Suatu hari di bulan Februari 2026, sebuah drama kolosal tanpa panggung digelar serentak di berbagai rumah sakit di Indonesia. Lakonnya seragam: seorang warga dengan wajah pucat, membawa map berisi berkas, berdiri di depan loket pendaftaran, lalu mendadak lemas bukan karena penyakitnya tambah parah, melainkan karena ucapan pelayan loket yang datar tanpa dosa: “Maaf, Pak, Bu, kartu BPJS Anda sudah tidak aktif.”
Bayangkan Anda adalah seorang pasien gagal ginjal kronis yang harus cuci darah dua kali seminggu. Bagi Anda, rumah sakit bukan lagi tempat berobat, melainkan perpanjangan nyawa. Lalu, persis di pintu masuk tempat Anda menyambung hidup itu, sebuah sistem digital mendepak Anda begitu saja. Usut punya usut, ada sekitar 11 juta data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) yang dihapus dan diganti oleh pemerintah. Alasan klasiknya selalu sama: pemutakhiran data, validasi, integrasi, atau istilah-istilah keren birokrasi lainnya yang kalau diterjemahkan ke bahasa rakyat jelata artinya: “Anda apes, silakan urus lagi dari awal.”
Gegerlah dunia persilatan. Riuh rendah di media sosial dan media massa tak terhindarkan. Reputasi pemerintah yang sudah dibangun lewat jargon-jargon kepedulian sosial langsung babak belur.
Peristiwa ini membawa kita pada sebuah kontemplasi yang agak filosofis tapi membumi: sebenarnya, sejak kapan sih urusan sakit di negeri ini jadi se-ruwet dan se-bergantung ini pada selembar kartu digital? Mengapa urusan nyawa bisa distop hanya karena sebuah klik di komputer server Jakarta?
Untuk memahami sengkarut ini, kita tidak bisa hanya memaki-maki menteri atau direktur BPJS hari ini. Kita harus memutar balik waktu, naik mesin waktu sejarah, untuk melihat bagaimana nenek moyang kita—atau setidaknya generasi bapak-ibu kita—bertahan hidup ketika jatuh sakit di masa lalu.
Era PNS Sebagai “Kasta Suci” Kesehatan
Mari kita melompat ke tahun 1968. Di era ketika lagu-lagu Koes Plus mulai diputar di radio dan Orde Baru sedang ranum-ranumnya menata kekuasaan. Presiden Soeharto saat itu mengeluarkan Keppres Nomor 230 Tahun 1968 yang membidani lahirnya Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK).
Zaman itu, kalau Anda adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan, atau keluarga tentara, Anda adalah “kasta suci” dalam urusan kesehatan. Anda punya hak istimewa (privilege) untuk sakit dan diobati secara semi-gratis atau disubsidi oleh negara. Ada jaminan perlindungan.
Tapi bagaimana dengan Mayoritas Tunggal rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai buruh pabrik, petani cengkeh, pedagang pasar, nelayan, atau warga miskin kota? Jawabannya sederhana dan agak kejam: silakan tanggung sendiri, atau dalam bahasa gaulnya, good luck!
Bagi warga biasa di era itu, sakit adalah kutukan ekonomi. Kalau Anda seorang petani di pelosok desa lalu kaki Anda terkena cangkul hingga infeksi, pilihannya cuma dua: menjual kambing satu-satunya untuk ongkos ke dokter kota, atau pasrah mengharap kesembuhan dari ramuan daun Jarak yang dibacakan doa oleh dukun setempat. Negara tidak hadir di sana. Negara hanya hadir di dompet para abdi negara.
Lucunya, bahkan bagi para PNS yang memegang hak istimewa itu, urusannya tidak seindah cerita di brosur. Sistem klaim zaman purba itu luar biasa mempersulit. Bayangkan, biaya berobat dibatasi maksimal Rp350 untuk wilayah Jakarta dan Rp300 untuk daerah. Sudah begitu, jatah sakit pun dibatasi: maksimal lima kali dalam sebulan!
Saya kadang berpikir, bagaimana kalau seorang PNS jatah sakitnya sudah habis di tanggal 25, lalu di tanggal 26 dia diare parah? Apakah dia harus menahan buang air besar sampai tanggal 1 bulan berikutnya demi bisa klaim? Sungguh sebuah regulasi yang menganggap penyakit bisa diajak kompromi lewat kalender.
Sistem reimburse (bayar dulu baru diganti) juga menjadi momok. PNS zaman dulu itu gajinya berapa, sih? Sering kali mereka tidak memegang uang tunai saat keadaan darurat. Mau berobat harus cari pinjaman dulu ke tetangga, baru setelah sembuh sibuk mengurus kuitansi ke kantor BPDPK yang birokrasinya berbelit-belit mirip obat nyamuk bakar.
Baru pada tahun 1988, ketika badan ini berganti baju menjadi Perum Husada Bakti, diperkenalkanlah sistem kapitasi. PNS tidak perlu lagi bayar tunai di muka di fasilitas kesehatan tertentu. Sebuah kemajuan kecil, meski masih dalam lingkaran eksklusif yang sama.
Jerat Birokrasi SKTM
Memasuki era 1990-an, kesenjangan ini makin telanjang. Orang miskin makin takut sakit. Istilah “Orang Miskin Dilarang Sakit” bukan sekadar judul buku yang bombastis, melainkan realitas sosial yang menusuk hati.
Sebelum tahun 1993, jika ada warga miskin yang nekat mau berobat gratis ke rumah sakit modern karena penyakitnya sudah di fase kritis, mereka harus melewati “jalan tol birokrasi” bernama SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Jalur ini panjangnya minta ampun. Anda harus menghadap RT, lalu ke RW, lanjut ke Kelurahan dengan membawa surat pengantar, lalu diverifikasi lagi di tingkat Kecamatan.
Bayangkan, dalam kondisi badan demam menggigil atau menahan nyeri dada karena serangan jantung, Anda atau keluarga Anda harus menjadi pengemis administratif dari meja ke meja birokrat yang wajahnya sering kali lebih dingin daripada lantai rumah sakit. Akibat jalur yang berliku dan melelahkan mental ini, banyak warga miskin yang memilih mundur teratur. Mereka enggan ke Puskesmas apalagi rumah sakit. Mereka memilih “menyembuhkan” diri dengan berpasrah pada takdir.
Melihat fenomena yang mengenaskan ini, pemerintah akhirnya meluncurkan “Kartu Sehat” pada tahun 1993. Ini adalah upaya pertama memotong jalur birokrasi SKTM yang purba itu. Konsepnya maju: warga miskin dipegangi kartu, tinggal tunjukkan di Puskesmas atau rumah sakit, lalu dilayani.
Namun, namanya juga produk transisi, eksekusinya di lapangan sering kali kedodoran. Anggarannya sering seret, rumah sakit sering enggan menerima karena pencairan klaim dari pemerintah lama, dan diskriminasi terhadap pemegang Kartu Sehat menjadi rahasia umum. Pasien Kartu Sehat sering ditaruh di bangsal paling pojok, yang sirkulasi udaranya buruk, dengan pelayanan yang sekadarnya. Tapi ya sudahlah, minimal ada upaya.
Era Fragmentasi
Napas reformasi bergulir, dan kesadaran bahwa kesehatan adalah hak segala bangsa akhirnya mengristal dalam produk hukum yang serius. Pada tahun 2004, disahkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Undang-undang ini adalah tonggak sejarah, sebuah janji suci bahwa jaminan kesehatan wajib bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun, mengesahkan undang-undang adalah satu hal, melaksanakannya adalah hal lain. Di era setelah tahun 2004 hingga 2013, wajah jaminan kesehatan kita menjadi sangat fragmentaris—terpecah-pecah mirip pecahan piring instabilitas politik.
Ada program bernama Askeskin (Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin) yang lahir tahun 2005, yang preminya dibayar negara lewat APBN. Di sisi lain, muncul tren otonomi daerah di mana para Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati) berlomba-lomba membuat program Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) demi jualan politik saat Pilkada.
Efeknya? Carut-marut. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain punya aturan yang berbeda. Warga Kabupaten A yang punya kartu Jamkesda dari bupatinya, mendadak tidak laku kartunya ketika dia mendadak pingsan dan harus dirawat di rumah sakit Provinsi atau Kabupaten B yang bertetangga. Cakupannya terbatas, anggarannya tergantung kebaikan hati dan kemampuan finansial APBD masing-masing daerah. Jika daerahnya kaya minyak, rakyatnya makmur; jika daerahnya miskin, ya nasibnya ikut miskin. Kesehatan warga negara menjadi komoditas judi geografis dan politik lokal.
2014: Satu Sistem untuk Semua
Maka, ketika tanggal 1 Januari 2014 tiba, terjadilah sebuah transformasi terbesar dalam sejarah kesehatan modern Indonesia. PT Askes dilebur, diganti baju, dan diperluas fungsinya menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ini bukan sekadar ganti nama dari BUMN menjadi Badan Hukum Publik. Ini adalah revolusi paradigma.
Dengan lahirnya BPJS Kesehatan, untuk pertama kalinya dalam sejarah republik ini, sekat-sekat kasta sosial dalam kesehatan diruntuhkan. Tidak ada lagi cerita bahwa perlindungan medis hanya milik PNS atau orang kaya yang sanggup beli premi asuransi swasta mahal. Semua orang—mulai dari Direktur Bank, Pegawai Negeri, Buruh Pabrik, Tukang Bakso keliling, sampai Pemulung di tempat pembuangan sampah—masuk ke dalam satu wadah yang sama: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sistem gotong royong diaktifkan secara masif: yang kaya subsidi yang miskin melalui skema iuran mandiri dan PBI, yang sehat mensubsidi yang sakit. Ini adalah pengejawantahan paling konkret dari Pancasila sila kelima yang pernah kita miliki dalam kehidupan sehari-hari.
Merayakan Hak, Memperbaiki Kelola
Kembali ke urusan polemik penghapusan 11 juta data PBIJK di awal tahun 2026 yang kita bahas di awal tadi. Apakah karut-marut tersebut menandakan bahwa BPJS Kesehatan adalah produk gagal? Apakah kita harus kembali ke zaman dulu saja?
Tentu saja tidak. Kita harus jernih melihat masalah. Kasus penolakan pasien miskin di loket rumah sakit hari ini bukanlah kegagalan dari filosofi atau sistem asuransi sosialnya itu sendiri. Sistemnya sudah benar, cetak birunya sudah hebat. Yang merusak dan bikin gaduh adalah carut-marut tata kelola data dan kebiasaan buruk administrasi kita yang gemar gonta-ganti kebijakan tanpa mitigasi risiko di lapangan.
Petugas di Jakarta boleh saja membersihkan data palsu atau data ganda demi efisiensi anggaran negara. Tapi mereka sering lupa bahwa data yang mereka hapus di layar monitor itu mewakili nyawa manusia nyata yang sedang berjuang di ruang perawatan. Menghapus data tanpa sosialisasi yang masif dan tanpa menyediakan jalur darurat (bypass) bagi pasien kritis adalah tindakan administratif yang tuna-empati.
Namun, di luar segala omelan dan kritik kita yang sah terhadap BPJS hari ini, kita harus mengakui satu hal yang fundamental: BPJS Kesehatan telah berhasil mengubah paradigma kesehatan di Indonesia.
Sakit kini bukan lagi sebuah privilege atau hak istimewa yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir kelompok yang memegang SK PNS atau kantong tebal. Kesehatan telah bergeser posisinya menjadi sebuah hak dasar bagi seluruh warga negara.
Hari ini, jika kita mengkritik BPJS, kita mengkritik karena kita ingin dia menjadi lebih baik, bukan karena kita ingin dia dibubarkan. Sebab kita tahu, sekurang-kurangnya pelayanan BPJS hari ini, dia adalah pembatas tipis yang menjaga jutaan rakyat Indonesia agar tidak langsung jatuh miskin atau kehilangan nyawa saat badai penyakit datang menyapa. Tugas pemerintah sekarang cuma satu: pastikan urusan nyawa rakyat tidak lagi kalah cepat dibanding urusan update data di komputer.
