Bayangkan Anda adalah seorang ibu rumah tangga di awal tahun 1970-an. Kebetulan sekali, suami Anda adalah orang paling berkuasa di republik ini, seorang jenderal bintang lima yang namanya kalau disebut bisa bikin nyali ciut. Suatu hari, sebagai Ibu Negara yang anggun, Anda diajak jalan-jalan dinas ke luar negeri. Mampirlah Anda ke Anaheim, California, melihat Disneyland. Sebuah tempat di mana tikus bisa berbicara, kastel megah berdiri tegak, dan semua orang tersenyum seolah-olah dunia ini tidak punya beban utang atau inflasi. Pulang dari sana, Anda singgah pula ke Thailand, menyaksikan bagaimana negeri Gajah Putih itu mengemas keindahan budayanya untuk memanjakan mata turis asing.
Maka, dalam perjalanan pulang di atas pesawat, meletuplah sebuah ide visioner nan luar biasa romantis di kepala Ibu Tien Soeharto. “Mengapa kita tidak bikin yang seperti ini di Indonesia? Tapi isinya bukan Mickey Mouse atau Donald Bebek, melainkan rumah adat dari Sabang sampai Merauke!” pikir beliau.
Logikanya sederhana, sekaligus sangat mewah untuk ukuran zamannya. Kalau ada tamu negara asing datang berkunjung, atau kalau ada rakyat jelata dari pelosok Klaten atau Gunungkidul yang penasaran ingin tahu seperti apa bentuk rumah orang Minangkabau atau pakaian adat suku Dayak, mereka tidak perlu lagi naik kapal berminggu-minggu keliling Nusantara. Cukup datang ke satu kawasan seluas 150 hektar di Bambu Apus, Jakarta Timur, dan simsalabim! Seluruh Indonesia sudah terkumpul dalam satu kedipan mata. Menakjubkan? Jelas. Visioner? Sangat.
Lha kok tapi, ada tapinya yang besar sekali. Pikiran romantis seorang Ibu Negara di era itu sering kali berjarak agak terlampau jauh dengan isi dompet rakyatnya. Di sinilah letak perkara bermula. Membayangkan Indonesia yang indah dalam bentuk miniatur itu memang menyenangkan, sampai akhirnya angka Rp10,5 miliar muncul ke permukaan pada tahun 1971. Untuk utek rakyat jelata yang waktu itu mencari beras saja masih harus mengantre dan ngos-ngosan, angka miliaran rupiah itu rasanya seperti hilal yang mustahil digapai. Kok ya sempat-sempatnya pemerintah mikir bikin miniatur rumah adat berskala raksasa di saat urusan perut belum sepenuhnya beres.
Dompet Rakyat Bokek, Proyek Megah Tetap Jalan
Tahun 1971 bukanlah era di mana Indonesia sedang makmur-makmurnya seperti cerita negeri dongeng. Kita baru saja merangkak keluar dari kekacauan ekonomi akhir era 1960-an. Sekolah-sekolah di daerah banyak yang reyot dan nyaris ambruk, fasilitas kesehatan di desa-desa masih mirip dukun beranak alternatif, dan urusan pangan masih menjadi perjuangan hidup-mati harian bagi sebagian besar masyarakat.
Maka, ketika proyek bernama Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ini diumumkan ke publik, reaksi yang muncul bukanlah tepuk tangan bergemuruh, melainkan kerutan dahi yang mendalam dari kalangan mahasiswa dan intelektual.
Lahir lah apa yang kemudian dikenal dalam catatan sejarah sebagai “Gerakan Penghematan” atau “Gerakan Penyelamatan Uang Rakyat”. Ini bukan gerakan politik untuk menggulingkan kekuasaan, melainkan sebuah jeritan moral yang sangat waras. Kritik utama mereka berfokus pada skala prioritas pembangunan. Mengapa uang rakyat yang demikian besar harus dihamburkan untuk membangun sebuah kosmetik kebudayaan? Para aktivis melihat proyek ini seperti seorang kepala keluarga yang nekat berutang demi membeli televisi berwarna ukuran paling besar di kampungnya, padahal anak-anaknya di rumah belum bayar SPP sekolah dan genteng dapur masih bocor di sana-sini kalau hujan turun.
Selain urusan duit yang bikin sesak dada, proyek ini juga menuntut tumbal ruang yang tidak sedikit. Lahan seluas 150 hektar di kawasan Bambu Apus dan Ceger tidak disediakan oleh jin dalam semalam. Di sana ada tanah-tanah milik warga, kebun-kebun rakyat yang sudah menghidupi keluarga mereka turun-temurun. Proses pembebasan lahan ini pun diwarnai oleh isak tangis keluhan masyarakat sekitar terkait nilai ganti rugi yang minim dan ketidakjelasan relokasi. Di bawah bayang-bayang kekuasaan yang mulai menguat, suara-suara rakyat kecil ini hanya menjadi bisikan sayup yang mudah ditiup angin.
Timeline Pembangunan
Untuk melihat bagaimana proyek visioner yang penuh gesekan ini berjalan dari sebuah ide di atas kertas hingga menjadi bangunan beton yang megah, berikut adalah catatan lini masa historisnya:
| Tahun / Tanggal | Peristiwa & Aktivitas Historis | Dinamika Sosial Politik yang Terjadi |
|---|---|---|
| 1970 | Kunjungan kerja Ibu Tien Soeharto mendampingi Presiden ke AS (Disneyland) & Thailand. | Munculnya inspirasi awal untuk membuat pusat rekreasi kebudayaan nasional yang terpusat. |
| Agustus 1971 | Gagasan TMII dipaparkan secara resmi di depan publik oleh Yayasan Harapan Kita. | Memicu perdebatan publik instan mengenai urgensi dan besaran biaya proyek di media massa. |
| Akhir 1971 | Lahirnya “Gerakan Penghematan” dan demonstrasi mahasiswa menolak pemborosan anggaran. | Aksi turun ke jalan meningkat; isu penggusuran lahan di Bambu Apus mulai mencuat ke permukaan. |
| Januari 1972 | Pidato keras Presiden Soeharto yang mengancam akan “menghantam” penolak TMII. | Aparat keamanan mulai melakukan penangkapan aktivis dan pembubaran paksa segala bentuk protes. |
| 1972 – 1974 | Proses konstruksi fisik masif, pembangunan anjungan daerah, dan danau miniatur pulau. | Proyek berjalan dalam kondisi “tenang” di bawah kendali keamanan ketat tanpa ada demonstrasi lanjutan. |
| 20 April 1975 | Peresmian dan pembukaan resmi TMII oleh Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto. | TMII resmi beroperasi di bawah pengelolaan penuh Yayasan Harapan Kita, menjadi ikon baru pariwisata. |
Siapa yang Menentang, akan Dihantam Oleh Orde Baru
Nah, di sinilah kita bisa melihat gaya berkuasa khas Orde Baru yang kelak akan kita kenang selama 32 tahun. Pemerintah saat itu tampaknya tidak mengenal konsep “ngopi bareng sambil diskusi publik di kafe” atau membuat jajak pendapat di media massa. Ketika kritik dari mahasiswa semakin masif dan gelombang demonstrasi mulai memenuhi jalan-jalan protokol ibu kota, tanggapan dari puncak kekuasaan di Jalan Cendana teramat sangat lugas dan tanpa tedeng aling-aling.
Pada awal tahun 1972, Presiden Soeharto memberikan pidato yang sangat monumental. Beliau dengan raut wajah serius menyatakan akan “menghantam” siapa saja yang mencoba mengganggu, menghambat, atau mempolitisasi proyek pembangunan TMII demi kepentingan kelompok tertentu. Kata “hantam” di sini tentu saja bukan sekadar metafora puitis dalam puisi Angkatan ’45. Itu adalah sebuah instruksi operasional yang diterjemahkan dengan sangat baik oleh aparat keamanan di lapangan.
Pasca-pidato tersebut, suasana demokratis yang sempat tersisa langsung meredup. Demonstrasi mahasiswa dibubarkan paksa dengan popor senapan dan gas air mata. Pamflet-pamflet protes disita, dan tokoh-tokoh gerakan mahasiswa yang tadinya vokal berteriak soal urgensi pangan dan sekolah mendadak harus mencicipi dinginnya lantai sel tahanan. Peristiwa pembungkaman gerakan menolak TMII ini menjadi salah satu potret awal bagaimana Orde Baru menetapkan garis batas tegas: pembangunan fisik adalah panglima, dan siapa pun yang berani mempertanyakannya akan dianggap sebagai musuh stabilitas nasional.
Mengapa TMII Begitu Membakar Emosi Massa?
Kalau kita bedah lebih dalam lagi, persoalan TMII ini bukan sekadar urusan orang tidak suka dengan bangunan rumah adat. Ini adalah benturan dua paradigma berpikir yang sangat mendasar di awal era Orde Baru. Pemerintah melihatnya sebagai investasi jangka panjang demi persatuan bangsa dan martabat di mata internasional, sementara rakyat dan aktivis melihatnya dari kacamata realitas perut yang keroncongan.
Berikut adalah pemetaan poin-poin kontroversi utama tersebut:
| Aspek Kontroversi | Sudut Pandang Kritik & Aktivis | Sudut Pandang Pemerintah & Yayasan |
|---|---|---|
| Anggaran & Biaya | Pemborosan luar biasa (Rp10,5 Miliar) di saat rakyat masih kesulitan membeli beras dan biaya sekolah. | Investasi kebudayaan jangka panjang yang nilainya tidak bisa diukur sekadar dengan harga beras eceran. |
| Pembebasan Lahan | Penggusuran 150 hektar lahan warga Bambu Apus/Ceger diwarnai intimidasi dan ganti rugi yang tidak layak. | Penataan tata ruang ibu kota demi kepentingan nasional yang lebih besar dan kompensasi sudah disesuaikan. |
| Pengelolaan Aset | Diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita (swasta milik keluarga), memicu isu nepotisme dan ketidakjelasan PAD. | Agar pengelolaan lebih fleksibel, profesional, dan tidak membebani birokrasi rutin anggaran negara. |
| Respon Politik | Pemberangusan demokrasi dan hak menyatakan pendapat lewat ancaman fisik (“menghantam”). | Tindakan tegas demi menjaga stabilitas nasional dari provokasi politik yang ingin menjatuhkan wibawa pemerintah. |
Warisan Kuasa Keluarga Cendana
Kontroversi pembangunan TMII ternyata tidak berhenti begitu saja setelah pita peresmian digunting oleh gunting emas protokol istana. Setelah seluruh kompleks megah itu selesai dibangun dengan menggunakan dana yang sebagian besar dikumpulkan dari gotong royong pemerintah daerah dan sumbangan-sumbangan yang “semi-wajib” dari berbagai pihak, tata kelola tempat rekreasi ini justru melahirkan tanda tanya baru yang tak kalah besar.
Pengelolaan aset negara yang nilainya luar biasa fantastis ini tidak diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau ke Dinas Pariwisata Daerah, melainkan diserahkan bulat-bulat kepada Yayasan Harapan Kita. Sebuah yayasan swasta yang didirikan, dipimpin, dan dikendalikan langsung oleh Ibu Tien Soeharto beserta lingkaran dalam keluarga Cendana. Di sinilah kritik mengenai transparansi keuangan menggelinding selama puluhan tahun seperti bola salju.
Bagi para pengkritik, pola ini menjadi sebuah cetak biru awal bagaimana Orde Baru mengaburkan batas antara apa yang menjadi milik negara dan apa yang menjadi milik keluarga penguasa. TMII menjadi simbol romantisasi kebudayaan sekaligus simbol privatisasi aset publik. Uang pembangunan dikumpulkan atas nama gotong royong seluruh rakyat Indonesia, tetapi keuntungan dan kendali mutlak pengelolaan harian berada di dalam kantong sebuah yayasan keluarga yang tidak bisa disentuh oleh audit publik yang independen.
Dari Simbol Represi Menjadi Ruang Publik Kita Semua
Sekarang, mari kita gunakan mesin waktu imajiner untuk melompat ke abad ke-21. Lebih dari lima puluh tahun telah berlalu sejak konflik berdarah dan penuh intimidasi itu membakar emosi Jakarta. Bagaimana kita melihat Taman Mini Indonesia Indah hari ini? Di sinilah keajaiban waktu bekerja. Waktu adalah zat pencuci sejarah yang paling ulung sekaligus paling kejam.
Anak-anak zaman sekarang, atau keluarga muda yang piknik ke TMII di hari Minggu pagi, menggelar tikar di bawah pohon rindang sambil makan bekal persikan dari rumah, atau menaiki kereta gantung melihat indahnya danau buatan dengan miniatur pulau Indonesia, tentu tidak pernah lagi memikirkan bayang-bayang masa lalu. Di kepala mereka tidak ada rekaman pidato keras tentang instruksi “menghantam” demonstran. Mereka tidak akan pernah merasakan kepedihan warga Bambu Apus tahun 1971 yang tanah kebunnya berganti menjadi beton anjungan daerah.
Bagi generasi milenial dan Gen Z, TMII telah berhasil bertransformasi menjadi ruang publik yang sangat berguna, sebuah destinasi wisata edukasi dan kebudayaan favorit yang terjangkau bagi semua golongan masyarakat. Kita pun tidak bisa menutup mata bahwa dalam jangka panjang, visi Ibu Tien Soeharto untuk menciptakan wadah pelestarian budaya nusantara secara terpusat terbukti berhasil bertahan melintasi berbagai pergantian rezim pemerintahan.
Namun, menikmati keindahan dan kemegahan TMII hari ini tanpa mau tahu atau melupakan sejarah kelam proses pembangunannya adalah bentuk amnesia sejarah yang sangat naif. TMII adalah sebuah monumen hidup yang sangat berharga untuk mengingatkan bangsa ini: bahwa sering kali, di masa lalu, demi membangun sesuatu yang dicap “indah” dan “visioner” untuk dipamerkan ke mata dunia, ada harga sangat mahal yang harus dibayar berupa pembungkaman kebebasan suara rakyat kecil.
