Beli Lebih Banyak, Jual Lebih Sedikit
Kita ini, sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya muslim, punya kecenderungan bawaan untuk langsung merasa akrab, teduh, dan terkoneksi setiap kali mendengar kata “Arab Saudi”. Di kepala kita, Arab Saudi itu adalah tanah suci, tempat berteduhnya sanubari, dan tentu saja, sahabat karib yang pastinya bakal selalu membela dan mengistimewakan Indonesia. Kita merasa memiliki ikatan batin yang begitu pekat, seolah-ofolah kalau kita main ke sana, kita bakal disambut dengan pelukan hangat bagai saudara kandung yang lama tak bersua.
Tapi, ah, mari kita taruh dulu cangkir kopi kita dan bersiap untuk sedikit kecewa. Dr. H. Abdurrahman Mohammad Fachir, seorang mantan Duta Besar RI dan Wakil Menteri Luar Negeri yang sudah kenyang makan asam garam dunia diplomasi, baru-baru ini membongkar realitas itu lewat sebuah wawancara. Fakta di lapangan ternyata tidak seindah lantunan nasyid yang sering kita dengar.
Dalam urusan ekonomi bilateral, hubungan kita dengan Arab Saudi itu jomplang luar biasa. Kita mengalami defisit dagang yang bikin elus dada. Kita jor-joran mengimpor minyak dari mereka demi memenuhi syahwat kendaraan bermotor kita yang makin hari makin padat, sementara nilai ekspor komoditas kita ke sana mungil sekali. Kita kalah telak.
Lebih menyakitkan lagi bagi ego nasional kita, nilai keuntungan yang didapat Arab Saudi dari Indonesia itu tergolong remah-remah rengginang kalau dibandingkan dengan keuntungan yang mereka raup dari negara-negara sekuler atau negara barat lainnya. Akibatnya apa? Ya logis saja: Indonesia tidak pernah masuk dalam daftar prioritas utama investasi mereka. Di atas sajadah kita boleh merasa satu saf, tapi di atas meja kalkulator bisnis, kita ini cuma pelanggan baris kesekian yang nominal belanjanya belum cukup bikin mata sang pangeran berbinar-binar.
Hanya Jualan Potensi, Tidak Menarik
Kenapa investasi Arab Saudi seret masuk ke Indonesia? Apakah karena mereka pelit? Jelas tidak. Uang mereka itu berseri, Bung. Masalahnya justru ada pada kelakuan birokrasi kita sendiri yang gemar berfantasi.
Pak Fachir membedah satu penyakit menahun kita: kita ini terlalu hobi “jualan potensi” ketimbang “jualan paket”. Pejabat kita kalau presentasi di luar negeri senangnya pamer, “Indonesia punya sawit jutaan hektar, punya nikel melimpah, punya batu bara mentah yang tak habis-habis!” Mereka pikir investor bakal langsung silau dan melemparkan sekoper uang dolar begitu saja.
Padahal, investor asing—termasuk para sultan dari Teluk—itu sifatnya pragmatis dan ogah pusing. Mereka datang membawa modal raksasa dan keahlian tinggi. Mereka tidak mau disuruh membersihkan lahan, mengurus izin yang berbelit-belit, atau terjebak dalam baku hantam regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sering kali tidak sinkron. Mereka maunya menerima “paket investasi siap pakai”. Tinggal colok, mesin jalan, duit berputar, keuntungan masuk rekening.
Selama kita masih mempertahankan gaya jualan makelar tanah amatir yang cuma menunjukkan hamparan ilalang kosong sambil bilang, “Ini potensinya bagus buat bikin hotel,” jangan harap para investor Arab itu mau melirik. Mereka akan lebih memilih menaruh uangnya di negara lain yang pelayanannya sekelas hotel bintang lima: semua urusan hukum jernih, kepastian usaha terjamin, dan birokrasinya tidak memakai prinsip “kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah”.
Haji itu Hanya Kewajiban, Bukan Potensi Bisnis
Mari kita geser pandangan kita ke sektor yang paling sering kita banggakan: haji dan umrah. Indonesia adalah penyumbang jemaah terbesar di dunia. Angka kita mencakup sekitar 20% dari total umat muslim yang tawaf mengelilingi Ka’bah setiap tahunnya. Secara logika warung kopi, kita ini adalah customer VIP, pelanggan terbesar yang harusnya mendapatkan karpet merah dan bonus perlakuan istimewa (preferential treatment).
Tapi, kenyataan di lapangan kembali menampar kita dengan keras. Tidak ada itu yang namanya hak istimewa untuk jemaah Indonesia. Kuota ya tetap harus antre puluhan tahun, fasilitas tenda di Mina ya begitu-begitu saja, dan pelayanan di lapangan tidak dibedakan dari negara yang jemaahnya cuma seuprit.
Kenapa? Karena pemerintah Arab Saudi tidak melihat pengelolaan haji ini dengan kacamata hospitality alias bisnis pelayanan hotel bintang lima. Bagi mereka, ini adalah pemenuhan kewajiban ibadah kolektif, sebuah tugas keagamaan di mana semua orang berdiri sama tinggi dan sama rendah di hadapan pencipta. Jadi, kalau kita datang ke sana dengan ekspektasi tinggi minta dimanja hanya karena kita rombongan terbesar, siap-siap saja gigit jari. Kita harus pintar-pintar mengelola ekspektasi kita sendiri.
Meski demikian, Pak Fachir memberikan satu catatan menarik soal karakter orang Arab. Mereka itu aslinya sangat ramah dan royal luar biasa. Tapi, keramahan itu tidak diobral di pinggir jalan kepada sembarang orang asing. Anda baru bisa mencicipi kemurahan hati mereka setelah melewati proses perkenalan yang mendalam atau memiliki hubungan personal yang akrab. Politik dan bisnis dengan orang Arab adalah urusan membangun kepercayaan personal terlebih dahulu, bukan cuma modal menyodorkan lembar kontrak di pertemuan pertama.
KBRI tak Selalu Bisa Membantu
Karena besarnya jumlah warga kita yang berada di Arab Saudi—baik untuk ibadah maupun mengais rezeki sebagai pekerja migran—tugas KBRI di sana akhirnya memiliki bobot yang sangat berat pada satu urusan: perlindungan WNI dan penanganan masalah hukum. KBRI kita sering kali berfungsi seperti petugas pemadam kebakaran yang harus siap sedia kapan pun api kasus meletus.
Banyak dari kita yang sering kali menghujat pemerintah atau kedutaan ketika ada WNI yang dijatuhi hukuman berat, seperti hukuman mati. Kita berteriak, “Mana diplomasi negara? Mana perlindungan pemerintah?!”
Di sinilah kita perlu belajar memahami hukum formal yang berlaku di sana. Pak Fachir menjelaskan bahwa untuk kasus-kasus pidana berat seperti pembunuhan, pemerintah Indonesia—bahkan Presiden sekalipun—tidak memiliki hak untuk mengintervensi langsung sistem hukum Arab Saudi. Mengapa? Karena dalam hukum Islam yang merekaanut, hak pengampunan (qisas) itu sepenuhnya berada di tangan keluarga korban, bukan di tangan penguasa atau hakim.
Ketika jalur hukum formal mentok, diplomasi kita harus bergeser menjadi diplomasi kemanusiaan yang sunyi dan menguras air mata. Penyelesaian kasus-kasus berat, seperti kasus Satinah yang legendaris itu, sering kali harus ditempuh lewat jalur pembayaran uang pengganti (diat) yang nilainya miliaran rupiah. Dan dalam proses pengumpulan dana serta negosiasi tersebut, para diplomat kita harus mengetuk pintu hati para dermawan setempat (muhsinin) untuk ikut membantu. Ini adalah kerja diplomasi yang melelahkan, jauh dari sorot kamera, dan penuh dengan tekanan batin.
Arab Saudi Semakin Hedon, Al-Azhar Semakin Berat
Sembari kita masih sibuk berdebat soal urusan formalitas, Arab Saudi di bawah Visi 2030 ternyata sedang bergerak agresif melakukan transformasi besar-besaran. Mereka sadar betul bahwa era kejayaan minyak tidak akan bertahan selamanya. Suatu saat nanti, sumur-sumur minyak itu akan mengering, dan jika mereka tidak siap, mereka akan runtuh.
Maka, mereka mulai membuka diri secara radikal. Kebudayaan luar yang dulu diharamkan kini mulai masuk. Pariwisata digenjot, industri hiburan dibuka lebar, dan mereka berinvestasi secara gila-gilaan di bidang olahraga internasional, seperti golf dan sepak bola dengan mendatangkan bintang-bintang dunia. Arab Saudi sedang bersolek kosmetik modern, mengubah citranya dari negara gurun yang konservatif menjadi pusat gaya hidup global baru.
Sementara Arab Saudi sedang berlari kencang menuju modernitas, ada cerita lain dari para mahasiswa kita yang menuntut ilmu di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar. Pak Fachir membagikan data yang cukup mengejutkan dari masa tugasnya dulu: sekitar 60% mahasiswa Indonesia di sana mengalami keterlambatan lulus atau bahkan gagal tengah jalan.
Kenapa tingkat kegagalannya setinggi itu? Apakah anak-anak kita malas? Ternyata tidak sesederhana itu. Al-Azhar memang membebaskan biaya kuliah alias gratis, tapi mereka menerapkan standar akademik dan kualitas yang luar biasa ketat. Persyaratan seperti hafalan Al-Qur’an dan penguasaan bahasa Arab klasik yang mendalam menjadi momok yang tidak bisa ditawar-tawar dengan modal “kuliah yang penting dapet gelar”. Ini menjadi tamparan bagi sistem pendidikan kita di tanah air agar tidak asal-asalan mengirimkan anak didik ke luar negeri tanpa persiapan mental dan akademis yang matang.
Kesimpulan Gak Penting
Pada bagian akhir, semua paparan Pak Fachir membawa kita pada satu kesimpulan penting mengenai hakikat dari politik luar negeri kita yang bebas aktif. Kebijakan bebas aktif itu jangan hanya dijadikan mantra sakti yang dibaca saat pidato kenegaraan, melainkan harus konkret dan terukur.
Diplomasi bilateral yang sukses itu indikatornya sederhana saja: ada angka riil peningkatan ekonomi yang bisa dirasakan oleh rakyat bawah, bukan sekadar jabat tangan formalitas di depan bendera negara. Pak Fachir mengibaratkan peran diplomat zaman sekarang itu harus bisa menjadi “mak comblang” yang lihai. Mereka harus tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh pasar di luar negeri, lalu mencocokkannya secara spesifik dengan produk yang dihasilkan oleh para pengusaha atau UMKM di dalam negeri. Diplomat tidak boleh lagi cuma duduk manis di ruang kerja ber-AC sambil menikmati fasilitas negara; mereka harus jadi sales yang agresif untuk produk bangsanya.
Namun, di tengah segala otokritik tersebut, kita juga patut berbangga hati. Postur internasional Indonesia saat ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Kita tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai negara miskin yang hobi menadahkan tangan meminta bantuan asing.
Hari ini, Indonesia sudah diakui sebagai regional power dengan global outreach. Posisi kita sudah bergeser menjadi negara yang aktif memberikan kontribusi, menjaga stabilitas kawasan, bahkan memiliki lembaga bantuan internasional sendiri (Indo-Aid) untuk membantu negara-negara lain yang membutuhkan.
Hubungan internasional, pada akhirnya, adalah panggung permainan kedewasaan. Kita tidak bisa lagi berpolitik dengan modal perasaan atau romantisme masa lalu. Baik dengan Arab Saudi yang sedang bersolek modern, maupun dengan negara lainnya, kita harus datang sebagai bangsa yang percaya diri, membawa paket konkret yang bernilai tinggi, dan tidak lagi sekadar menjual mimpi atau potensi yang masih tertimbun di dalam tanah. Sudah saatnya kita tumbuh menjadi pemain utama, bukan cuma jadi penonton yang sibuk mengagumi sorban orang lain sambil meratapi dompet sendiri yang kosong.
