Beberapa hari yang lalu, saya duduk di sebuah warung bakmi Jawa langganan di sudut Boyolali. Seperti biasa, obrolan di tempat seperti ini jarang sekali membahas teori relativitas Einstein atau filsafat eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Paling banter ya soal harga cabai yang naik, kelakuan pengendara motor yang makin ajaib di jalanan, atau nasib klub sepak bola lokal. Namun malam itu agak berbeda. Pak Wagiman, si penjual bakmi yang biasanya sibuk mengipasi arang sambil melempar guyonan garing, tiba-tiba bertanya dengan wajah serius, “Mas, ini dolar jarene meh tembus sangolas ewu, to? Lha terus nasib tempe mendoanku piye?”
Saya tertegun. Wah, luar biasa sekali Pak Wagiman ini. Indikator ekonomi makro yang biasanya hanya diperdebatkan oleh para pengamat berjas rapi di studio televisi dengan istilah-istilah mentereng seperti capital outflow, yield, atau net interest margin, ternyata sudah mendarat dengan darurat di atas talenan kayu seorang penjual bakmi.
Bayangkan, per Senin, 8 Juni 2026, rupiah kita tercinta sudah tiarap di level Rp 18.171 per dolar AS. Dan para analis—yang kerjaannya memang meramal hal-hal yang bikin kita jantungan—memperkirakan akhir Juni ini rupiah bisa nekat menembus angka Rp 19.000. Angka sembilan belas ribu itu, bagi orang awam seperti Pak Wagiman dan saya, bukan sekadar statistik di layar monitor Bloomberg. Itu adalah angka psikologis yang bikin perut mules. Itu adalah horor yang nyata.
Sebagai orang yang hidupnya lebih banyak dihabiskan untuk mengamati remah-remah keseharian ketimbang membaca jurnal ekonomi, saya melihat fenomena melemahnya rupiah ini dengan kacamata yang sangat sederhana: kacamata lambung.
Pesta Pora di Washington, Meriang di Juwangi
Kalau kita mau jujur, setiap kali rupiah keok, pemerintah atau pihak otoritas moneter biasanya punya template jawaban yang sangat rapi. “Ini karena faktor eksternal,” kata mereka. Dan memang tidak salah-salah amat. Di luar sana, dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Paman Sam dan Israel lagi hobi main kembang api dengan Iran. Ketegangan geopolitik ini otomatis membuat harga minyak mentah dunia melesat, melompat kegirangan melampaui pagar-pagar prediksi.
Ditambah lagi, Jerome Powell dan sejawatnya di Bank Sentral AS (The Fed) sana lagi gemar-gemarnya mempertahankan suku bunga tinggi. Mereka di Washington sana sedang asyik pesta pora memanen modal dari seluruh dunia yang lari mencari selamat (flight to quality), sementara kita di sini, dari pinggiran Jakarta sampai pelosok Boyolali, kudu menanggung meriangnya.
Tapi, apakah adil kalau kita melulu menyalahkan orang luar atas nasib dompet kita yang makin mengempis?
Sebab kalau kita tengok tetangga sebelah, Ringgit Malaysia misalnya, mereka ya kena badai yang sama. Tapi kok rontoknya rupiah kita jauh lebih dramatis, lebih estetik dalam hal kemerosotan? Di sinilah para ekonom kemudian berbisik—atau tepatnya berteriak lewat artikel-artikel opini—bahwa ada masalah akut dalam cara kita mengelola rumah tangga sendiri. Ini soal tata kelola, soal trust atau kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan pemerintah kita.
Coba kita tengok Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang disusun dengan penuh rasa optimisme, atau mungkin lebih tepatnya, penuh rasa khianat terhadap realitas. Di dalam dokumen sakti itu, asumsi harga minyak dipatok US$ 70 per barel dan kurs rupiah di angka Rp 16.000 per dolar AS. Lha kok sekarang kenyataannya kursnya sudah melompat ke Rp 18.000-an dan minyak dunia harganya sudah terbang entah ke mana.
Ini kan namanya mematok target pakai ukuran mimpi, sementara hidup kita ini nyata. Akibatnya apa? Beban subsidi BBM kita membengkak seketika menjadi monster yang siap menelan anggaran belanja yang lain. Pasar melihat ini, lalu mereka berbisik, “Wah, pengelola ekonomi Indonesia ini kayaknya hobi berjudi dengan nasib.” Begitu pasar kehilangan respek, modal asing langsung angkat kaki, mengemas koper mereka, dan meninggalkan rupiah sendirian meratapi nasib di sudut pasar uang.
Misteri Kedelai dan Tragedi Bungkus Plastik
Lalu, apa hubungannya semua angka-angka triliunan dan persentase di atas dengan sepiring tahu-tempe di meja makan kita?
Nah, di sinilah keunikan psikologi ekonomi kita. Saat ini, kalau Anda pergi ke pasar tradisional, harga kedelai impor itu sebenarnya masih relatif jinak, bertengger di kisaran Rp 9.200 hingga Rp 10.400 per kilogram. Kenapa? Karena para importir kita saat ini masih memakai stok atau kontrak harga yang mengacu pada nilai impor tahun lalu. Jadi, para perajin tahu dan tempe saat ini masih bisa bernapas, meskipun napasnya sudah mulai kedengaran seperti orang asma.
Namun, bom waktu itu sedang berdetik. Efek nyata dari rupiah yang ringsek ini baru akan meledak di akhir tahun nanti, saat stok lama habis dan importir harus membeli kedelai baru dengan kurs Rp 18.000 atau bahkan Rp 19.000 per dolar. Kebayang tidak, bagaimana rupa mendoan kita nanti? Pilihannya cuma dua yang sama-sama menyakitkan: harganya naik dua kali lipat, atau ukurannya diperkecil sampai-sampai kalau kena angin sedikit saja bisa mabur.
Tapi penderitaan para perajin tahu-tempe tidak perlu menunggu akhir tahun untuk dimulai. Komponen biaya lain sudah mencuri start. Plastik untuk membungkus tempe, yang berbahan dasar petrokimia alias minyak bumi, harganya sudah melonjak duluan mengikuti harga minyak dunia dan kurs dolar. Menteri Keuangan sendiri sudah curhat di media bahwa margin usaha sebagian pengusaha kecil kita sudah mulai tergerus habis. Banyak yang terpaksa menaikkan harga jual secara sembunyi-sembunyi demi menyambung hidup.
Di sinilah letak ironisnya: kita ini bangsa yang katanya agraris, tapi urusan perut yang paling asasi—urusan lauk sejuta umat bernama tahu dan tempe—nasibnya harus ditentukan oleh apa yang terjadi di bursa komoditas Chicago dan kebijakan suku bunga di Washington. Sungguh sebuah komedi satir yang tidak lucu sama sekali.
Jurus Jinak-Jinak Merpati Bank Indonesia
Tentu saja, pemerintah dan Bank Indonesia tidak tinggal diam. Mereka tidak mungkin duduk manis sambil main game di ponsel saat rupiah sedang babak belur. Gubernur BI, Pak Perry Warjiyo yang terhormat, langsung mengeluarkan dua jurus koordinasi fiskal dan moneter yang katanya ampuh.
Jurus pertama: meningkatkan daya tarik investasi domestik. Caranya? Dengan menaikkan imbal hasil instrumen keuangan kita, seperti Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kasarnya begini, BI bilang ke para pemilik modal asing, “Eh, jangan pergi dulu dong. Sini taruh uangmu di Indonesia saja, nanti tak kasih untung (kupon) yang gede banget, bebas risiko lagi!” Ini taktik kuno untuk menahan agar modal tidak kabur ke luar negeri (capital outflow).
Jurus kedua: menjaga likuiditas pasar uang dengan cara mengelola kas pemerintah agar tetap mendekam di bank sentral. BI memberikan iming-iming peningkatan bunga yang dibayarkan agar uang-uang jumbo milik pemerintah tidak keluyuran di pasar dan bikin inflasi tambah menggila.
Sepintas, jurus-jurus ini terdengar sangat heroik. Seperti pahlawan yang datang membawa tameng di saat kritis. Tapi, dalam hukum ekonomi yang kaku dan tanpa perasaan, tidak pernah ada makan siang gratis. Setiap kebijakan selalu membawa buntut berupa trade-off atau risiko sampingan yang tidak kalah mengerikan.
Ketika Bank Lebih Suka “Tidur” Ketimbang Kasih Kredit
Mari kita bedah risiko dari jurus-jurus keren BI tadi. Ketika Bank Indonesia menelurkan instrumen moneter bebas risiko dengan imbal hasil (bunga) yang sangat tinggi seperti SRBI, apa yang terjadi pada isi kepala para direktur bank-bank komersial di negeri ini?
Mereka pasti mikir begini: “Ngapain kita capek-capek menyalurkan kredit ke sektor riil? Ngapain kita pinjamkan uang ke tukang tahu, tukang bakso, atau pabrik tekstil yang risikonya gede? Kalau mereka bangkrut, kredit kita macet. Mending uang bank ini kita taruh saja di BI lewat SRBI. Bunganya gede, aman, dijamin negara pula. Tinggal duduk manis, untung datang sendiri.”
Akibatnya? Perbankan kita akan lebih memilih menaruh dananya di bank sentral ketimbang menyalurkannya dalam bentuk kredit ke sektor riil. Sektor riil—tempat jutaan orang menggantungkan hidup, tempat roda ekonomi yang sesungguhnya berputar—bakal kekeringan likuiditas. Pengusaha yang mau ekspansi jadi susah dapat modal. Walhasil, pertumbuhan ekonomi kita bakal melambat, lesu, dan loyo seperti sayur kangkung yang lupa disiram air selama tiga hari.
Belum selesai sampai di situ. Tragedi berlanjut ke beban perbankan itu sendiri. Agar nasabah-nasabah kaya (yang punya duit miliaran) tidak memindahkan aset mereka dari tabungan biasa ke instrumen tinggi milik BI, bank-bank komersial terpaksa harus ikut menaikkan suku bunga deposito mereka. “Tolong jangan pindahkan uang Anda, Pak. Ini bunga depositonya kami naikkan juga,” begitu kira-kira ratapan pihak bank.
Ketika bunga deposito naik, biaya dana (cost of fund) bank otomatis melesat. Dampak lanjutannya ada dua yang sama-sama beracun: pertama, Net Interest Margin (NIM) atau margin keuntungan bersih perbankan akan terkikis habis. Kedua, untuk menutupi biaya tersebut, bank mau tidak mau harus menaikkan suku bunga kredit.
Nah, kalau suku bunga kredit naik, siapakah yang paling menderita? Ya para debitor, orang-orang yang punya utang ke bank. Mulai dari bapak-bapak yang lagi mencicil rumah lewat KPR, mas-mas yang mencicil mobil buat narik taksi online, sampai pengusaha mikro yang modalnya pas-pasan. Mereka bakal tercekik oleh cicilan yang makin mencekik leher.
Menjual Janji atau Menjaga Kepercayaan?
Melihat benang kusut ini, kita sadar bahwa intervensi moneter seperti menaikkan bunga itu hanyalah obat pereda nyeri (analgesik). Ia hanya menghilangkan rasa sakit untuk sementara waktu, tapi tidak menyembuhkan penyakit utamanya.
Para ekonom yang masih jernih pikirannya tak bosan-bosan mengingatkan: kunci jangka panjang untuk menyelamatkan rupiah bukan dengan cara terus-menerus memanjakan spekulasi pasar dengan bunga tinggi. Kunci utamanya adalah menjaga kepercayaan pasar melalui hal-hal yang mendasar dan struktural. Apa saja itu? Disiplin fiskal yang ketat, transparansi anggaran yang jujur tanpa ada yang disembunyikan di bawah karpet, serta menjaga independensi bank sentral agar tidak disetir oleh kepentingan politik jangka pendek.
Selain itu, kita harus serius mengoptimalkan pasokan valas dari dalam negeri sendiri. Miris rasanya kalau melihat data bahwa kita ini eksportir besar untuk berbagai komoditas, tapi Dana Hasil Ekspor (DHE) para pengusaha kakap kita justru lebih betah diparkir di bank-bank Singapura ketimbang pulang kampung ke dalam negeri. Kita yang punya sumber daya alamnya, mereka di seberang lautan yang menikmati likuiditas dolarnya. Kan aneh.
Kembali ke warung bakmi Pak Wagiman. Setelah saya menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang sok tahu ini—yang untungnya tidak membuat Pak Wagiman melempar saya pakai sutil panas—ia hanya menghela napas panjang.
“Jadi mending piye, Mas?” tanyanya.
“Ya mending jenengan tetep jualan bakmi seperti biasa, Pak. Soal dolar meh sangolas ewu atau selawe ewu, itu urusannya orang-orang di Jakarta yang gajinya gede-gede. Tugas kita sekarang cuma satu: berdoa agar isi dompet kita tidak makin menyerupai tahu mendoan; tipis dan lemes,” jawab saya sambil menyuap sendokan terakhir bakmi Jawa yang malam itu rasanya agak sedikit lebih asin. Mungkin karena ketambahan rasa getir dari realitas ekonomi kita.
