Saya itu selalu punya ketertarikan tersendiri pada cara berpikir anak-anak muda zaman sekarang yang gandrung dengan istilah startup, digitalisasi, efisiensi, dan segala macam diksi keren bin mentereng dari Silicon Valley. Di dunia mereka, semua masalah hidup seolah-olah bisa diselesaikan dengan meluncurkan aplikasi, mengganti sistem operasi, atau membagikan gawai pintar.
Maka, ketika beberapa tahun lalu Nadiem Makarim—pria muda, cerdas, pencipta aplikasi transportasi yang mengubah cara kita memesan ojek—diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, banyak orang bersorak. Termasuk saya yang sempat menaruh harapan tipis-tipis. Kita membayangkan pendidikan kita akan melesat secepat driver ojek mengejar bonus poin.
Tapi ya itu, dunia birokrasi Indonesia ternyata bukan korporasi teknologi yang kalau sistemnya eror tinggal rilis pembaruan versi (update version). Birokrasi kita punya gravitasinya sendiri, yang kalau kita tidak hati-hati melangkah, kita tidak akan mendarat di lantai bursa saham, melainkan mendarat di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan itulah yang persis terjadi pada Sang Mantan Mas Menteri. Beliau baru saja divonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sebuah angka yang kalau dikonversi ke tarif ojek, mungkin bisa buat keliling Indonesia bolak-balik sampai bannya botak.
Ketika Chrome OS Masuk ke Birokrasi
Mari kita bedah perkara ini dengan nalar orang biasa yang sering bingung membedakan RAM dan rombongan sirkus. Inti dari kasus yang menyeret Nadiem ini adalah dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome OS dalam program besar bernama digitalisasi pendidikan.
Di atas kertas, idenya adiluhung sekali. Anak-anak sekolah di seluruh pelosok negeri mau diberi laptop biar pintar, biar melek teknologi, dan biar tidak kalah dengan anak-anak di Jakarta. Nadiem bahkan membela diri dengan argumen khas anak startup: memilih Chrome OS itu justru menghemat anggaran negara sampai Rp3,9 triliun! Sebuah angka efisiensi yang kalau dipresentasikan di depan investor pasti bakal bikin mereka tepuk tangan sambil berdiri.
Namun, di sinilah letak benturan budayanya. Di dunia birokrasi, Anda tidak bisa cuma jualan angka kehematan di atas kertas slide presentasi yang estetik. Ada prosedur, ada aturan main pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sekaku tiang listrik.
Majelis hakim melihat ada sesuatu yang janggal di balik layar digitalisasi ini. Hakim mencium adanya mens rea alias niat jahat. Indikatornya apa? Pola berulang pergantian pejabat kementerian secara mendadak. Menurut kacamata hukum, ini bukan sekadar reshuffle kabinet internal demi penyegaran organisasi, melainkan upaya sistematis untuk menyingkirkan orang-orang dalam yang rajin protes atau resisten terhadap proyek raksasa ini.
Di sinilah ironinya. Orang yang terbiasa berpikir cepat ala kultur startup—yang kalau ada karyawan lambat atau tidak sejalan tinggal di-layoff atau digeser—lupa bahwa di kementerian, menggeser orang yang menolak proyek sensitif bisa dibaca oleh penegak hukum sebagai langkah membersihkan jalan untuk sebuah persengkongkolan.
Drama “Tukar Badan” dan Saksi yang Mendadak Suci
Nadiem sendiri tentu saja tidak tinggal diam. Dia melawan dengan argumen yang sebetulnya sangat masuk akal bagi siapa saja yang paham bagaimana permainan di dalam kantor-kantor pemerintahan kita. Dia menyebut kasus ini sebagai kekeliruan investigasi yang parah, atau yang dalam istilah hukum jalanan sering disebut fenomena “tukar badan”.
Ini bagian yang paling menarik dan bikin kita geleng-geleng kepala. Menurut pembelaan Nadiem, pihak vendor (penyedia barang) dan belasan pejabat kementerian yang secara nyata menerima aliran uang pascaproyek justru melenggang kangkung. Mereka tidak dipakaikan rompi oranye, melainkan disulap oleh jaksa menjadi saksi pemberat. Lah, ini kan ajaib? Orang yang menikmati duitnya malah jadi penonton yang menunjuk-nunjuk bosnya di kursi pesakitan.
Nadiem juga menegaskan sebuah fakta administratif: dia tidak pernah menandatangani dokumen apa pun terkait pengadaan fisik laptop-laptop tersebut. Mengapa? Karena secara aturan, kewenangan teknis itu ada di level tim bawah, bukan di meja menteri. Menteri itu tugasnya bikin kebijakan makro, bukan ngurusin merek adaptor atau warna casing laptop.
Tapi ya hukum kita kadang punya logikanya sendiri. Di bawah payung Undang-Undang Tipikor, posisi sebagai “Pemegang Kekuasaan Tertinggi” di sebuah lembaga sering kali menjadi pisau bermata dua. Meskipun tangan Anda bersih dari tinta pulpen di atas berkas kontrak kerja, kalau hakim menilai ada pembiaran atau pengondisian jabatan dari atas, Anda tetap bisa diseret sebagai aktor utama.
Perbedaan Pendapat antar Hakim
Yang membuat kasus ini tidak sepenuhnya hitam-putih adalah munculnya dissenting opinion—perbedaan pendapat—dari salah satu hakim anggota, Andi Saputra. Ini menarik, sebab jarang-jarang ada kasus korupsi besar melahirkan pembelaan total dari internal majelis hakim itu sendiri. Hakim Andi secara tegas menyatakan Nadiem semestinya dibebaskan.
Alasannya bikin kita yang hobi chattingan setiap hari jadi agak waswas. Hakim Andi menilai bukti yang diajukan jaksa itu sangat lemah, bias, dan sumir. Bayangkan, nasib hukuman 10 tahun penjara untuk sebuah “kejahatan luar biasa” (extraordinary crime) didasarkan pada potongan percakapan WhatsApp yang terpenggal dan tidak utuh.
Kita semua tahu betapa bahayanya potongan chat WA tanpa konteks. Anda menulis “Oke, eksekusi saja” dalam konteks menyetujui jadwal rapat, tapi kalau dipotong dan disajikan di depan persidangan korupsi, kalimat itu bisa dipelintir seolah-olah Anda sedang memberi perintah untuk mencairkan dana suap. Ditambah lagi, menurut Hakim Andi, tidak ada bukti konkret mengenai aliran uang murni, gratifikasi, atau konflik kepentingan yang langsung masuk ke rekening pribadi Nadiem.
Namun, suara Hakim Andi kalah jumlah. Palu tetap diketok berdasarkan suara mayoritas. Nadiem diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya bikin sesak napas: Rp809 miliar! Kalau dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang itu tidak dibayar, asetnya akan disita. Kalau asetnya tidak cukup? Hukuman penjaranya ditambah lagi 5 tahun.
Meskipun angka ini jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa yang luar biasa sadis—yakni 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp5,6 triliun—tetap saja angka 809 miliar rupiah itu adalah jenis angka yang sanggup membangkrutkan tujuh turunan orang biasa.
Ketika Anak Buah Masuk Bui dan Stafsus Jadi Buronan
Tragedi ini tentu saja tidak menimpa Nadiem sendirian. Gerbong digitalisasi pendidikan ini rontok berjamaah. Orang-orang di level teknis yang tadinya bertugas mengeksekusi visi besar Mas Menteri kini harus ikut mendekam di balik jeruji besi.
Sri Wahyuningsih, mantan Direktur SD, divonis 4 tahun penjara. Mulyatsah, mantan Direktur SMP, dihukum 4,5 tahun penjara. Bahkan Ibrahim Arief, pihak luar yang bertindak sebagai konsultan, ikut terseret dengan vonis 4 tahun penjara plus denda setengah miliar rupiah. Mereka-mereka inilah yang berada di garis depan eksekusi proyek, yang tanda tangannya basah di atas dokumen pengadaan, dan yang kini harus membayar mahal harga sebuah kepatuhan birokrasi.
Dan jangan lupakan satu nama yang kini statusnya mirip karakter dalam film laga: Jurist Tan. Mantan staf khusus Nadiem ini sampai sekarang masih buron. Keberadaannya misterius, entah bersembunyi di belahan bumi mana, meninggalkan bos dan rekan-rekannya yang sibuk mendengarkan pembacaan vonis di Jakarta.
Melihat akhir tragis dari kisah para pembaharu pendidikan ini, saya jadi teringat sebuah pelajaran tua tentang kekuasaan di Indonesia. Niat baik untuk memodernisasi bangsa ini lewat teknologi adalah hal yang mulia. Kita memang butuh lompatan-lompatan besar agar tidak terus-menerus tertinggal.
Namun, masuk ke dalam sistem birokrasi Indonesia dengan mentalitas “tabrak dulu, urusan aturan belakangan” adalah tindakan bunuh diri yang nyata. Birokrasi kita adalah monster tua yang lambat, penuh jebakan batako, dan sangat gemar memakan anak-anak muda yang sok tahu dan tergesa-gesa.
Kini, laptop-laptop Chromebook itu mungkin sudah dibagikan ke sekolah-sekolah di pelosok desa, dipakai anak-anak kita untuk belajar mengetik atau menonton video edukasi. Tapi harga yang harus dibayar untuk sistem operasi bernama Chrome OS itu ternyata terlampau mahal: hancurnya reputasi seorang ikon generasi muda, belasan karier pejabat yang tamat, dan anggaran ratusan miliar rupiah yang kini berubah menjadi vonis hukuman mati bagi masa depan mereka.
Dari kasus ini kita belajar, secanggih-canggihnya teknologi digital yang Anda bawa dari luar negeri, dia akan selalu bertekuk lutut di hadapan teknologi kuno bernama hukum tipikor Indonesia. Selamat merenung di balik jeruji, Mas Menteri. Kalkulator hukum ternyata jauh lebih dingin ketimbang algoritma aplikasi.
