Kita ini, sebagai bangsa, memang punya bakat bawaan yang luar biasa dalam satu hal: gampang gemblung oleh euforia. Berilah masyarakat kita sedikit saja harapan—tak perlu muluk-muluk, cukup bayangan bahwa tim nasional sepak bola kita bakal berlaga di Piala Dunia—maka kita semua akan mendadak histeris, sujud syukur berjamaah, dan merasa seolah-olah trofi emas itu sudah nangkring di ruang tamu Istana Negara.
Euforia itu seperti kopi sasetan dosis tinggi. Bikin mata melek, jantung berdebar, dan akal sehat mendadak pamit tidur siang. Celakanya, penyakit gampang gemblung ini ternyata tidak cuma menjangkiti abang-abang penonton pos ronda atau netizen jempol racun di X (Twitter). Penyakit ini, sodara-sodara, merangkak naik begitu cepat hingga menembus dinding-dinding tebal ruang rapat kabinet, lalu mengetuk pintu ruang kerja Presiden kita tercinta, Pak Prabowo Subianto.
Pembelian Hak Siar yang Terlambat
Alkisah, pada awal tahun 2025, sekitar bulan April atau Mei, dada kita semua dibusungkan oleh performa timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang lolos terlihat membentang di depan mata. Di tengah gemuruh sorak-sorai itulah, nalar birokrasi kita bekerja dengan kecepatan roket. Logikanya sederhana, khas logika bapak-bapak yang ingin menyenangkan anaknya yang sedang ulang tahun: “Mumpung timnas mau lolos, rakyat harus nonton! TVRI, kamu berangkat ke Swiss, beli itu hak siar Piala Dunia sekarang juga!”
Maka terbitlah surat penugasan resmi dari Presiden pada September 2025. Isinya perintah suci: TVRI harus mengejar hak siar Piala Dunia 2026. Pihak TVRI yang biasanya kalem menyiarkan lagu-lagu keroncong atau dokumenter budidaya lele, mendadak harus terbang ke markas FIFA di Swiss dengan setelan jas rapi dan dada bergemuruh penuh nasionalisme.
Di sana, setelah tawar-menawar yang barangkali tidak sekejam emak-emak nawar kangkung di pasar subuh, ketuk palu pun terjadi. Angka yang disepakati? Enam puluh lima juta dolar AS. Kalau dikonversi ke rupiah, ditambah pajak dan segala tetek bengeknya, ketemulah angka ajaib: Rp1,3 triliun.
Mari kita berhenti sejenak di angka ini. Satu koma tiga triliun rupiah.
Bagi orang-orang yang isi dompetnya sering kali kritis di tanggal tua, membayangkan duit satu triliun itu bikin kepala migrain. Kalau duit itu dibelikan kerupuk kaleng, mungkin bisa menenggelamkan satu kabupaten. Tapi bagi negara, demi harga diri bangsa dan demi tontonan sepak bola yang katanya “hak segala bangsa”, angka itu langsung disikat saja. Dapatnya paket komplet, bung! Paket tiga turnamen sekaligus: Piala Dunia U-17, Piala Dunia 2026, dan Piala Dunia Wanita 2027.
Tapi ya, namanya juga kerjaan yang didorong oleh euforia yang grusa-grusu, urusan birokrasi kita ini memang sering kali punya ritme mirip siput nonton dangdut. Santai tapi banyak goyangnya. Kesepakatan itu baru benar-benar tuntas (alias deal) pada Desember 2025. Padahal, salah satu menu utama dalam paket itu, yaitu Piala Dunia U-17, sudah tayang bulan November 2025. Hasilnya? Menu pembuka senilai ratusan miliar itu hangus begitu saja tanpa sempat disiarkan. Kita keluar duit buat beli paket prasmanan, tapi baru datang ke gedung kondangan saat hidangan pembukanya sudah diberesin sama pramusaji. Tragis, tapi ya sudahlah, namanya juga bumbu-bumbu birokrasi.
Beli Pakai “Dana Anggaran Bencana”
Namun, drama yang sebenarnya bukan di Swiss, melainkan di dapur anggaran kita sendiri. Pertanyaan mendasarnya: TVRI itu dapat duit dari mana sampai sekonyong-konyong punya simpanan Rp1,3 triliun? Apakah mereka habis memenangkan undian sabun colek? Tentu tidak.
Duit itu rupanya diambil dari kantong ajaib bernama BA-BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara). Bahasa kerennya: Dana Cadangan. Di dalam fikih pengelolaan keuangan negara, dana BA-BUN ini sifatnya mirip seperti dana darurat di keluarga kita. Duit yang disimpan rapat-rapat, yang baru boleh dicairkan kalau genteng rumah ambrol, anak masuk rumah sakit, atau ada musibah yang mengancam keselamatan jiwa. Dalam konteks negara, dana ini sejatinya disiapkan untuk keperluan mendesak yang tak terduga, seperti penanganan bencana alam, gempa bumi, banjir bandang, atau letusan gunung berapi.
Tapi di negeri yang gemar sepak bola ini, definisi “mendesak” rupanya sudah bergeser secara radikal. Menonton tendangan Cristiano Ronaldo atau liukan Lionel Messi di layar kaca ternyata dianggap setara tingkat kedaruratannya dengan mengirim bantuan tenda dan mi instan ke lokasi bencana. Ketika dana darurat yang harusnya dipakai buat menambal rumah-rumah yang hancur karena longsor di Sumatra justru dipakai buat membayar lisensi tayangan ke kantong FIFA, di situlah kita patut merenung sambil mengelus dada: Gusti, segini amat kita pengen nonton bola.
Ada Nama Adiknya Presiden Prabowo
Penderitaan kita belum selesai sampai di situ. Setelah hak siar didapat, muncul masalah baru yang khas Indonesia banget: urusan bagi-bagi rezeki ke pihak ketiga.
Karena TVRI adalah lembaga penyiaran publik yang haram hukumnya komersial murni mencari iklan gila-gilaan, dan mereka juga tidak punya infrastruktur digital yang mumpuni untuk zaman modern ini—mereka tidak punya aplikasi streaming (Over-The-Top/OTT) yang siap pakai—maka dipanggilah pihak swasta. Lewat proses yang katanya bernama “tender internal”, ditunjuklah sebuah perusahaan bernama PT Citra Surya Indonesia (CSI) sebagai holding agency. Tugas PT CSI ini berat tapi gurih: mereka dibebani target menyetor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp400 miliar kembali ke negara.
PT CSI yang mungkin sadar bahwa urusan digital ini rumit, akhirnya menggandeng perusahaan lain lagi bernama PT Volago Global Nusantara. Dari rahim PT Volago inilah lahir sebuah aplikasi ajaib bernama Vola Play. Aplikasi inilah yang disiapkan menjadi wadah bagi jutaan pasang mata rakyat Indonesia untuk menonton Piala Dunia lewat HP mereka.
Nah, kalau ada proyek besar, triliunan rupiah, melibatkan pihak swasta, dan baunya wangi sampai ke mana-mana, biasanya indra penciuman netizen dan wartawan investigasi akan mendadak setajam jurnalis pemenang Pulitzer. Benar saja, Majalah Tempo kemudian mengendus sesuatu. Muncul kasak-kusuk soal keterlibatan nama besar: Hasyim Djojohadikusumo, yang kebetulan—sekali lagi, kebetulan—adalah adik kandung dari Presiden Prabowo sendiri.
Hasil investigasinya menarik dan penuh kelokan khas bisnis elite kita. Secara hukum, Pak Hasyim memang tidak punya saham selembar pun di aplikasi Vola Play atau PT Volago. Bersih. Tapi, beliau punya saham di PT Search yang mengoperasikan layanan “Internet Rakyat”. Skenarionya begini: layanan Internet Rakyat ini dijual secara berpaket (bundling) dengan aplikasi streaming Vola Play. Di dalam lingkaran kongsi itu, nangkring pula nama politikus senior kawakan, Fadel Muhammad.
Apakah ini korupsi? Wah, saya tidak berani menuduh, itu urusan KPK atau kejaksaan. Tapi dalam kacamata etika publik, aroma konflik kepentingan di lingkaran kekuasaan seperti ini baunya selalu mirip terasi bakar: pekat, menyengat, dan bikin semua orang menoleh curiga. Ketika urusan tontonan rakyat dibiayai pakai duit darurat negara, lalu ekosistem bisnisnya diisi oleh orang-orang yang punya jalur pintas ke ring satu kekuasaan, kita sulit untuk tidak berpikiran macam-macam.
Belum Siap Dikomersialisasikan
Tapi, mari kita kesampingkan dulu urusan politik elite yang rumit itu. Mari kita bicara sebagai konsumen, sebagai penonton jelata yang cuma pengen menikmati pertandingan sepak bola dengan tenang tanpa naik darah.
Bagaimana performa aplikasi Vola Play hasil kolaborasi triliunan itu? Jawabannya: Hancur minah!
Aplikasi ini adalah perwujudan nyata dari pepatah “ada harga, ada rupa”, tapi dalam versi yang terbalik. Sudah bayar, rupanya burik. Vola Play ini tampaknya dibangun dengan sistem rara jonggrang alias dikebut semalam. Bayangkan saja, mereka baru merekrut tim IT dan menyusun sistemnya sekitar satu bulan sebelum turnamen dimulai. Satu bulan! Itu mau bikin aplikasi skala global atau mau bikin grup WhatsApp panitia qurban?
Akibat dari kerjaan yang grusa-grusu ini langsung dirasakan oleh penggunanya. Orang-orang yang sudah telanjur membeli paket berbayar di aplikasi itu meradang. Begitu aplikasi dibuka, bukannya visual tajam lapangan hijau yang memanjakan mata, penonton justru disambut oleh serbuan iklan pop-up yang hobi muncul tiba-tiba layaknya jerawat di malam minggu. Sudahlah iklannya mengganggu, kualitas gambarnya pun jauh dari standar HD. Gambar pemain bola di lapangan tampak pecah-pecah, mirip semut berantem yang bergerak ke sana kemari.
Lebih ambyar lagi buat kaum borjuis pengguna iPhone. Sampai babak kualifikasi berjalan, aplikasi Vola Play ini baru tersedia di Android. Bagi pengguna iOS, aplikasi ini gaib, tidak ada di App Store. Usut punya usut, ternyata Vola Play belum mengantongi surat izin resmi dari TVRI untuk dimasukkan ke Apple Store. Ini kan namanya ajaib bin ajaib. Duit triliunan sudah digelontorkan, tapi mengurus surat izin buat masuk toko aplikasi saja bisa kelupaan. Walhasil, karena frustrasi melihat layar yang buram dan penuh iklan, banyak penonton kita yang akhirnya memilih jalan ninja: menyalakan VPN, lalu numpang menonton siaran gratisan dari televisi luar negeri. Sungguh sebuah ironi yang paripurna. Negara keluar uang Rp1,3 triliun agar rakyatnya bisa nonton bola, tapi rakyatnya malah harus mengungsi ke jaringan internet negara orang lain demi bisa melihat bola dengan jelas.
Di ujung sengkarut ini, hal yang paling bikin jengkel—dan ini disuarakan dengan sangat lantang oleh kritik dari Majalah Tempo—adalah narasi yang dibangun oleh pemerintah.
Ketika hak siar ini berhasil didapatkan dan bisa ditonton lewat antena digital biasa, para pejabat kita dengan senyum sumringah mengklaim bahwa ini adalah “Hadiah dari Presiden”. Hadiah dari Bapak Bangsa untuk rakyatnya yang gila bola.
Aduhh… mohon maaf ini, Pak. Sejak kapan definisi “hadiah” berubah menjadi barang yang dibeli pakai duit kita sendiri?
Uang Rp1,3 triliun yang dipakai TVRI itu bukan diambil dari tabungan pribadi Pak Prabowo di bank. Itu bukan hasil keuntungan bisnis pribadi beliau. Itu adalah dana BA-BUN, alias dana APBN, yang sumber utamanya adalah keringat rakyat yang ditarik lewat pajak. Pajak dari motor bebek kita yang telat bayar denda, pajak dari barang belanjaan kita di swalayan, pajak dari penghasilan buruh yang pas-pasan. Menuliskan label “Hadiah Presiden” pada fasilitas yang dibiayai dari hasil memeras keringat pembayar pajak adalah bentuk politisasi yang tidak hanya murahan, tapi juga meremehkan kecerdasan kolektif kita sebagai warga negara.
Kita harus berani jujur melihat skala prioritas bangsa ini. Di saat yang sama ketika triliunan rupiah itu terbang ke Swiss demi sepak bola, saudara-saudara kita di Sumatra dan daerah bencana lainnya sedang kebingungan. Rumah-rumah mereka roboh dihantam bencana, fasilitas publik hancur, anak-anak sekolah harus belajar di bawah tenda darurat yang bocor saat hujan. Mereka lebih butuh rumah layak huni dan jembatan yang tersambung kembali ketimbang melihat 22 orang berebut bola di layar televisi.
Sepak bola memang menghibur, ia bisa menjadi opium yang melupakan kita sejenak dari utang piutang dan beratnya hidup. Tapi menjadikannya prioritas di atas urusan kemanusiaan dan kebencanaan, dengan cara yang serampangan dan sarat aroma nepotisme, adalah bukti bahwa para pemimpin kita masih sering gagal membedakan mana yang merupakan “kebutuhan hidup” dan mana yang sekadar “gengsi kelompok”.
Akhir kata, selamat menonton Piala Dunia—bagi yang beruntung aplikasinya tidak crashing. Tontonlah setiap golnya dengan khidmat, sambil mengingat bahwa di setiap sepakan bolanya, ada secuil dana penanggulangan bencana yang ikut melayang ke udara.
