Sebagai orang biasa yang kalau tanggal tua kepalanya suka pusing memikirkan bayaran sekolah anak atau cicilan motor, saya selalu takjub membaca berita-berita ekonomi makro. Bahasanya itu lho, mentereng betul. Ada istilah crowding out, outlook, net inflow, sampai yang paling seram kemarin: Sell Indonesia. Gaya bahasanya elite, keren, dan seolah-olah hanya boleh dipahami oleh orang-orang berdasi yang kalau sarapan makannya croissant sambil membaca Bloomberg.
Tapi, kalau kita preteli satu-satu pake logika warung kopi, urusan ekonomi negara kita yang super-rumit itu sebenarnya mirip-mirip saja dengan urusan rumah tangga kita yang megap-megap. Bedanya cuma pada jumlah nol di belakang angka nominalnya. Kalau kita pusing karena utang pinjol sepuluh juta, pemerintah kita sedang pusing memikirkan defisit APBN yang per Mei 2026 ini sudah tembus Rp180,4 triliun! Bayangkan, itu nolnya ada berapa. Mau ditulis di kertas folio pun mungkin tidak muat.
Nah, dalam situasi dompet yang makin tipis dan tagihan yang makin menumpuk itulah, pemerintah kita punya sebuah hajatan besar bernama Danantara.
“Paksaan Halus” Buat Beli Surat Utang
Sudah menjadi hukum alam, kalau orang sedang butuh uang tapi tabungan tidak ada, jalan ninja paling cepat adalah mencari pinjaman. Pemerintah kita pun begitu. Sampai akhir Mei 2026, negara tercinta ini sudah menarik utang baru sebesar Rp386 triliun. Itu sudah hampir separuh dari target utang setahun.
Mungkin karena merasa utang model lama sudah biasa, atau mungkin karena melihat pasar mulai agak jenuh, dicarilah akal baru. Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara—alias Danantara—pemerintah berencana menerbitkan surat utang baru yang namanya gagah betul: Patriot Bond atau Merah Putih Bond.
Mendengar namanya, bulu kuduk kita langsung berdiri karena saking nasionalisnya. Seolah-olah, kalau kita beli surat utang ini, kita otomatis sah menjadi pahlawan bangsa setara Jenderal Sudirman. Pemerintah pun lewat Pak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung pasang badan. Beliau bilang akan menyiapkan insentif biar surat utang ini laku keras. Tapi, mungkin karena tahu rakyatnya lagi sensitif, beliau buru-buru menambahkan: “Tenang, tidak ada pemaksaan bagi warga yang tabungannya di atas Rp3 miliar untuk membeli.”
Saya yang membaca berita itu langsung mengelus dada sambil bersyukur. Alhamdulillah, untung tabungan saya tidak sampai Rp3 miliar. Jadi saya aman dari kewajiban menjadi “Patriot” model beginian. Tapi ya, logika dasarnya kan bikin dahi berkerut. Sejak kapan beli obligasi negara pakai acara diwanti-wanti “tidak wajib”? Ini kan mirip instruksi kepala sekolah ke wali murid: “Sumbangan pembangunan gedung baru ini tidak wajib, ya, Bapak-Ibu. Tapi kalau tidak nyumbang, ya kebangetan.” Ada aroma-aroma kepasrahan yang dibungkus dengan kalimat diplomatis.
Ketika Dua Mandor Berbeda Pendapat
Urusan Danantara ini makin asyik ditonton karena melibatkan lembaga pemeringkat internasional yang bertingkah seperti mandor proyek. Ada dua mandor besar yang nilainya bertolak belakang, dan ini membuat kita sebagai penonton layar kaca jadi ikut bingung.
Mandor pertama namanya Moody’s Ratings. Si Moody’s ini datang, melihat-lihat pembukuan Danantara, lalu menggeleng-gelengkan kepala. Mereka memberi outlook negatif. Kata Moody’s, Danantara ini nasibnya jomplang banget sama kesehatan APBN kita. Ibaratnya, Danantara ini anak yang gaya hidupnya tergantung banget sama kiriman uang bulanan bapaknya (yaitu pemerintah). Kalau si bapak lagi pusing tujuh keliling karena utang menumpuk, si anak ya pasti ikut sengsara. Meskipun Moody’s mengakui Danantara masih punya duit sisa penerbitan obligasi tahun lalu sebesar Rp68,4 triliun, tetap saja cap “negatif” itu bikin pasar merinding.
Eh, tak lama kemudian, datang mandor kedua bernama S&P Global Ratings. Berbeda dengan Moody’s yang berwajah masam, S&P ini tipikal optimistis yang menyenangkan. Mereka bilang Danantara stabil-stabil saja. Kenapa? Karena mereka yakin pemerintah bakal habis-habisan menyuntikkan dana dari dividen BUMN yang jumlahnya miliaran dolar per tahun.
Melihat perdebatan dua mandor ini, saya jadi ingat tetangga saya yang mau membangun rumah. Kata tetangga yang satu, “Jangan, modalmu kurang, nanti mangkrak!” Tapi kata tetangga yang lain, “Gas terus, kan nanti bisa pinjam mertua!” Danantara, dalam hal ini, memilih mendengarkan tetangga yang kedua.
Sentimen Pasar dan Hantu Bernama Sell Indonesia
Tapi ya, yang namanya pasar modal itu hatinya selembut sutra dan se-sensitif perasaan remaja yang sedang patah hati. Begitu ada kabar Moody’s memberi nilai negatif, ditambah lagi suku bunga Bank Sentral AS yang tinggi banget membuat investor asing mending pulang kampung ke negaranya, pasar kita langsung meriang.
Puncaknya adalah ketika media global sekelas Bloomberg menulis judul yang bikin jantungan: “Sell Indonesia Sweeps Trading Desks as Prabowo Tightens Grip”. Kalimat itu provokatif sekali. Artinya kira-kira: “Ayo berbondong-bondong jual sahammu di Indonesia!”
Dampaknya langsung instan dan mengerikan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kita langsung terjun bebas ke level 5.500-an. Dan yang paling bikin emak-emak menjerit, nilai tukar rupiah kita keok sampai menembus Rp18.000 per dolar AS!
Bagi orang awam, urusan IHSG turun mungkin tidak ada hubungannya dengan harga tempe di pasar. Tapi kata para ekonom, kalau pasar modal hancur, perusahaan-perusahaan besar bakal kesusahan cari modal. Kalau mereka susah cari modal, bisnis mereka seret. Kalau bisnis seret, ujung-ujungnya apa? Ya efisiensi, alias PHK. Jadi, hantu Sell Indonesia ini bukan cuma urusan orang kaya yang main saham di SCBD, tapi bisa berujung pada nasib buruh pabrik di pinggiran kota.
Struktur Organisasi yang “Sakti”
Di tengah situasi yang sedang penuh badai itulah, pemerintah dengan santainya mendirikan unit baru di bawah Danantara pada April lalu. Namanya mentereng: PT Danantara Development Management Fund. Modal disetornya Rp100 miliar, murni uang negara.
Nah, yang menarik adalah siapa yang ditunjuk jadi bosnya. Direktur Utamanya adalah Pak Sigit Puji Santosa. Hebatnya, Pak Sigit ini sekarang masih aktif menjabat sebagai Direktur Utama PT Pindad. Ya, Anda tidak salah baca. Beliau rangkap jabatan!
Saya tidak meragukan kapasitas Pak Sigit. Beliau pasti orang yang sangat pintar, sakti, dan punya waktu 48 jam dalam sehari. Tapi bagi investor asing yang sangat mendewakan istilah good governance atau tata kelola yang bersih, urusan rangkap jabatan begini rasanya agak ganjil. Mengurus Pindad yang bikin senjata saja sudah menguras energi, ini ditambah lagi harus mengurus dana pembangunan negara yang nilainya triliunan. Apa tidak pusing?
Namun, ya begitulah gaya kita. Kita sering kali merasa bisa menyelesaikan semua masalah dengan menunjuk satu-dua orang “superman”, tanpa peduli bagaimana penilaian orang luar terhadap profesionalisme tata kelola kita.
Antara Optimisme Menkeu dan Kenyataan di Lapangan
Menghadapi segala rupa serangan sentimen negatif itu, pemerintah kita untungnya punya benteng pertahanan yang sangat kokoh bernama “Optimisme”. Pak Menteri Keuangan dengan senyumnya yang tenang mengingatkan kita semua agar jangan ikut-ikutan panik. Beliau membeberkan data bahwa pertumbuhan ekonomi kita di Kuartal I masih oke di angka 5,61%. Bahkan, aliran modal asing yang masuk sepanjang triwulan kedua masih positif Rp60,9 triliun.
“Fiskal kita kuat!” begitu kira-kira pesan yang ingin disampaikan. Defisit APBN pun diklaim sudah membaik dibanding bulan Maret lalu.
Tentu saja kita harus mendukung optimisme Pak Menteri. Sebagai warga negara yang baik, haram hukumnya kita mendoakan negara sendiri bangkrut. Tapi ya, optimisme itu juga harus realistis, jangan sampai berubah jadi penolakan terhadap kenyataan (denial). Sebab, pasar itu tidak bisa ditenangkan hanya dengan pidato. Pasar butuh bukti nyata.
Para pakar ekonomi sudah mewanti-wanti, kalau Danantara mau dipercaya oleh investor global, syaratnya ada tiga dan tidak bisa ditawar. Pertama, pisahkan dengan tegas mana proyek yang murni cari untung (komersial) dan mana proyek pembangunan dari pemerintah. Jangan dicampuradukkan seperti es campur. Kedua, kalau mau menerbitkan surat utang, pastikan proyeknya jelas dan punya aliran duit (cash flow) yang pasti, bukan proyek roro jonggrang yang mendadak ada. Ketiga, dan ini yang paling penting: transparan! Laporan keuangannya harus diaudit dan dibuka ke publik. Jangan ada yang disembunyikan di bawah karpet.
Menghadapi Ujian Bulan Juni
Sekarang, kita sedang berada di bulan Juni 2026. Ini adalah bulan yang krusial, semacam bulan ujian nasional bagi ekonomi Indonesia. Ada rentetan jadwal evaluasi dari indeks-indeks global seperti MSCI dan FTSE Russell yang sudah mengantre di depan mata. Hasil dari evaluasi-evaluasi inilah yang akan menentukan apakah investor asing akan benar-benar menjalankan gerakan Sell Indonesia secara massal, atau mereka akan kembali percaya dan menanamkan modalnya di sini.
Seperti yang dikatakan oleh para analis, risiko yang ditakuti pasar saat ini sebenarnya sebagian besar masih berupa potensi. Status utang kita pun sebenarnya masih masuk kategori layak investasi (investment grade). Kita belum bangkrut, dan semoga tidak akan pernah.
Tapi masalahnya, pasar itu paling benci dengan kejutan yang aneh-aneh. Pasar sangat sensitif terhadap kebijakan domestik yang tiba-tiba muncul secara misterius tanpa komunikasi yang jelas, lalu memberikan pukulan baru bagi stabilitas ekonomi.
Maka dari itu, buat para petinggi negeri yang ada di atas sana, silakan saja terbitkan Patriot Bond, silakan bentuk anak perusahaan baru, dan silakan rangkap jabatan sesuka hati kalau memang merasa sanggup. Tapi tolong ingat, mengelola ekonomi negara itu tidak bisa modal nekat dan jargon nasionalisme semata. Jangan sampai kita sibuk berteriak, “Tenang, semua aman terkendali!” padahal di saat yang sama, kita sedang sibuk menggali lubang baru yang lebih dalam hanya untuk menutup lubang yang lama.
Sebab kalau lubangnya sudah terlalu dalam dan kita akhirnya terperosok ke dalamnya, yang pusing bukan cuma Pak Menteri atau para bos Danantara, tapi kita semua—rakyat kecil yang tabungannya jangankan Rp3 miliar, untuk menyentuh angka tiga puluh juta saja susahnya setengah mati.
