Gelap yang mendadak jatuh di seantero Sumatra tempo hari bukan sekadar perkara mati lampu biasa sejak Jumat (22/05) sampai Minggu (24/05). Bagi manusia urban yang hidupnya telanjur digerakkan oleh denyut stopkontak, blackout adalah simulasi kiamat kecil yang paling nyata. Kita mendadak gagap. Ponsel yang biasanya menjadi perpanjangan tangan berubah jadi lempengan kaca mati yang tak berguna. Sinyal lenyap, air di kamar mandi mogok mengalir, dan AC yang biasanya setia mengusir gerah mendadak menjelma kotak pajangan yang membisu.
Namun, di balik kegaduhan tipikal kelas menengah yang sibuk mengeluhkan baterai gawai yang sekarat atau suhu ruangan yang mendidih, drama pemadaman listrik massal ini menyisakan jelaga yang jauh lebih pekat dan perih. Berita-berita yang berseliweran setelahnya seolah menampar muka kita: ada nyawa yang melayang, ada periuk nasi yang terbalik, dan ada ketidakberdayaan yang selama ini coba disembunyikan di balik jargon-jargon megah tentang “interkoneksi kelistrikan”.
Ketika Genset Menjelma Jagal
Mari kita mulai dari cerita yang paling memilukan. Di Sumatra Utara dan Sumatra Barat, lima nyawa dilaporkan melayang justru ketika mereka mencoba bertahan hidup di tengah kegelapan. Ada ironi yang teramat getir di sini. Manusia modern begitu bergantung pada listrik, sehingga ketika pasokan resmi dari negara putus, mereka akan melakukan apa saja untuk menghidupkan kembali “berhala” bernama setrum itu. Pilihan paling rasional, tentu saja, adalah memutar tuas pemantik mesin genset.
Di Kabupaten Batubara, dua pekerja toko aksesori ponsel ditemukan tak lagi bernyawa. Di Tanah Datar, dua remaja bernasib serupa di dalam sebuah masjid. Mereka semua tewas oleh pembunuh senyap yang sama: karbon monoksida (CO). Gas beracun itu keluar dari knalpot mesin genset yang dinyalakan di dalam ruangan tertutup tanpa ventilasi yang memadai. Mereka hanya ingin mengecas ponsel, ingin lampu kembali menyala, atau mungkin sekadar ingin mengusir sepi. Namun, ketidaktahuan yang berkelindan dengan kepanikan di tengah kegelapan berubah menjadi perangkap maut.
Belum lagi cerita tentang seorang remaja lima belas tahun di Deli Serdang yang hanyut di sungai karena pompa air di rumahnya mati total akibat blackout. Sungai yang biasanya menjadi tempat bermain beralih fungsi menjadi pemandian darurat yang merenggut nyawa.
Tragedi-tragedi kecil—yang sebenarnya teramat besar bagi keluarga yang ditinggalkan—ini memperlihatkan satu hal: literasi kedaruratan kita masih sebatas kulit luar. Kita diajari cara bayar tagihan lewat aplikasi, tapi kita tidak pernah benar-benar diedukasi tentang bagaimana cara mengelola risiko ketika infrastruktur publik itu kolaps. Dan celakanya, negara atau dalam hal ini PLN, sering kali menganggap pemadaman hanyalah urusan teknis hilangnya daya sekian megawatt, tanpa pernah mau menghitung berapa harga nyawa yang mesti dibayar akibat efek domino dari kelalaian tersebut.
Es Krim yang Mencair dan Tamu yang Angkat Koper
Jika nyawa adalah kerugian tertinggi yang tak ternilai, maka di lapis berikutnya ada urusan perut yang tak kalah babak belur. Mari kita tengok nasib Puli Harahap di Padangsidempuan. Puli adalah potret nyata dari apa yang sering diagung-agungkan politisi sebagai “pahlawan ekonomi”, alias pelaku UMKM. Ia memproduksi es krim tradisional. Ketika listrik padam berhari-hari, apa yang terjadi pada adonan es krim yang belum sempat terjual? Mencair, membusuk, dan berakhir di bak sampah.
Bagi pengusaha kakap, genset berkapasitas besar adalah investasi sepele yang bisa dibeli sambil lalu. Tapi bagi Puli, jangankan membeli genset, utang piutang ke pihak leasing saja sudah membuatnya megap-megap. Ketika listrik padam, warungnya tutup, pendapatannya menguap, sementara tenggat cicilan tetap berjalan dengan kejamnya.
Nasib serupa tapi tak sama dialami Riko Iswandi di Bukittinggi. Sebagai pengelola penginapan, akhir pekan adalah masa panen. Kamar-kamar sudah terpesan penuh. Namun, begitu bumi Sumatra mendadak gulita, para tamu—termasuk pelancong mancanegara—memilih angkat koper dan membatalkan pesanan. Siapa yang sudi membayar kamar hotel jika untuk sekadar mandi air hangat saja tidak bisa dan suasana malam harus dilewati dengan temaram sebatang lilin? Riko merugi belasan juta rupiah dalam hitungan jam.
Di sudut lain, para peternak ikan hias cemas bukan kepalang melihat peliharaan mereka megap-megap kehabisan oksigen karena mesin aerator mati. Mereka yang berduit mungkin bisa buru-buru membeli bensin untuk menghidupkan genset darurat, tapi bagaimana dengan mereka yang modalnya pas-pasan?
Melihat pemandangan ini, kita sadar betapa rapuhnya fondasi ekonomi rakyat kita. Mereka dipaksa adaptif dan mandiri, tetapi ketika sistem makro yang dikelola negara rontok, merekalah yang pertama kali jatuh miskin. PLN dengan entengnya bisa membuat rilis permohonan maaf di media sosial, namun surat maaf itu tidak akan pernah bisa menyulap es krim Puli yang mencair kembali menjadi uang, atau mengembalikan sisa sewa kamar hotel Riko yang batal.
Ketika Rimba Menjadi Gelap dan Sinyal Menguap
Dampak blackout ternyata melompat jauh hingga ke pinggiran hutan di Bener Meriah, Aceh. Ini adalah jenis kerugian yang barangkali tidak pernah masuk dalam simulasi komputer para direksi PLN di Jakarta. Di Kampung Negeri Antara, mati lampu berarti menyalakan alarm bahaya atas konflik satwa.
Warga di sana hidup berdampingan dengan kawanan gajah liar. Selama ini, mitigasi dan pengawasan pergerakan gajah dilakukan dengan mengandalkan penerangan dan komunikasi seluler yang intens antarwarga serta pihak BKSDA. Begitu listrik padam, menara pemancar sinyal ikut mati tak bertenaga. Sinyal telepon menguap, gawai tidak bisa diisi daya, dan malam berubah menjadi hitam pekat.
Dalam kondisi buta dan tuli secara digital itu, warga hanya bisa pasrah diliputi rasa trauma. Tanpa penerangan, gajah-gajah liar menjadi lebih leluasa masuk ke perkebunan, merusak pohon kopi, nanas, dan pinang yang menjadi tumpuan hidup petani. Sekali kawanan gajah itu lewat dalam kondisi gelap murni, kerugian materiilnya bisa menembus puluhan juta rupiah.
Cerita dari pedalaman Aceh ini adalah sindiran keras bagi kita semua. Kelalaian mengelola sistem kelistrikan di pusat transmisi ternyata bisa berdampak pada koyaknya keamanan ruang hidup manusia di batas rimba. Listrik, dengan demikian, bukan lagi sekadar komoditas dagangan, melainkan jangkar keselamatan publik.
Kambing Hitam Bernama Cuaca dan Alibi Serabut
Lalu, apa pembelaan dari sang pemegang otoritas? Seperti biasa, naskahnya sudah bisa ditebak: faktor alam dan cuaca ekstrem. Direktur Utama PLN menyebut gangguan pada sistem transmisi 275 kV Muara Bungo-Sungai Rumbai di Jambi dipicu oleh cuaca buruk, yang kemudian merembet menjadi efek domino ke wilayah-wilayah lain.
Alibi ini diperkuat oleh pernyataan dari Bareskrim Polri yang bergegas melakukan investigasi. Hasilnya? Tidak ada sabotase. Kabel yang putus tidak dipotong rapi, melainkan berbentuk serabut, yang menandakan kerusakan alami akibat tekanan lingkungan.
Tentu kita tidak boleh meragukan laporan teknis tersebut. Namun, sebagai konsumen yang waras, kita berhak mengajukan pertanyaan mendasar: mengapa sistem interkoneksi yang dibangun dengan biaya triliunan rupiah begitu ringkih menghadapi dinamika cuaca di negara tropis? Bukankah Sumatra sejak zaman purba memang akrab dengan hujan lebat, petir, dan angin kencang? Menjadikan cuaca buruk sebagai alasan utama pemadaman massal yang berulang sama saja dengan seorang pelaut yang menyalahkan ombak saat kapalnya karam. Ombak adalah keniscayaan; yang patut dipertanyakan adalah kelayakan kapal dan kecakapan nakhodanya.
Kompensasi yang Tak Sesuai Regulasi
Di tengah keputusasaan itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) buru-buru mengingatkan publik tentang adanya hak kompensasi. Aturannya jelas, tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025. Di atas kertas, skemanya terlihat sangat berpihak pada rakyat: pemadaman di atas dua jam diganjar potongan 50%, dan jika kegelapan itu bertahan lebih dari 40 jam, PLN wajib memotong biaya beban hingga 500%.
Lebih hebat lagi, aturan itu menyebut bahwa kompensasi ini harus berjalan secara otomatis. Konsumen tidak perlu antre berpanas-panasan di kantor PLN atau mengisi formulir digital yang rumit untuk mengemis hak mereka. PLN yang harus menghitung sendiri kelalaiannya dan memotong tagihan bulanan pelanggan secara langsung.
Namun, mari kita bersikap realistis ala masyarakat bawah. Sejauh mana aturan di atas kertas ini benar-benar mewujud menjadi potongan harga yang adil? Dan yang lebih esensial: apakah potongan sekian puluh ribu rupiah pada tagihan listrik bulan depan sebanding dengan hilangnya nyawa anak manusia, atau bangkrutnya usaha kecil yang modalnya habis tak tersisa? Kompensasi tarif itu ibarat obat merah untuk luka luar, padahal cedera yang dialami masyarakat akibat blackout ini sudah sampai ke level patah tulang dalam.
Monopoli yang Meninabobokan dan Tantiem yang Tetap Gemuk
Peristiwa kelam di Sumatra ini pada akhirnya membongkar borok lama yang bersarang di tubuh tata kelola energi kita. Pakar kebijakan publik dari UGM, Wahyudi Kumorotomo, dengan jeli menunjuk akar masalahnya: sistem tunggal tanpa cadangan yang dipelihara di atas ego monopoli.
Jaringan transmisi di Sumatra itu luar biasa panjang, membentang dari Lampung hingga Aceh. Berbeda dengan Jawa yang memiliki jaringan pendek antar-gardu induk sehingga jika satu titik mati, titik lain bisa cepat menopang. Di Sumatra, begitu kabel utama di Jambi bermasalah, seluruh pulau langsung ikut lumpuh. Ini adalah kelemahan fatal dalam manajemen risiko kedaruratan yang terus dibiarkan dari tahun ke tahun.
Kenapa tidak ada perbaikan mendasar? Mengapa investasi tidak dialokasikan secara serius untuk membangun sistem cadangan (back-up system) yang mumpuni?
Jawabannya barangkali ada pada struktur prioritas anggaran PLN itu sendiri. Kita disuguhi data yang ironis: di saat infrastruktur transmisi mereka ringkih dan kerap jebol oleh urusan cuaca, alokasi anggaran untuk internal korporasi justru luar biasa makmur. Anggaran untuk gaji, bonus, fasilitas, hingga tantiem bagi direksi dan komisaris dilaporkan menembus angka ratusan miliar rupiah per tahun. Seorang direktur bisa mengantongi ratusan juta per bulan, belum termasuk bonus tahunan yang angkanya bikin dahi berkerut, bahkan ketika performa perusahaan sedang disorot tajam.
Ketika insentif bagi para pengambil kebijakan tetap cair dan gemuk tak peduli seberapa sering listrik padam, maka dorongan untuk melakukan pembenahan radikal akan menguap dengan sendirinya. PLN telanjur nyaman dalam posisinya sebagai penguasa tunggal jalur setrum nusantara. Konsumen tidak punya pilihan lain. Secengeng apa pun kita protes di media sosial, bulan depan kita tetap harus membeli token atau membayar tagihan ke loket yang sama. Tidak ada kompetitor yang bisa kita datangi untuk berpindah hati.
Walhasil, desakan untuk membuka kran monopoli penyediaan listrik—terutama untuk kawasan industri padat—kini menggelinding kembali. Tujuannya satu: memaksa raksasa BUMN ini untuk bangun dari tidur nyenyaknya, berbenah menjadi lebih kompetitif, efisien, dan benar-benar responsif terhadap hak-hak konsumen.
Blackout Sumatra bukan sekadar gangguan teknis serabut kabel yang putus di pedalaman Jambi. Ia adalah monumen pengingat tentang bagaimana sebuah monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas publik yang ketat bisa berubah menjadi beban sejarah yang mesti dipikul oleh rakyat kecil; lewat es krim yang mencair, ketakutan di batas hutan, hingga nyawa yang lepas dalam kegelapan.
