Mari kita mulai tulisan ini dengan sebuah aksioma politik yang sangat klasik di negeri kita: jika Anda ingin melihat bagaimana jalannya sebuah kekuasaan bekerja di Indonesia, jangan melongok ke gedung parlemen yang bising itu. Cukup tengoklah ke arah pohon beringin. Ke arah Partai Golkar. Di sana, di bawah rimbunnya daun-daun kuning itu, kita akan mendapati sebuah miniatur paling jujur tentang bagaimana syahwat kekuasaan, intrik ruang gelap, dan seni saling sikut diramu dengan sangat rapi oleh para elit kita.
Golkar itu, suka atau tidak suka, adalah partai yang memiliki DNA sangat unik. Ia tidak lahir dari rahim pergerakan ideologis yang berdarah-darah di jalanan, melainkan lahir dari rahim kekuasaan itu sendiri. Maka, jangan heran jika sepanjang sejarahnya, arah angin di internal partai ini bisa berganti seketika dalam hitungan jam. Dan yang paling konisten dari Golkar adalah ketidakmampuannya untuk hidup mandiri di luar lingkaran kekuasaan. Golkar adalah partai yang selalu, dan tampaknya akan selalu, merindukan pelukan hangat dari siapa pun yang sedang bertakhta di Istana Negara.
Ingatan kita tentu masih sangat segar mengenai drama politik yang terjadi pada tahun 2024 kemarin. Pucuk pimpinan partai beringin berguncang hebat ketika Airlangga Hartarto secara mendadak, tanpa ada tanda-tanda hujan atau badai sebelumnya, menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum. Tak butuh waktu lama, kursi yang ditinggalkannya langsung diduduki oleh Bahlil Lahadalia.
Bagi orang awam yang lugu, kejadian itu mungkin dianggap sebagai dinamika organisasi yang biasa. Namun, bagi para pembaca politik yang jeli, mulusnya jalan Bahlil menuju takhta beringin dicurigai kuat tidak lepas dari campur tangan alias cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Istana ditengarai ikut “membantu” mengondisikan mundurnya Airlangga menggunakan instrumen tekanan kasus hukum. Sebuah pola lama yang dikemas dengan teknologi politik modern.
Filosofi “Teman Minum Kopi” di Era Orde Baru
Pola saling sikut dan intervensi Istana ini sebetulnya bukan barang baru. Jika kita memutar balik sejarah ke belakang, ke masa-masa ketika rezim Orde Baru sedang jaya-jayanya, kita akan menemukan bahwa watak asli Golkar memang didesain untuk menjadi pelayan setia penguasa.
Dilahirkan pada 20 Oktober 1964, Golkar awalnya muncul dengan gagasan yang agak genit: “anti-partai”. Ia menyebut dirinya sebagai Golongan Karya, sebuah wadah bagi kelompok-kelompok fungsional. Namun, begitu Jenderal Soeharto berkuasa, makhluk ini bermutasi menjadi mesin politik raksasa, sebuah alat patronase yang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan rezim.
Di era itu, penentuan siapa yang berhak menjadi Ketua Umum Golkar bukanlah urusan kader di daerah, melainkan urusan selera pribadi Presiden Soeharto. Musyawarah Nasional (Munas) hanyalah sebuah panggung sandiwara untuk mengetok palu keputusan yang sudah matang di meja kerja presiden.
Contoh paling legendaris terjadi pada Munas ke-3 tahun 1983. Kala itu, Menteri Sekretaris Negara Sudarmono terpilih menjadi Ketua Umum. Mengapa Sudarmono? Apakah karena dia memiliki basis massa yang militan? Sama sekali tidak. Faktor terkuat Sudarmono adalah karena dia mengantongi tingkat kepercayaan yang luar biasa tinggi dari Soeharto.
Ada sebuah isyarat tidak tertulis dari Pak Harto kala itu, sebuah filosofi kekuasaan yang sangat pragmatis: bahwa Ketua Umum Golkar haruslah sosok “yang setiap saat bisa minum kopi bersama saya”. Kalimat “minum kopi bersama” ini adalah bahasa sandi yang artinya: sosok tersebut haruslah orang yang bisa mengerti, mengamankan, dan mengeksekusi seluruh kehendak presiden tanpa banyak cincong. Golkar di era Orde Baru adalah perpanjangan tangan Istana, titik, tanpa koma.
Drama 2004: Ketika Janji Surga Menguap di Tikungan
Setelah angin Reformasi bertiup dan Pak Harto tumbang, banyak orang mengira Golkar akan belajar menjadi partai yang mandiri dan demokratis. Namun, watak dasar yang sudah tertanam selama puluhan tahun ternyata tidak gampang luntur. Golkar tetap menjadi gadis cantik yang selalu diperebutkan oleh para penguasa baru.
Salah satu fragmen sejarah paling menarik mengenai seni “saling sikut” di era Reformasi dikupas dengan sangat apik dalam video dokumenter PUTAR BALIK. Ceritanya terjadi menjelang Munas Golkar ke-7 pada Desember 2004. Kala itu, konstelasi politik nasional baru saja berubah setelah duet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) memenangkan Pilpres. Pimpinan Golkar saat itu masih dipegang oleh sang maestro politik, Akbar Tanjung.
Istana baru di bawah SBY-JK tentu merasa tidak nyaman jika partai sebesar Golkar dikendalikan oleh Akbar Tanjung yang berada di luar pemerintahan. Maka, skenario intervensi pun disusun rapi di ruang dalam Istana.
Semula, Istana merestui bos Metro TV, Surya Paloh, untuk maju bertarung menggantikan Akbar Tanjung. Bahkan, sempat beredar sebuah skenario mewah yang menduetkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum dan Jusuf Kalla duduk manis sebagai Ketua Dewan Penasihat. Sebuah skenario yang di atas kertas terlihat sangat solid dan menjanjikan keuntungan bagi semua pihak.
Namun, yang namanya politik, ia memiliki sifat seperti cuaca di pegunungan: cepat sekali berubah. Diam-diam, Jusuf Kalla yang merupakan politisi kawakan asal Bugis itu meragukan kemampuan Surya Paloh untuk menumbangkan kekuatan petahana Akbar Tanjung yang terkenal memiliki cengkeraman kuat di akar rumput beringin. JK tidak mau bertaruh pada kuda yang salah. Maka, dia diam-diam menyiapkan skenario cadangan dengan mendekati Agung Laksono.
Puncaknya, peta politik berubah total di tikungan akhir. JK mengambil keputusan berani yang membuat semua orang terperangah: dia memutuskan maju sendiri sebagai calon Ketua Umum! Dengan kelincahan khas saudagar, JK menggalang dukungan kuat di wilayah Indonesia Timur dan memanfaatkan jejaring birokrasi daerah. Peta yang disusun Surya Paloh berantakan seketika.
Wiranto pun Ditikung Juga
Di tengah pusaran saling sikut Munas 2004 itu, ada satu sosok yang nasibnya paling tragis: Jenderal (Purn) Wiranto. Mantan Menko Polkam ini ikut maju dalam bursa calon Ketua Umum dengan modal rasa percaya diri yang tinggi. Mengapa dia begitu percaya diri? Karena sebelumnya, dia telah diberikan janji-janji manis, sebuah “angin surga” berupa dukungan moral langsung oleh SBY dan JK dalam pertemuan-pertemuan terpisah.
Namun, menjelang hari pemilihan, janji-janji manis dari Istana itu mendadak menguap seperti embun disengat matahari pagi. Dukungan yang dijanjikan tidak pernah mewujud dalam bentuk suara. Wiranto pun tersisih dengan tragis dari arena pertempuran.
Rasa kecewa yang mendalam itu membuat Wiranto melontarkan sebuah kalimat yang kelak menjadi sangat terkenal dalam kamus pengkhianatan politik Indonesia, bahwa dirinya merasa “ditikam dari belakang” oleh orang-orang yang dia anggap sebagai sekutunya sendiri. Inilah politik praktis kita: hari ini berpelukan, besok pagi bisa saling menancapkan belati di punggung.
Lalu, bagaimana sikap resmi Istana melihat kegaduhan di Munas Golkar 2004 tersebut? Seperti biasa, wajah kekuasaan selalu menampilkan topeng keluguan yang rapi. Di tengah memanasnya suhu politik di arena Munas, pihak Istana melalui Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi berulang kali mengeluarkan bantahan resmi.
Dengan wajah serius di depan kamera wartawan, Sudi menyatakan bahwa Presiden SBY bersikap netral, tidak ikut campur, dan membebaskan siapa pun kader Golkar untuk maju. Sebuah bantahan klasik yang kaku, yang kalau kita dengar hari ini hanya akan memancing senyum simpul di warung kopi. Publik sudah terlampau cerdas untuk percaya bahwa Istana bisa tidur nyenyak membiarkan partai pemenang pemilu berjalan tanpa kendali mereka.
Menatap Beringin dengan Kepala Tegak
Jika kita menarik benang merah dari kisah tahun 1983, drama tahun 2004, hingga peristiwa mundurnya Airlangga di tahun 2024 kemarin, kita akan sampai pada sebuah kesimpulan yang benderang: Golkar adalah partai yang pragmatismenya sudah sampai ke level sumsum tulang belakang.
Bagi Golkar, berada di luar pemerintahan adalah sebuah tempat penampungan yang dingin, sunyi, dan sangat menyiksa. Mereka tidak memiliki daya tahan ideologis seperti PDI Perjuangan atau PKS untuk menjadi oposisi yang berpuasa bertahun-tahun di luar pemerintahan. Hidup Golkar ditopang oleh logistik dan patronase kekuasaan. Maka, siapa pun yang memenangkan kunci Istana, ke sanalah pohon beringin akan menundukkan ranting-rantingnya.
Sifat adaptif—atau kalau mau disebut agak kasar: oportunis—inilah yang membuat Golkar hampir selalu diwarnai oleh intervensi, tekanan kasus hukum, faksi-faksi yang saling sikat, ataupun manuver rahasia di ruang gelap. Kekuasaan akan selalu mencari cara untuk mengendalikan Golkar, karena mengendalikan Golkar berarti mengamankan separuh stabilitas politik di parlemen.
Sebagai warga negara yang menonton tontonan sirkus politik ini dari pinggir lapangan, kita tidak perlu sewot atau marah-marah melihat pola ini. Ini bukanlah tanda rusaknya demokrasi, melainkan begitulah tabiat asli dari sistem politik kita yang belum matang.
Yang perlu kita lakukan adalah tetap menjaga kewarasan berpikir kita. Kita harus sadar bahwa di balik retorika mulia para politisi tentang “demokrasi internal partai” atau “kedaulatan kader”, yang ada sebetulnya hanyalah urusan siapa yang memegang kendali atas “cangkir kopi” presiden berikutnya.
Selama Golkar belum bisa memutus ketergantungan logistiknya dari struktur kekuasaan negara, maka selama itu pula Munas Golkar akan selalu menjadi panggung sandiwara, tempat di mana para elitnya saling sikut di bawah meja, sembari mata mereka tetap melirik cemas ke arah jendela Istana, menunggu perintah tentang siapa sosok berikutnya yang diperbolehkan masuk untuk meminum kopi bersama sang penguasa.
