Bagi kita yang hidupnya lebih sering pusing memikirkan harga minyak goreng curah atau cicilan motor yang jatuh tempo tiap tanggal muda, angka Rp18.000 per dolar AS itu rasanya abstrak. Abstrak sekali. Kita tahu itu rekor buruk, kita tahu itu ngeri, tapi dampak langsungnya paling-paling baru terasa kalau kita mau beli ponsel pintar rakitan luar negeri atau saat abang tukang tahu bulat mulai mengeluh harga kedelai impor bikin ukuran tahunya makin mirip dadu kasino.
Tapi bagi para penghuni gedung-gedung tinggi di kawasan Lapangan Banteng dan Thamrin, angka Rp18.000 itu setara dengan alarm kebakaran yang berbunyi di jam dua dini hari. Panik, seketika buyar semua mimpi indah. Ditambah lagi dengan munculnya fenomena inverted yield curve pada Surat Berharga Negara (SBN)—sebuah istilah mentereng yang kalau diterjemahkan ke bahasa pasar artinya: “Investor kakap mulai tidak percaya dengan masa depan ekonomi kita dalam jangka panjang, jadi mereka minta untung gede di depan.”
Nah, dalam situasi darurat begitu, tabiat asli kita sebagai manusia Indonesia biasanya langsung keluar: cari kambing hitam. Rumor pun berembus kencang selembut angin buritan, lalu mendadak jadi badai. Kabarnya, dua pucuk pimpinan tertinggi benteng pertahanan ekonomi kita, Menteri Keuangan Purbaya dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, mau diganti. Digusur. Di-fret-out, kalau istilah anak bola.
Kenapa isu ini laku keras? Karena di balik layar, aroma saling tuding itu tercium sampai ke warung kopi sebelah kantor kementerian. Ini persis seperti sepasang suami istri yang keran dapurnya bocor dan airnya menggenangi ruang tamu. Si Suami (kebijakan fiskal alias Kemenkeu) bilang, “Ini gara-gara kamu kurang gesit nambal pipa pakai semen moneter!” Sementara si Istri (Bank Indonesia) membalas tak kalah sengit, “Heh, berkaca dong! Pipa itu jebol karena kamu belanja ugal-ugalan, beli ini-itu pakai kartu kredit sampai tagihannya jebol, kredibilitas dompet kita jadi turun!”
Purbaya merasa urusan rupiah melempem itu murni dosanya BI yang kurang sakti menjaga stabilitas kurs. Sementara BI menyindir balik, anggaran negara yang terlalu ekspansif dan jor-joran bikin pasar kehilangan kepercayaan. Kalau sudah begini, siapa yang harus angkat koper?
Chatib Basri Dijagokan Tapi Tidak Jadi
Begitu isu reshuffle menteri keuangan menggelinding, bursa calon pengganti langsung dibuka layaknya audisi pencarian bakat di televisi. Muncul tiga nama beken: Chatib Basri, Budi Gunadi Sadikin, dan Rosan Roeslani. Ketiganya bukan orang baru, track record-nya mentereng, dan punya daya tawar tinggi di mata pasar. Tapi ya namanya juga politik kita, jalannya tidak pernah selurus tol Cipali di hari biasa.
Budi Gunadi Sadikin, yang sukses memoles citranya lewat urusan kesehatan, buru-buru memberi isyarat emoh. Beliau kabarnya lebih sreg menatap karier di panggung kesehatan global, mungkin mengincar kursi di WHO. Sementara Rosan Roeslani, yang ibaratnya montir utama urusan investasi raksasa, telanjur dipatok untuk fokus mengurus Danantara, institusi baru yang digadang-gadang jadi Super Holding BUMN kita.
Maka tinggal tersisa satu nama kuat: Chatib Basri. Mantan Menkeu era SBY ini ibarat oase di tengah gurun bagi para investor. Profilnya tenang, kalkulasinya terukur, dan pasar sangat menyukainya. Bahkan, kabarnya Pak Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional sampai turun tangan meng-endorse nama Dede—sapaan akrab Chatib Basri—langsung ke hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan darurat di istana. Kurang sakti apa coba rekomendasinya?
Tapi di sinilah letak komedinya kehidupan bernegara kita. Mengurus ekonomi negara ternyata tidak cukup cuma pakai rumus matematika atau teori makroekonomi tingkat tinggi. Ada variabel penting bernama “resistensi politik”.
Chatib Basri bukan tipe orang yang mau disuruh masuk ke ruangan yang sedang terbakar tanpa membawa alat pemadam sendiri. Beliau ragu dan mengajukan syarat yang tergolong berat bagi pemerintahan yang sedang bersemangat tinggi: efisiensi belanja. Artinya, rem tangan anggaran harus ditarik. Program-program mercusuar yang memakan biaya jumbo harus dikurangi porsinya.
Mendengar syarat itu, internal partai penguasa, terutama Gerindra, langsung pasang kuda-kuda. Muncul bisik-bisik miring bahwa Chatib Basri ini “terlalu kuning”—merujuk pada kedekatan politiknya dengan gerbong partai lain di masa lalu. Bagi lingkaran dalam kekuasaan, memberikan kunci brankas negara kepada orang yang dianggap tidak seratus persen “sewarna” dan malah mau memotong anggaran belanja prioritas adalah sebuah perjudian besar. Akhirnya, setelah kasak-kusuk yang melelahkan, diputuskanlah jalan ninja paling aman bagi semua pihak: status quo. Purbaya dan Perry aman, setidaknya untuk sementara waktu.
Operasi Senyap “Suntik Mati” IHSG
Kalau ada satu hal yang paling ditakuti oleh politisi senior di negeri ini, hal itu adalah “kegaduhan pasar”. Pasar keuangan itu sensitifnya melebihi perasaan remaja yang pesannya cuma dibaca tanpa dibalas. Salah omong sedikit di media, bermiliar-miliar dolar bisa kabur dalam hitungan menit.
Melihat situasi yang makin runyam dan gosip pergantian menteri yang makin liar, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad langsung mengambil inisiatif yang sangat “Indonesia banget”: rekonsiliasi akhir pekan. Pada hari Sabtu—hari di mana orang-orang normal biasanya rebahan atau terjebak macet di jalur Puncak—Dasco mengumpulkan Purbaya dan Perry Warjiyo dalam satu forum darurat.
Tujuannya jelas: mendamaikan suami-istri yang sedang perang dingin ini. Mereka diminta duduk bareng, menyamakan frekuensi, dan yang paling penting, menunjukkan kepada publik bahwa mereka baik-baik saja. “Tolong kebijakannya disinkronkan, jangan bikin pasar jantungan,” kira-kira begitu pesan tersiratnya.
Tapi menenangkan psikologis pasar lewat foto bareng saja tidak cukup. Angka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di layar bursa efek sudah telanjur berwarna merah membara, mirip warna kuah seblak level lima. Kalau dibiarkan, kepanikan massal bisa melanda investor domestik.
Di sinilah insting mobilisasi politik Dasco bekerja lagi. Kali ini yang dikumpulkan adalah para bos BUMN dan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Perintahnya tegas: lakukan buyback saham! Negara harus turun ke pasar untuk membeli kembali saham-sahamnya sendiri demi menahan kejatuhan indeks. Ini adalah operasi penyelamatan darurat, semacam menyuntikkan obat penurun panas dosis tinggi kepada pasien yang kejang-kejang, sembari berharap besok pagi badannya sudah agak adem.
Cadangan Devisa Mulai Menipis
Sementara Kemenkeu sibuk dengan urusan politik dan konsolidasi, Bank Indonesia di bawah Perry Warjiyo harus menghadapi pertempuran riil di pasar uang. Dan dalam pertempuran itu, BI terpaksa mengeluarkan jurus yang sangat tidak biasa, bahkan cenderung nekat.
Di luar jadwal resmi Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan yang biasanya teratur dan bisa ditebak, BI tiba-tiba mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dalam sebuah rapat mingguan. Ini kejutan besar. Di dunia perbankan, menaikkan suku bunga secara mendadak di luar jadwal itu ibarat seorang dokter yang mendadak melakukan operasi di lorong rumah sakit tanpa menunggu ruang bedah siap. Ada kegentingan yang luar biasa.
Langkah ini diambil bukan karena BI hobi menyusahkan masyarakat yang mau ambil KPR, melainkan karena ini adalah last resort—pilihan terakhir yang tersisa di dalam laci mereka. Pasalnya, amunisi utama BI untuk menjaga rupiah, yaitu Cadangan Devisa (Cadev), sudah terkuras habis-habisan. Tidak main-main, dalam waktu cuma tiga bulan, Cadev kita merosot sampai 10 miliar dolar AS! Uang sebanyak itu habis dibakar di pasar sebagai intervensi, demi menahan agar rupiah tidak terjun bebas melewati angka psikologis yang lebih mengerikan.
Sekarang, sisa Cadev yang ada harus dihemat setengah mati. BI tidak bisa lagi royal menyiram pasar dengan dolar. Sisa peluru itu harus disimpan untuk kebutuhan yang jauh lebih vital dan mengikat: membiayai impor barang modal serta membayar utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo. Menurunkan ego dan menaikkan suku bunga adalah pil pahit yang harus ditelan, meski risikonya ekonomi domestik bakal melambat karena ongkos meminjam uang jadi makin mahal.
Rencana Ambil Utang ke Cina
Di seberang jalan, Kementerian Keuangan juga tidak tinggal diam menerima kritik bahwa mereka cuma bisa menghabiskan uang negara. Purbaya langsung menyusun koper untuk melakukan perjalanan dinas yang krusial ke luar negeri: safari berburu kepercayaan investor ke China dan Inggris. istilah kerennya, investor engagement.
Salah satu misi utamanya adalah melakukan diversifikasi sumber utang. Selama ini kita terlalu bergantung pada dolar AS, yang kalau negaranya Paman Sam sedang batuk, kita langsung kena TBC. Maka, pemerintah berencana menerbitkan Panda Bond—Surat Berharga Negara yang menggunakan mata uang Yuan China. Strateginya sederhana: kalau nyari dolar makin susah dan mahal, kenapa kita tidak pinjam yuan saja? Toh, China sekarang salah satu raksasa ekonomi dunia.
Selain itu, Purbaya juga harus memberikan penjelasan logis mengenai fenomena yield curve terbalik yang sempat bikin heboh analis keuangan. Menurut sudut pandang Kemenkeu, menaikkan imbal hasil (yield) untuk SBN jangka pendek adalah langkah yang realistis dan masuk akal dalam situasi terjepit.
Ibaratnya begini: kalau Anda punya warung dan suasana sekitar lagi sepi, satu-satunya cara agar orang mau mampir dan menaruh uangnya di warung Anda adalah dengan memberikan diskon besar atau hadiah langsung di depan. Dengan menaikkan yield jangka pendek, diharapkan arus modal asing (capital inflow) masih mau melirik Indonesia dan tidak buru-buru kabur ke Amerika Serikat. Mahal sedikit di ongkos tidak apa-apa, yang penting ada uang cash yang masuk dulu untuk menyambung napas.
Jangan Sembuhin Sakit Kepala Pakai Koyo di Kaki
Melihat seluruh drama ini, majalah Tempo dalam analisisnya mengeluarkan pandangan yang menohok sekaligus menyegarkan. Menurut Tempo, semua kepanikan ini bersumber dari satu hal: salah diagnosa.
Pemerintah dinilai terlalu sibuk berpikir bahwa masalah utama ada pada figur. Mereka mengira kalau Purbaya atau Perry diganti dengan malaikat keuangan sekalipun, urusan rupiah dan investasi langsung beres. Padahal, yang sedang disorot tajam oleh pasar internasional itu bukan muka si menteri atau gubernur BI, melainkan kredibilitas dan arah kebijakan makro pemerintah itu sendiri. Mengganti orang tanpa mengubah kebijakan itu sama saja dengan mengganti sopir angkot yang mogok tanpa pernah mau memperbaiki mesinnya yang karatan.
Ada beberapa kebijakan pemerintah yang justru dicap negatif oleh pasar dan dituding sebagai biang keladi goyahnya fundamental ekonomi kita. Pertama, rencana ambisius membentuk badan baru yang mengurus ekspor komoditas. Alih-alih mempermudah, pasar khawatir badan baru ini justru akan memperpanjang birokrasi dan mencekik aliran dolar hasil ekspor untuk masuk ke dalam negeri.
Kedua, kebijakan belanja untuk program-program prioritas yang dinilai terlalu jor-joran dan dipaksakan tanpa melihat kapasitas kantong negara—salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memakan anggaran raksasa. Ketiga, sempat adanya penahanan harga BBM yang dipaksakan demi stabilitas politik sesaat, yang ujung-ujungnya menjebol pos subsidi energi di APBN.
Maka, rekomendasi Tempo untuk Presiden Prabowo Subianto sangat lugas: masalah ekonomi hari ini bukan lagi sekadar urusan teknis yang bisa diselesaikan lewat rapat mingguan BI atau kunjungan kerja Kemenkeu ke London. Ini soal haluan besar negara.
Presiden disarankan untuk menurunkan sedikit ego politiknya, bersikap lebih rendah hati, dan mau meluangkan waktu untuk mendengarkan masukan dari para ahli ekonomi independen yang tidak berada di dalam lingkaran kekuasaan. Mendengarkan kritik itu memang pahit, rasanya tidak mengenakkan di telinga. Tapi dalam situasi di mana rupiah sedang megap-megap di angka Rp18.000, mendengarkan kebenaran yang pahit jauh lebih menyelamatkan ketimbang terus-menerus meminum obat bius berupa pujian dari asal bapak senang. Sebab pada akhirnya, kalau ekonomi ini runtuh, yang menanggung bebannya bukan cuma mereka yang duduk di kursi empuk istana, melainkan kita semua yang tiap hari masih harus berjuang demi sepiring nasi.
