Kita ini memang bangsa yang jenius kalau urusan mengakali takdir. Di sekolah, kalau nilai rapor kita merah, kita remedial. Di jalan raya, kalau kita ditilang karena melanggar lampu merah, kita “damai”. Maka jangan heran kalau dalam urusan politik, logika “remedial dan damai” ini dibawa sampai ke tingkat yang paling paripurna: urusan perolehan suara Pemilu.
Mari kita bayangkan posisi seorang Harun Masiku pada Pemilu 2019 silam. Beliau ini adalah calon anggota legislatif dari PDIP untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan I. Hasil rekapitulasi suara keluar, dan posisi Mas Harun ini berada di peringkat kelima. Peringkat kelima, Saudara-saudara. Dalam dunia lari maraton, peringkat kelima itu dapat medali hiburan saja tidak. Dalam dunia akademis, peringkat kelima dari bawah itu artinya Anda harus bersiap-siap menghadap dosen wali sambil pasrah.
Tapi politik kita bukan politik sekolahan yang kaku. Politik kita adalah seni mengubah yang mustahil menjadi masuk akal.
Kebetulan, ada takdir lain yang bermain. Caleg dengan suara terbanyak dari partai yang sama, Nazaruddin Kemas, meninggal dunia. Secara hukum alam dan hukum akal sehat orang awam, jika pemenang pertama berhalangan tetap, maka yang naik menggantikan adalah pemenang kedua, ketiga, atau setidaknya yang suaranya paling mendekati. Tapi di sinilah kejeniusan itu muncul. Entah bagaimana rumusnya—mungkin menggunakan algoritma kalkulus tingkat dewa yang hanya dipahami oleh para elite partai—ada upaya keras dari internal partai untuk melompati sekian orang demi meloloskan Mas Harun yang berada di peringkat kelima tadi menuju kursi empuk DPR RI melalui jalur Pergantian Antar-Waktu (PAW).
Bagaimana caranya? Ya pakai pelicin, apa lagi?
Di sinilah nama Wahyu Setiawan, yang waktu itu menjabat sebagai Komisioner KPU, terseret. Komisi Pemilihan Umum yang tugasnya mengawal suara rakyat, mendadak harus berhadapan dengan godaan untuk mengawal “suara partai”. Ditangkap pulalah beberapa nama lain seperti Saiful Bahri dan Doni Tri Istikomah. Di sinilah letak tragedi sekaligus komedi kita: suara rakyat yang katanya adalah suara Tuhan, ternyata dalam praktiknya bisa dinegosiasikan lewat perantara, asalkan maharnya cocok.
Tas Koper di Thamrin Residence
Bicara soal mahar, mari kita bedah urusan angka. Angka Rp850 juta itu bukan uang yang sedikit kalau dibelikan kerupuk kaleng; bisa penuh satu stadion. Konon, uang sebesar itu diserahkan oleh Harun Masiku kepada seseorang bernama Riri di kantor pusat partai. Prosesnya pun estetik: uang yang awalnya mungkin berwujud rupiah pecahan ratusan ribu yang tebal, disulap menjadi lebih ringkas dalam bentuk Dolar Singapura. Biar apa? Biar tidak kentara, ringkas masuk kantong, dan tentu saja, punya wibawa internasional.
Uang itu mengalir, menggelinding dari satu tangan ke tangan lain, melewati para perantara, sampai akhirnya mendarat ke pihak yang dituju. Di titik ini, kita melihat betapa rapinya birokrasi korupsi kita. Ia bekerja lebih efisien daripada birokrasi pembuatan KTP di kelurahan yang sering kali terkendala alasan “blangko habis”.
Lalu kita masuk ke penanggalan yang krusial: Januari 2020. Ini adalah hari-hari terakhir sebelum Mas Harun bertransformasi dari seorang politisi biasa menjadi legenda urban terbesar abad ini.
Pada tanggal 6 Januari 2020, Harun terbang ke Singapura. Mungkin untuk menenangkan diri, mungkin untuk belanja, atau mungkin sekadar mencari angin segar. Namun, ia hanya tinggal sehari di sana. Tanggal 7 Januari sore, ia sudah kembali ke tanah air menggunakan maskapai Batik Air. Kamera CCTV Bandara Soekarno-Hatta merekam langkah kakinya dengan jelas. Ia pulang. Ia ada di Indonesia. Catat itu baik-baik, karena nanti urusan “ada di mana” ini akan memicu drama komedi horizontal antara Kemenkumham dan kenyataan.
Esok harinya, 8 Januari 2020, adalah hari penentuan. Pagi-pagi sekali, kamera pengawas di Apartemen Thamrin Residence merekam Harun Masiku keluar membawa sebuah koper. Saya selalu penasaran apa isi koper itu. Baju ganti? Dokumen penting? Atau harapan-harapan masa depan yang mulai retak?
Harun bergerak. Ia terpantau sempat berada di Hotel Grand Hyatt—sebuah tempat yang cukup mentereng untuk memulai sebuah pelarian—sebelum akhirnya bergeser ke tempat yang jauh lebih membumi: sebuah pom bensin di kawasan Cikini. Di pom bensin inilah, suasana yang tadinya mirip film drama politik kelas atas, mendadak berubah genre menjadi sinetron kejar-kejaran lokal.
Drama Pom Bensin dan Ponsel yang Direndam Air
Di pom bensin Cikini, Harun tidak sedang mengantre Pertalite. Ia sedang menunggu jemputan. Dan yang datang menjemputnya bukan mobil mewah dengan kaca gelap, melainkan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Nur Hasan. Siapa Nur Hasan? Beliau adalah petugas keamanan kantor Sekretaris Jenderal PDIP.
Bayangkan adegan ini: seorang calon legislator yang membawa misi ratusan juta rupiah, berboncengan motor di tengah hiruk-pikuk Jakarta, membelah jalan menuju Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta Selatan. Ini romantis sekaligus tragis.
Ada satu detail kecil dari perjalanan epik di atas motor ini yang membuat saya terpingkal-pingkal sekaligus kagum atas kearifan lokalnya. Nur Hasan kabarnya sempat menyarankan Harun untuk merendam ponselnya di dalam air.
Ini adalah tips teknologi paling mutakhir yang pernah saya dengar. Di era di mana badan intelijen dunia menggunakan perangkat lunak sekelas Pegasus untuk meretas data, teknologi kontra-intelijen kita ternyata sangat sederhana: rendam saja HP-nya di air biar konslet! Sungguh sebuah solusi yang sangat bersahaja, murah meriah, dan ramah kantong. Saya tidak tahu apakah ponsel itu akhirnya direndam di dalam gayung, ember, atau kolam ikan, yang jelas sejak saat itu, sinyal keberadaan Harun Masiku mulai timbul tenggelam bak perasaan remaja yang sedang digantung gebetannya.
Tujuan mereka adalah PTIK. Mengapa PTIK? Kompleks pendidikan kepolisian tentu adalah tempat yang aman dari gangguan luar, atau setidaknya, tempat di mana orang luar tidak bisa sembarangan masuk. Dan terbukti, pilihan tempat ini adalah langkah skakmat bagi para pemburu dari Kuningan.
Ketika Penegak Hukum Ditangkap Penegak Hukum
Malam itu, Rabu, 8 Januari 2020, tim penyidik KPK sebenarnya sudah mencium pergerakan ini. Mereka membuntuti Harun dan menduga ada pertemuan penting di dalam kompleks PTIK, yang kabarnya juga melibatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Tim KPK sudah bersiap-siap melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang akan menjadi berita utama di seluruh media nasional.
Namun, alih-alih menangkap target, tim KPK justru mengalami apa yang dinamakan “plot twist” kehidupan.
Ketika berada di area PTIK, para penyidik KPK ini malah disergap oleh sejumlah polisi yang berjaga di sana. Alasan penahanannya sangat birokratis tapi mematikan: mereka dianggap sebagai “orang tak dikenal” yang mencurigakan. Tak tanggung-tanggung, para pemburu dari komisi antirasuah ini ditahan dan diinterogasi selama 7 jam!
Mari kita renungkan ini sejenak dengan kepala dingin dan segelas kopi hitam. Penyidik lembaga antikorupsi tertinggi di republik ini, yang dibekali surat tugas resmi, ditahan selama 7 jam oleh sesama aparat penegak hukum karena dianggap “orang tak dikenal”. Sementara itu, di dalam kompleks yang sama, target buruan mereka diduga sedang melenggang kangkung entah ke mana.
Ini bukan lagi sekadar kegagalan operasi; ini adalah sebuah karya seni komedi satir tingkat tinggi. Operasi penangkapan pun buyar total, bubar jalan, berantakan seberantakan-berantakannya. Dan malam itu, seiring dengan berjalannya waktu interogasi tim KPK yang apes tersebut, Harun Masiku menguap ke udara. Ia menghilang tanpa jejak, meninggalkan kita semua dalam teka-teki yang tidak pernah selesai.
Sakit Perut
Pasca-kejadian malam jahanam di PTIK itu, mulailah panggung sandiwara dibuka selebar-lebarnya. Semua pihak yang namanya terseret mulai memainkan jurus bertahan masing-masing.
Hasto Kristiyanto tampil ke publik dengan bantahan yang sangat manusiawi. Beliau membantah berada di PTIK pada malam tersebut. Alasan yang disampaikan pun sangat akrab dengan keseharian kita sebagai masyarakat tropis: sedang sakit perut. Ah, sakit perut! Sebuah alasan universal yang biasa kita gunakan sejak zaman SD kalau malas ikut upacara bendera hari Senin, atau kalau belum mengerjakan PR matematika. Bedanya, kali ini alasan sakit perut digunakan dalam pusaran kasus suap tingkat tinggi nasional.
Selain alasan kesehatan pencernaan itu, Hasto juga dengan tegas membantah keterlibatannya sebagai penyandang dana, memberi perintah, ataupun mengenal dekat sosok Harun Masiku. Harun mendadak menjelma menjadi sosok asing yang asing seasing-asingnya, seolah-olah ia hanyalah butiran debu yang kebetulan lewat di depan kantor partai.
Di sisi lain, dinamika internal KPK sendiri tidak kalah seru. Investigasi dari majalah Tempo mengendus adanya aroma keengganan dari pejabat-pejabat tertentu di dalam KPK untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka atau mengusutnya lebih dalam. Gelar perkara berjalan alot, penuh dengan tarik-ulur kepentingan yang membuat bulu kuduk kita merinding jika memikirkan bagaimana independensi hukum kita dipertaruhkan di balik pintu-pintu ruang rapat yang tertutup rapat.
Akhirnya, pada akhir Januari 2020, KPK menyerah pada realitas dan resmi menetapkan Harun Masiku sebagai buron alias masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sejak stempel DPO itu diketuk, Harun resmi naik kasta. Ia bukan lagi sekadar mantan caleg peringkat lima yang gagal; ia telah menjelma menjadi legenda urban, setara dengan misteri Segitiga Bermuda, keberadaan Monster Loch Ness, atau kepastian kapan jodoh kita akan datang.
Menemukan Harun dalam Diri Kita
Bertahun-tahun telah berlalu sejak malam di PTIK dan insiden HP direndam air itu. Berbagai spekulasi bermunculan. Ada yang bilang Harun sudah berada di luar negeri, ada yang bilang ia mengganti wajahnya lewat operasi plastik, bahkan ada selentingan gelap yang menduga ia sudah “ditiadakan” agar rahasia besar tetap terkunci rapat di dalam kubur.
Namun, bagi saya, Harun Masiku tidak benar-benar hilang. Ia ada di mana-mana.
Ia ada di dalam sistem birokrasi kita yang lambat kalau tidak disuap. Ia ada di dalam penegakan hukum kita yang mendadak rabun senja kalau berhadapan dengan kekuasaan besar. Ia ada di dalam senyum manis para politisi yang berjanji demi rakyat tapi bertindak demi isi dompet kelompoknya sendiri.
Mencari Harun Masiku hari ini bukan lagi sekadar urusan menangkap seorang buronan hukum. Ini adalah urusan mencari kembali cermin kewarasan kita sebagai sebuah bangsa. Selama Harun belum ditemukan, atau sengaja tidak ditemukan, selama itu pula kita dipaksa untuk terus menonton komedi putar ini: sebuah perburuan yang pura-pura, di dalam negeri yang penuh dengan siluman. Dan kita, sebagai penonton, hanya bisa mengelus dada sambil bergumam, “Oh, begini toh rasanya ditinggal pergi tanpa pamit.”
