Beberapa hari lalu, saya termenung agak lama di depan laptop setelah menonton obrolan antara Grace Tahir dan Najeela Shihab yang bertajuk “NILAI NAIK, ANAK RUSAK. PENDIDIKAN KITA TERNYATA SALAH?!”. Sebagai orang tua yang setiap semester menerima rapas anak dengan deretan angka-angka mentereng, judul itu rasanya seperti hantaman balok kayu tepat di jidat. Menyakitkan, tapi sekaligus memaksa mata saya yang mulai rabun ini untuk terbuka lebar.
Kita, sebagai masyarakat yang katanya berbudaya luhur, sepertinya sudah lama mengidap sebuah penyakit psikologis masal yang akut: obsesi berlebihan pada angka di atas kertas. Kita mengira, kalau anak sudah pulang membawa nilai 95 di lembar ujian matematika, tugas kita sebagai orang tua dan tugas sekolah sebagai lembaga pendidik sudah selesai dengan paripurna. Kita sujud syukur, pamer di grup WhatsApp keluarga, lalu tidur dengan nyenyak.
Padahal, di balik angka 95 yang berkilau itu, bisa jadi ada seorang anak yang jiwanya keropos, yang emosinya meledak-ledak karena frustrasi, atau yang diam-diam sedang menyusun strategi di kepalanya untuk merundung temannya yang hanya mendapat nilai 60. Pendidikan kita, pelan tapi pasti, telah berubah menjadi sebuah pabrik kosmetik yang sibuk mempercantik bungkus, peduli setan dengan isinya yang mulai membusuk.
Bullying: Ketika Sekolah Menjadi Cermin Kebusukan Kita
Mari kita bedah borok pertama yang paling sering membuat kita mengelus dada akhir-akhir ini: bullying atau perundungan. Setiap kali ada video anak sekolah saling jotos atau anak SD yang merundung temannya sampai depresi viral di media sosial, reaksi kita selalu sama dan sangat tebak-tebakan. Kita mengutuk pelaku, menyalahkan guru yang dianggap lalai, lalu menuntut kepala sekolah untuk mundur. Reaktif, berisik, dan sama sekali tidak menyelesaikan masalah.
Najeela Shihab dengan sangat jernih mengingatkan kita bahwa kasus kekerasan di sekolah itu hanyalah pucuk dari gunung es (tip of the iceberg). Anak-anak itu tidak lahir langsung membawa bakat memukul atau memaki. Sekolah juga bukan ruang hampa udara yang suci dari polusi moral. Apa yang terjadi di dalam pagar sekolah adalah cerminan langsung, replika mini, atau cetak biru dari apa yang terjadi di luar sekolah.
Coba kita tengok isi media sosial kita hari ini. Isinya adalah ruang pamer kesombongan, arena caci maki, dan panggung di mana yang kuat menindas yang lemah dengan kata-kata. Tengok juga bagaimana sistem bernegara kita bekerja—penuh dengan ancaman, pamer kuasa, dan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Anak-anak kita, dengan radar mereka yang luar biasa sensitif, merekam semua itu. Mereka melihat bagaimana orang dewasa menyelesaikan masalah: dengan kekuasaan, dengan gertakan, dan dengan hukuman yang menjatuhkan martabat.
Jadi, ketika seorang anak merundung temannya di pojok kelas, dia sebenarnya sedang mempraktikkan pelajaran tersembunyi yang dia dapatkan dari orang dewasa di sekitarnya. Mereka meniru pola kontrol dan ancaman yang mungkin saja mereka lihat di meja makan rumah mereka sendiri, atau dari tontonan politik di televisi. Anak yang melakukan kekerasan itu, dalam banyak kasus, adalah korban dari sebuah sistem besar yang membuat mereka frustrasi, mengunci ruang ekspresi sehat mereka, dan akhirnya meledak dalam bentuk agresi.
Menghukum si anak pelaku tanpa mengubah sistem yang merusaknya adalah kebodohan kuadrat. Itu sama saja seperti Anda mengelap air yang meluber di lantai tanpa pernah mau repot-repot menutup keran utamanya yang bocor.
Nestapa Guru: Pintu Masuk yang Murah, Beban Kerja yang Mewah
Lalu kita beralih ke sosok yang paling sering dijadikan kambing hitam dalam drama pendidikan ini: guru. Kita semua sepakat, guru adalah kunci. Tapi bagaimana kita memperlakukan kunci ini? Tragis.
Najeela menyebutkan bahwa kita sedang menghadapi krisis global berupa kekurangan talenta guru yang kompeten. Di Indonesia, masalah ini menjadi makin runyam karena kita menerapkan logika yang terbalik jika dibandingkan dengan negara-negara jawara pendidikan seperti Finlandia atau Korea Selatan.
Di Finlandia, untuk bisa masuk ke jurusan keguruan dan menjadi guru, seleksinya setengah mati ketatnya. Hanya anak-anak terpintar dan berkarakter terbaik yang bisa lolos. Tapi, begitu mereka masuk ke dalam sistem, ekosistem kerjanya sangat memberdayakan. Mereka diberi otonomi penuh untuk mengajar, dihormati oleh masyarakat setinggi langit, dan tidak disibukkan oleh urusan administrasi yang remeh-temeh.
Di negeri kita tercinta? Jalur masuk untuk menjadi guru relatif jauh lebih mudah. Kuliah keguruan sering kali menjadi pilihan kesekian bagi mereka yang tidak lolos di jurusan-jurusan favorit lainnya. Pintu masuknya murah dan longgar. Tapi, begitu mereka resmi menyandang status guru, jebakan batman dimulai. Beban kerja mereka sangat berat, bukan beban kerja mengajar yang kreatif, melainkan beban kerja administratif yang membuat kepala botak. Guru-guru kita dipaksa mengisi aplikasi ini-itu, membuat laporan setebal bantal, demi memenuhi tuntutan birokrasi yang kaku.
Kita sering berpikir, “Ah, naikkan saja gaji guru, nanti beres semua masalah.” Ini tipikal cara berpikir instan orang kaya baru. Gaji naik itu wajib dan krusial, demi kesejahteraan hidup mereka, itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Tapi duit semata tidak akan otomatis mendongkrak kompetensi mengajar.
Guru itu manusia, bukan mesin bertenaga bensin yang kalau diisi penuh langsung lari kencang. Guru membutuhkan otonomi dalam mengajar agar mereka bisa berinovasi sesuai karakter muridnya yang unik. Mereka butuh ruang dan kesempatan untuk terus belajar sepanjang hayat, mirip seperti profesi dokter yang harus terus memperbarui ilmunya. Dan yang paling mahal, guru butuh tingkat kepercayaan serta penghormatan yang tinggi dari masyarakat. Hari ini, jangankan dihormati, ada guru yang mendisiplinkan muridnya sedikit saja, besoknya orang tua si murid langsung datang membawa polisi. Kalau ekosistemnya sekacau ini, bagaimana kita bisa mengharapkan lahirnya manusia-manusia unggul dari tangan mereka?
Berhala Bernama “Test Score”
Dosa terbesar sistem pendidikan kita saat ini adalah penyembahan yang membabi buta pada berhala yang bernama test score atau nilai ujian akademis. Kita telah menyempitkan arti “keberhasilan” menjadi sekadar angka-angka mati. Padahal, nilai ujian itu, kalau mau jujur, hanya mengukur sebagian kecil saja dari kapasitas otak manusia—biasanya hanya kemampuan menghafal jangka pendek atau analisis spesifik yang mekanis.
Fokus tunggal pada nilai ini melahirkan dampak buruk yang luar biasa bagi moral anak. Ketika nilai menjadi satu-satunya ukuran kebahagiaan orang tua dan kehormatan sekolah, maka anak-anak akan mencari jalan pintas. Menyontek, menyuap, membuat bocoran soal, hingga manipulasi nilai menjadi hal yang dianggap lumrah, asalkan target angka tercapai. Kita sedang mendidik anak-anak kita menjadi calon koruptor yang andal sejak dini lewat jalur resmi sekolah!
Di saat yang sama, kita mengabaikan hal-hal yang jauh lebih penting untuk bekal hidup mereka di masa depan: kematangan karakter, kemampuan mengelola emosi saat menghadapi kegagalan, kreativitas untuk menciptakan solusi, dan kemampuan adaptasi di tengah dunia yang berubah secepat kilat. Apa gunanya anak hafal rumus fisika di luar kepala kalau setiap kali menghadapi masalah kecil dalam hidupnya dia langsung depresi dan ingin menyerah?
Asesmen pendidikan kita seharusnya meniru cara dokter mengecek kesehatan tubuh. Dokter tidak hanya melihat tensi darah untuk menyimpulkan seseorang sehat atau sakit. Ada tes darah, rontgen, rekam jantung, dan banyak indikator lainnya. Begitu pula pendidikan. Kita butuh indikator yang beragam, yang berbasis proyek nyata (project-based), sehingga ilmu yang didapatkan anak di dalam kelas bisa ditransfer dan berguna untuk kehidupan nyata mereka, bukan hanya berakhir di tempat sampah setelah ujian selesai.
Selembar Kertas Ijazah dan Keangkuhan Masa Lalu
Kita juga harus mulai berani menertawakan diri kita sendiri terkait obsesi pada selembar kertas yang bernama ijazah perguruan tinggi. Di dunia nyata hari ini—dunia kerja yang keras, pragmatis, dan tidak mau tahu urusan nostalgia—kualifikasi seseorang dinilai dari kompetensi nyata dan kontribusi yang bisa dia berikan. Titik.
Berapa banyak anak muda hari ini yang memegang ijazah sarjana dengan IPK mentereng tapi kebingungan saat disuruh menyelesaikan satu pekerjaan praktis di kantor? Sebaliknya, berapa banyak anak-anak muda yang belajar secara otodidak lewat YouTube, forum daring, atau langsung magang berkarya, justru memiliki keterampilan yang jauh lebih dibutuhkan oleh industri?
Namun, mengapa sistem pendidikan kita tetap saja kokoh mempertahankan gaya lama yang usang ini? Najeela Shihab memberikan jawaban yang sangat filosofis sekaligus menohok: bersama dengan sistem agraria, sistem pendidikan adalah salah satu institusi yang paling pro-status quo dan paling lambat berinovasi di muka bumi.
Mengapa? Karena mayoritas penggerak utamanya adalah regulator dan pemerintah. Dan watak dasar pemerintah di mana pun adalah sangat berhati-hati, penuh pertimbangan birokratis, dan takut melakukan kesalahan fatal dalam skala masal. Akibatnya, ketika dunia di luar sana sudah melesat menggunakan pesawat supersonik, dunia pendidikan kita masih sibuk memperdebatkan ukuran roda gerobak.
Berhenti Saling Menunjuk, Mulai Saling Merangkul
Kesimpulan dari semua kegelisahan ini bermuara pada satu prinsip dasar yang sangat fundamental: pendidikan tidak boleh menjadi sebuah sistem yang hanya memvalidasi dirinya sendiri.
Maksudnya begini: sekolah menganggap dirinya sukses hanya karena meluluskan 100% muridnya dengan nilai rata-rata 90, padahal sepuluh tahun kemudian, sekian persen dari lulusan itu sukses pula menjadi koruptor, menjadi penipu skema Ponzi, atau menjadi manusia-manusia egois yang merusak lingkungan. Itu bukan kesuksesan pendidikan, itu adalah kegagalan kemanusiaan yang berkedok institusi resmi.
Mengubah wajah pendidikan kita yang sudah telanjur babak belur ini tidak bisa dilakukan hanya dengan cara mengganti kurikulum setiap kali menterinya berganti. Mengharap keajaiban dari selembar SK Menteri adalah bentuk kemalasan berpikir yang akut.
Ini adalah kerja kolaboratif yang proaktif dari seluruh elemen masyarakat. Orang tua tidak boleh lagi menitipkan anaknya ke sekolah seolah-olah sedang menitipkan baju kotor ke tukang loundry—terima beres, wangi, dan rapi. Orang tua harus terlibat dalam pembentukan karakter di rumah. Guru harus dibebaskan dari belenggu administrasi agar bisa kembali pada khitah mereka sebagai pendidik, bukan juru ketik. Dunia usaha harus ikut merumuskan apa yang sebenarnya dibutuhkan di lapangan, dan media harus berhenti memproduksi tontonan yang mendewakan kekerasan serta kedangkalan berpikir.
Kita harus berhenti saling menunjuk hidung dan menyalahkan. Sekolah menyalahkan orang tua, orang tua menyalahkan guru, guru menyalahkan kurikulum, dan kurikulum menyalahkan menteri. Lingkaran setan ini harus diputus. Jika kita tidak mulai bergerak bersama hari ini untuk menyelamatkan anak-anak kita dari salah urus pendidikan ini, jangan kaget jika beberapa puluh tahun ke depan, negeri ini akan dipimpin oleh generasi dengan nilai raport mentereng, ijazah berderet, tapi memiliki jiwa yang rusak dan hancur berantakan. Dan saat itu terjadi, penyesalan kita tidak akan pernah cukup untuk membayar harganya.
