Beberapa waktu lalu, saya sempat berjalan-jalan di sebuah ruang pameran teknologi di salah satu kampus mentereng. Di sana, berderet mesin-mesin mini yang kinclong, purwarupa alat pertanian otomatis yang katanya bisa membaca cuaca, hingga aplikasi ponsel pintar yang diklaim mampu mendeteksi tingkat kematangan buah jengkol tanpa perlu memencet kulitnya.
Para mahasiswa dan dosen peneliti berdiri di samping karya mereka dengan senyum merekah, dada membusung, dan mata berbinar-binar. Di dada mereka, ada kebanggaan yang sahih. Mereka merasa telah berhasil menciptakan masa depan Indonesia. Saya pun ikut mengangguk-angguk takjub, sambil membayangkan betapa makmurnya negeri ini jika semua alat ini sudah beroperasi di sawah-sawah dan pasar-pasar kita.
Namun, sebagai manusia yang sudah mencicipi asam garam kehidupan di republik ini, ada secuil rasa skeptis yang berbisik di telinga saya: “Tahun depan, nasib barang-barang ini bakal jadi apa?”
Jawabannya, sayang seribu sayang, hampir selalu bisa ditebak. Begitu lampu pameran dimatikan, panitia membubarkan diri, dan plakat penghargaan sudah dipajang di ruang dekanat, barang-barang canggih itu akan bertransformasi menjadi hantu. Mereka dipindahkan ke pojok laboratorium, ditutup kain terpal, lalu perlahan-lahan diselimuti debu dan jaring laba-laba. Mereka telah resmi memasuki sebuah wilayah angker yang dalam dunia sains global disebut sebagai Valley of Death—Lembah Kematian Inovasi.
Di Indonesia, lembah kematian ini ukurannya luar biasa luas, mungkin seluas hutan Kalimantan. Ini adalah tempat di mana ribuan ide jenius, proposal setebal bantal, dan purwarupa bernilai ratusan juta rupiah dikubur secara massal tanpa pernah mencicipi riuhnya pasar atau guntingan pita pabrik industri. Kita adalah bangsa yang sangat produktif melahirkan bayi-bayi inovasi, tetapi sangat berbakat menelantarkannya hingga mati muda.
Peneliti yang Sibuk Urusan Administrasi
Mengapa ini bisa terjadi? Apakah otak para peneliti kita kurang encer? Oh, sama sekali tidak. Masalahnya bukan pada isi kepala, melainkan pada ekosistem yang telanjur kaku seperti semen kering.
Mari kita tengok nasib para dosen dan peneliti kita. Sistem birokrasi pendidikan kita telah mendesain mereka bukan sebagai pemecah masalah bangsa, melainkan sebagai “pemburu angka kredit”. Orientasi riset nasional kita itu sangat administratif. Seorang peneliti dianggap sukses bukan ketika alat buatannya dipakai oleh sejuta petani, melainkan ketika laporan penelitiannya berhasil menembus jurnal internasional bereputasi, mendapat sitasi, dan melahirkan paten yang tertulis di atas kertas bersegel.
Setelah paten didapat dan skor SINTA atau Scopus naik, maka gugurlah kewajiban akademik mereka. Naiklah pangkat mereka. Urusan apakah paten itu berguna bagi umat manusia atau cuma jadi hiasan lemari, itu urusan malaikat.
Lagipula, mari kita jujur. Seorang profesor laboratorium yang ahli menghitung struktur atom atau meracik senyawa kimia, jangan pernah dipaksa untuk mengerti cara jualan. Meneliti zat aktif adalah satu hal, tetapi mengurus izin BPOM, mendaftarkan sertifikasi SNI, mencari investor yang mau keluar duit miliaran, hingga membangun rantai pasok dari hulu ke hilir adalah jenis binatang yang sama sekali berbeda. Itu tugasnya pengusaha, bukan tugas orang yang sehari-hari memakai jas putih di laboratorium.
Nahasnya, di negeri ini, ada jurang pemisah yang sangat lebar antara menara gading universitas dan riuhnya pasar industri swasta. Orang kampus asyik dengan dunianya yang teoritis dan mengejar pangkat, sementara orang industri swasta menganggap riset orang kampus itu tidak membumi dan tidak menguntungkan secara bisnis. Akibat dari gap atau hubungan yang terputus ini, tidak ada perkawinan yang harmonis. Yang ada hanyalah hubungan tanpa status yang berakhir tragis di tengah jalan.
Uangnya Terbatas
Lalu, bagaimana dengan urusan modal? Ah, ini dia babak yang paling menguras air mata. Riset di Indonesia itu nasibnya seperti anak tiri yang dikasih uang jajan pas-pasan, tapi dituntut harus juara kelas umum.
Bayangkan saja, belanja riset kita itu hanya berkisar 0,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini kalau dibandingkan dengan Korea Selatan yang sudah melampaui 4,5% jelas bak bumi dan langit. Mengapa Korea Selatan bisa sekaya dan secanggih itu? Karena sektor swasta mereka—seperti Samsung atau Hyundai—berani jor-joran menggelontorkan duit untuk riset. Mereka tahu, tanpa riset, mereka akan mati digilas zaman.
Sementara di Indonesia, industri swasta kita lebih suka jadi penonton yang aman. Mereka ogah mendanai riset yang hasilnya belum pasti. Akibatnya, para peneliti kita mau tidak mau harus menyusu pada anggaran negara (APBN). Dan Anda tahu sendiri apa artinya jika hidup Anda bergantung pada duit negara? Artinya, Anda harus siap dicekik oleh birokrasi keuangan yang rumitnya minta ampun.
Duit hibah penelitian dari pemerintah itu sifatnya tahunan dan kaku. Peneliti sering kali menghabiskan 30% waktunya untuk meneliti, dan 70% sisanya untuk mengumpulkan nota belanja, kuitansi fotokopi, dan menyusun laporan pertanggungjawaban agar tidak diciduk oleh pemeriksa keuangan. Targetnya pun harus jangka pendek. Padahal, yang namanya inovasi dunia itu butuh waktu bertahun-tahun, butuh trial and error yang berulang kali. Di Indonesia, kalau Anda gagal sekali, Anda bisa dituduh merugikan keuangan negara. Kalau sudah begitu, siapa yang tidak kapok jadi peneliti?
Kisah-Kisah Tragis Sang Pionir
Akibat dari kusutnya benang ekosistem ini, sejarah riset kita dipenuhi oleh kisah-kisah tragis para pionir yang layu sebelum berkembang.
Mari kita sebut nama Muhammad Nurhuda. Beliau menciptakan kompor biomassa yang sangat hemat energi dan ramah lingkungan. Di luar negeri, karyanya dipuji-puji. Bahkan sempat didanai oleh investor dari Norwegia untuk pasar Asia-Afrika. Tapi di negerinya sendiri? Kompor itu anyep. Pemerintah kita saat itu sedang gencar-gencarnya membagikan subsidi LPG, sehingga masyarakat tentu saja memilih yang disubsidi. Kompor biomassa Pak Nurhuda pun kalah pamor di rumahnya sendiri, lalu perlahan melemah karena masalah manajemen mitra.
Ada lagi Destromed, alat penghancur jarum suntik buatan Bambang Widyatmoko. Alat ini sangat penting untuk mencegah penularan penyakit di rumah sakit akibat limbah medis. Tapi begitu mau diproduksi massal, ia tersendat biaya produksi yang mahal dan tembok pengadaan sektor kesehatan yang rumit. Industri kita lebih suka mengimpor alat serupa dari luar negeri yang tinggal pakai, daripada repot-repot membesarkan produk lokal.
Lalu, siapa yang lupa dengan GeNose C19 buatan UGM? Saat pandemi melanda dan semua orang ketakutan, GeNose datang bagai pahlawan di stasiun-stasiun kereta api. Kita bangga bukan main, “Ini karya anak bangsa!”. Tapi begitu badai pandemi bergeser, regulasi berubah, varian virus bermutasi, dan pengadaan antigen/PCR kembali dominan, GeNose perlahan-lahan dipensiunkan dini. Ia hilang dari peredaran, meninggalkan sejuta tanya dan investasi yang telanjur keluar.
Paling ironis adalah kisah Profesor Irwandi Jaswir. Beliau adalah pakar sains halal kelas dunia. Riset-risetnya soal bagaimana mendeteksi kandungan babi atau bahan tidak halal dalam makanan dan kosmetik sangat revolusioner. Indonesia adalah pasar produk halal terbesar di dunia, harusnya beliau menjadi raja di sini. Tapi nyatanya? Riset sains halalnya justru lebih dihargai, didanai, dan berkembang pesat di Malaysia. Kita kembali menjadi penonton yang gigit jari, melihat mutiara bangsa kita berkilau di pekarangan tetangga.
Semua kisah ini berujung pada satu kesimpulan yang pahit: industri manufaktur kita telanjur kecanduan impor. Mau bikin mesin? Impor. Mau bahan baku kosmetik? Impor. Kita punya bahan mentahnya, kita punya orang pintarnya, tapi kita tidak punya jembatan untuk menyatukan keduanya.
Yang Dilakukan Pemerintah
Untunglah, pemerintah belakangan ini mulai sadar—atau setidaknya pura-pura sadar—bahwa ada yang salah dengan isi perut sistem riset kita. Benang kusut ini coba diurai. Pada tahun 2021, dibentuklah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Logikanya sederhana: lebur semua lembaga riset yang tercerai-berai itu jadi satu pintu agar tidak jalan sendiri-sendiri.
Lalu lahir pula program-program dengan nama keren seperti Kedaireka, matching fund, hingga kucuran dana startup berbasis riset sebesar Rp300 juta per tahun. Ada juga Rumah Inovasi Indonesia yang didirikan untuk menjadi makelar—dalam arti positif—yang mempertemukan orang kampus dengan bos-bos industri swasta.
Apakah ada hasilnya? Ada. Kita tidak boleh menutup mata pada keberhasilan kecil yang manis. Tengoklah Atsiri Research Center (ARC) di Universitas Syiah Kuala, Aceh. Mereka sukses melakukan hilirisasi minyak nilam. Mereka tidak cuma meneliti di atas kertas, tapi benar-benar mengubah minyak nilam menjadi produk kosmetik siap pakai bermerek Elgeena. Hasilnya nyata: nilai ekonomi minyak nilam melonjak drastis, dan yang paling penting, dompet para petani nilam di tingkat bawah ikut menebal. Ini adalah contoh sahih bagaimana riset bisa menghidupi rakyat.
Namun, satu burung walet tidak serta-merta membuat musim semi tiba. Tantangan di depan hidung kita masih setinggi Gunung Slamet. Tahukah Anda? Hingga akhir tahun 2022, BRIN itu mengantongi 2.842 paten. Jumlah yang sangat gagah kalau dipamerkan di brosur. Tapi tebak, berapa yang berhasil diproduksi secara komersial di pabrik? Cuma 62 paten! Sisa 2.780 paten lainnya kemana? Ya itu tadi, kembali menjadi penghuni abadi di “Lembah Kematian”.
Perjalanan kita masih sangat panjang dan berliku. Memperbaiki regulasi dan mendirikan badan baru itu perkara gampang, tinggal tanda tangan di atas meterai. Yang setengah mati sulitnya adalah mengubah budaya. Kita harus meruntuhkan menara gading psikologis para peneliti kita. Budaya lama yang menganggap “riset selesai setelah publikasi” harus dibuang jauh-jauh ke laut.
Sains tidak boleh hanya berhenti menjadi deretan kalimat rumit di jurnal ilmiah yang cuma dibaca oleh sesama dosen demi naik pangkat. Sains harus turun ke bumi, bertransformasi menjadi solusi konkret, melahirkan pabrik-pabrik baru, membuka lapangan kerja, dan menciptakan nilai ekonomi yang nyata bagi seluruh rakyat. Jika tidak, maka selamanya kita akan tetap menjadi bangsa yang hobi pamer purwarupa di ruang pameran ber-AC, sambil terus-menerus membeli barang impor untuk kebutuhan sehari-hari kita. Dan itu, sungguh sebuah kebebalan yang hakiki.
