Ketika Politik Masuk ke Ruang Makan
Sebagai orang awam yang hidupnya lebih sering diakrabkan dengan warung angkringan dan bau asap sate klopo, urusan makan itu sebetulnya sederhana: kalau lapar, ya makan; kalau tidak punya uang, ya cari utangan atau nrimo makan nasi aking peninggalan kemarin sore. Sederhana, romantis, dan penuh kepasrahan khas kaum proletar. Namun, ketika perkara piring ini ditarik ke lantai dansa politik Jakarta, kesederhanaan itu mendadak menguap, digantikan oleh barisan angka berderet nol begitu panjang hingga membuat kalkulator tukang sayur di pasar tradisional mendadak korsleting.
Mari kita bicarakan hal yang sedang sangat seksi hari-hari ini: Badan Gizi Nasional, alias BGN, bersama anak emasnya yang bernama program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebuah ikhtiar raksasa yang lahir dari rahim Peraturan Presiden buatan Pak Jokowi menjelang akhir masa jabatannya, sekitar satu setengah tahun lalu. Tujuannya mulia tiada tara: menjadi kendaraan resmi demi merealisasikan janji kampanye pilpres dari duet pemenang, Pak Prabowo dan Mas Gibran.
Konsepnya aduhai sekali, yaitu menyelamatkan generasi masa depan dari jerat stunting dan gizi buruk. Siapa yang berani menolak niat suci semacam itu? Menolak program ini rasanya seperti menolak takdir masuk surga; kita akan langsung dicap sebagai manusia durjana yang tidak punya empati pada anak-anak bangsa yang kekurangan protein.
Dapur Gizi yang Maskulin dan Berbau Barak
Tetapi, mari kita tarik napas dalam-dalam, lalu embuskan pelan-pelan sembari menyeruput kopi hitam modal sendiri. Begitu kita menengok ke dalam dapur lembaga baru yang berada langsung di bawah kendali Presiden ini, ada rasa heran yang menggelitik ulu hati. Sebagai sebuah badan yang mengurus “gizi”—catat baik-baik kata gizi tersebut—kita tentu membayangkan isinya adalah para profesor nutrisi, dokter spesialis anak, ahli diet yang hafal luar kepala kalori sebutir telur, atau minimal ibu-ibu penggerak PKK yang jago bikin MPASI.
Namun, yang kita dapati justru sebuah pemandangan yang sangat maskulin dan berbau barak. Struktur utamanya padat diisi oleh pensiunan TNI/Polri dan mantan wartawan. Dari sepuluh pejabat teras yang memegang kendali, hanya ada satu orang perempuan, dan—ini plot twist paling epik—tidak ada satu pun yang berlatar belakang ahli gizi! Kepala badannya sendiri adalah seorang akademisi IPB yang bidang keahlian resminya adalah ekologi serangga.
Tentu saja, sebagai rakyat yang baik, kita tidak boleh apriori. Mungkin logika pemerintah adalah: mengurus gizi ratusan juta anak sekolah itu ibarat mengomandoi operasi militer skala penuh, jadi butuh disiplin tentara dan penciuman tajam wartawan. Dan soal ahli serangga? Ah, siapa tahu di masa depan, demi ketahanan pangan, kita memang harus bersiap makan protein alternatif berbasis jangkrik atau ulat sagu, toh? Kita husnuzan saja, meski rada membuat dahi berkerut berhari-hari.
Dana Pendidikan Diperas
Namun, yang benar-benar membuat mata kita mendelik bukan urusan latar belakang pejabatnya, melainkan laju perputaran uangnya. Pada tahun 2025, BGN langsung tancap gas dengan modal awal Rp71 triliun dari APBN. Angka itu sudah cukup membuat kementerian-kementerian lama yang sudah berkeringat puluhan tahun jadi minder, karena BGN langsung merangsek masuk ke sepuluh besar lembaga dengan pendanaan terbanyak.
Tapi tunggu dulu, itu belum ada apa-apanya. Begitu memasuki tahun 2026, anggarannya meroket gila-gilaan, nyaris empat kali lipat menjadi Rp268 triliun! Ini bukan lagi angka anggaran; ini adalah tumpukan duit yang tingginya mungkin bisa menyamai puncak Gunung Merapi. Dengan duit sebesar itu, BGN resmi dinobatkan sebagai lembaga dengan pos pendanaan terbesar di seantero Republik Indonesia, sukses melangkahi Kementerian Pertahanan dan Kemendikbudristek.
Ironisnya, setelah diselisik oleh para ahli yang rajin membaca dokumen negara, mayoritas dana raksasa untuk tahun 2026 itu ternyata dikeruk, diperas, dan disedot dari pos anggaran pendidikan. Di titik inilah kewarasan kita mulai diuji sebagai manusia bernalar. Kita memotong anggaran untuk mengisi otak anak-anak demi dialihkan untuk mengisi perut mereka.
Sebuah dilema moral yang luar biasa rumit: apakah kita ingin menciptakan generasi yang kenyang tapi bodoh, atau lapar tapi pintar? Mengapa harus memilih salah satu jika sejatinya keduanya adalah hak dasar anak-anak kita? Tidak heran jika koalisi masyarakat sipil akhirnya meradang dan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ini bukan lagi soal gizi, ini soal masa depan peradaban yang anggarannya dipreteli demi piring-piring makan siang.
Menu Dengan Bumbu “Semir Sepatu”
Lalu, bagaimana duit ratusan triliun itu mewujud di lapangan? Pemerintah mendirikan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang bertindak sebagai dapur-dapur produksi makanan. Jumlahnya per April 2026 konon sudah menembus angka 27.000 unit di seluruh pelosok negeri. Sebuah jejaring logistik yang masif, struktural, dan rapi. Namun, rahasia umum di negeri kita adalah: di mana ada gula raksasa, di situ semut-semut politik langsung bikin arisan.
Riset dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengonfirmasi kecurigaan itu dengan temuan yang bikin geleng-geleng kepala. Jalur pelaksanaan program ini melibatkan mitra yayasan dan non-yayasan, dan ratusan yayasan yang ditunjuk tersebut ternyata terafiliasi erat dengan partai politik, tim pemenangan pilpres, hingga aparat hukum dan militer. Aroma bagi-bagi kue—atau dalam hal ini, bagi-bagi porsi makan siang—tercium begitu menyengat dari Sabang sampai Merauke. Program pengentasan kemiskinan mendadak beralih fungsi menjadi ajang konsolidasi politik yang sangat basah.
Kekacauan tata kelola ini tidak berhenti di level afiliasi politik saja, melainkan sudah meluber ke urusan belanjaan yang ajaib dan kontroversial. Bayangkan, dari anggaran belanja barang tahun 2025 yang bernilai Rp6,31 triliun, setelah dibongkar menjadi ribuan paket pengadaan, isinya membuat kita terheran-heran. Di dalam paket yang seharusnya berbau telur, susu, dan sayur mayur itu, terselip barang-barang non-gizi seperti semir sepatu, ikat pinggang, hingga handuk.
Saya sampai termenung lama di teras rumah memikirkan ini: sejak kapan semir sepatu mengandung vitamin A? Ataukah anak-anak kita diharapkan mengunyah ikat pinggang agar kadar zat besinya terpenuhi? Belum lagi fakta bahwa 68,2 persen pengadaan itu memakai sistem e-purchasing langsung, yang dinilai kurang kompetitif dan jauh dari asas transparansi. Semuanya serbacepat, serbatersembunyi, dan serba “yang penting anggaran terserap”.
Sering Keracunan Tetapi Hanya “Sebagian Kecil”
Dan puncaknya—ini yang paling memilukan hati—adalah apa yang benar-benar masuk ke dalam perut anak-anak kita. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat potret buram: terdapat hampir 34.000 pelajar di berbagai daerah yang mengalami keracunan massal diduga akibat makanan gratis ini sejak awal 2025 hingga April 2026. Kasus terbaru yang paling bikin heboh menimpa sekitar 500 siswa dan guru di Klaten, Jawa Tengah, di mana makanan mereka positif terkontaminasi bakteri Bacillus sp. Niat hati ingin memberikan gizi agar anak-anak pintar, apa daya yang tersaji di meja makan justru bakteri yang memicu diare dan muntah-muntah.
Melihat sengkarut yang mengerikan ini, apa respons dari para pemegang takhta di Jakarta? Seperti biasa, dunia politik adalah dunia angka-angka statistik yang magis. Presiden Prabowo dengan penuh percaya diri mengklaim bahwa tingkat keberhasilan program ini mencapai 99,99 persen. Angka yang sangat sempurna, mirip klaim kebersihan pembersih lantai di iklan televisi.
Logika yang dipakai pemerintah sederhana saja: dari jutaan anak yang menerima makanan, yang keracunan “hanya” sekitar dua ratusan pada evaluasi awal Mei 2025. Jadi, secara persentase matematika, musibah puluhan ribu anak itu dianggap sebagai riak kecil saja di tengah samudra keberhasilan, sekaligus membantah tuduhan bahwa program ini hanyalah alat politik demi Pemilu 2029.
Bagi pejabat, angka 0,01 persen itu barangkali cuma statistik kecil yang bisa diabaikan dalam laporan PowerPoint di ruang rapat yang ber-AC dingin. Namun, bagi seorang ibu di kampung yang anaknya mendadak kejang-kejang dan harus dilarikan ke puskesmas karena makan siang gratis dari sekolah, angka 0,01 persen itu adalah 100 persen dunianya yang sedang runtuh. Nyawa anak dan kesehatan guru bukanlah angka desimal di belakang koma yang bisa dikorbankan demi menjaga gengsi sebuah program mercusuar.
Ada Hotline nya Tapi Sepi
Tentu saja, Kepala BGN tidak tinggal diam menghadapi badai kritik. Beliau menyatakan telah menggandeng BPKP dan Kejaksaan Agung di daerah untuk mengaudit anggaran yang bocor ke mana-mana itu. Mereka juga meluncurkan kanal pengaduan 24 jam bernama Sahabat Sentra Aduan Gizi Indonesia (SAGI) 127. Sebuah langkah yang patut diapresiasi, walau kita semua tahu, melaporkan kasus makanan basi lewat hotline itu sering kali rasanya seperti berteriak di tengah badai gurun: suaranya keras, tapi gaungnya entah ke mana.
Apalagi saat ini, Kepala BGN sendiri malah sudah dilaporkan oleh ICW ke KPK atas dugaan korupsi terkait jasa sertifikasi halal program makan gratis yang disinyalir tanpa dasar hukum jelas dan berpotensi merugikan negara hingga Rp49,5 milar. Sungguh sebuah ironi yang paripurna: lembaga yang bertugas membersihkan gizi anak bangsa, justru pemimpinnya dilaporkan karena urusan “pembersihan” uang negara.
Solusi Akal Sehat
Lantas, jika sudah begini ruwetnya, apakah kita harus membubarkan program ini dan membiarkan anak-anak kita kembali jajan sembarangan di depan gerbang sekolah? Tentu saja tidak semudah itu. Menolak total program gizi sama saja dengan bersikap pesimis terhadap masa depan bangsa. Yang kita butuhkan saat ini bukanlah pembubaran, melainkan pengembalian akal sehat ke dalam piring makan siang anak-anak kita, sebagaimana rekomendasi masuk akal yang disuarakan oleh para pengamat ekonomi dari CELIOS.
Pertama, desain program ini harus dirombak total secara radikal. Jangan lagi sok gagah dengan menyasar semua anak tanpa pandang bulu demi kepuasan statistik politik. Skalanya harus dipersempit (targeted) dan difokuskan secara presisi hanya pada anak-anak dari kelompok ekonomi tidak mampu yang memang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Anak-anak orang kaya yang ke sekolah diantar mobil mewah jelas tidak butuh subsidi nasi kotak gratisan dari negara; biarkan orang tua mereka yang mengurus asupan gizinya secara mandiri.
Kedua, hentikan proyek ambisius mendirikan puluhan ribu SPPG baru yang mahal, birokratis, dan rawan menjadi bancakan korupsi para makelar politik. Skema dapur umum yang kompleks itu sebaiknya diganti dengan memberdayakan kantin-kantin sekolah yang sudah ada sejak zaman purba. Warung-warung kecil milik Mbak Sri, Bu Darmi, atau Pak Joko yang menempel di tembok sekolah itu jauh lebih paham selera lidah anak-anak di sana.
Pemerintah cukup turun tangan memberikan pelatihan higienitas, menyuplai bahan baku berkualitas melalui kelompok tani lokal, memberi modal, dan melakukan pengawasan ketat secara berkala. Dengan cara ini, uang ratusan triliun itu tidak akan mengalir ke kantong yayasan-yayasan gaib milik kroni parpol, melainkan berputar di saku-saku rakyat kecil di sekitar sekolah. Ekonomi lokal bergerak, perut anak kenyang, gizi terpenuhi, dan yang paling penting: risiko keracunan massal dan korupsi bisa ditekan serendah mungkin karena rantai pengawasannya pendek dan langsung.
Urusan perut anak-anak kita adalah urusan masa depan republik ini. Jangan sampai piring makan siang mereka dikotori oleh syahwat politik kekuasaan, keserakahan para pemburu rente, anggaran pendidikan yang dikorbankan, hingga barang-barang absurd macam semir sepatu. Mari kembalikan program ini ke khitahnya: sebuah gerakan ketulusan untuk menyehatkan bangsa, bukan panggung sandiwara demi ambisi politik lima tahunan. Sebab, pada akhirnya, anak-anak kita butuh gizi yang asli dan higienis, bukan sekadar janji-janji manis yang dibungkus dalam kemasan plastik estetik namun beracun bagi masa depan.
