Mari kita mulai tulisan ini dengan sebuah pengakuan jujur sebagai manusia Indonesia awam. Kita ini, sebagai bangsa, punya satu kelemahan psikologis yang akut: gampang sekali terpesona oleh hal-hal yang sifatnya megah, kolosal, dan kalau bisa, bikin negara tetangga melongo. Kita gemar sekali dengan angka-angka nol yang berderet panjang di belakang poin-poin infografis media sosial.
Maka, ketika Presiden Prabowo Subianto pulang pesiar dinas dari India dan Cina membawa oleh-oleh sebuah angka sakti—100 Gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang kudu kelar dalam tiga tahun—kita langsung terkesiap. Wah, ngeri! Dahsyat! Kita bayangkan seantero negeri ini bakal berkilauan oleh hamparan panel surya, menangkap berkah sinar matahari khatulistiwa, lalu makmur jaya abadi, terbebas dari polusi.
Penyakit psikologis kedua kita adalah: gampang kepingin. Pak Presiden melihat Gurun Gobi di Cina dan hamparan tanah gersang di India sukses dipasangi jutaan keping kaca pengumpul berkah matahari. Sepulang ke tanah air, muncul titah: “Kita harus bikin yang seperti itu!”
Logikanya sederhana, sesederhana kita melihat tetangga sukses jualan ayam geprek, lalu besoknya kita langsung ikut-ikutan beli gerobak dan ulekan tanpa tahu resep sambalnya.
Celakanya, mengurus negara dengan populasi ratusan juta jiwa tidak bisa disamakan dengan simulasi main SimCity di komputer jinjing, di mana tinggal klik menu “Solar Power”, lalu mak pettt… listrik langsung mengalir ke rumah-rumah warga seketika itu juga. Di dunia nyata, di republik yang birokrasinya sekompleks benang kusut ini, angka 100 GW itu langsung menabrak tembok-tembok tebal realitas yang bikin dahi kita mengkerut.
Koperasi Desa dan Logika “Satu Ukuran untuk Semua”
Niat awalnya sebetulnya terdengar sangat mulia, bahkan cenderung romantis ala bapak bangsa kita, Bung Hatta. Proyek raksasa ini mau didecentralisasikan ke tingkat bawah. Mau dibagi-bagi ke sekitar 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Rumusnya rapi jali: satu desa, satu megawatt (MW). Kelihatannya adil, merata, dan bernuansa kerakyatan banget.
Tetapi, di sinilah letak watak “graba-grubak” yang sering diadopsi pembuat kebijakan kita. Mereka gemar menyamaratakan sesuatu yang sejatinya berbeda total secara sosiologis maupun ekonomis. Memangnya seluruh desa di Indonesia ini seragam?
Mari kita pakai logika warung kopi. Ada desa yang isinya cuma sekumpulan petani sepuh yang aktivitas malamnya cuma nonton sinetron lalu tidur jam sembilan malam. Ada pula desa pesisir yang dinamis, di mana para nelayannya butuh energi raksasa untuk menghidupkan mesin cold storage alias lemari pembeku ikan raksasa agar tangkapan mereka tidak busuk.
Memberi jatah 1 MW rata untuk semua desa itu ibarat membagikan celana jins ukuran XL kepada seluruh warga desa, mulai dari bayi baru lahir sampai kakek-kakek penderita osteoporosis. Untuk desa kecil yang sepi, kapasitas 1 MW—yang setara dengan beban listrik 500 ruko megah di kota—jelas-jelas adalah kemubaziran yang hakiki. Listriknya mau dibuang ke mana? Mau dipakai buat menyalakan lampu disko di lapangan desa tiap malam minggu?
Belum lagi kalau kita bicara soal kompetensi. Mengelola pembangkit listrik berteknologi modern itu butuh keahlian teknik, bukan sekadar keahlian mencatat simpanan wajib dan simpanan pokok anggota koperasi. Kalau panel suryanya mendadak korslet atau ketutupan tahi burung sampai dayanya drop, apakah pengurus koperasi desa bisa langsung membetulkannya? Atau ujung-ujungnya alat mahal itu mangkrak jadi sarang laba-laba, sementara warga kembali menyalakan lilin?
Nasib Pabrik Lokal yang “Rindu Order”
Di atas kertas, target 100 GW itu murni urusan teknis penambahan kapasitas. Tapi di lapangan, proyek ini langsung berpapasan dengan “penguasa tunggal” hajat hidup kelistrikan kita: PT PLN (Persero).
Mari kita tengok dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Dokumen resmi itu adalah kitab sucinya perencanaan listrik nasional. Di sana tertulis, dalam sepuluh tahun ke depan, penambahan seluruh jenis pembangkit (termasuk batu bara, gas, air, geothermal) cuma dipatok 70 GW. Dan khusus untuk tenaga surya, porsinya cuma seuprit: 17,1 GW.
Lha, terus angka 100 GW dalam tiga tahun milik Pak Presiden itu mau diselipkan di sebelah mana? Ini kan namanya instruksi presiden menabrak dokumen perencanaan resmi BUMN-nya sendiri.
Mengapa PLN terkesan tidak nafsu? Ya karena sifat dasar PLTS itu intermittent alias angin-anginan—atau dalam kasus ini, “matahari-matahari kecil”. PLTS itu manja, dia cuma mau hidup kalau cuaca cerah ceria. Begitu mendung menggelayut atau malam tiba, dia pingsan. Ketika PLTS pingsan, PLN yang ketiban sampur harus menyalakan pembangkit cadangan (baseload) agar kulkas di rumah kita tidak mencair. Artinya, PLN harus keluar duit dobel.
Lucunya lagi, regulasi kita ini sering kali maju-mundur cantik kaya lagunya Syahrini. Di awal tahun 2024 kemarin, pemerintah malah menghapus sistem net metering—sebuah skema insentif yang bikin warga kota semangat pasang PLTS atap karena bisa memotong tagihan listrik bulanan. Kebijakan itu diganti dengan pembatasan kuota yang ketat dari PLN.
Dampaknya? Industri panel surya lokal langsung megap-megap. Mereka menderita sindrom “rindu order” yang akut. Pabrik sudah investasi mahal-mahal, tapi pasarnya dimatikan oleh aturan negara sendiri.
Sekarang, demi memuluskan syahwat target 100 GW itu, kabarnya aturan kuota tersebut mau didegregulasi lagi. Gusti… kita ini mau bikin kebijakan energi atau lagi main yoyo? Sebentar ditarik, sebentar diulur, sampai yang di bawah pusing tujuh keliling.
Ketika Menteri-Menteri Jalan Sendiri
Menonton jalannya pemerintahan kita dalam mengesekusi megaproyek ini sebetulnya mirip seperti menonton pertunjukan orkestra, tapi masing-masing pemain musiknya tidak memegang teks lagu yang sama, dan dirigennya sedang asyik memandang langit. Semuanya jalan sendiri-sendiri demi memperlihatkan siapa yang paling gesit di depan bos besar.
Kita lihat Kementerian ESDM di bawah komando Menteri Bahlil Lahadalia. Dengan gaya lincahnya yang khas, beliau langsung terbang menjajaki kerja sama supply chain komponen dengan investor kakap dari Cina, seperti Trina Solar. Fokusnya adalah skala ekonomi, industri makro, dan bagaimana mendatangkan investasi asing sebanyak-banyaknya.
Di sudut lain, Kementerian Koperasi tidak mau kalah start. Mereka emoh cuma jadi penonton. Tanpa menunggu koordinasi matang tingkat pusat, mereka sudah bikin proyek percontohan mandiri menggandeng Pertamina NRE di Batam. Kesannya: “Lho, ini kan mainan kami, Koperasi Desa, jadi kami jalan duluan ya!”
Sementara itu, dari menara pengawas Kemenko Perekonomian, suasananya agak berbeda. Setelah duduk bersama lembaga swadaya masyarakat bidang energi seperti IESR dan membuat kajian ilmiah yang rumit, mereka menyodorkan usulan yang arahnya melenceng dari rencana awal. “Jangan ke koperasi desa dulu lah,” kata mereka. Fokusnya mending digeser ke program de-diselisasi—sebuah istilah mentereng untuk mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan bakar solar di daerah terpencil (3T). Alasannya logis, harga minyak dunia lagi gila-gilaan gara-gara perang di belahan bumi sana.
Bayangkan, dalam satu panggung, menteri yang satu bicara investasi Cina, menteri kedua asyik bikin pilot project di Batam, menteri ketiga sibuk memikirkan solar dan perang global. Ini proyek strategis nasional atau arisan keluarga yang agendanya bebas suka-suka? Ego sektoral begini yang bikin rakyat cuma bisa geleng-geleng kepala.
Ilusi Gurun Gobi di Tanah Khatulistiwa
Mari kita bicarakan hal yang paling fundamental: geografi dan isi dompet kita. Indonesia itu, kawan, adalah negeri kepulauan yang hijau royo-royo, penuh hutan, gunung, dan lautan. Kita tidak punya Gurun Gobi yang luasnya berkilo-kilo meter tanpa penghuni seperti di Cina, tempat di mana jutaan panel surya bisa digelar tanpa perlu permisi pada siapa pun.
Para ahli sudah menghitung. Katakanlah kita mau memanfaatkan seluruh permukaan waduk dan danau di Indonesia untuk dijadikan PLTS terapung (floating solar). Luas permukaan air kita itu kalau ditutup panel surya semua, kapasitas maksimalnya cuma mentok di angka 25 GW. Itu sudah mentok, sekalian bikin ikan-ikan di bawahnya stres karena kekurangan sinar matahari. Lalu, sisa 75 GW-nya mau ditaruh di mana?
Kalau mau dipaksakan ditaruh di desa-desa dengan rumus 1 MW per desa tadi, kalkulasi lahannya bikin pusing kepala. Untuk memasang kapasitas 1 MW, dibutuhkan lahan kosong yang bersih tanpa aling-aling seluas minimal satu hektar. Satu hektar! Di desa, lahan seluas itu biasanya adalah sawah produktif, kebun kelapa, atau tanah kas desa yang menghidupi banyak perut. Apakah kita tega menggusur lahan pertanian subur demi menanam kaca-kaca hitam penangkap surya yang listriknya belum tentu terpakai penuh oleh warga setempat?
Sekarang, mari kita buka dompet. Membangun PLTS itu tidak murah. Jangan dikira karena mataharinya gratis, lalu teknologinya jadi murah. Untuk membangun kapasitas 1 MW dengan sistem on-grid (tanpa baterai, alias langsung numpang lewat jaringan PLN), modalnya sekitar Rp8 miliar.
Nah, kalau mau ditaruh di desa terpencil yang tidak ada jaringan PLN-nya, otomatis wajib pakai baterai (off-grid) supaya malam hari tetap menyala. Harganya langsung melonjak ugal-ugalan menjadi Rp12 hingga Rp15 miliar per megawatt!
Coba kalikan sendiri dengan angka 100.000 MW (100 GW). Duit dari mana? APBN kita yang sudah megap-megap membiayai makan siang gratis dan bayar utang jatuh tempo itu mau diperas lagi?
Belum lagi urusan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah selalu gembar-gembor soal kedaulatan industri lokal. Tapi nyatanya, TKDN panel surya buatan dalam negeri saat ini cuma mentok di angka 50–60 persen. Kenapa? Karena industri kita belum mampu bikin komponen intinya, seperti kaca khusus panel surya. Kita masih harus impor dari Cina agar harganya masuk akal.
Ironisnya, industri dalam negeri kita baru saja kena pukulan telak. Pasar ekspor panel surya kita ke Amerika Serikat anjlok drastis hingga 80 persen gara-gara kebijakan tarif tinggi warisan Donald Trump. Sudah pasar luar negeri rontok, pasar dalam negeri dihambat kuota, sekarang disuruh bikin megaproyek 100 GW. Ini namanya menyuruh orang yang sedang stroke untuk ikut lomba lari maraton.
Antara Zonk dan “Graba-Grubak” yang Mahal
Pada akhirnya, kita harus berani melihat cermin realitas dengan mata jernih tanpa perlu ditutup-tutupi oleh jargon politik. Sampai hari ini, realisasi dari megaproyek 100 GW ini bisa dibilang masih zonk alias nihil murni. Kalangan ahli energi skeptis, orang-orang di parlemen mulai bertanya-tanya, dan pemerintah baru sekadar sibuk menggodok Perpres sebagai payung hukum awal—kebiasaan lama kita: yang penting ada aturannya dulu, urusan jalan atau tidak itu soal belakangan.
Sebagai langkah realistis jangka pendek, targetnya kabarnya dikurangi secara drastis, diarahkan untuk mengejar konversi PLTD ke PLTS sebesar 17 GW terlebih dahulu. Nah, kalau angka ini baru lumayan masuk akal dan membumi.
Gaya politik “graba-grubak”—pesan sekarang, harus jadi besok pagi—tanpa didahului kajian mendasar yang matang mengenai kesiapan anggaran, kompetensi teknis manusia di lapangan, hingga jaminan pasar (demand), adalah penyakit kronis yang mahal sekali harganya. Megaproyek yang dipaksakan atas dasar syahwat politik kepuasan angka semata hanya akan berujung pada dua hal yang paling kita takuti di republik ini: inefisiensi anggaran negara yang luar biasa besar, dan terciptanya celah moral hazard alias ladang korupsi baru bagi para pemburu rente.
Matahari khatulistiwa kita memang bersinar sepanjang tahun, gratis dan melimpah ruah. Tetapi untuk mengubahnya menjadi listrik di rumah-rumah penduduk, kita butuh isi kepala yang dingin, perencanaan yang matang, dan langkah kaki yang menapak bumi. Bukan sekadar mimpi-mimpi indah sepulang dari luar negeri yang dipaksakan tegak di atas kertas. Jangan sampai, demi mengejar menara gading 100 Gigawatt, kita justru membakar rumah kita sendiri. Dan sialnya, kita sudah sering melakukan itu.
