Sejarah Indonesia itu, kalau mau jujur, selalu ditulis dengan tinta yang sama: keringat mahasiswa, asap ban terbakar, dan spanduk-spanduk dengan kalimat satir yang bikin kuping pejabat merah. Kita sudah melihatnya di tahun 1966, 1998, dan entah sudah berapa kali lagi setelah itu. Polanya selalu mirip. Ada kebijakan yang dirasa mencekik, ada kegelisahan yang memuncak di warung kopi, lalu tiba-tiba saja anak-anak muda berkacamata dan berjaket almamater itu sudah memenuhi jalanan protokol Jakarta.
Kemarin, tepatnya pada Jumat, 12 Juni 2026, ritual kebangsaan itu kembali tunai. Lebih dari seribu mahasiswa dari berbagai kampus beken—mulai dari BEM UI, BEM KM IPB, BEM PNJ, Universitas Pancasila, hingga Aliansi BEM Gunadarma—tumpah ke jalan bersama elemen masyarakat sipil. Kali ini, mereka tidak sedang bercanda. Judul yang mereka usung di atas kain-kain kafan dan karton bekas itu sangat provokatif sekaligus bikin ketar-ketir: “Menuju Indonesia Bangkrut”. Sebuah frasa yang rasanya mirip judul film distopia, tapi bagi mereka, itulah ramalan cuaca ekonomi kita hari ini.
Sebagai orang yang hidupnya lebih banyak dihabiskan untuk mengamati polah tingkah manusia dari balik meja kerja, saya selalu punya benci dan rindu yang berselisih tiap kali melihat demonstrasi. Bencinya karena macetnya minta ampun, rindunya karena melihat masih ada orang-orang yang peduli pada nasib dompet kita bersama, di saat kita sendiri barangkali terlalu sibuk atau terlalu penakut untuk sekadar mengeluh di media sosial.
Lima Tuntutan
Kalau kita bedah apa yang membuat seribuan anak muda ini rela berpanas-panas di aspal Sudirman, jawabannya ada pada lima tuntutan utama mereka. Dan mari kita jujur pada diri sendiri, tuntutan mereka ini sebenarnya adalah curhatan terpendam kita semua yang tiap hari belanja ke pasar atau ngisi bensin di SPBU.
Pertama, mereka meminta pemerintah menghentikan semua kebijakan yang dianggap menggerus APBN. Ini urusan makro yang efeknya sangat mikro ke lambung kita. Kedua, ini yang paling membumi: turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Sederhana, bukan? Tapi bagi emak-emak di rumah, ini adalah urusan hidup dan mati. Ketika harga beras merangkak naik setara harga tiket bioskop, di situlah nalar sehat publik mulai terganggu.
Menariknya, tuntutan ketiga mereka justru menyasar proyek-proyek mercusuar yang belakangan ini gencar dikampanyekan: menghentikan proyek makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan koperasi desa merah putih. Di atas kertas, program makan gratis itu terdengar seperti kemurahan hati seorang dewa. Siapa yang tidak mau dikasih makan gratis? Tapi mahasiswa, dengan logika kalkulator mereka yang belum terkontaminasi kepentingan proyek, melihat ada yang bolong dari anggaran kita. Mereka curiga, jangan-jangan demi memberi makan gratis hari ini, kita sedang menggadaikan masa depan finansial negara.
Belum lagi urusan perluasan militerisme di ruang sipil yang mereka minta untuk dihentikan, hingga desakan pamungkas yang sangat menohok: meminta Presiden Prabowo Subianto untuk secara kesatria mengakui kesalahan pemerintah. Ini tuntutan yang berat. Di negeri ini, meminta pejabat mengakui kesalahan itu susahnya minta ampun, lebih susah daripada menyuruh kucing berhenti ngeong saat minta ikan.
Ada Zaskia Adya Mecca dan Relawan Terkenal Lainnya
Namun, ada yang berbeda dari aksi kali ini. Kalau dulu demo mahasiswa diidentikkan dengan kemarahan yang sepi, di mana masyarakat hanya menonton dengan tatapan jengkel karena jalanan macet, kali ini ada nuansa “Gerakan Rakyat untuk Rakyat” yang sangat kental. Masyarakat umum hingga figur publik ikut menyokong kebutuhan demonstran secara sukarela. Mengapa? Karena mereka merasakan kegelisahan yang sama. Ini bukan lagi sekadar demonya anak kuliahan yang kurang kerjaan, ini adalah representasi dari jeritan kolektif.
Mari kita lihat pemandangan menarik di depan Hotel Mandarin Oriental. Di sana, di tengah kepungan hawa panas Jakarta, tampak aktris Zaskia Adya Mecca turun langsung menjadi relawan. Beliau tidak sedang syuting film religi, melainkan sedang sibuk membagikan makanan ringan, air mineral, hingga menyediakan tiga unit ambulans untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini luar biasa. Kehadiran figur publik seperti Zaskia memberi pesan kuat: urusan perut lapar dan keadilan sosial itu melintasi batas-batas kelas sosial.
Tak kalah ajaib adalah apa yang terjadi di dunia maya. Lembaga Humanity Care melakukan penggalangan dana digital di platform Threads—aplikasi yang biasanya isinya orang curhat masalah kantor atau pamer kopi mahal. Hanya dalam waktu singkat, netizen Threads berhasil mengumpulkan donasi sekitar Rp60 juta! Uang itu langsung dibelanjakan makanan, minuman, dan obat-obatan untuk menyuplai stamina para demonstran.
Ini adalah bentuk baru dari gotong royong ala Indonesia 2026. Kita mungkin tidak ikut turun ke jalan karena takut kena gas air mata atau takut dipecat bos, tapi jempol kita bekerja mentransfer sisa saldo rekening demi mendukung adik-adik mahasiswa. Ini adalah solidaritas yang romantis, sekaligus sinyal bahaya bagi pemerintah bahwa ketidakpuasan ini sudah merata dari jalanan sampai ke jagat digital.
Dihadang TNI dan Polri
Tentu saja, sebuah demonstrasi di Jakarta tidak akan lengkap tanpa drama penghadangan aparat. Mahasiswa yang melakukan longmarch dari kawasan Semanggi dengan target menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), harus gigit jari. Langkah kaki mereka yang bersemangat itu mendadak membentur tembok manusia: barikade ketat dari personel gabungan TNI dan Polri di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, tepat di depan gedung Thamrin Nine.
Pihak Polda Metro Jaya punya argumen yang sangat legalistik untuk menghadang mereka. Katanya, Bundaran HI itu kawasan bisnis, berpotensi melumpuhkan lalu lintas utama, dan ada Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 232 Tahun 2015 yang melarang aksi di sana. Ya, kita tahu sama tahu lah, hukum selalu punya pasal untuk membuat demonstran tetap berada di pinggiran, jauh dari pusat penglihatan para petinggi negara yang mungkin sedang ngopi di dalam gedung tinggi ber-AC.
Yang agak menyita perhatian adalah keterlibatan prajurit TNI di lokasi. Mabes TNI sendiri buru-buru mengonfirmasi bahwa pengerahan prajurit tersebut adalah legal, dalam rangka BKO (Bawah Kendali Operasi) atas permintaan Polri. Melihat tentara berjejer menjaga demo mahasiswa selalu memicu dejavu sejarah yang agak menegangkan. Tapi syukurlah, kita tidak sedang berada di tahun ’98. Kemarin semuanya berjalan dalam koridor yang relatif kepala dingin, meski tensi ketegangan tentu saja tetap ada di udara.
Akan ada Kelanjutannya
Sesuai aturan main, menjelang magrib, energi perlahan menyusut. Massa akhirnya membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 18.15 WIB. Jalan Sudirman kembali dibuka, menyisakan sampah botol plastik, sisa-sisa orasi yang menggaung di tiang-tiang beton, dan petugas kebersihan yang mulai bekerja ekstra. Jakarta kembali ke setelan pabrik: macet oleh para pekerja kantoran yang ingin pulang ke rumah.
Namun, jangan dikira drama ini sudah selesai. Bagi koordinator aksi, bubarnya massa kemarin sore barulah babak prolog, semacam teaser dari sebuah film panjang. Mereka dengan tegas mengancam akan kembali menggelar demonstrasi dengan massa yang jauh lebih besar jika lima tuntutan mereka hanya dianggap angin lalu oleh Istana.
Apalagi, percikan api gelombang protes ini ternyata tidak cuma memercik di Jakarta. Di hari yang sama, aksi serupa juga dilaporkan terjadi secara serentak di wilayah lain seperti Solo dan Semarang. Solo, yang kita tahu punya nilai historis dan politis tersendiri bagi rezim hari ini, ikut bergejolak. Ini menandakan bahwa getaran kegelisahan ekonomi ini sifatnya nasional, bukan sekadar fenomena anak muda Jakarta yang bosan belajar di ruang kuliah.
Antara Nasi Goreng Gratis dan Logika APBN
Menyaksikan demonstrasi 12 Juni kemarin membuat saya merenung. Pemerintah kita ini kadang seperti orang tua yang terlalu ambisius membelikan mainan mahal untuk anaknya, padahal uang bayaran sekolah si anak belum lunas dan beras di dapur sudah habis. Proyek makan bergizi gratis dan koperasi desa itu niatnya mungkin mulia—atau paling tidak, jualan kampanyenya mulia—tapi kalau taruhannya adalah APBN yang jebol dan harga BBM yang meroket, ya wajar kalau anak-anak mahasiswa itu ngamuk.
Mahasiswa adalah alarm alami bagi sebuah negara demokrasi. Mereka tidak punya beban cicilan KPR atau takut dimutasi kerja oleh atasan, sehingga mereka bisa meneriakkan apa yang kita, orang-orang dewasa yang penakut ini, hanya berani bisikkan di pojokan warung tegal.
Pemerintah di bawah Presiden Prabowo sebaiknya jangan menganggap enteng gerakan “Menuju Indonesia Bangkrut” ini. Jangan sampai jeritan di jalanan ini hanya dijawab dengan konferensi pers yang normatif atau, lebih buruk lagi, dianggap sebagai angin lalu yang cukup diselesaikan dengan bagi-bagi sembako. Sebab, kalau urusan isi piring dan isi dompet rakyat sudah diganggu, sejarah selalu membuktikan bahwa tidak ada barikade polisi atau tentara yang cukup kokoh untuk menahan bendungan amarah yang jebol. Mari kita tunggu, apakah Istana akan mendengar, atau mereka memilih untuk tetap menutup telinga sampai jilid berikutnya tiba.
