Sebagai orang awam yang kalau sakit masih sering mengandalkan kerokan pakai koin seratus rupiah dicampur minyak kayu putih, sosok dokter di mata saya adalah makhluk setengah dewa. Di kampung-kampung, seorang dokter ditempatkan pada kasta sosial tertinggi. Mereka adalah simbol kepintaran, kemapanan, dan masa depan yang gilang-gemilang. Orang tua mana yang tidak bangga setengah mati kalau anaknya lulus kuliah kedokteran, memakai jas putih, lalu di depan namanya tersemat huruf kecil yang sakral: “dr.”.
Namun, romantisme masa lalu itu mendadak ambyar berkeping-keping begitu kita membaca realitas yang dibongkar oleh Prof. Dr. dr. Budi Iman Santoso, Ketua Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI). Lewat wawancara terbarunya di media tempo, beliau memotret sebuah tragedi yang memilukan: dunia kedokteran kita hari ini sedang mengidap penyakit kronis yang bernama karut-marut sistem.
Tragedi ini mewujud nyata dalam kematian beberapa dokter muda yang sedang menjalani program internship atau magang. Salah satu korbannya adalah almarhumah dokter Myta Aprilia Azmy di Jambi. Bagi masyarakat umum, kematian seorang dokter magang mungkin dikira sebagai musibah individual—mungkin si dokter memang sedang apes atau fisiknya saja yang lemah.
Namun, para guru besar dengan tegas menyatakan sebaliknya: ini adalah bukti sahih kegagalan sistemik yang sengaja dibiarkan atau diabaikan oleh pemerintah. Dan yang bikin dada kita sesak, respons dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selaku penyelenggara program dinilai sangat lambat dan dingin. Jauh berbeda jika dibandingkan dengan respons cepat kilat mereka saat ada kasus kematian residen (PPDS) di universitas besar sebelumnya. Mengapa responsnya dibeda-bedakan? Apakah nyawa dokter magang di pelosok daerah nilainya lebih murah di mata birokrat Jakarta?
Eksploitasi Berkedok Pengabdian
Mari kita bedah kehidupan para dokter magang ini dengan jujur, tanpa bumbu-bumbu pidato nasionalisme yang mendayu-dayu. Selama ini, narasi yang dijual ke publik adalah pengabdian masyarakat. Dokter muda harus mau dikirim ke pelosok demi kemanusiaan. Oke, itu mulia. Tapi di balik kata “pengabdian” yang agung itu, ternyata ada praktik eksploitasi kerja yang luar biasa kejam, mirip dengan sistem kerja paksa zaman kolonial.
Bayangkan, seorang anak manusia yang sudah sekolah bertahun-tahun dengan biaya ratusan juta, di lapangan dipaksa bekerja melewati batas resmi 40 jam per minggu. Mereka dihantam beban kerja berlebih hingga mengalami burnout—kelelahan hebat yang tidak hanya menyiksa fisik mereka sendiri, tapi juga mengancam keselamatan pasien yang mereka tangani. Bagaimana seorang dokter bisa mendiagnosis penyakit dengan benar kalau matanya sudah lima puluh jam tidak tidur?
Lalu, berapa upah untuk kerja rodi modern ini? Ini angka yang bikin kita elus dada: mereka digaji sekitar Rp 3–4 juta saja per bulan. Di daerah pelosok! Duit segitu dipaksa cukup untuk biaya hidup, ongkos transportasi yang mahal di pedalaman, serta tuntutan siaga panggilan (on-call) 24 jam penuh tanpa adanya fasilitas penunjang yang layak. Angka 3 juta rupiah itu di kota-kota besar bahkan sudah dilewati oleh gaji buruh pabrik atau driver ojek online yang rajin.
Kenapa mereka tidak protes atau demo mogok kerja? Di sinilah sistem tekanan itu bekerja dengan rapi. Para dokter magang ini tidak punya nyali untuk mengadu karena ada ancaman tak tertulis: kalau berani vokal atau dinilai tidak lulus oleh dokter pendamping, mereka harus mengulang program internship itu selama satu tahun penuh dengan gaji yang tetap kerdil. Mereka dijepit dalam lingkaran setan. Pengawasan di wahana pendidikan pun hancur total. Jaminan standar pada input (sarana, regulasi, SDM pendamping), proses pengerjaan sesuai SOP, hingga perlindungan mendasar seperti jaminan sosial kesehatan, semuanya menguap entah ke mana.
Penumpukan Dokter di Kota Besar
Penyakit kronis lain dalam dunia kedokteran kita adalah salah urus masalah distribusi. Logika pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, sangat sederhana—bahkan terlalu sederhana untuk ukuran pengambil kebijakan. Mereka berpikir: kalau pelayanan kesehatan kita buruk, berarti jumlah dokternya kurang. Maka solusinya adalah cetak dokter sebanyak-banyaknya! Pemerintah bahkan punya target ambisius untuk menambah 70 ribu dokter spesialis baru.
Logika kejar setoran ini langsung dikritik keras oleh para ahli. Masalah utama Indonesia itu sebenarnya bukan kekurangan jumlah dokter secara mutlak, melainkan ketimpangan distribusi. Ada penumpukan dokter, terutama dokter spesialis seperti spesialis kandungan, yang berjejal-jejal mencari nafkah di kota-kota besar yang fasilitasnya mewah dan perputaran uangnya cepat. Sementara di pelosok daerah, puskesmas-puskesmas kosong melompong.
Tugas mendistribusikan dokter ke daerah-daerah terpencil itu sejatinya berada di tangan negara lewat insentif yang layak dan jaminan fasilitas, bukan dibebankan kepada institusi pendidikan dengan cara memaksa mereka meluluskan orang sebanyak-banyaknya. Rencana menambah 70 ribu dokter spesialis secara instan dan dipaksakan itu justru sangat berbahaya. Mutu pelayanan dan keselamatan pasien (patient safety) dipertaruhkan. Kita tentu tidak ingin di masa depan diperiksa oleh dokter spesialis hasil “kejar tayang” yang lulus karena sekadar memenuhi target kuantitas kementerian, bukan karena kematangan ilmu.
Ketika Ilmu Akademik Ditundukkan oleh Kekuasaan
Satu poin yang paling mengkhawatirkan dari carut-marut ini adalah hilangnya independensi kolegium kedokteran. Bagi yang belum tahu, kolegium adalah kumpulan para guru besar, para begawan ilmu, yang tugasnya menyusun standar pendidikan kedokteran agar mutunya tetap terjaga di level tertinggi. Mereka adalah benteng pertahanan terakhir mutu medis kita.
Namun, apa yang terjadi sekarang? Peran kolegium itu kini diambil alih dan dikebiri oleh Kemenkes. Anggota-anggotanya tidak lagi dipilih berdasarkan kapasitas keilmuan secara murni, melainkan ditunjuk sesuai selera dan keinginan Menteri Kesehatan. Ilmu akademik yang suci kini dipaksa bertekuk lutut di bawah kendali kekuasaan politik birokrasi.
Efek dominonya mengerikan. Sekarang kita diperkenalkan dengan sistem baru berbasis rumah sakit (hospital-based). Kedengarannya keren, tapi para guru besar melihat ada bahaya komersialisasi pendidikan di sana. Fokus pelayanan kedokteran pelan-pelan bergeser ke arah industri dan bisnis. Dokter-dokter muda sekarang tidak lagi dididik untuk murni menyembuhkan orang sakit, melainkan dibebani target kuadran performa finansial dan jumlah pasien. Rumah sakit diperlakukan seperti pabrik, dan dokter diperlakukan seperti buruh yang harus mencapai target produksi harian.
Lebih ekstrem lagi, Kemenkes dikabarkan sampai hati menunjuk tim penguji untuk calon dokter spesialis yang rekam jejaknya sendiri sebenarnya belum pernah mengajar atau menguji mahasiswa sebelumnya. Ini namanya perusakan standar mutu pendidikan kedokteran jangka panjang secara terang-terangan. Ini ibarat menunjuk seseorang yang tidak bisa menyetir untuk menjadi penguji surat izin mengemudi. Rusak semua tatanan.
Guru Besar vs Buzzer
Lantas, bagaimana dialog antara para guru besar yang prihatin ini dengan Kementerian Kesehatan? Di sinilah letak tragedi komunikasi di negeri kita. Bukannya diajak duduk bersama dalam sebuah diskusi yang sehat dan ilmiah untuk memecahkan masalah, suara-suara kritis dari MGBKI justru dijauhi. Kemenkes dilaporkan tidak pernah membuka pintu diskusi yang tulus.
Setiap kali para guru besar ini melayangkan kritik atau memberikan nasihat demi keselamatan sistem, respons yang mereka terima bukan argumen balasan yang cerdas, melainkan serangan buzzer di media sosial. Para guru besar senior dituduh sebagai kelompok mapan yang antipandangan baru, kolot, dan dituding sengaja mempersulit aturan demi menjaga status quo.
Tak berhenti di dunia maya, tekanan di dunia nyata pun berjalan nyata. Pihak-pihak yang dinilai terlalu kritis atau vokal menyuarakan kebenaran sering kali harus menghadapi konsekuensi pahit, mulai dari intimidasi hingga sanksi mutasi jabatan ke daerah lain. Kritik dibungkam dengan kekuasaan, bukan dijawab dengan perbaikan kinerja.
Urusan kesehatan dan pendidikan kedokteran ini bukan urusan main-main. Ini menyangkut hidup dan mati manusia Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan dunia kedokteran diurus dengan mentalitas manajer pabrik tekstil yang hanya peduli pada angka produksi dan efisiensi biaya tenaga kerja.
Sudah saatnya Kemenkes menghentikan kebiasaan buruk merasa paling benar sendiri. Dengarkan suara para guru besar yang sudah puluhan tahun mendidik dokter di negeri ini. Lakukan audit independen oleh lembaga eksternal yang objektif untuk mengusut tuntas sengkarut program internship ini, jangan cuma puas dengan audit internal yang hasilnya pasti bagus-bagus saja.
Kembalikan independensi akademis kepada para ahlinya, dan yang paling penting, manusiakan para dokter magang itu. Beri mereka upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, dan perlindungan hukum yang jelas. Sebab, jika piring nasi para dokter masa depan kita saja sudah dikotori oleh praktik eksploitasi dan komersialisasi sejak dini, maka jangan pernah berharap mereka bisa mengobati rakyat kecil dengan penuh ketulusan hati di masa depan.
