Sebagai orang awam yang kalau musim pemilu tiba biasanya cuma jadi penonton baliho di pinggir jalan—sembari sesekali berharap ada tim sukses yang mengetuk pintu rumah membawa kalender dan amplop seratus ribuan—saya selalu menganggap dunia politik itu sebagai dunianya para sultan. Dalam kepala kita, menjadi calon legislatif alias caleg itu syaratnya mutlak: kalau tidak punya warisan tanah berhektar-hektar, ya minimal punya tabungan di bank yang angka nolnya berderet mirip gerbong kereta barang.
Namun, obrolan santai antara Mbak Merry Riana dan jurnalis senior Mas Aiman Witjaksono di YouTube mendadak menjungkirbalikkan logika santai kita. Mas Aiman ini membuat sebuah eksperimen yang agak nekat, atau kalau boleh dibilang, agak “kurang kerjaan” untuk ukuran orang TV terkenal. Pada Pemilu 2024 lalu, beliau maju sebagai caleg bukan dengan syahwat membara untuk sekadar duduk di kursi empuk DPR, melainkan untuk sebuah misi mulia yang sangat jurnalis: melakukan investigasi langsung dari dalam sistem. Beliau ingin meneliti sendiri seperti apa sebenarnya karakter pemilih kita dan bagaimana jeroan mesin politik bekerja.
Hasilnya? Dengan modal cekak yang cuma sekitar Rp15 juta, Mas Aiman berhasil meraup sekitar 12.000 suara di dapil Jakarta Timur. Angka 12.000 suara dengan modal belasan juta itu sebetulnya sebuah keajaiban sosiologis. Tetapi, dari eksperimen nekat itulah Mas Aiman menarik sebuah kesimpulan yang menampar muka kita semua: popularitas di televisi, wajah sering muncul di berita, atau kepintaran berbicara itu ternyata bukan faktor utama untuk menang. Faktor utamanya, Saudara-saudara, tetaplah barang klasik yang bernama logistik, alias uang!
Niat baik dan wajah ramah di baliho itu cuma bumbu pemanis, sementara bahan baku utamanya tetaplah isi dompet. Kita mungkin sering berdiskusi senja di kafe-kafe hipster soal visi-misi caleg, tapi di tingkat bawah, pasar demokrasi kita ternyata masih memakai hukum dagang yang sangat konvensional: ada uang, ada suara.
Biaya Rp30 Miliar Per Dapil
Mari kita pinjam kalkulator jurnalis milik Mas Aiman untuk menghitung biaya riil jika seseorang ingin bertarung dengan serius di jalur politik praktis, bukan sekadar eksperimen seperti beliau. Mas Aiman mengalkulasi bahwa untuk membina konstituen dengan benar dan—ini yang paling krusial—membayar saksi di sekitar 8.800 TPS yang tersebar di satu daerah pemilihan Jakarta saja, seorang caleg minimal harus memegang dana sebesar Rp30 miliar.
Rp30 miliar, Saudara-saudara! Angka itu kalau dibelikan nasi uduk plus karet dua untuk sarapan satu stadion penuh mungkin masih sisa banyak. Biaya terbesar ternyata habis bukan untuk membeli isi kepala pemilih, melainkan untuk mengamankan suara itu sendiri lewat institusi yang bernama “saksi TPS”. Demokrasi yang kita agung-agungkan sebagai sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ini ternyata ongkos perawatannya luar biasa mahal.
Melihat kenyataan yang bikin elus dada ini, Mas Aiman melemparkan sebuah saran sistemik yang cukup kontroversial. Beliau mengusulkan agar partai politik di Indonesia dibiayai penuh oleh negara lewat APBN. Logikanya: daripada parpol cari duit lewat jalur korupsi atau mengemis ke cukong modal yang ujung-ujungnya merampok uang rakyat, lebih baik modalnya dikasih resmi oleh negara.
Tetapi, ada syarat main yang sangat galak: jika partai tersebut terbukti melakukan pelanggaran atau anggotanya ketahuan korupsi berjamaah, negara punya hak mutlak untuk langsung membubarkan partai tersebut tanpa ampun. Sebuah tawaran solusi yang menarik, walau kita semua tahu, meminta anggota DPR mengetok palu undang-undang yang bisa membubarkan partai mereka sendiri itu rasanya seperti meminta ayam jantan untuk bertelur: mustahil.
Pernah Jadi Atheis
Selain urusan politik yang bikin pusing, Mas Aiman juga membuka lembaran hitam masa lalunya yang sangat personal dan filosofis. Siapa sangka, seorang jurnalis yang setiap hari mengulik kebenaran ini, saat duduk di bangku SMA pernah merosot menjadi seorang atheis.
Ceritanya tipikal anak muda yang otaknya encer. Waktu SMA, Mas Aiman sangat mendalami ilmu sains dan fisika. Di dalam laboratorium dan buku-buku cetak yang dibacanya, semua fenomena di alam semesta ini bisa dijelaskan secara runtut dengan rumus-rumus logis. Hujan terjadi karena penguapan, bumi berputar karena gravitasi, dan semua hal di dunia ini tampak berjalan dengan sendirinya tanpa perlu campur tangan kekuatan gaib. Karena terlalu mendewakan logika rumus tersebut, beliau mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan dan memilih menjadi atheis selama beberapa tahun.
Untungnya, fase “kesasar di laboratorium” itu tidak berjalan selamanya. Melalui pencarian panjang yang melelahkan, yang tidak hanya melibatkan otak kanan-kiri tapi juga ketukan hati nurani, beliau akhirnya menemukan kembali keyakinannya kepada Sang Pencipta.
Pengalaman ini mengajarkan kita satu hal: logika sains itu memang bisa menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, tapi ia sering kali gagal menjelaskan mengapa sesuatu itu harus ada. Kembali memegang iman setelah sempat tersesat dalam atheisme justru membuat keagamaan seseorang jadi lebih kokoh, karena landasannya bukan lagi sekadar ikut-ikutan tradisi orang tua, melainkan hasil dari sebuah pergulatan batin yang jujur.
Jurnalisme Harus Berpihak
Sebagai figur publik yang wajahnya akrab di layar kaca, Mas Aiman punya satu komitmen yang sangat saklek dan tidak bisa diganggu gugat: menjaga privasi keluarganya. Di zaman sekarang, di mana banyak orang sengaja memamerkan wajah anak, istri, sampai isi ruang tamu demi mendapatkan like dan engagement di media sosial, Mas Aiman justru memilih jalan sunyi. Beliau berkomitmen untuk tidak pernah mempublikasikan foto istri dan anak-anaknya di platform digital publik.
Alasannya sangat realistis dan protektif: demi menjaga keamanan dan privasi mereka dari serangan buzzer. Kita tahu sendiri, dunia jurnalisme investigasi yang digeluti Mas Aiman itu musuhnya banyak dan galak-galak. Ketika seorang jurnalis membongkar kasus korupsi atau ketidakadilan, para pengecut di luar sana sering kali tidak berani menyerang si jurnalis secara langsung, melainkan menyasar keluarganya lewat teror digital. Dengan menyembunyikan wajah anak-istrinya, Mas Aiman sedang membangun benteng perlindungan agar perang yang beliau hadapi di luar sana tidak perlu merembet ke dalam kehangatan meja makan rumahnya.
Bicara soal prinsip jurnalisme, Mas Aiman juga melontarkan tesis yang sangat menarik soal “netralitas”. Menurut beliau, seorang jurnalis itu tidak boleh netral secara pasif. Jurnalis bukan robot yang cuma merekam kejadian tanpa punya rasa empati. Jurnalis harus berpihak!
Tetapi ingat, keberpihakan jurnalis itu bukan kepada sosok orang, bukan kepada golongan, dan bukan pula kepada partai politik tertentu. Jurnalis harus berpihak secara mutlak pada nilai-nilai kebenaran dan kepentingan publik. Jadi, kalau ada pejabat yang merampok uang rakyat, jurnalis tidak boleh plonga-plongo berlindung di balik kata “netralitas dua sisi”; jurnalis harus berdiri tegak membela si korban, yaitu rakyat.
Sisi Gelap Jakarta
Eksperimen Mas Aiman menjadi caleg pada Pemilu 2024 lalu ternyata memberikan berkah lain berupa tamparan realitas sosial yang sangat keras. Saat masa kampanye, ketika beliau harus turun langsung mengetuk pintu-pintu rumah warga di gang-gang sempit Jakarta, beliau mendapati sebuah potret kemiskinan Ibu Kota yang begitu purba dan memilukan.
Di balik kemegahan gedung-gedung pencakar langit yang dilapisi kaca berkilau di Sudirman-Thamrin, Mas Aiman mendapati realita bahwa masih banyak warga Jakarta yang hidupnya sangat miskin. Rumah mereka begitu sempit, bahkan untuk tidur saja, anggota keluarga harus mengantre dan tidur bergantian karena lantainya tidak muat untuk merebahkan badan bersamaan. Jangan tanya soal fasilitas sanitasi; toilet yang layak atau saluran pembuangan yang bersih sering kali cuma jadi kemewahan yang hanya ada dalam mimpi mereka.
Melihat kenyataan ini, wacana-wacana besar yang sering digoreng para politisi di Jakarta terasa seperti lelucon yang hambar. Bagaimana kita bisa berteriak lantang soal “Indonesia Emas” jika di jantung peradaban republik ini, seorang bapak harus terjaga di tengah malam hanya demi memberikan giliran kasur semenjana kepada anaknya yang ingin memejamkan mata sebelum berangkat sekolah?
Hukuman Mati Koruptor dan Celah “Bancakan” Baru
Dari urusan kemiskinan sistemik itu, Mas Aiman menarik benang merah ke urusan penegakan hukum. Beliau memegang prinsip dasar bahwa kunci utama kemajuan suatu bangsa itu berada pada kesempurnaan penegakan hukumnya. Tanpa hukum yang tegak dan adil, sebuah negara sekaya apa pun pasti akan runtuh karena asetnya dijarah oleh para bandit yang kebal hukum.
Namun, Mas Aiman memberikan pandangan yang sangat jeli sekaligus skeptis soal wacana populer yang sering diteriakkan netizen: hukuman mati bagi koruptor. Bagi masyarakat awam yang sudah gemas setengah mati pada kelakuan para maling uang negara, hukuman mati terdengar seperti obat paling mujarab. Dor, mati, selesai.
Tapi tunggu dulu. Menurut Mas Aiman, di tengah ekosistem hukum kita yang moral penegak hukumnya masih compang-camping dan hobi menerima suap, wacana hukuman mati bagi koruptor itu justru bisa menjadi celah “bancakan” alias pemerasan baru yang jauh lebih besar.
Bayangkan skenarionya: dengan adanya ancaman hukuman mati, oknum penegak hukum yang nakal bisa memakai pasal tersebut untuk memeras si tersangka koruptor dengan tarif yang berkali-kali lipat lebih mahal. “Kamu mau dihukum mati atau mau bayar saya sekian ratus miliar agar pasalnya diganti?” Hukum mati yang niatnya untuk bikin jera, malah berubah wujud jadi alat negosiasi bisnis yang sangat menguntungkan bagi para mafia peradilan. Jadi, sebelum kita ribut soal jenis hukumannya, yang harus dibersihkan total terlebih dahulu adalah mentalitas para penegak hukumnya.
Kebenaran yang Hidup dalam Terang
Sebagai penutup dari seluruh pergulatan pemikiran dan investigasinya, Mas Aiman memegang teguh sebuah filosofi mendalam tentang esensi kebenaran. Beliau percaya bahwa kebenaran itu sifatnya mirip dengan mahluk hidup: ia akan selalu tumbuh, bernapas, dan muncul ke permukaan dalam kondisi masyarakat yang memiliki keterbukaan. Sebaliknya, kebenaran itu akan layu, membusuk, dan mati jika dipaksa hidup dalam kegelapan atau pembungkaman informasi.
Filosofi ini adalah tamparan sekaligus pengingat bagi kita semua, terutama bagi para penguasa yang sering kali gemar menutup-nutupi borok kebijakan di balik jargon “demi stabilitas nasional”. Menutupi kebenaran itu ibarat menimbun bangkai di dalam tanah: serapat apa pun kamu menguburnya, suatu hari baunya pasti akan meluber keluar juga.
Urusan ongkos politik Rp30 miliar, potret warga yang tidur bergantian di kolong Jakarta, hingga celah pemerasan di balik wisata hukum kita, semuanya bermuara pada satu kesimpulan: republik ini sedang tidak kekurangan orang pintar, tapi kita sedang krisis keterbukaan dan akal sehat. Mari kita dukung setiap upaya jurnalisme dan investigasi yang berani membawa kebenaran keluar dari ruang-ruang gelap kekuasaan. Sebab pada akhirnya, rakyat tidak butuh disajikan data persentase statistik yang indah jika realitas di atas piring makan dan di bawah atap rumah mereka masih dipenuhi oleh aroma kemiskinan yang menyengat. Biarkan kebenaran tetap hidup dalam terang, agar kita tahu ke mana arah melangkah yang benar sebagai sebuah bangsa.
