Jawa yang mulus. Mereka mengira penderitaan masa lalu sebagai sebuah petualangan estetik. Padahal, jika kita mau jujur dan melongok laporan dokumenter PUTAR BALIK dari Tempo, realitas mudik puluhan tahun lalu adalah sebuah mimpi buruk tahunan. Sebuah pengalaman yang—meminjam istilah yang sangat pas—“layak untuk dikenang, tetapi sama sekali tidak layak untuk diulang.”
Mudik zaman dulu bukanlah petualangan romantis, melainkan sebuah ujian fisik dan mental yang luar biasa brutal. Bagi para perantau berpenghasilan rendah di ibu kota pada era 1970-an, urusan pulang kampung ini adalah sebuah kemewahan yang harganya teramat mahal. Ongkos transportasi publik kala itu melonjak ugal-ugalan setiap kali mendekati Lebaran. Akibatnya, banyak perantau yang terpaksa menahan rindu, mengunci diri di kamar kontrakan, dan tidak pulang ke kampung halaman selama bertahun-tahun demi menghemat uang yang tak seberapa. Mudik, pada masa itu, bermula dari dompet yang cekak dan hati yang terluka.
Kuasa Mutlak Calo Resmi dan Lapak 80 Sentimeter
Jika si perantau akhirnya berhasil mengumpulkan receh demi receh dan nekat memutuskan pulang, ujian berikutnya yang siap menghadang di depan mata bernama: krisis kapasitas dan lingkaran setan percalonan.
Mari kita bayangkan situasi di stasiun kereta api pada tahun 1979. Kala itu, jumlah manusia yang ingin pulang kampung melonjak drastis, berbanding terbalik dengan jumlah armada kereta yang disediakan pemerintah. Hasilnya adalah sebuah overkapasitas yang ekstrem dan tidak manusiawi. Penumpang tidak hanya duduk di kursi sesuai nomor tiket—karena sistem nomor kursi saat itu hanyalah hiasan kertas yang tidak berguna. Manusia berjubel, berdesakan di dalam gerbong yang pengap dan panas seperti oven. Lorong-lorong kereta yang sempit berubah fungsi menjadi penginapan darurat; orang-orang menggelar tikar, duduk meringkuk di bawah kaki penumpang lain, bahkan ada yang tidur telentang di bawah kolong kursi, pasrah diapit oleh buntalan tas dan debu lantai kereta.
Di tengah situasi yang carut-marut itulah, hukum rimba kapitalisme jalanan bekerja dengan sangat bertenaga melalui sosok calo. Praktik percalonan tiket di zaman itu sudah sampai pada taraf yang sangat kurang ajar sekaligus kreatif. Saking padatnya isi kereta, ruang kosong sekecil 80 x 80 sentimeter di depan toilet kereta—yang aslinya merupakan ruang istirahat resmi bagi kondektur—bisa diperjualbelikan oleh calo kepada pemudik yang sudah frustrasi tidak mendapatkan tempat berdiri. Bayangkan, Pembaca harus membayar uang tambahan hanya untuk hak istimewa duduk berjongkok di samping pintu toilet yang baunya semerbak sepanjang perjalanan belasan jam.
Anehnya, praktik culas ini tidak selalu bergerak di ruang gelap yang ilegal. Di Jawa Timur, sejarah mencatat adanya sebuah fenomena yang bikin dahi kita berkerut heran: sebuah organisasi calo resmi bernama “Masa 33”. Organisasi ini bukan komplotan preman sembunyi-sembunyi, melainkan sebuah entitas yang keberadaannya diakui secara legal oleh pengelola terminal dan perusahaan bus. Mereka memiliki surat pengangkatan resmi, wilayah kekuasaan yang jelas, bahkan menerima honor bulanan. Negara, melalui aparat di lapangan saat itu, seolah-olah angkat tangan menghadapi karut-marut transportasi dan memilih melegalkan para pemburu rente ini untuk mengatur hajat hidup para pemudik yang malang.
Ketika Cikampek-Cirebon Harus Ditempuh 20 Jam
Memasuki era 1990-an, ketika kepemilikan kendaraan pribadi mulai meningkat dan pilihan mudik bergeser ke jalan raya, penderitaan tidak lantas berkurang. Ia hanya berpindah tempat: dari lantai gerbong kereta yang kotor menuju aspal jalan raya yang membara.
Salah satu catatan sejarah mengenai bencana kemacetan paling horor terjadi pada musim mudik tahun 1991. Laporan utama Majalah Tempo kala itu menggambarkan sebuah pemandangan yang mirip seperti instalasi seni kematian massal: kemacetan total, mati kutu, sepanjang 150 kilometer membentang dari Cikampek hingga Indramayu.
Mari kita bayangkan angka itu menggunakan logika jarak hari ini. Jarak dari Cikampek ke Cirebon yang normalnya hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar 3 jam perjalanan, pada tahun 1991 itu membengkak secara tidak masuk akal menjadi 20 jam perjalanan! Itu bukan lagi sebuah perjalanan berkendara, melainkan sebuah proses evakuasi mandiri yang berjalan sangat lambat.
Di bawah sengatan terik matahari Jalur Pantura, jalan raya nasional mendadak berubah fungsi menjadi sebuah terminal darurat raksasa. Karena kendaraan benar-benar mati total tidak bergerak selama berjam-jam, para sopir yang frustrasi akhirnya mematikan mesin mobil atau bus mereka demi menghemat bahan bakar. Para pemudik turun ke aspal, menggelar tikar di samping ban-ban truk besar, menyuapi bayi mereka di tengah kepulan asap knalpot, hingga mengetuk kaca mobil orang asing untuk meminta seteguk air minum karena bekal perjalanan mereka sudah habis ludes di tengah jalan. Sisi kemanusiaan kita diuji di atas aspal yang panas; kita dipaksa berbagi nasib di dalam penderitaan yang sama.
Pecahnya Kaca Jendela
Puncak dari segala karut-marut sistem transportasi masa lalu ini sering kali melahirkan tindakan-tindakan nekat yang bersumber dari rasa keputusasaan yang mendalam. Ketika urusan mudik atau arus balik sudah menyangkut pertaruhan harga diri dan tenggat waktu masuk kerja di Jakarta, manusia bisa berubah menjadi sangat beringas.
Pada masa arus balik di jalur selatan Jawa, misalnya, sebuah pemandangan mengerikan sering kali tersaji di stasiun-stasiun kecil. Penumpang yang sudah berada di dalam gerbong kereta, karena tidak ingin kenyamanan mereka yang sudah minimal itu terganggu lagi, akan kompak mengunci rapat-rapat seluruh pintu dan jendela gerbong dari dalam. Mereka egois? Mungkin. Tetapi itu adalah egoisme yang lahir dari insting bertahan hidup.
Bagi calon penumpang yang telantar di peron stasiun luar, melihat kereta melambat dengan pintu dan jendela terkunci adalah sebuah penghinaan sekaligus tanda bahaya. Rasa frustrasi dan keputusasaan yang memuncak membuat mereka nekat mengambil batu atau kayu, memecahkan kaca jendela kereta secara brutal, lalu merangsek masuk dengan cara melompat melewati pecahan kaca yang tajam. Mereka tidak peduli lagi pada keselamatan diri atau orang lain; yang ada di kepala mereka hanyalah: “Saya harus masuk ke dalam kereta ini, bagaimanapun caranya!”
Kepasrahan dan kenekatan ini tidak jarang harus dibayar mahal dengan nyawa manusia. Kepadatan ekstrem di area peron stasiun memaksa sebagian penumpang—terutama anak-anak muda—mengambil pilihan yang paling berbahaya: memanjat dinding kereta dan duduk di atas atap gerbong. Mereka duduk berjejer di atas sana, menantang angin kencang, kabel listrik tegangan tinggi, dan terowongan sempit yang siap menyambar kepala mereka sewaktu-waktu.
Tragedi demi tragedi pun tak terhindarkan. Di Stasiun Gambir Jakarta, misalnya, sejarah mencatat sebuah peristiwa pilu ketika seorang penumpang yang sedang duduk di atap gerbong kehilangan keseimbangan saat kereta mulai bergerak. Ia jatuh terpelanting ke bawah, masuk ke sela-sela rel, dan tewas seketika tergilas roda besi kereta api di depan mata ratusan penumpang lainnya. Sebuah kematian yang sunyi, tragis, dan murah, yang terjadi hanya karena seseorang ingin pulang merayakan hari kemenangan.
Panggilan Moral yang Melampaui Logika Akal Sehat
Membaca kembali semua lembaran hitam di atas, sebuah pertanyaan mendasar yang sangat menggelitik akal sehat kita pasti akan muncul: jika mudik zaman dulu sedemikian mengerikan, berbahaya, mahal, dan penuh dengan penindasan calo, mengapa jutaan orang tetap konsisten melakukannya setiap tahun? Mengapa mereka tidak kapok? Mengapa mereka tidak memilih tidur saja di Jakarta dan mengirimkan surat?
Di sinilah kita harus memahami esensi mudik bagi masyarakat Indonesia. Mudik bukanlah sekadar aktivitas mobilisasi massa biasa dari satu titik geografis ke titik geografis lainnya. Ia bukan sekadar urusan liburan atau tamasya tahunan. Bagi seorang perantau di Indonesia, mudik telah bermutasi menjadi sebuah panggilan moral, sebuah kewajiban kultural dan spiritual yang kedudukannya berada jauh di atas kalkulasi untung-rugi matematis ekonomi.
Di kampung halaman, ada bapak dan ibu yang rambutnya kian memutih, yang sepanjang tahun menghitung hari menunggu kepulangan anaknya. Di kampung halaman, ada memori masa kecil yang intim, ada tanah kuburan leluhur yang harus diziarahi, dan ada kebutuhan psikologis yang mendalam untuk memperlihatkan kepada komunitas asal bahwa si anak rantau telah berhasil bertahan hidup di kerasnya rimba ibu kota.
Segala penderitaan fisik—entah itu tidur di depan toilet kereta, terjebak macet 20 jam di Pantura, menyetor uang ke calo “Masa 33”, atau bahkan bertaruh nyawa di atas atap gerbong—mendadak melarut dan hilang tak berbekas begitu kaki mereka melangkah melewati pintu rumah masa kecil, mencium tangan orang tua, dan mendengarkan suara takbir bergema di udara desa. Keindahan momen pertemuan itulah pelumas utamanya, sebuah penawar rasa sakit yang membuat segala penderitaan di sepanjang jalan berubah menjadi cerita-cerita kepahlawanan yang seru untuk diceritakan kembali di warung kopi.
Kini, ketika kita menikmati segala kemudahan mudik modern, ada baiknya kita menatap masa lalu dengan kepala tegak dan hati yang jernih. Jangan lagi kita meromantisasi penderitaan masa lalu secara keliru. Sebaliknya, mari kita jadikan kisah-kisah pilu mudik zaman dulu sebagai pengingat, sebuah cermin sejarah untuk mengapresiasi betapa jauhnya kita sudah melangkah sebagai sebuah bangsa dalam membenahi kemanusiaan kita di atas jalur transportasi publik. Mudik hari ini mungkin terasa lebih dingin dan mekanis, tetapi ia jauh lebih menghargai nyawa dan martabat manusia ketimbang masa-masa ketika ruang depan toilet pun harus disewa dari tangan calo.
