Sebagai orang awam yang kalau bepergian ke luar kota masih sering berburu hotel promo lewat aplikasi, atau mentok-mentok mengandalkan losmen murah dekat stasiun yang kasurnya berbunyi mencit-mencit, saya selalu takjub membaca berita tentang perjalanan luar negeri para pembesar kita. Bagi kelas pekerja seperti kita, urusan pelesiran atau perjalanan dinas itu hitung-hitungannya ketat: kalau bisa menghemat uang saku, kenapa harus boros?
Namun, logika jelata seperti itu mendadak jadi tidak laku kalau kita melihat rekam jejak perjalanan dinas Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Mari kita bicarakan destinasi favorit beliau akhir-akhir ini: Prancis. Ah, Prancis! Negeri romantis tempat Menara Eiffel berdiri gagah, tempat roti croissant dipanggang dengan mentega wangi, dan tempat para seniman dunia menumpahkan imajinasinya.
Sejak dilantik jadi Presiden pada Oktober 2024 lalu, Pak Prabowo ini tercatat sudah empat kali menginjakkan kakinya di Prancis dalam kurun waktu sekitar 1,7 tahun pemerintahannya. Empat kali, Saudara-saudara! Itu artinya, rata-rata setiap lima bulan sekali, Pak Presiden kita ini selalu menyempatkan diri menyapa warga Paris.
Jadwalnya pun padat merayap dan penuh warna. Juli 2025 beliau ke sana jadi tamu kehormatan Bastille Day. Januari 2026 mampir singkat 7 jam sehabis dari Davos. April 2026 melipir ke Paris setelah sowan ke tempat Pak Vladimir Putin di Moskow. Dan yang paling anyar, akhir Mei 2026 ini, beliau kembali terbang ke sana untuk memenuhi undangan balasan dari Presiden Emmanuel Macron. Frekuensi kunjungan yang sepadat ini tentu membuat kita yang paspornya masih bersih tanpa cap imigrasi hanya bisa menelan ludah sembari bergumam: “Gusti, rajin amat Pak Presiden kita ini apel ke Paris.”
Diplomasi “Nyeleneh” Tanpa Perang
Tentu saja, dari meja birokrasi di Jakarta, barisan tameng penjelasan langsung dipasang. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Mas Teddy Indra Wijaya kompak menjelaskan bahwa kunjungan ini adalah urusan harga diri diplomatik—memenuhi undangan Presiden Macron sekaligus kunjungan balasan atas kedatangan Macron ke Jakarta pada Mei 2025 lalu. Sahabat karib Presiden, Pak Fadli Zon yang kini menjabat Menteri Kebudayaan, juga ikut menimpali bahwa hubungan ekonomi kita dengan Prancis itu sangat seksi dan saling menguntungkan. Konon, kerja sama yang dibahas meliputi urusan pertahanan, energi, pendidikan, komunikasi digital, investasi, sampai pembentukan France-Indonesia High Level Business Council.
Tapi, mari kita letakkan cangkir kopi kita sejenak, lalu gunakan sedikit kacamata kritis. Pak Muhadi Sugiono, dosen Hubungan Internasional dari UGM—kampus yang biasanya rajin meneliti gerak-gerik elite—menyebut intensitas pertemuan antar-kepala negara ini sebagai sesuatu yang “di luar kebiasaan”. Dalam kondisi hubungan bilateral yang normal-normal saja, di mana Indonesia dan Prancis tidak sedang diambang perang atau berada dalam situasi genting yang mengharuskan kedua presiden saling berpelukan setiap beberapa bulan, frekuensi empat kali kunjungan ini sungguh membingungkan. Publik dipaksa menebak-nebak: ada urgensi apa sebenarnya yang membuat Pak Presiden begitu kecanduan dengan Paris?
Analisis dari pakar HI menduga bahwa Pak Prabowo sedang menjalankan strategi “pendekatan aman”. Prancis dipilih karena mereka punya industri militer yang sangar, tapi posisinya relatif lebih “netral” ketimbang Amerika Serikat, Rusia, atau Inggris. Dengan mendekati Prancis, Indonesia bisa belanja senjata dengan tenang tanpa perlu ketakutan kena sanksi ekonomi macam CAATSA dari Amerika Serikat, seperti kasus apes saat kita batal membeli jet Sukhoi-35 dari Rusia dulu. Ditambah lagi, Prancis punya hak veto di Dewan Keamanan PBB. Jadi punya teman dekat seperti Macron itu ibarat punya “beking”-an anak jenderal di tongkrongan.
Ketika Rafale Datang, tapi Ekspor Kita Pingsan
Strategi militer itu mungkin terdengar keren di atas kertas, tapi bagaimana dengan nasib perut rakyat dan dompet negara? Di sinilah kritik tajam dari Mas Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, masuk menghantam. Beliau bilang, rentetan kunjungan luar negeri yang masif ini ternyata belum memberikan efek instan bagi iklim investasi dan ekspor Indonesia. Faktanya, pada kuartal pertama tahun 2026 ini, ekspor kita justru sedang melambat dan lesu.
Jadi, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari keakraban ini? Jawabannya jelas: Prancis! Mereka ketiban durian runtuh karena kita dengan gagah berani memborong alutsista mereka. Jangan lupa, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan periode sebelumnya, Pak Prabowo sudah tiga kali bolak-balik ke Prancis hanya untuk menyepakati pembelian 42 jet tempur Dassault Rafale dengan nilai fantastis: US$ 8,1 miliar atau setara ratusan triliun rupiah!
Ironisnya, kalau mau jujur, penandatanganan 21 poin kesepakatan konkret antarpemerintah dan swasta yang beneran menghasilkan duit itu justru lebih banyak terjadi saat Presiden Emmanuel Macron yang mengalah melawat ke Indonesia pada Mei 2025 lalu. Lah, kalau Macron saja bisa datang ke Jakarta dan menghasilkan kesepakatan, kenapa giliran kita yang harus empat kali terbang ke Paris dengan ongkos yang tidak murah? Apakah ini murni diplomasi strategis, atau sebenarnya ada hasrat terpendam untuk sekadar menikmati musim semi di Paris?
Kamar Hotel Seharga Rp 5,7 Miliar untuk Tiga Malam
Nah, sekarang mari kita buka lembaran anggaran yang paling bikin ulu hati rakyat kecil terasa nyeri. Berdasarkan laporan investigasi media Tempo, rombongan kepresidenan kita dalam kunjungan akhir Mei 2026 ini memilih tempat menginap yang tidak main-main mewah: Hotel Four Seasons George V di Paris. Ini bukan hotel bintang lima biasa, Saudara-saudara. Hotel bersejarah yang berdiri sejak 1928 ini memegang predikat “Palace” dari pemerintah Prancis—sebuah kasta tertinggi di atas bintang lima yang hanya diberikan kepada hotel-hotel yang kemewahannya sudah di tingkat dewa.
Berapa biaya yang harus dikeluarkan dari kas negara untuk akomodasi ini? Siapkan obat sakit kepala sebelum membaca angka ini: total anggarannya mencapai 281.640,33 euro atau sekitar Rp 5,79 miliar hanya untuk durasi tiga malam! Duit hampir enam miliar rupiah habis dalam waktu 72 jam hanya untuk urusan tidur dan merebahkan badan.
Pihak Istana dilaporkan memesan total 27 kamar. Mari kita rinci isi dari 27 kamar mewah tersebut agar kita bisa membayangkan bagaimana uang pajak yang kita bayar dengan keringat bercucuran itu mewujud di Paris:
- 1 kamar tipe Presidential Suite, dengan tarif sekitar 18.000 euro atau setara Rp 370 juta per malam! Bayangkan, tidur satu malam di kamar ini biayanya sama dengan harga satu unit rumah bersubsidi tipe 36 di pinggiran Yogyakarta.
- 1 kamar tipe Grand Premier Suite, dengan tarif sekitar 11.000 euro atau sekitar Rp 226 juta per malam.
- 25 kamar lainnya yang diisi dengan tipe Executive Suites, Deluxe Room, hingga tipe yang diklaim “paling murah” bernama Superior Room yang tarifnya masih berkisar antara Rp 30 juta sampai Rp 63 juta per malam.
Bahkan, di dalam rincian pesanan itu, terselip satu kamar khusus yang sengaja disewa hanya untuk menaruh layanan kursi relaksasi. Luar biasa! Kursi pijat saja punya kamar sendiri di hotel kelas Palace di Paris, sementara di pinggiran Jakarta, satu kamar petak harus diisi oleh satu keluarga beranak tiga.
Ironi “Jangan Boros” dan Perlawanan Akal Sehat
Kisah kemewahan di Hotel George V ini sebenarnya bukan cerita baru. Pada kunjungan-kunjungan sebelumnya, termasuk lawatan April 2026, Pak Prabowo dan rombongannya dikabarkan juga kerap menjadikan hotel super mewah ini sebagai markas tidurnya. Di sinilah akal sehat kita sebagai warga negara mulai berontak karena melihat adanya kontradiksi kebijakan yang luar biasa telanjang.
Belum lama ini, Pak Presiden Prabowo dengan suara baritonnya yang tegas berpidato di depan publik, menginstruksikan kepada seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Beliau meminta semua pejabat untuk mengerem ikat pinggang, jangan boros, dan memotong perjalanan dinas yang tidak penting. “Jangan bikin kegiatan yang menghambur-hamburkan uang rakyat,” kurang lebih begitu jargon indahnya.
Tapi, apa yang kita lihat di Paris hari ini? Instruksi penghematan itu mendadak menguap di atas langit Prancis, digantikan oleh tagihan hotel miliaran rupiah untuk rombongan besar yang kamarnya saja berjumlah 27 unit. Ini seperti seorang ayah yang melarang anak-anaknya jajan boba demi hemat, tapi di malam hari si ayah diam-diam memesan steak wagyu impor lewat aplikasi daring. Kontras, ironis, dan berwajah ganda.
Saat dikonfirmasi oleh wartawan mengenai pembengkakan biaya akomodasi ini, para pejabat Istana seperti Mas Ariyo Windutomo, Pak Prasetyo Hadi, hingga Mas Teddy kompak memilih jurus bungkam seribu bahasa. Mereka belum memberikan konfirmasi resmi sampai berita ini diturunkan. Sementara pihak Hotel Four Seasons George V tentu saja menolak memberikan detail dengan alasan privasi tamu. Klop sudah. Uangnya pakai uang rakyat, tapi rinciannya jadi rahasia pribadi antara pejabat dan pihak hotel di Prancis.
Urusan diplomasi luar negeri itu memang penting, kita paham itu. Kita juga paham bahwa seorang Kepala Negara tidak mungkin disuruh tidur di emperan toko atau hotel kelas melati di Paris. Tapi esensi dari kepemimpinan adalah keteladanan. Kalau rakyat diminta maklum dengan melambatnya ekonomi, diminta maklum dengan kenaikan pajak, dan kementerian diminta hemat anggaran, maka contoh pertama harus datang dari piring dan kamar tidur sang Presiden sendiri.
Jangan sampai kunjungan berulang empat kali ke Paris ini hanya menyisakan tumpukan nota hotel mewah seharga miliaran rupiah dan puluhan jet tempur mahal yang entah kapan digunakannya. Sebab pada akhirnya, rakyat tidak butuh melihat pemimpinnya gagah berpelukan dengan Emmanuel Macron di karpet merah Hotel George V, jika di dalam negeri, rakyat masih harus pusing memikirkan harga beras yang harganya terus melonjak naik. Kembalikan diplomasi kita ke jalan akal sehat, bukan jalan-jalan elite yang dibungkus dengan kemasan prestise diplomatik semu.
