Terlalu Ngebut tak Terkendali
Bayangkan sebuah rumah tangga yang isi dompetnya sedang megap-megap. Bayar kontrakan nunggak, cicilan motor sudah jatuh tempo, dan tukang sayur di depan gang sudah mulai memandang dengan tatapan penuh curiga. Dalam kondisi begini, apa yang paling logis dilakukan oleh kepala keluarga? Ya berhemat, toh? Menahan diri. Masak mi instan dicampur nasi sedikit, atau kalau ada uang lebih, beli telur sebutir dibagi empat untuk anak-istri. Itu namanya tahu diri.
Tapi coba bayangkan kalau kepala keluarga ini malah bikin hajatan besar-besaran. Dia ingin seluruh tetangga makan enak, gratis, menunya bergizi lengkap pakai susu dan daging. Ketika diingatkan bahwa uangnya tidak ada, dia dengan entengnya menjawab, “Tenang, nanti kita minta sumbangan ke toko semen di ujung jalan, atau kalau perlu kita cari utangan ke koperasi luar desa.”
Kurang lebih, begitulah potret yang saya tangkap ketika membaca kabar terbaru tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini.
Program yang sejak awal masa kampanye dulu diagung-agungkan sebagai dewa penyelamat generasi masa depan dari ancaman stunting ini, sekarang tampak seperti lokomotif kereta yang melaju kencang tanpa rem, sementara rel di depannya belum selesai dibangun. Kita semua sepakat, memberi makan anak sekolah itu niat yang mulia. Sangat mulia, bahkan malaikat pun pasti tersenyum melihatnya. Tapi masalahnya, negara kita ini sedang mengalami apa yang oleh para ahli ekonomi disebut dengan istilah mentereng: tekanan fiskal. Bahasa pasarannya: kas negara lagi cekak, Bos!
Dalam situasi dompet negara yang sedang kempis, logika waras kita tentu berharap pemerintah tahu skala prioritas. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus direm. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Ibu Nanik Sudaryati Deyang, malah melempar wacana yang bikin dahi kita berkerut sampai ke belakang kepala. Beliau berencana menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta dan hibah luar negeri untuk membangun dapur-dapur MBG di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Membaca berita itu, saya mendadak merasa seperti sedang menonton pertunjukan sirkus. Ini program negara, hajat hidup orang banyak yang tertuang dalam janji politik, tapi kok mendadak cara mendanainya mirip dengan panitia tujuhbelasan di kampung saya yang sibuk menyebar proposal sumbangan ke toko kelontong dan bos rongsokan? Ada kesan yang amat kuat bahwa program ini sedang dipaksakan untuk jalan terus, melesat tanpa peduli apakah mesinnya kuat atau tidak.
Terlalu Banyak Dapur
Ada satu penyakit menahun yang tampaknya sulit sekali disembuhkan dari birokrasi kita: penyakit gemar melampaui target secara kuantitas, tapi kedodoran secara kualitas. Kita ini senang sekali dengan angka-angka besar yang terlihat mentereng di atas kertas laporan, meskipun di lapangan angkanya berantakan.
Mari kita lihat datanya. Target awal pemerintah untuk proyek MBG ini sebenarnya “cuma” sekitar 21.000 titik dapur. Angka itu saja sudah bikin pusing tujuh keliling kalau dibayangkan bagaimana cara mengelolanya dari Sabang sampai Merauke. Menyiapkan bahan makanan segar setiap hari untuk jutaan anak bukan perkara segampang memasak nasi goreng untuk keluarga di hari Minggu. Jalur logistiknya rumit, standar kebersihannya harus dijaga, belum lagi urusan distribusinya.
Namun, entah angin apa yang berembus, jumlah dapur MBG ini mendadak membengkak hingga mencapai 27.877 titik! Luar biasa, bukan? Lebih dari enam ribu titik melampaui target awal. Kalau ini adalah kompetisi jualan sales mobil, tentu para pejabat BGN sudah dapat bonus jalan-jalan ke Eropa karena berhasil melampaui target perusahaan. Tapi ini bukan soal jualan, ini soal membelanjakan uang rakyat yang jumlahnya triliunan rupiah.
Pembengkakan jumlah dapur yang masif ini tidak dibarengi dengan kesiapan sistem. Akibatnya, yang muncul ke permukaan bukan cerita tentang anak-anak yang makin cerdas karena rajin minum susu, melainkan aroma tidak sedap dari dapur-dapur tersebut. Pengamat dan investigasi media mulai mencium adanya cacat sistemis yang bersifat mendalam di tubuh BGN. Ini bukan lagi sekadar urusan “oknum” di lapangan yang kurang diawasi, atau masalah keterlambatan pengiriman telur di satu-dua desa. Ini masalah salah urus dari tingkat pusat.
Ketika sebuah program dipaksakan tumbuh melampaui kapasitas kontrolnya, yang terjadi adalah anarki administratif. Bayangkan Anda punya restoran yang kapasitas dapurnya hanya mampu melayani 100 pelangan, tapi karena nafsu mengejar setoran, Anda menerima pesanan untuk 500 orang sekaligus. Hasilnya? Masakannya ada yang gosong, ada yang kurang garam, pesanan datang terlambat, dan para pelayan mulai saling maki di depan kasir. Bedanya, kalau di restoran yang rugi adalah pemiliknya sendiri. Kalau di proyek MBG, yang rugi adalah seluruh rakyat Indonesia yang uang pajaknya dipakai buat taruhan taruhan politik.
Perampokan Terstruktur di Tingkat Pusat
Di tengah karut-marut tata kelola dan ambisi yang melompat pagar tadi, badai yang lebih besar akhirnya datang juga. Dan jujur saja, kita tidak perlu menjadi seorang peramal sakti mandraguna untuk memprediksi kedatangan badai ini. Di mana ada uang triliunan rupiah yang berputar cepat tanpa sistem pengawasan yang ketat, di situlah para “hantu” anggaran akan berkumpul menggelar pesta pora.
Aparat hukum kita sekarang sedang sibuk mengusut kasus dugaan korupsi yang luar biasa masif di dalam tubuh BGN. Dan yang bikin kita elus dada, kasus ini tidak main-main karena menyeret nama mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, beserta dua orang wakilnya. Bayangkan, pucuk pimpinan dari sebuah lembaga yang tugas mulianya memberi makan anak-anak miskin agar tidak bodoh, justru diduga menjadi otak dari penyelewengan dana. Ini ironi yang kejamnya minta ampun. Anak-anak di sekolah barangkali baru dapat jatah makan siang dengan lauk sepotong tahu, sementara di atas sana, ada yang sedang mencicipi “menu” korupsi bernilai triliunan rupiah.
Modus penyimpangan yang diendus oleh penegak hukum pun sangat beragam dan kreatif—dalam arti yang negatif, tentu saja. Ada dugaan praktik jual-beli titik dapur. Jadi, untuk bisa ditunjuk sebagai pengelola dapur proyek negara ini, orang harus menyetor sejumlah uang pelicin terlebih dahulu. Dapur umum yang harusnya menjadi tempat suci untuk meramu gizi anak bangsa, berubah fungsi menjadi lapak dagangan politik dan bisnis haram.
Selain jual-beli titik dapur, ada pula kongkalikong dalam pengadaan barang dan jasa yang nilainya bikin mata membelalak. Pembelian beras, daging, susu, hingga peralatan dapur diduga dimark-up habis-habisan. Yang lebih canggih lagi, ditemukan aliran dana dari dapur-dapur tersebut yang mengalir ke rekening yayasan-yayasan tertentu yang ditengarai terafiliasi dengan para petinggi BGN.
Membaca modus-modus seperti ini, saya merasa sendok makan yang sedianya dipakai anak-anak kita untuk menyuap nasi bergizi, telah berubah fungsi di tangan para pejabat tersebut menjadi sendok semen. Fungsinya bukan lagi untuk memberi makan, melainkan untuk mengeruk dan mengeruk kekayaan demi membangun dinasti materi pribadi di atas penderitaan anak-anak yang kekurangan gizi.
Swasta yang Diperas, Rente yang Berpesta
Kembali ke urusan dana CSR yang sempat disinggung di bagian awal tulisan ini. Rencana Badan Gizi Nasional untuk menambal lubang anggaran dengan menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan swasta ini sebenarnya menyisakan persoalan mendasar tentang etika bernegara. Ada kerancuan yang sangat fatal mengenai batas tanggung jawab antara negara dan dunia usaha.
Mari kita dudukan perkaranya secara jernih. Perusahaan swasta di Indonesia itu sudah dibebani oleh berbagai macam kewajiban. Mereka harus bayar Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak daerah, belum lagi retribusi ini-itu yang jumlahnya tidak sedikit. Uang pajak yang disetor oleh swasta itulah yang masuk ke kas negara, yang salah satu fungsi utamanya adalah untuk membiayai program-program publik seperti Makan Bergizi Gratis ini.
Nah, kalau sekarang pemerintah meminta dana CSR mereka lagi untuk membangun dapur MBG, itu namanya apa kalau bukan pemerasan gaya baru yang dibungkus dengan regulasi? Sektor swasta seperti dipaksa membayar dua kali untuk satu urusan yang sama. CSR itu hakekatnya adalah kerelaan sosial perusahaan untuk lingkungan sekitarnya, bukan dana darurat yang bisa dicairkan pemerintah kapan saja saat APBN mereka sedang sekarat.
Kebijakan yang rancu ini pada akhirnya melahirkan bahaya laten yang sangat menakutkan: perburuan rente (rent-seeking). Ketika mekanisme penunjukan perusahaan pengelola dapur atau penyedia logistik melibatkan dana-dana non-APBN yang sifatnya lebih cair dan kurang terpantau seperti CSR atau hibah, maka pintu gerbang konflik kepentingan akan terbuka lebar-lebar.
Akan muncul makelar-makelar proyek baru. Orang-orang yang dekat dengan kekuasaan akan mendekati perusahaan swasta, menawarkan jasa “pengamanan” atau kemudahan birokrasi dengan imbalan dana CSR-nya disalurkan ke proyek dapur MBG yang dikelola oleh kelompok mereka sendiri. Pada titik inilah, esensi dari program sosial kemanusiaan lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah sebuah ekosistem bisnis baru di mana para pemburu rente berpesta pora di atas meja makan yang harusnya milik anak-anak sekolah.
Rem Dulu, Bung! Jangan Sampai Nabrak
Melihat segala karut-marut yang sudah tersaji di depan mata—mulai dari anggaran yang dipaksakan, membengkaknya jumlah dapur tanpa kendali, kasus korupsi masif di tingkat elite, hingga kacaunya batasan peran swasta—maka hanya ada satu nasihat paling waras yang bisa kita berikan kepada pemerintah saat ini: Rem dulu, Bung! Jangan sampai kita menabrak jurang.
Saran dari berbagai kalangan, termasuk artikel opini yang dimuat di Majalah Tempo, sangat jelas dan tegas: hentikan sementara seluruh rencana ekspansi penambahan dapur baru. Jangan lagi bernafsu menambah titik-titik dapur baru, baik itu yang katanya mau didanai pakai uang CSR perusahaan maupun dari hibah luar negeri. Ambisi politik untuk terlihat sukses dalam waktu singkat harus segera diredam demi keselamatan uang negara dan keberlangsungan program itu sendiri.
Langkah pertama yang paling darurat untuk dilakukan sekarang adalah audit dan evaluasi total. Pemerintah harus berani membuka seluruh kitab laporan keuangan dan operasional BGN secara transparan. Biarkan auditor independen dan KPK memeriksa setiap sudut ruangan di kantor BGN, menelusuri ke mana saja aliran dana triliunan rupiah yang selama ini sudah keluar dari kas negara.
Bersihkan dulu rumahnya dari para tikus anggaran. Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan pimpinan BGN harus diusut tuntas tas tas, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau dikorbankan sebagai tumbal demi menyelamatkan bos besar. Setelah bersih-bersih selesai, baru lakukan desain ulang program ini. Buat sistem tata kelola yang lebih efisien, rasional, dan menutup rapat setiap celah terjadinya kongkalikong baru.
Memberi makan anak-anak agar sehat dan pintar adalah cita-cita yang agung. Namun, mencatut nama anak-anak miskin demi memuaskan syahwat korupsi dan ambisi politik yang ugal-ugalan adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang sangat purba. Mari kita selamatkan program Makan Bergizi Gratis ini dengan cara bersikap jujur dan tahu diri. Kalau memang belum mampu jalan cepat, jangan dipaksa untuk berlari kencang. Sebab kalau sampai jatuh tersungkur, yang sakit bukan cuma pejabatnya, tapi seluruh bangsa ini.
