Ada sebuah lelucon klasik yang sangat akrab di telinga para pelaku usaha yang sering berurusan dengan pelabuhan atau wilayah kepabeanan di negeri ini: “Kalau lewat jalur hijau, Anda selamat karena nasib baik. Kalau masuk jalur merah, Anda selamat karena amplop baik.” Jalur merah—sebuah mekanisme pemeriksaan ketat yang harusnya menjadi benteng pertahanan negara dari masuknya barang-barang ilegal atau selundupan—dalam praktiknya sering kali berubah fungsi menjadi semacam loket negosiasi yang tarifnya sangat eksklusif.
Panggung penegakan hukum kita kembali disuguhi tontonan yang bikin dahi berkerut sekaligus memicu rasa dongkol yang luar biasa. Kali ini, sorot lampu kamera keadilan mengarah langsung ke pucuk pimpinan salah satu institusi paling basah sekaligus paling disorot di Republik ini: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama sang Direktur Jenderal, Djaka Budhi Utama, mendadak mencuat di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait kasus dugaan suap impor yang melibatkan PT Blueray Cargo.
Bagi orang awam yang sehari-hari berjuang membayar pajak motor atau pusing memikirkan potongan diskon belanjaan online yang cuma seribu-dua ribu perak, angka-angka yang berputar di sidang ini terasa seperti dongeng dari planet lain. Djaka diduga menerima sebuah amplop cokelat berisi uang senilai 213.600 dolar Singapura, yang kalau dikonversi ke mata uang kita jumlahnya mencapai sekitar Rp2,9 miliar. Uang miliaran rupiah itu menyelinap di dalam amplop, berpindah tangan demi memuluskan urusan kontainer di pelabuhan.
Matematika Korupsi: Sandi Angka dan Meja Bundar Hotel Mewah
Yang menarik dari fakta persidangan yang dibongkar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK adalah soal estetika dan metodologi korupsi kita yang rupanya semakin rapi sekaligus klise. Korupsi tingkat tinggi itu jarang sekali dilakukan dengan grasak-grusuk; selalu ada protokol, kode khusus, dan tata krama birokrasi yang dipatuhi.
Di dalam persidangan, jaksa mengungkapkan adanya kode angka misterius yang tertulis di atas amplop cokelat berisi dolar Singapura tersebut. Tidak ada nama asli yang tertulis di sana, melainkan angka-angka hierarki. “Kode 1” merujuk langsung secara eksklusif kepada Djaka Budhi Utama selaku Dirjen Bea-Cukai, sementara kode-kode angka berikutnya merujuk ke posisi para pejabat Bea-Cukai di bawahnya. Ini adalah sebuah bentuk manajemen distribusi “rezeki haram” yang sangat terstruktur. Semua orang dapat jatah sesuai nomor urut jabatan, mirip seperti pembagian kupon sembako, bedanya yang ini nilainya miliaran rupiah dan bersumber dari pengangkangan aturan negara.
Kisah amplop berkode ini bukan fiksi yang lahir dari ruang hampa. Di dalam persidangan, nama Djaka disebut-sebut ikut hadir dalam sebuah pertemuan khusus pada bulan Juli 2025 di Hotel Borobudur—sebuah hotel bintang lima legendaris di Jakarta yang suasananya tentu sangat nyaman untuk membicarakan bisnis besar. Di sana, duduk melingkar seorang pengusaha importir bernama John Field bersama beberapa pejabat teras Bea-Cukai lainnya. Agenda pertemuan di bawah lampu temaram hotel mewah itu sangat jelas: bagaimana caranya agar barang-barang impor milik PT Blueray Cargo yang apes masuk ke dalam “jalur merah” bisa segera lolos, diputihkan, dan melenggang keluar tanpa perlu melewati pemeriksaan kepabeanan yang ribet dan bertele-tele.
Antara Totalitas Suap Rp61 Miliar dan Langkah KPK yang Alon-Alon
Kasus PT Blueray Cargo ini sebenarnya adalah sebuah mega skandal. Di dalam berkas dakwaan, kasus ini menjerat tiga pengusaha importir kakap sebagai terdakwa, yaitu John Field, Dedy Kurniawan Sukolo, dan Andri. Demi melancarkan bisnis impor mereka dan menghindari kewajiban pemeriksaan kepabeanan yang ketat, para pengusaha ini tidak tanggung-tanggung dalam merogoh kocek.
Total uang pelicin dan barang-barang mewah yang diduga sudah mereka gelontorkan kepada sejumlah oknum pejabat Bea-Cukai jumlahnya sangat fantastis, yakni menyentuh angka Rp61 miliar! Angka 61 miliar itu adalah modal investasi yang dikeluarkan swasta hanya untuk membeli integritas para penjaga gerbang negara. Jika modal suapnya saja sekaya itu, kita tentu bisa membayangkan berapa ratus miliar potensi kerugian negara dari sektor pajak impor yang ambyar akibat barang-barang tersebut diloloskan begitu saja tanpa diperiksa.
Namun, di tengah benderangnya fakta persidangan dan jeritan publik yang menuntut keadilan, respons dari lembaga antirasuah kita justru terasa agak menjemukan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa hingga saat ini KPK belum menjadwalkan undangan pemeriksaan terhadap sang Dirjen, Djaka Budhi Utama. Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pihak Kedeputian Penindakan masih meraba-raba dan mengkaji seluruh fakta yang muncul di persidangan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Gaya kerja yang “alon-alon asal kelakon” dari KPK ini tentu saja memicu sinisme di warung kopi. Mengapa ketika nama seorang pejabat tinggi setingkat Dirjen disebut dengan sangat spesifik menerima “Kode 1” berisi Rp2,9 miliar, KPK terkesan sangat berhati-hati dan butuh waktu lama hanya untuk melayangkan surat panggilan? Publik berhak curiga, jangan-jangan ada rem politik atau rasa sungkan birokrasi yang sedang bekerja di balik layar, membuat taring KPK mendadak tumpul saat berhadapan dengan tembok tinggi Kementerian Keuangan.
Titah Tegas Prabowo dan Janji Pencopotan dari Lapangan Banteng
Untungnya, kegaduhan di ruang sidang ini langsung memicu reaksi dari level atas kekuasaan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berkantor di Lapangan Banteng segera pasang badan memberikan pernyataan tegas. Purbaya berjanji tidak akan menoleransi segala bentuk pengkhianatan terhadap integritas keuangan negara. Ia menegaskan akan mengambil tindakan instan berupa pencopotan jabatan seketika, apabila Djaka Budhi Utama terbukti bersalah di dalam persidangan nanti.
Ancaman tegas dari Menkeu Purbaya ini tentu bukan sekadar luapan emosi pribadi, melainkan sebuah langkah penyelamatan diri taktis menyusul adanya arahan keras yang pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jauh sebelum kasus Blueray Cargo ini meledak di persidangan, Presiden Prabowo secara terbuka di depan publik sudah memberikan titah sekaligus peringatan keras kepada Menteri Keuangan. Presiden meminta dengan tegas agar pimpinan di Direktorat Ditjen Bea dan Cukai segera diganti tanpa perlu banyak retorika, jika mereka dinilai lambat, tidak mampu bekerja cepat, dan gagal memberantas praktik-praktik korupsi struktural yang selama ini menjadi momok penghambat roda pertumbuhan ekonomi nasional.
Presiden Prabowo tampaknya sadar betul bahwa Bea Cukai adalah salah satu urat nadi utama pendapatan negara. Jika urat nadinya disumbat oleh para pemburu rente yang hobi menerima amplop cokelat berkode angka, maka seluruh program pembangunan pemerintah bisa lumpuh karena kekurangan darah fiskal.
Ujian Nyata Reformasi “Jalur Merah”
Kasus dugaan suap yang menyeret Dirjen Bea dan Cukai ini pada akhirnya adalah sebuah ujian kejujuran bagi pemerintahan baru. Apakah komitmen untuk membersihkan institusi-institusi basah dari praktik korupsi itu benar-benar sebuah agenda suci yang akan dieksekusi tanpa pandang bulu, ataukah ia hanya akan berakhir menjadi slogan politik yang manis di dengar saat pidato kepresidenan?
Menaruh jabatan seorang Dirjen sebagai taruhan adalah langkah awal yang bagus dari Menkeu Purbaya. Namun rakyat tidak cukup hanya disuguhi janji pencopotan pasca-putusan sidang yang prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Yang diinginkan publik adalah tindakan proaktif. KPK harus segera memanggil “Kode 1” untuk diperiksa secara transparan, dan Kementerian Keuangan harus berani melakukan audit total terhadap seluruh sistem pemeriksaan di “jalur merah” pelabuhan kita.
Selama proses hukum ini dibiarkan berjalan lambat dan penuh kompromi, maka selama itu pula kepercayaan publik dan para pelaku usaha jujur akan terus merosot. Kita tentu lelah melihat para importir nakal bisa dengan mudah melenggang membawa barang apa saja masuk ke tanah air hanya dengan modal nongkrong di hotel mewah dan menyerahkan amplop cokelat berisi dolar Singapura. Sudah saatnya gerbang negara kita dijaga oleh manusia-manusia berintegritas yang tidak bisa diberi nomor urut kode angka, demi tegaknya martabat hukum dan keselamatan ekonomi seluruh rakyat Indonesia.
