Ada sebuah lelucon getir yang belakangan ini terasa sangat nyata di panggung politik kita: jika Anda ingin tahu siapa tokoh yang paling konsisten bersuara nyaring menentang kekuasaan, cukup lihat siapa yang namanya paling sering bolak-balik dipanggil oleh komisi antirasuah atau korps berbaju cokelat. Hukum di republik ini, alih-alih tegak lurus menjadi panglima keadilan, perlahan tapi pasti telah bergeser fungsi menjadi semacam remote kontrol politik. Tombolnya dipegang oleh yang berkuasa, dan antenanya diarahkan langsung ke tenggorokan mereka yang berani bersuara vokal.
Pemandangan telanjang inilah yang dibedah secara brutal tanpa tedeng aling-aling dalam diskusi paling anyar di kanal Akbar Faizal Uncensored. Menghadirkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan akademisi sekaligus pengamat militer Connie Rahundini Bakri, obrolan ini layaknya sebuah film thriller politik yang diangkat dari kisah nyata. Bedanya, tidak ada fiksi di sini. Semua yang diucapkan adalah benturan riil antara syahwat mempertahankan dinasti kekuasaan dengan sisa-sanas keberanian dari mereka yang menolak untuk tunduk.
Informasi A1 dan Paket Hemat “Bungkam Politik”
Mari kita buka dari drama paling panas yang sedang mengintai langsung di pelataran gedung KPK di Kuningan. Connie Rahundini Bakri, dengan gaya bicaranya yang selalu meledak-ledak dan presisi, membawa sebuah informasi berkode “A1” dari lingkaran dalam aparat hukum yang ia sebut sebagai faksi “merah putih”. Kabarnya sangat benderang: berkas kasus hukum yang menyeret nama Hasto Kristiyanto di KPK sudah selesai dimasak, bumbunya sudah pas, dan status tersangkanya tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan ke publik.
Namun, yang paling menjijikkan dari prosedur hukum rasa politik ini adalah “paket hemat” yang menyertainya. Informasi siapnya status tersangka itu datang bersamaan dengan sebuah pesan peringatan yang sifatnya intimidatif: Hasto diminta untuk segera mengerem mulutnya, berhenti bersuara keras mengkritik rezim, dan yang paling krusial, membatasi pergerakan politiknya dalam menggalang kekuatan di wilayah-wilayah pertempuran Pilkada yang sangat strategis, seperti di Sumatera Utara, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan DIY.
Ini adalah formula usang yang terus diulang-ulang. Hukum diposisikan sebagai sandera. Jika Anda penurut, berkas Anda aman di dalam laci berdebu. Tapi jika Anda nekat melawan dan terus mengganggu skenario pemenangan keluarga, laci itu akan dibuka, dan surat perintah penyidikan akan meluncur dalam hitungan hari.
Menanggapi ancaman yang sudah di depan pelupuk mata itu, Hasto justru memilih untuk memasang badan secara ekstrem. Alih-alih gemetaran atau buru-buru mencari suaka politik ke lingkaran Istana, ia menyatakan secara sadar siap menghadapi segala risiko hukum yang paling buruk sekalipun, termasuk jika harus mengenakan rompi oranye dan masuk penjara. Bagi Hasto, jeruji besi hanyalah salah satu konsekuensi logis dari sebuah perjuangan politik demi mempertahankan kedaulatan rakyat dan marwah partai dari cengkeraman tatanan yang rusak.
Pengakuan Dosa Masa Lalu: Formula E dan Perintah dari Meja Kerja “Sang Raja”
Namun, kejutan paling besar dalam podcast ini justru muncul ketika Hasto mulai membuka kotak pandora mengenai jalannya pemerintahan di masa lalu. Dengan nada suara yang tegas dan sadar, Hasto memberikan sebuah kesaksian yang bikin bulu kuduk merinding sekaligus mengonfirmasi kecurigaan publik selama bertahun-tahun: bahwa upaya kriminalisasi secara masif terhadap Anies Baswedan melalui kasus Formula E di KPK merupakan perintah yang turun langsung dari meja kerja mantan Presiden Joko Widodo.
Mengapa Anies harus dicari-cari kesalahannya dengan logika hukum yang dipaksakan? Alasan di balik layar itu murni karena urusan kegelisahan politik yang akut. “Sang Raja” merasa sangat tidak nyaman, gelisah, dan khawatir melihat munculnya nama Anies Baswedan di dalam bursa kontestasi nasional yang berpotensi merusak rantai suksesi yang sudah ia rancang sedemikian rupa untuk keluarganya. Walhasil, institusi hukum yang harusnya independen dipaksa bekerja overtime untuk mencari celah dosa demi menjegal langkah politik seorang warga negara.
Tragedi intervensi ini tidak berhenti di urusan penjagalan lawan politik. Hasto membongkar bahwa revisi Undang-Undang KPK yang dulu sempat memicu gelombang demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa, sejatinya sudah didesain sejak awal sebagai benteng perlindungan bagi anak dan menantu Jokowi. Regulasi dilemahkan agar ketika anak-menantu itu menjabat sebagai pejabat negara, mereka memiliki imunitas dan terproteksi dari jerat hukum terkait persoalan gratifikasi yang rawan menyenggol bisnis dan kekuasaan keluarga. Republik ini perlahan tapi pasti ingin diubah formatnya menjadi sistem kerajaan, di mana hukum dibuat untuk melayani keselamatan anggota keluarga dan para “hulubalang” setianya yang ditempatkan di pos-pos strategis.
“Parcok” di Lapangan Pilkada dan Mobilisasi Dana Gila-gilaan
Urusan syahwat politik keluarga ini pun merembet ke arena Pilkada serentak melalui pengerahan instrumen negara secara ugal-ugalan di lapangan. Hasto dengan sangat analitis membagi institusi Polri ke dalam tiga klaster yang sangat kontras: pertama, klaster Polri Merah Putih—mereka adalah polisi ideal, profesional, dan memegang teguh prinsip presisi sejati. Kedua, klaster Abu-abu yang masih menimbang arah angin. Dan ketiga, klaster “Partai Cokelat” alias Parcok—kelompok oknum aparat yang secara sadar menghamba menjadi alat kekuasaan demi menyukseskan aliansi politik dinasti Jokowi.
Faksi Parcok inilah yang diduga bergerak melakukan aksi intimidasi yang luar biasa masif di berbagai daerah. Para kepala desa ditakut-takuti dengan pemeriksaan dana desa, anggota DPRD di daerah seperti di Sulawesi Utara ditekan, hingga taktik yang sangat kejam berupa pemblokiran rekening logistik resmi milik pasangan calon tertentu, seperti yang dialami oleh Edy Rahmayadi di Sumatera Utara yang sedang bertarung melawan menantu sang mantan presiden, Bobby Nasution.
Lebih gilanya lagi, ada klaim mengenai mobilisasi dana fantastis yang jumlahnya menyentuh angka Rp200 miliar yang digelontorkan pasca-Jokowi turun takhta demi mengamankan skenario pemenangan Pilkada di Jakarta. Bayangkan, seorang mantan presiden yang sudah purnatugas, namun logistik dan pengaruh aparatnya masih sedahsyat itu di lapangan. Ini bukan lagi sekadar cawe-cawe biasa, ini adalah operasi politik tingkat tinggi.
Ilusi Dua Matahari dan Peringatan Geopolitik Connie Bakri
Kondisi ini memicu munculnya fenomena aneh yang sangat berbahaya bagi stabilitas negara: potensi terjadinya dualisme kepemimpinan atau ilusi “dua matahari”. Hasto menyoroti bagaimana Jokowi dinilai masih bertingkah layaknya seorang “acting president” yang aktif ikut campur melakukan endorsement politik ke berbagai paslon di dalam negeri, justru di saat Presiden sah yang sedang menjabat, Prabowo Subianto, sedang melakukan kunjungan resmi kenegaraan yang penting ke luar negeri. Sikap tidak bisa move on dari kursi kekuasaan ini jelas merusak fatsun politik dan berpotensi menciptakan gesekan internal yang tidak sehat di level atas.
Di sinilah Connie Rahundini Bakri melempar pandangan geopolitiknya yang sangat menohok. Connie mengingatkan dengan nada gusar bahwa dunia di luar sana sedang bergerak dengan kecepatan luar biasa menuju tahun 2050. Tantangan global raksasa sudah menanti di depan pintu, mulai dari konsolidasi kekuatan BRICS hingga dinamika Greater Eurasia Partnership.
Sungguh sangat memilukan dan bodoh, jika sebuah negara sebesar Indonesia, dengan potensi geografis yang luar biasa, justru energinya habis terkuras setiap hari hanya untuk melayani sandiwara politik lokal berskala receh. Kita sibuk saling jegal, sibuk mengurus sanksi sepihak, dan sibuk memikirkan bagaimana caranya agar anak-menantu seorang mantan pejabat bisa tetap dapat jabatan, sementara kereta peradaban global berlari meninggalkan kita yang masih asyik bertengkar di dalam lumpur politik identitas dan dendam personal.
Penutup: Menolak Lupa pada Khittah Republik
Esai ini pada akhirnya adalah sebuah refleksi mendalam dari peringatan keras yang dilemparkan oleh Hasto dan Connie. Kita sedang berdiri di sebuah persimpangan jalan yang sangat krusial: apakah kita akan tetap mempertahankan bentuk negara ini sebagai sebuah Republik yang berdaulat di tangan rakyat, ataukah kita akan diam saja membiarkan negara ini runtuh menjadi sebuah kerajaan gaya baru yang hukumnya diatur lewat selera makan malam keluarga penguasa?
Kriminalisasi terhadap lawan politik, penggunaan aparat sebagai alat pemukul kompetitor di Pilkada, dan ketidakjujuran dalam mengelola institusi hukum adalah tanda-tanda nyata dari rusaknya sistem demokrasi kita.
Kita mungkin hanya bisa menonton dan mengelus dada melihat semua kegilaan ini tersaji di layar gawai kita. Namun, setidaknya, dengan mendengarkan suara-suara kritis yang berani menolak bungkam seperti yang ditunjukkan dalam diskusi tersebut, kita merawat kewarasan akal sehat kita. Kita harus terus mengingat, bahwa kemerdekaan berpikir dan kebebasan berpendapat adalah harga mati yang tidak boleh ditukar dengan ancaman status tersangka atau iming-iming kenyamanan semu. Sebab, jika kita semua memilih diam saat hukum diacak-acak, maka esok hari, tidak akan ada lagi tempat yang aman bagi kita untuk menyebut diri sebagai warga negara yang merdeka.
