Bayangkan skenario ini: Anda adalah seorang sarjana ekonomi, atau minimal seorang pemuda yang punya minat besar pada dunia wirausaha. Di kepala Anda, isi dari pekerjaan mengelola koperasi desa itu sudah sangat terang benderang. Anda membayangkan hari-hari yang sibuk dengan menghitung neraca keuangan, menganalisis mengapa stok pupuk bulan ini seret, merancang strategi agar harga gabah petani lokal tidak dipermainkan tengkulak, atau memikirkan bagaimana caranya agar ibu-ibu desa mau menabung di koperasi alih-alih terjerat pinjaman online ilegal.
Singkatnya, di kepala Anda, Anda adalah pahlawan ekonomi sipil. Keren, taktis, dan berdampak langsung pada isi dompet masyarakat desa.
Lalu, tibalah hari pengumuman itu. Anda lolos seleksi. Sukacita membuncah. Namun, tepat sebelum Anda melangkah ke meja kerja, panitia menyodorkan selembar kertas. Di sana tertulis: Anda wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran Komponen Cadangan (Komcad) selama satu bulan penuh, mulai 16 Juni hingga 16 Juli 2026.
Seketika itu juga, bayangan tentang kalkulator, aplikasi pembukuan Excel, dan rapat-rapat santai sambil minum kopi di balai desa langsung lenyap. Berganti dengan bayangan baju doreng, sepatu lars yang beratnya minta ampun, dan bentakan abang-abang instruktur TNI di tengah terik matahari. Lokasinya pun tidak main-main: puluhan markas militer top di negeri ini sudah siap menyambut Anda. Mulai dari Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) di Kota Batu yang dingin, sampai Komando Latihan Komando Armada I di Jakarta Utara yang panasnya bisa membakar kulit. Ada 67 satuan pendidikan dari Aceh sampai Papua yang mendadak berubah fungsi menjadi “sekolah manajer koperasi”.
Saya tidak tahu bagaimana ekspresi wajah 30.000 calon manajer Koperasi Desa dan 5.476 calon manajer Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih saat membaca klausul itu. Tapi saya berani bertaruh, sebagian besar dari mereka pasti sempat menengok ke atas langit, lalu bertanya dalam hati: “Gusti, saya ini mau mengurus simpan pinjam atau mau ikut operasi pembebasan sandera?”
Durasi Latihan Militer Lebih Lama Daripada Latihan Manajerial
Mari kita bedah alokasi waktu pelatihan yang disusun oleh para pembuat kebijakan kita yang genius itu. Ini adalah bagian yang paling menggelitik urat nalar sehat kita sebagai manusia dewasa.
Pelatihan militer dasar Komcad memakan waktu berapa lama? 30 hari penuh. Tiga puluh hari Anda akan diajari caranya baris-berbaris yang presisi, cara mendisiplinkan fisik, taktik bertahan hidup, hingga doktrin wawasan kebangsaan yang tegap maju jalan.
Lalu, berapa lama waktu yang dialokasikan untuk pelatihan manajerial, bidang kompetensi, akuntansi, pengelolaan rantai pasok, dan strategi bisnis koperasi? Cuma 14 sampai 15 hari! Hanya separuhnya.
Di sinilah letak kelucuan yang hakiki itu. Dalam logika program ini, tampaknya kemampuan seorang manajer untuk bertahan hidup di hutan atau ketepatan mereka dalam melakukan hormat bendera dianggap jauh lebih krusial daripada kemampuan mereka membaca laporan laba rugi. Padahal, musuh utama sebuah koperasi desa itu bukan penyelundup asing bersenjata yang menyusup lewat pantai, melainkan korupsi kecil-kecilan, manajemen stok yang amburadul, dan kredit macet dari pengurusnya sendiri.
Apakah kalau koperasi desa itu nanti merugi karena salah kalkulasi bisnis, sang manajer bisa menyelesaikannya dengan cara melakukan tiarap taktis atau push-up 50 kali di depan bupati? Tentu saja tidak. Masalah ekonomi hanya bisa diselesaikan dengan nalar ekonomi, bukan dengan ketangkasan fisik ala militer. Namun, pemerintahan kita saat ini tampaknya memiliki obsesi yang sangat mendalam bahwa segala penyakit di negeri ini—mulai dari kedisiplinan ASN hingga urusan perut rakyat di desa—bisa disembuhkan kalau manusianya sudah pernah merasakan rasanya memakai baju loreng.
Koperasi Seharusnya Ranah Sipil, Bukan Militer
Fenomena ini tentu saja memicu gelombang kritik dari orang-orang yang masih hobi merawat akal sehat. Salah satunya dari Annisa Yudha, koordinator peneliti Imparsial. Kritikannya sangat mendasar: pengelolaan koperasi desa itu adalah ranah ekonomi sipil. Titik. Tidak pakai koma.
Yang dibutuhkan di sana adalah kemampuan kewirausahaan, kejelian melihat peluang pasar, keluwesan bernegosiasi dengan petani dan nelayan, serta ketelitian mengelola keuangan. Semua keterampilan itu lahir dari tradisi diskusi, keterbukaan, fleksibilitas, dan kreativitas yang tinggi. Karakteristik itu justru sering kali bertolak belakang dengan watak militer yang berbasis pada komando mutlak, kepatuhan tanpa protes, dan keseragaman.
Belum lagi kalau kita bicara soal dasar hukum. Para pengamat hukum mengingatkan kembali tentang UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Di sana jelas tertulis bahwa Komcad itu disiapkan untuk memperkuat kekuatan TNI ketika ada ancaman nyata terhadap kedaulatan negara—alias mobilisasi perang. Komcad bukan dibentuk untuk menjadi mesin pendorong program-program kementerian sipil, apalagi untuk mengurus warung kelontong skala raksasa yang bernama koperasi desa. Ini seperti memesan tank Leopard hanya untuk dipakai mengantar galon air ke rumah-rumah warga. Mewah, tapi salah tempat dan salah fungsi.
Amnesty International Indonesia bahkan melihat hal ini dengan kacamata yang lebih ngeri: risiko militerisme dan militerisasi ruang sipil. Ketika budaya militer yang keras dan hierarkis itu dipaksakan masuk ke dalam birokrasi ekonomi yang melayani rakyat kecil, ada risiko besar tertanamnya budaya kekerasan atau pemaksaan. Koperasi yang seharusnya menjadi tempat yang hangat, guyub, dan penuh semangat gotong royong, bisa-bisa berubah menjadi kantor koramil mini di mana anggotanya merasa sungkan atau bahkan takut untuk sekadar menyampaikan protes dalam rapat anggota.
PT Agrinas Cuek Masa Bodoh
Lalu, apa jawaban dari pihak-mana-mana yang merancang proyek raksasa ini?
Kementerian Pertahanan, sebagai pemilik rumah dari pelatihan ini, mengeluarkan argumen standar yang sudah sangat sering kita dengar seperti kaset rusak: pelatihan ini bertujuan untuk membentuk karakter SDM yang berintegritas, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian yang kuat. Seolah-olah, di negeri ini, satu-satunya cara untuk menjadi manusia yang jujur dan disiplin hanyalah dengan cara masuk barak militer. Seolah-olah, sekolah-sekolah sipil, universitas, dan pendidikan keagamaan kita selama puluhan tahun ini telah gagal total dalam mendidik moral anak muda, sehingga tugas itu harus diambil alih oleh instruktur penembak artileri.
Yang lebih lucu lagi adalah respons dari PT Agrinas Pangan Nusantara, perusahaan yang katanya berada di bawah naungan pengaturan BUMN yang bakal mengontrak para manajer ini selama 2 tahun. Direktur Utamanya, Joao Angelo De Sousa Mota, dengan sangat diplomatis langsung “cuci tangan”. Beliau menyatakan bahwa pihak Agrinas sama sekali tidak ikut campur dan tidak mengurus pelatihan militer tersebut. Mereka hanya duduk manis sebagai pihak yang menerima bersih pegawai hasil seleksi bentukan pemerintah.
Bayangkan betapa ajaibnya hubungan kerja ini. Anda akan bekerja untuk sebuah perusahaan swasta/BUMN yang mengelola gerai pangan, tetapi proses pembentukan karakter dan mental Anda diserahkan kepada institusi pertahanan negara dengan metode latihan tempur. Si bos perusahaan tidak mau tahu bagaimana cara Anda dididik di barak, yang penting begitu keluar dari barak, Anda harus langsung siap jualan beras dan minyak goreng di desa dengan status “pegawai BUMN”.
Merindukan Kewarasan
Melihat target ambisius pemerintah yang ingin mendirikan hingga 80.000 koperasi desa di seluruh pelosok negeri, kita tentu patut mengapresiasi niat baiknya. Menghidupkan kembali ekonomi desa melalui jalur koperasi adalah cita-cita luhur yang sudah digagas sejak zaman Bung Hatta. Itu adalah jalan keluar dari cengkeraman kapitalisme global yang mencekik rakyat kecil.
Namun, cara mengeksekusinya itulah yang membuat kita elus dada. Mengapa kita selalu terjebak pada formalitas baju seragam, kedisiplinan semu ala baris-berbaris, dan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan masalah-masalah perut?
Anak-anak muda yang lolos seleksi ini, yang jumlahnya mencapai puluhan ribu itu, adalah aset berharga. Mereka adalah motor penggerak ekonomi masa depan. Mengirim mereka ke barak militer selama sebulan penuh demi tugas mengurus koperasi desa bukan hanya pemborosan anggaran negara, tetapi juga bentuk salah urus bakat (mismanagement of talent) yang luar biasa nyata.
Koperasi desa itu butuh manajer yang otaknya encer dalam membaca tren pasar, bukan yang betisnya keras karena keseringan lari siang. Koperasi desa butuh anak muda yang tangannya terampil mengoperasikan aplikasi manajemen modern, bukan yang jarinya fasih menarik pelatuk senapan.
Pada akhirnya, kita hanya bisa berharap agar 30 hari di barak militer itu tidak membuat kreativitas dan keluwesan bisnis para calon manajer ini luntur. Dan semoga saja, setelah lulus dari barak nanti, ketika mereka benar-benar diterjunkan ke desa-desa, mereka tidak lupa bahwa tugas utama mereka adalah menghitung sisa hasil usaha untuk kesejahteraan warga, bukan memimpin upacara bendera di depan toko koperasi yang sepi pembeli.
