Bangsa kita ini sebetulnya paling gemar mencocok-cocokkan silsilah pikiran. Begitu ada seorang anak manusia naik takhta menjadi penguasa, seisi negeri mendadak sibuk menjadi ahli sejarah, membolak-balik buku lawas, lalu berseru dengan nada penuh keyakinan, “Ah, pantas saja kebijakannya begitu, dia pasti meniru pemikiran bapaknya!”
Fenomena romantis sekaligus politis inilah yang belakangan ini ditangkap dengan sangat jeli oleh majalah Tempo. Melalui kolaborasi seru antara Bocor Alus Politik dan Jelasin Dong!, mereka menurunkan laporan edisi khusus yang sangat tebal untuk membedah sosok Prof. Sumitro Djojohadikusumo. Momentumnya pas betul: memperingati 109 tahun kelahiran sang Begawan Ekonomi Indonesia pada 29 Mei kemarin.
Alasan penerbitan ini tentu bukan sekadar urusan kangen-kangenan akademis masa lalu. Mengapa? Karena presiden kita saat ini, Prabowo Subianto, adalah anak kandung biologis dari Sumitro. Maka, begitu istana mulai melahirkan program-program ekonomi yang mentereng dan serba diatur negara, publik langsung menoleh ke belakang. Semua mata memandang ke arah makam sang Begawan, menduga-duga bahwa seluruh cetak biru ekonomi hari ini adalah hasil warisan ideologi keluarga yang turun-temurun.
Tim investigasi Tempo tampaknya tidak mau sekadar berspekulasi di atas meja kerja yang nyaman. Sejak akhir tahun 2025 kemarin, mereka sudah mulai gerilya. Mereka mewawancarai murid-murid ideologis angkatan pertama Sumitro—orang-orang tua sakti seperti Emil Salim dan Dorodjatun Kuncoro-Jakti.
Tidak tanggung-tanggung, mereka bahkan melakukan napak tilas fisik. Dari tanah kelahiran di Banyumas, menyisir Kebumen, hingga menyeberang lautan terbang ke Belanda dan Paris demi melacak jejak masa pelarian dan sekolah sang Begawan. Sebuah kerja jurnalistik yang patut diacungi jempol, sebuah upaya keras untuk menghidupkan kembali sosok raksasa sejarah agar kita tidak mengunyah pemikirannya secara serampangan.
Ekonom Versi 1.0
Bagi generasi yang lahir di era internet dan dompet digital, nama Sumitro mungkin hanya sekadar nama jalan, nama gedung kuliah, atau nama yang tertulis di buku teks sejarah ekonomi. Namun, mari kita dudukkan posisinya secara adil. Peneliti LPEM UI bernama Mas Rifki menyebut Sumitro sebagai “Ekonom RI Versi 1.0”. Dia adalah arsitek ekonomi pertama di republik ini yang benar-benar memegang gelar doktor ekonomi murni lulusan Rotterdam, Belanda.
Pembaca perlu tahu, di masa awal kemerdekaan, tokoh-tokoh bangsa yang diserahi urusan mengelola duit negara itu rata-rata bukan orang ekonomi. Bung Hatta, Syafruddin Prawiranegara, atau tokoh lainnya kebanyakan berlatar belakang hukum (indolog) atau sosiologi. Maka, ketika Sumitro pulang membawa ijazah doktor murninya, dialah yang meletakkan batu pertama dunia akademis ekonomi kita. Dia mendirikan Jakarta School of Economics yang kelak bertransformasi menjadi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), lengkap dengan lembaga risetnya yang legendaris, LPEM FEUI.
Namun, yang membuat saya jatuh cinta pada cerita hidup Sumitro bukanlah deretan gelar akademisnya yang mentereng itu, melainkan sisi manusianya yang multikultural dan agak “genit” secara intelektual. Meskipun dia adalah anak ningrat Jawa yang kental dari trah Banyumas, cara ayahnya—Margono Djojohadikusumo, sang pendiri BNI 46—mendidik Sumitro kecil itu sungguh luar biasa cair dan pluralis.
Bayangkan, Sumitro dimasukkan ke sekolah Katolik dan Protestan agar mengenal keragaman dunia. Lalu, untuk urusan agama Islam, dia tidak mengaji di surau kampung, melainkan belajar privat langsung dari tokoh nasional sekaliber Agus Salim. Uniknya, pelajaran agama Islam itu disampaikan menggunakan pengantar bahasa Belanda! Sungguh sebuah kombinasi asupan gizi mental yang luar biasa membingungkan sekaligus memperluas cakrawala.
Kecairan mental itu terbawa sampai dia kuliah di Rotterdam. Ketika mahasiswa-mahasiswa lain di Belanda sibuk apatis atau kaku, Sumitro justru memilih menjadi seorang Francofil—pencinta berat budaya Prancis. Setiap kali musim panas tiba, dia kabur ke Paris. Di sana, dia bekerja serabutan di sebuah hotel demi bisa bertahan hidup dan bergaul akrab dengan kaum intelektual serta seniman kelas dunia seperti Andre Malraux dan fotografer legendaris Henry Cartier-Bresson. Dari jalanan Paris itulah, Sumitro menyerap esensi berpikir yang merdeka, humanis, dan tidak gampang terjebak pada dogma-dogma kaku.
Debat Legendaris
Sebagai ilmuwan yang hidup di era pergerakan dan pembangunan awal, pikiran Sumitro dibakar oleh perdebatan-perdebatan ideologis yang sangat bermutu. Salah satu yang paling fenomenal dalam catatan sejarah kita adalah perselisihan pemikirannya dengan Syafruddin Prawiranegara. Ini adalah debat sarjana ekonomi pertama di Indonesia yang levelnya sangat tinggi, bukan kelas debat kusir netizen di kolom komentar media sosial hari ini.
Syafruddin, dengan kearifan lokalnya, berpendapat bahwa Indonesia pasca-merdeka harus fokus total pada pembangunan agraris dan pertanian. Logikanya sederhana: modal kita adalah tanah dan petani, maka uruslah itu dulu sampai kenyang.
Namun, Sumitro menolak mentah-mentah cara berpikir lambat itu. Dengan visi globalnya, dia menegaskan bahwa republik ini harus melakukan transisi cepat menuju ekonomi berbasis industri. Industri adalah kunci harga diri bangsa di mata dunia. Dan sejarah mencatat, mazhab industrialisasi lekas yang digagas Sumitro inilah yang kelak diadopsi oleh negara-negara maju di Asia seperti Korea Selatan dan Jepang untuk melompat menjadi raksasa dunia.
Namun, bukan berarti semua pikiran Sumitro itu selalu benar dan tanpa cacat. Ada satu momen krusial ketika Sumitro berdebat keras soal independensi bank sentral. Sumitro bersikeras bahwa Bank Indonesia harus berada di bawah kendali penuh pemerintah pusat agar seirama dengan program pembangunan eksekutif. Opsi Sumitro menang.
Sialnya, kebijakan cetak uang tanpa kontrol independen yang lahir dari rahim kekuasaan itu kelak menjadi salah satu bensin yang menyulut hiperinflasi parah hingga $600\%$ pada tahun 1965. Ekonomi kita lumpuh total akibat keputusan tersebut.
Di sinilah letak keindahan moral seorang Begawan. Menjelang akhir hayatnya, sekitar tahun 1997 atau 1998, ketika badai Krisis Moneter melanda Asia, Sumitro menulis sebuah buku. Di dalam buku itu, dengan sikap ksatria dan berjiwa besar yang langka kita temukan pada politisi hari ini, dia mengakui secara terbuka bahwa dalam urusan bank sentral, pandangan rivalnya—Syafruddin Prawiranegara—adalah yang benar. Bank sentral harus mutlak independen dari syahwat politik penguasa. Sebuah pengakuan yang membuktikan bahwa bagi Sumitro, kebenaran ilmiah jauh lebih tinggi kedudukannya ketimbang ego pribadi.
Evolusi Berpikir
Jika kita mempelajari rekam jejak tulisan dan gagasannya, Sumitro bukanlah tipe ekonom dogmatis yang saklek. Dia bukan penganut kapitalisme murni yang buta, bukan pula sosialis garis keras yang kaku. Dia adalah seorang pragmatis tulen yang membiarkan isi kepalanya berevolusi dan bermutasi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan riil rakyat di lapangan.
Pada fase awal kariernya di era 1950-an, Sumitro memang sangat gandrung pada konsep intervensi penuh negara (state intervention). Dia percaya bahwa pasar yang baru merdeka ini masih rapuh, maka negara harus turun tangan menuntunnya. Lahirlah program-program proteksionis seperti Program Benteng, sebuah kebijakan yang memberikan karpet merah dan lisensi impor khusus bagi pengusaha pribumi agar bisa bersaing dengan pengusaha asing.
Namun, apa yang terjadi di lapangan? Program itu justru berantakan. Alih-alih melahirkan pengusaha pribumi yang tangguh dan mandiri, fasilitas dari negara itu malah melahirkan kelas pengusaha parasit yang manja, yang hobinya hanya menjual kembali lisensi tersebut demi keuntungan instan.
Sumitro tidak menutup mata atas kegagalan itu. Di fase akhir hidupnya, dia merevisi total gagasannya sendiri. Dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana intervensi negara yang berlebihan—terutama di era Orde Baru—justru berubah wujud menjadi sarang subur bagi para pemburu rente (rent-seeker).
Birokrasi yang terlampau berkuasa mengatur jalur dagang terbukti gagal total menciptakan keadilan, yang ada justru menciptakan inefisiensi sistemik yang disebut sebagai government failure alias kegagalan tata kelola pemerintah. Di titik final pemikirannya, Sumitro menjadi sangat berhati-hati dan selalu mewanti-wanti agar negara tidak terlalu genit mencampuri urusan pasar yang sudah berjalan dengan sehat.
Sebuah Tafsir yang Salah Fase
Nah, sekarang mari kita bawa seluruh latar belakang sejarah itu untuk meneropong apa yang sedang terjadi di istana negara saat ini. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita melihat menjamurnya berbagai badan dan program baru bentukan negara yang aromanya sangat sentralistik.
Ada pembentukan badan eksportir tunggal yang memonopoli komoditas strategis, ada institusi raksasa bernama Danantara yang mengonsolidasikan aset-aset BUMN, ada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikomandoi langsung oleh badan khusus, hingga rencana menggerakkan kembali Koperasi Desa (KDMP) secara masif. Semua pengamat langsung bersorak, “Ini dia, ini namanya praktik Sumitronomiks tulen!”
Namun, Mas Rifki dari LPEM UI memberikan sebuah kritik yang sangat menohok dan krusial untuk kita renungkan. Menurutnya, program-program ekonomi pemerintahan saat ini sebetulnya sedang mengalami gejala salah tafsir fase pemikiran. Tampaknya, tim ekonomi istana hari ini hanya membaca, mengagumi, dan meniru pemikiran Sumitro pada fase awal—fase tahun 1950-an yang masih sangat mengagungkan intervensi mutlak negara dan proteksionisme ketat. Mereka lupa, atau mungkin sengaja melupakan, bahwa fase awal itu sudah digugat dan direvisi sendiri oleh Sumitro di akhir hayatnya karena terbukti melahirkan mentalitas pemburu rente.
Pemerintahan hari ini dinilai terlalu membesar-besarkan kegagalan pasar (overestimate market failure). Seolah-olah mereka berpikir bahwa semua sektor swasta itu jahat, tidak becus, dan harus diambil alih atau diatur ulang oleh negara agar tertib. Namun, di saat yang sama, mereka menutup mata dan meremehkan potensi kegagalan tata kelola birokrasi pemerintah sendiri (underestimate government failure). Mereka lupa bahwa birokrasi kita hari ini belum sepenuhnya bersih dari mentalitas pungli, korupsi, dan inefisiensi.
Berdasarkan “versi final” dari pemikiran Prof. Sumitro yang sudah matang, terevisi oleh waktu, dan disepuh oleh pengalaman sejarah yang pahit, kita bisa membuat sebuah prediksi yang agak spekulatif tetapi berdasar: jika sang Begawan masih hidup hari ini, kemungkinan besar beliau justru tidak akan sepakat dengan kebijakan anaknya sendiri.
Beliau pasti akan menggelengkan kepala melihat seluruh lini sektor swasta yang sudah berjalan mapan, efisien, dan optimum, tiba-tiba harus diintervensi ulang, dipotong jalurnya, dan dipaksa masuk ke dalam pintu-pintu badan baru bentukan negara. Beliau pasti akan mengingatkan anaknya tentang bahaya tikus-tikus pemburu rente yang siap menggerogoti badan-badan baru tersebut dari dalam.
Menghormati orang tua itu tentu sebuah kewajiban moral yang mulia bagi seorang anak. Namun, mengadopsi mentah-mentah masa lalu tanpa membaca bab penutup dari seluruh perjalanan pemikirannya adalah sebuah kecerobohan taktis yang taruhannya terlalu mahal bagi nasib ekonomi hajat hidup orang banyak. Semoga dari alam sana, bisikan jernih sang Begawan tentang indahnya independensi dan bahayanya keserakahan birokrasi bisa sampai ke telinga para pengambil kebijakan di istana hari ini.
