Ada satu kebiasaan unik dari para pejabat kita yang kalau diperhatikan lama-lama kok ya bikin gemas sekaligus elus dada. Setiap kali ada pakar ekonomi, pengamat, atau jurnalis yang menyodorkan data merah merona tentang kondisi keuangan negara, respons dari mimbar-mimbar kekuasaan itu hampir selalu seragam: senyum simpul yang terlampau percaya diri, disusul kalimat penenang yang ajaib, “Tenang, fundamental ekonomi kita masih sangat kuat. Ini cuma dinamika global yang sementara.”
Sebuah respons yang kalau diterjemahkan ke bahasa pergaulan sehari-hari kira-kira berbunyi: “Kalian yang di bawah jangan kakehan cangkem, kami yang di atas tahu apa yang kami lakukan.”
Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Sifat over percaya diri alias “Over PD” yang dipelihara pemerintah ini perlahan justru melahirkan jenis penyakit baru yang jauh lebih mengerikan ketimbang inflasi itu sendiri: krisis kepercayaan. Ketika angka-angka di atas kertas dan kenyataan di dompet rakyat sudah tidak lagi sinkron, retorika penenang itu tidak lagi berfungsi sebagai obat bius, melainkan berubah menjadi lelucon garing yang menjengkelkan.
Dalam sebuah diskusi yang sangat bertenaga di kanal Forum Keadilan TV, ekonom Dr. Yanuar Rizki membedah isi jeroan perekonomian kita di tahun 2026 ini dengan sangat telanjang. Kesimpulannya bikin merinding: kita ini sedang tidak baik-baik saja. Fiskal kita megap-megap, moneter kita tertekan, dan daya beli masyarakat kita sebenarnya sudah keropos hingga ke tulang sumsum, meskipun kalau Anda jalan-jalan ke mal atau melihat antrean tiket konser musik, suasananya masih terasa seperti pesta pora tanpa akhir.
Ketika Kas Negara Mengalami “Tanggal Tua” yang Panjang
Mari kita mulai dari level makro, dari dapurnya pemerintah yang bernama APBN. Di kuartal pertama tahun 2026 ini, ada sebuah pemandangan yang agak tabu tapi nyata terjadi: pemerintah sedang menghadapi masalah arus kas (cash flow problem) yang serius. Indikatornya tidak main-main, yaitu pelebaran defisit anggaran terbesar yang dibarengi dengan merosotnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) ke level yang paling minimalis.
Bagi kita yang orang biasa, istilah SILPA dan defisit fiskal ini mungkin terdengar ndakik-ndakik. Tapi kalau disederhanakan, situasinya mirip seperti sebuah rumah tangga yang pemasukannya seret, tapi cicilan dan kebutuhan bulanannya telanjur membengkak. Walhasil, sebelum pertengahan bulan, uang tabungan cadangan sudah habis bis, dan kepala rumah tangga mulai bingung mau cari pinjaman ke mana lagi untuk menutupi sisa hari.
Kepanikan internal ini sebenarnya sempat bocor ke ruang publik, meski coba ditutupi dengan rapat. Tengok saja bagaimana agenda pertemuan komite kebijakan sektor keuangan tiba-tiba ditunda tanpa alasan yang jelas. Yang lebih dramatis, dokumen APBN yang seharusnya menjadi konsumsi publik sempat mendadak ditarik alias di-take down dari peredaran digital.
Tindakan take down dokumen negara ini tentu saja memicu spekulasi liar di kalangan pelaku pasar. Di era digital seperti sekarang, menyembunyikan dokumen itu justru memancing orang untuk menduga ada “hantu” yang sedang disembunyikan di dalam laporan keuangan tersebut. Pasar itu sensitif, begitu mencium ada aroma ketidakpastian, mereka langsung pasang kuda-kuda untuk menyelamatkan diri masing-masing.
Surat Utang Negara yang Mulai Sepi Peminat
Konsekuensi dari kembang-kempisnya kas negara ini langsung merembet ke pasar surat utang. Selama ini, kalau pemerintah butuh duit cepat untuk membiayai proyek atau membayar utang lama, jurus andalannya adalah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Ibaratnya, pemerintah mengeluarkan surat janji utang, lalu investor berebut membelinya karena dianggap aman dan bunganya lumayan.
Tapi di tahun 2026 ini, jurus sakti itu mulai kehilangan tuahnya. Ada tren penurunan bid ratio—rasio penawaran yang masuk dibanding jumlah utang yang diterbitkan—yang terjun bebas. Kalau biasanya rasio penawaran bisa mencapai 2,5 kali lipat, sekarang angkanya melorot hanya di kisaran 1,4 kali lipat. Artinya apa? Investor, baik bank umum domestik maupun asing, mulai ogah-ogahan dan malas melirik surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Mereka mulai ragu apakah negara ini nanti sanggup bayar atau tidak.
Lalu siapa yang ketiban sampur untuk menjadi juru selamat? Siapa lagi kalau bukan Bank Indonesia (BI). Karena pasar umum tidak mau menyerap, BI terpaksa turun tangan memborong surat utang tersebut agar roda pemerintahan tidak mogok di tengah jalan.
Kondisi kepasrahan moneter ini tentu saja dibaca dengan sangat jeli oleh para investor asing. Mereka tahu pemerintah sedang butuh duit dan posisinya lemah. Maka, dimulailah taktik repricing asset alias penilaian ulang harga aset. Investor asing dengan sengaja menekan nilai tukar rupiah, membiarkannya melemah, supaya mereka bisa membeli surat utang pemerintah kita dengan harga yang jauh lebih murah meriah menggunakan dolar mereka. Kita dijepit dari segala sisi: butuh utang, tapi harga diri mata uang kita terpaksa digadaikan di pasar spekulasi.
Pelemaan rupiah ini, menurut analisis Yanuar Rizki, bukan lagi sekadar gejolak musiman akibat sentimen global seperti yang sering dibilang pejabat Bank Indonesia. Ini sudah menjadi “keseimbangan baru” yang terpaksa diamini oleh otoritas moneter. Bukti konkretnya ada di dokumen resmi: jika pada APBN 2026 batas atas asumsi nilai tukar dolar AS masih dipatok di angka Rp16.500, dalam dokumen RAPBN 2027 angkanya sudah digeser naik ke kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500. Artinya, pemerintah sendiri sudah pasrah dan angkat tangan bahwa rupiah kita memang akan terus melemah ke depannya.
Dari Fase MANTAP Menuju Fase MAUT: Nestapa Dompet Rakyat
Sekarang, mari kita turunkan kekeropongan ekonomi ini ke level yang paling bawah: ke meja makan dan dompet rakyat jelata. Di sinilah letak ironi terbesar dari potret ekonomi kita hari ini.
Beberapa waktu lalu, kita sempat akrab dengan istilah fenomena “MANTAP”, singkatan dari Makan Tabungan. Itu adalah fase di mana gaji bulanan masyarakat sudah tidak cukup lagi untuk menutup biaya hidup yang serbatahal, sehingga mereka terpaksa membobol tabungan masa depan sedikit demi sedikit demi bisa bertahan hidup hari demi hari.
Namun, kata Yanuar Rizki, fase MANTAP itu sudah lewat. Sekarang kita sudah resmi memasuki fase yang jauh lebih mengerikan, yaitu fase MAUT: singkatan dari Makan Utang. Tabungan sudah habis tak bersisa, aset yang bisa dijual sudah tidak ada, sementara perut harus tetap diisi dan anak-anak harus tetap sekolah. Pilihan rasional terakhir yang tersisa bagi masyarakat untuk menyambung hidup adalah dengan berutang.
Dan ke mana mereka berlari ketika pintu bank konvensional tertutup rapat bagi orang miskin? Jawabannya adalah aplikasi pinjaman online alias pinjol yang logonya bertebaran di internet dengan janji “cair dalam lima menit.”
Data yang disodorkan tidak main-main: nilai transaksi pinjol di tanah air melonjak drastis hingga menembus angka Rp103 triliun! Angka seratus triliun lebih itu bukan dipakai modal usaha untuk bikin pabrik atau buka toko kelontong, melainkan sebagian besar habis digunakan untuk konsumsi harian, untuk membeli beras, membayar listrik, atau menambal utang pinjol sebelumnya. Maka jangan kaget kalau tingkat kredit macet alias Non-Performing Loan (NPL) di sektor pinjol ini juga ikut meroket. Rakyat kita sedang menjerat lehernya sendiri dengan tali elastis bernama utang digital demi bisa makan esok hari.
Ilusi Konser dan Lipstick Effect yang Menipu Mata
Lalu, kalau kondisi daya beli rakyat memang sekeropos itu, kenapa mal-mal di Jakarta masih penuh? Kenapa tiket konser musik musisi internasional seharga jutaan rupiah bisa ludes terjual habis dalam hitungan menit? Kenapa kafe-kafe estetik tempat anak muda nongkrong masih ramai antrean?
Di sinilah fenomena psikologi ekonomi yang bernama Lipstick Effect (Efek Lipstik) bekerja dengan sangat sempurna. Istilah ini pertama kali lahir saat era Depresi Besar di Amerika Serikat dahulu kala. Logikanya sederhana: ketika kondisi ekonomi sedang hancur-hancurnya dan masa depan terasa suram, orang-orang akan berhenti bermimpi untuk membeli barang-barang mahal yang fundamental seperti rumah, mobil, atau tanah. Karena sadar uangnya tidak akan pernah cukup untuk membeli rumah yang harganya sudah tidak masuk akal, masyarakat mengalihkan sisa uang atau sisa kuota utang mereka untuk membeli barang atau pengalaman konsumtif jangka pendek yang bisa memberikan kebahagiaan instan.
Membeli tiket konser seharga dua juta rupiah atau nongkrong di kafe mahal menghabiskan dua ratus ribu rupiah seminggu sekali adalah bentuk “alat penghibur stres” bagi masyarakat yang sedang mengalami keputusasaan finansial jangka panjang. Itu adalah cara mereka melupakan kenyataan pahit bahwa mereka mungkin tidak akan pernah punya rumah sendiri sampai tua nanti. Menonton konser adalah pelarian psikologis agar mereka merasa tetap hidup, tetap waras, dan merasa setara dengan orang lain di media sosial.
Jadi, wahai para pejabat, jangan pernah menggunakan ramainya konser musik atau penuhnya pusat perbelanjaan sebagai indikator bahwa rakyat sedang makmur dan sejahtera. Itu bukan tanda kemakmuran, itu adalah jeritan frustrasi masyarakat yang sedang merayakan kepasrahan hidupnya lewat kesenangan sesaat.
Mengindera Krisis, Membuka Ruang Dialog
Kritik paling tajam dari Dr. Yanuar Rizki sebenarnya dialamatkan pada gaya komunikasi para elite penguasa kita yang dinilai terlalu meremehkan situasi. Menghadapi kritik ekonomi yang valid dan berbasis data dengan sekadar guyonan atau kalimat lip service yang menyepelekan adalah tindakan yang sangat berbahaya di tengah kondisi krisis kepercayaan yang sedang berada di puncaknya.
Yanuar kemudian membandingkannya dengan gaya kepemimpinan Perdana Menteri Singapura. Di sana, ketika badai ekonomi diprediksi akan datang, pemimpinnya tidak akan jualan janji manis. Mereka justru akan berdiri di hadapan rakyatnya, membeberkan pahitnya kenyataan secara realistis, dan membangun apa yang disebut sebagai sense of crisis—kesadaran bersama bahwa kita sedang menghadapi masa sulit. Dengan kejujuran itu, rakyat diajak bersiap, berhemat, dan berjuang bersama karena mereka merasa dihargai sebagai orang dewasa yang utuh, bukan dianggap anak kecil yang gampang ditenangkan dengan sebutir permen karet.
Yang menakutkan dari Indonesia hari ini adalah hilangnya ruang dialog sosial yang sehat antara pemerintah, asosiasi penguasa/pengusaha, dan serikat buruh. Ketika krisis ekonomi mulai mengetuk pintu, pemerintah justru sibuk dengan dunianya sendiri yang penuh angka-angka manipulatif, pengusaha sibuk menyelamatkan margin keuntungan, dan kaum buruh dibiarkan sendirian meratapi nasib diPHK sambil dikejar-kejar tagihan pinjol.
Jika polarisasi sosial ini terus dibiarkan memperlebar jurangnya, kita tidak hanya akan menghadapi krisis fiskal atau pelemahan nilai tukar rupiah semata. Kita sedang berjalan menuju sebuah titik kulminasi di mana rakyat sama sekali tidak percaya lagi pada kata-kata pemerintahnya sendiri. Dan kalau kepercayaan publik itu sudah benar-benar bangkrut, maka fondasi ekonomi terkuat sekali pun tidak akan pernah cukup kuat untuk menahan robohnya bangunan tatanan sosial kita. Saatnya pemerintah membuka mata, membuang sikap Over PD-nya ke tempat sampah, dan mulai jujur bicara apa adanya kepada rakyat sebelum semuanya telanjur terlambat.
