Beberapa tahun lalu, Bandara Internasional Kertajati di Majalengka adalah bahan lelucon paling renyah di kedai-kedai kopi. Sebuah megaproyek megah yang sepi senyap, landasan pacunya yang mulus lebih sering disorot karena dipakai tempat lewat burung-burung liar, dan ruang tunggunya begitu syahdu sampai-sampai kalau Anda batuk di sana, gemanya bisa terdengar hingga kabupaten sebelah. Kertajati adalah monumen dari sebuah ironi: bandara internasional yang rindu pada deru mesin pesawat.
Namun, roda nasib memang berputar lebih cepat dari baling-baling helikopter. Mendadak saja, Kertajati yang kalem itu ditarik ke dalam pusaran geopolitik global kelas berat. Ceritanya begini: Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth, datang membawa proposal romantis kepada Menteri Pertahanan kita, Sjafrie Sjamsoeddin. Isinya bukan main-main. Negeri Paman Sam menawarkan diri untuk menyulap Indonesia menjadi pusat pemeliharaan (maintenance, repair, and overhaul atau MRO) pesawat angkut militer Hercules C-130 se-Asia.
Biar makin menggiurkan, pihak Amerika pasang aksi ala juragan kaya raya: mereka diklaim bersedia menanggung seluruh biaya pembangunan fasilitas tersebut. Gratis, tis! Kita cuma modal menyediakan tanah. Mendengar tawaran se-seksi itu, Presiden Prabowo Subianto langsung teringat pada asetnya yang sedang menganggur di Majalengka. “Taruh di Kertajati saja!” kira-kira begitu arahannya. Lahannya luas, fasilitasnya lengkap, dan yang paling penting, biar bandara itu akhirnya punya kerjaan yang agak sibuk.
Sekilas, ini seperti cerita sukses akhir tahun. Bandara sepi dapat jodoh konglomerat asing, dibiayai penuh pula. Kurang beruntung apa coba bangsa kita? Tapi, bagi kita yang sudah kenyang hidup di republik yang penuh jebakan batman ini, logika sederhana kita pasti langsung berbisik: Di dunia ini, mana ada makan siang yang gratis, apalagi kalau yang bayarin adalah menteri perang negara superpower.
“Bocor Halus” di Balik Gagahnya Burung Besi
Mari kita bedah perkara ini dengan sedikit jeli, tanpa perlu silau dulu oleh gemerlap dolar Amerika. Ziva Narendra, seorang pakar penerbangan dari Aviatory Indonesia, memberikan sebuah catatan kecil yang efeknya bisa bikin bulu kuduk merinding. Pesawat Hercules C-130 itu bukan pesawat carteran pembawa jamaah umrah atau pesawat kargo pengangkut paket belanjaan online kita. Lebih dari 90 persen populasi Hercules di muka bumi ini berspesifikasi militer murni.
Artinya apa? Jika fasilitas MRO ini resmi berdiri di Kertajati, yang akan mendarat di sana bukan sekadar burung-burung besi mati. Mereka akan membawa gerbong panjang bernama personel militer, teknisi angkatan udara, hingga kontraktor pertahanan asing dari berbagai negara di Asia, terutama yang berafiliasi dengan kepentingan militer Amerika.
Di sinilah letak ironi berikutnya. Kertajati itu lahir, tumbuh, dan didesain sebagai bandara sipil. Sistem pengawasannya dirancang untuk memeriksa paspor turis dan barang bawaan TKI, bukan untuk memonitor pergerakan intelijen atau kapasitas pertahanan militer tingkat tinggi.
Kehadiran personel militer asing yang lalu-lalang di fasilitas sipil ini memicu kekhawatiran atas sebuah risiko keamanan nasional yang istilahnya sangat puitis sekaligus mengerikan: “bocor halus”. Informasi strategis, radar penerbangan domestik, hingga peta navigasi kita berpotensi tersedot keluar pelan-pelan tanpa kita sadari. Kita berniat menyewakan bengkel, tapi tanpa sadar, kunci gerbang utama rumah kita ikut digandakan oleh si penyewa. Sungguh sebuah skenario yang sangat halus, sehalus rayuan sales panci di arisan RT.
Pangkalan Militer Terselubung dan Ujian “Bebas Aktif”
Gedung DPR pun mendadak menghangat mendengar kabar ini. Anggota Komisi I, TB Hasanuddin, langsung memasang rambu-rambu peringatan yang sangat keras. Beliau mengingatkan, kalau fasilitas MRO di Kertajati ini nantinya bersifat eksklusif hanya untuk menyokong kebutuhan pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik, maka tamatlah sudah riwayat narasi netralitas kita. Publik global, terutama negara-negara rival Amerika seperti China atau Rusia, akan dengan mudah mempersepsikan Kertajati sebagai “pangkalan militer AS terselubung”.
Jika persepsi itu telanjur melekat, urusannya bukan lagi sekadar urusan bisnis bengkel pesawat. Ini akan menabrak langsung dinding tebal undang-undang domestik kita, dan yang paling sakral: prinsip politik luar negeri Indonesia yang sejak zaman Bung Hatta sudah digariskan sebagai “bebas aktif”. Kita tidak memihak blok mana pun, kita adalah kawan bagi semua, tapi bukan kaki tangan bagi salah satu raksasa.
Kecurigaan ini makin masuk akal jika kita melihat siapa yang mengetuk pintu rumah kita. Tawaran ini tidak datang dari direktur komersial Lockheed Martin—pabrikan pembuat Hercules—sebagai sebuah transaksi bisnis murni antarkorporasi. Tawaran ini meluncur langsung dari lisan seorang menteri pertahanan/perang Amerika Serikat.
Kalau menteri perang yang bicara, motifnya pasti seragam: kalkulasi geopolitik, strategi pembendungan pengaruh lawan, dan penguasaan wilayah taktis. Menempatkan bengkel militer AS di jantung Pulau Jawa itu ibarat mengizinkan tetangga sebelah yang sedang musuhan dengan kampung seberang untuk menaruh pos ronda pribadinya di halaman depan rumah kita. Ramai sih ramai, tapi siap-siap saja rumah kita dilempari batu kalau tawuran antar-kampung itu benar-benar pecah.
Tenang, Ini Baru Tahap Awal (Katanya)
Mendengar riuh rendahnya kritik dan kekhawatiran publik, pihak Kementerian Pertahanan kita lewat Kepala Biro Informasi Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, langsung maju ke depan panggung membawa alat pemadam kebakaran verbal. Beliau buru-buru menegaskan bahwa proyek ini masih dalam tahap awal, alias baru obrolan penjajakan. Belum ada nota kesepakatan yang ditandatangani pakai meterai.
Pemerintah menjamin dengan hakulyakin bahwa proyek MRO ini sama sekali tidak bertujuan untuk membangun pangkalan militer asing. Kedaulatan negara, kata mereka, tetap harga mati. Seluruh aktivitas penerbangan, keluar masuknya pesawat, hingga proses perawatan di Kertajati nantinya akan tetap tunduk seratus persen pada hukum nasional dan kedaulatan ruang udara Indonesia. Singkatnya: kita yang memegang kendali penuh, mereka cuma numpang servis instrumen.
Bahkan, Kemhan melihat ada sisi positif yang sangat strategis dari kerjaan ini. Proyek MRO ini dianggap bisa menjadi jembatan diplomasi yang kokoh bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara di Asia sesama pengguna Hercules. Selain itu, ini adalah batu loncatan yang bagus untuk mendorong kemandirian industri logistik pertahanan nasional kita.
Penjelasan pemerintah ini tentu saja menyejukkan hati. Kita memang harus selalu berbaik sangka pada niat baik pemerintah kita yang terkenal nasionalis ini. Tapi ya itu tadi, sejarah sering kali mencatat bahwa batasan antara “kerja sama strategis” dan “ketergantungan politik” itu tipisnya melebihi selembar tisu dibagi dua.
Memindahkan Bengkel ke Markas Macan
Jika pemerintah memang bersikeras ingin mengambil proyek MRO Hercules ini demi alasan ekonomi dan gengsi internasional, para pengamat penerbangan dan pertahanan memberikan sebuah solusi alternatif yang jauh lebih masuk akal dan aman bagi kestabilan jantung kita semua. Rekomendasinya sederhana: pindahkan lokasinya!
Jangan taruh proyek berspesifikasi militer sensitif ini di bandara sipil murni seperti Kertajati. Kalau mau bikin bengkel pesawat militer, ya taruhlah di bandara atau pangkalan udara yang sudah memiliki basis terintegrasi dengan TNI Angkatan Udara. Pilihan lokasinya melimpah: ada Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta, atau pangkalan udara strategis di Surabaya, Makassar, hingga Batam.
Kenapa harus dipindah? Biar pengawasannya jelas dan tegas. Di pangkalan militer TNI AU, urusan pengamanan, pemantauan personel asing, hingga pencegahan risiko “bocor halus” sudah menjadi makanan sehari-hari. Orang asing tidak bisa keluyuran sembarangan pakai celana pendek sambil main ponsel di area sensitif, karena di sana mata-mata intelijen kita bersiaga penuh. Menaruh bengkel Hercules di markas militer sendiri itu ibarat memasukkan tamu asing ke dalam kamar khusus yang diawasi, bukan membiarkan mereka bebas ngopi di ruang tamu luar tempat anak-anak kita bermain.
Selain urusan lokasi, DPR juga memberikan pekerjaan rumah yang tidak kalah krusial. Pemerintah harus memastikan bahwa proyek ini bukan sekadar menjadikan teknisi kita sebagai penonton atau kuli bongkar pasang ban pesawat. Harus ada keuntungan nyata berupa transfer teknologi (transfer of technology) yang mengalir deras ke industri pertahanan dalam negeri kita, khususnya bagi PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Jangan sampai Amerika dapat fasilitasnya, negara-negara Asia dapat servisnya, Kertajati dapat ramainya, tapi industri pertahanan kita tetap saja jalan di tempat.
Menjaga Jarak Aman di Atas Altar Kedaulatan
Menutup esai ini, kita tampaknya perlu merenungkan kembali esensi dari menjaga martabat sebuah bangsa di tengah kepungan kepentingan global. Kertajati memang butuh keramaian, daerah Majalengka memang butuh perputaran ekonomi, dan kas negara kita tentu tidak akan menolak jika ada kucuran investasi raksasa yang masuk.
Namun, kedaulatan dan keamanan nasional adalah barang mewah yang tidak memiliki label harga. Ia tidak bisa ditukar dengan seberapa banyak jumlah fasilitas bangunan gratis yang dijanjikan asing, atau seberapa megah cap “Pusat MRO Se-Asia” yang akan disematkan di dada kita.
Kita harus cerdas membaca arah angin. Ketika Paman Sam datang membawa hadiah besar, kita harus menerimanya dengan senyuman paling manis, namun dengan tangan kiri yang tetap memegang buku aturan hukum negara dengan erat. Jangan sampai karena terlalu bernafsu ingin menghidupkan Kertajati yang sepi, kita malah mengorbankan ketenangan jangka panjang ruang udara kita sendiri.
Mari kita dukung kerja sama internasional, mari kita majukan industri penerbangan kita, tapi tetaplah pasang mata dan telinga lebar-lebar. Jangan sampai karena silau oleh kemilau dolar, kita lupa bahwa di atas langit Kertajati, yang harus terbang bebas adalah marwah Merah Putih, bukan kepentingan militer negara lain yang sedang meminjam halaman rumah kita untuk bersiap-siap perang. Tetap waras, dan tetap kritis, karena itulah satu-satunya bahan bakar yang membuat bangsa ini tidak mudah digulung oleh ombak zaman.
