Kita harus sepakat bahwa politik di Indonesia ini bukan sekadar urusan pasal-pasal konstitusi atau perdebatan ideologi yang bikin dahi mengkerut. Politik kita adalah panggung teater rakyat, penuh dengan simbol, aroma mistis, dan tentu saja, keajaiban-keajaiban teatrikal. Dan jika kita berbicara tentang sutradara sekaligus aktor watak paling genius dalam panggung teater politik modern kita, nama Joko Widodo niscaya berada di daftar paling atas.
Mari kita putar kembali ingatan kita ke bulan Januari tahun 2012. Waktu itu, Solo adalah kota yang tenang, dan Joko Widodo—atau yang kemudian karib kita sapa Jokowi—hanyalah seorang walikota bertubuh kurus dengan gaya bicara yang medok dan pelan. Tapi, ketenangan Solo terusik ketika sebuah mobil rakitan anak-anak SMKN 2 Surakarta bernama Kiat Esemka mendadak dijadikan kendaraan dinas sang walikota.
Secara kalkulasi industri otomotif, mobil itu jelas belum siap tempur. Bahkan, Gubernur Jawa Tengah saat itu, Bibit Waluyo, dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, sempat melayangkan kritik pedas. Beliau menyebut langkah Jokowi itu gegabah karena mobil tersebut belum lolos uji emisi dan sertifikasi kelayakan. Logika Pak Gubernur sebenarnya masuk akal: bagaimana bisa seorang pejabat menggunakan kendaraan yang secara administratif belum sah?
Tapi di situlah letak kesalahan para politisi senior kita dalam membaca psikologi rakyat. Rakyat kita tidak peduli dengan kerumitan sertifikasi kelayakan. Rakyat kita itu haus akan romansa, haus akan cerita tentang “produk lokal yang berhasil mendobrak dominasi asing.” Langkah Jokowi memarkir Esemka di balai kota bukan sekadar urusan transportasi; itu adalah sebuah statement politik kelas tinggi. Itu adalah simbol keberpihakan pada anak bangsa. Dan dalam sekejap, nama Jokowi melambung dari sekadar tokoh lokal menjadi pahlawan media nasional.
Reputasi itu kian sahih berkat pendekatan humanisnya. Di Solo, beliau berhasil merelokasi hampir seribu pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Banjarsari tanpa ada satu pun pentungan yang melayang, tanpa ada gas air mata, dan tanpa tangisan. Caranya? Diajak makan biko, dimanusiakan. Sesuatu yang sangat langka di negeri di mana penggusuran biasanya identik dengan Satpol PP berkacamata hitam dan buldoser. Dari Solo, aroma harum kepemimpinan ini tercium sampai ke ibu kota yang sedang gerah.
Perjodohan di Jakarta
Jakarta tahun 2012 adalah kota yang sedang bosan. Mereka bosan dengan gaya kepemimpinan yang birokratis, kaku, dan berjarak. Maka ketika Pilkada DKI Jakarta mendekat, nama Jokowi mulai digadang-gadang. Namun, jalan menuju Jakarta tidak semulus jalan tol. Di internal PDIP sendiri terjadi pergulatan batin yang hebat.
Kubu kemapanan di internal partai awalnya condong untuk mendukung petahana, Fauzi Bowo. Logikanya pragmatis: petahana punya jaringan, punya modal, dan relatif aman. Namun, ada kubu anak muda yang dinamis—termasuk di dalamnya Hasto Kristiyanto dan Maruarar Sirait—yang melihat ada kilatan masa depan pada diri si tukang kayu dari Solo ini. Mereka mendesak, berdiskusi, hingga akhirnya sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri, menjatuhkan titah sakralnya: mengusung Jokowi.
Tapi PDIP tidak bisa jalan sendiri. Mereka butuh sekutu. Dan di sinilah takdir mempertemukan Jokowi dengan seorang tokoh yang kelak akan menjadi rival sekaligus sahabat karibnya: Prabowo Subianto.
Partai Gerindra di bawah komando Prabowo rupanya sudah lama mengintip pesona Jokowi. Prabowo tidak hanya sekadar ikut mendukung; beliau adalah arsitek utama yang menjodohkan Jokowi dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok—sebuah kombinasi kultur dan karakter yang paling kontras sekaligus paling meledak-ledak dalam sejarah pemilu kita. Konon, dalam pertemuan intim dengan Megawati, Prabowo dengan jantan menyatakan siap menanggung segala biaya logistik pemenangan pasangan ini. Sebuah komitmen yang kalau kita ingat-ingat hari ini, rasanya seperti menonton film drama romantis yang berakhir dengan perceraian tragis sebelum akhirnya rujuk kembali.
Sebelum melangkah ke KPU Jakarta untuk mendaftar, terjadilah sebuah peristiwa yang sangat sublim. Jokowi mampir ke Pasar Tanah Abang. Di sana, beliau membeli kemeja kotak-kotak seharga Rp100.000 untuk tiga potong. Gila. Seratus ribu dapat tiga potong! Kain murah itu, dalam hitungan minggu, berubah menjadi seragam wajib jutaan warga Jakarta. Kemeja kotak-kotak bukan lagi sekadar pakaian, ia menjelma menjadi simbol perlawanan kaum jelata melawan kemapanan jas-dasi para elite. Hasilnya? Pasangan “ndeso-galak” ini menjungkirbalikkan semua prediksi lembaga survei dengan memenangkan Pilkada Jakarta dalam dua putaran, merengkuh 53,8% suara. Jakarta resmi punya nahkoda baru.
Masuk Gorong-Gorong
Menjadi Gubernur Jakarta ternyata barulah babak prolog dari cerita yang sesungguhnya. Baru beberapa bulan menjabat, tepatnya Desember 2012, Jakarta dikepung banjir. Dan di sinilah lahir sebuah foto ikonik yang akan selamanya tercatat dalam buku sejarah visual Indonesia: Jokowi masuk ke dalam gorong-gorong di kawasan Bundaran HI.
Secara teknis, apakah masuknya seorang gubernur ke dalam selokan yang bau dan gelap akan langsung memperbaiki sistem drainase makro Jakarta? Tentu tidak. Tapi secara semiotika politik, tindakan itu bernilai miliaran rupiah. Rakyat melihat seorang pemimpin yang tidak takut kotor, pemimpin yang mau merasakan langsung apa yang menyumbat urat nadi kota mereka. Aksi gorong-gorong ini membuat popularitas Jokowi tidak lagi sekadar meroket, melainkan melompat keluar dari atmosfer bumi.
Memasuki tahun 2013, nama Jokowi selalu nangkring di urutan pertama survei calon presiden. Lucunya, elektabilitasnya bahkan melampaui Megawati, ketua umumnya sendiri. Di sinilah dinamika internal partai banteng kembali diuji. Ada faksi yang merasa gerah, ada yang menginginkan agar trah Soekarno—dalam hal ini Puan Maharani—yang harus maju. Mereka menganggap Jokowi terlalu hijau, terlalu cepat melompat.
Namun, politik adalah seni membaca arus yang tak bisa dibendung. Pada 20 Maret 2014, Megawati mengambil keputusan realistis sekaligus legawa. Beliau menandatangani surat mandat yang menunjuk Jokowi sebagai calon presiden dari PDIP. Namun, mandat itu datang dengan sebuah catatan kaki yang kelak akan terus digoreng oleh para pengkritik: status sebagai “Petugas Partai”. Sebuah frasa yang di satu sisi bermakna disiplin organisasi, namun di sisi lain terdengar seperti reduksi atas kedaulatan seorang calon pemimpin bangsa.
Palagan 2014
Pencalonan Jokowi di Pilpres 2014 seketika mengubah peta politik nasional dari yang tadinya penuh warna menjadi hitam-putih, menjadi polarisasi dua kutub yang ekstrem. Dan orang yang paling terluka atas pencalonan ini, tentu saja, adalah Prabowo Subianto.
Prabowo, yang dua tahun sebelumnya ikut membentangkan karpet merah bagi Jokowi di Jakarta, kini harus berhadapan langsung dengan sang “anak didik” dalam perebutan takhta tertinggi di republik ini. Hubungan kedua tokoh ini pecah seketika. Pertarungan Pilpres 2014 menjelma menjadi palagan paling panas yang pernah disaksikan oleh generasi pasca-Reformasi.
Ruang publik kita mendadak bising oleh perang kata-kata. Kubu Prabowo menyerang dengan narasi bahwa Jokowi hanyalah “presiden boneka”—seorang pemimpin yang disetir oleh kekuatan oligarki di belakangnya dan dikendalikan oleh remote kontrol dari Jalan Teuku Umar. Kritik itu tajam dan menghujam. Namun, Jokowi membalasnya dengan sebuah retorika yang tak kalah magis. Dengan senyum khasnya, ia berujar, “Ya, saya memang boneka. Tapi saya adalah boneka rakyat.”
Kalimat itu adalah pukulan telak. Ia membalikkan serangan elitis menjadi pembelaan populis. Pertarungan sengit itu akhirnya dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dengan raihan 53,1% suara. Meskipun kubu Prabowo-Hatta Rajasa sempat membawa ketidakpuasan mereka ke Mahkamah Konstitusi dengan tumpukan berkas gugatan, MK bergeming dan menolak seluruh gugatan tersebut. Pada 20 Oktober 2014, si anak Solo yang dulu dikritik karena mobil Esemka itu, resmi dilantik menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia.
Hukum Kekal Politik Tanpa Rasa Benci
Jika kita belajar satu hal dari perjalanan politik Joko Widodo dari tahun 2012 hingga 2014, hal itu adalah: politik kita adalah ruang yang sangat cair, sedemikian cairnya hingga kadang-kadang kita sebagai rakyat jelata merasa pusing sendiri melihatnya.
Kita, rakyat di level bawah, sering kali bertengkar di media sosial sampai memutus tali silaturahmi keluarga, tidak bertegur sapa dengan tetangga, hanya karena membela salah satu dari mereka. Kita menganggap persaingan mereka adalah perang suci antara kebaikan dan kebatilan. Padahal, bagi para aktor di atas panggung, politik adalah soal momentum, kalkulasi, dan akomodasi kepentingan.
Lihatlah apa yang terjadi setelah mereka bertarung kembali dengan darah dan air mata pada Pilpres 2019. Setelah kompetisi yang begitu membelah bangsa, Jokowi dengan santainya merangkul Prabowo Subianto masuk ke dalam kabinetnya sebagai Menteri Pertahanan. Kemesraan yang awalnya bikin dahi publik berkerut itu justru awet dan bermutasi menjadi kongsi politik yang kian kokoh menjelang Pemilu 2024.
Pada akhirnya, jalan politik Jokowi mengajarkan kita sebuah kearifan yang agak sinis tapi nyata: di panggung politik, kawan bisa jadi lawan dalam hitungan bulan, dan lawan bisa jadi menteri dalam satu kali reshuffle. Tidak ada benci abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang belum selesai dinegosiasikan. Dan kita, sebagai penonton yang baik, sebaiknya menonton sambil minum teh hangat dan makan camilan, tanpa perlu terlalu baper memasukkan semuanya ke dalam hati.
