Negeri kita ini memang tak pernah kehabisan stok humor gelap. Kalau Anda mengira puncak kelucuan birokrasi kita sudah mentok pada urusan anggaran stunting yang habis buat rapat di hotel bintang lima, Anda salah besar. Kita selalu punya sekoci kejutan baru yang level absurditasnya sanggup membuat dahi berkerut sampai ke ubun-ubun. Kejutan terbaru itu bernama: Pelatihan Militer Komponen Cadangan (Komcad) bagi Calon Manajer Koperasi Merah Putih.
Ya, Anda tidak salah baca. Manajer koperasi. Orang-orang yang tugas mulianya kelak adalah menghitung sisa hasil usaha (SHU), mengurus simpan pinjam kulakan sembako, atau mengorganisasi distribusi pupuk dan hasil tangkapan ikan para nelayan. Entah jin dari mana yang membisiki para pembuat kebijakan di Jakarta, tiba-tiba saja puluhan ribu calon pengelola ekonomi mikro ini diseret ke barak-barak tentara. Mereka diwajibkan memakai seragam loreng, memotong rambut hingga cepak, dan menjalani ritual menyiksa fisik dari subuh sampai menjelang tengah malam.
Hasilnya? Sungguh sebuah tragedi yang memilukan sekaligus menjengkelkan. Dua nyawa melayang sia-sia. Anisa Muyassaroh, seorang perempuan muda asal Lamongan, roboh dan mengembuskan napas terakhirnya di Balikpapan akibat heat stroke—alias otaknya terpanggang sengatan matahari yang biadab. Di tempat lain, di Puslatpur Baturaja, Yonanda Muhammad Taufiq menyusul ke alam baka akibat cardiac arrest alias henti jantung.
Bayangkan perasaan orang tua mereka. Melepas anaknya dengan harapan kelak si anak bisa menjadi manajer koperasi yang keren, memakai kemeja rapi, duduk di belakang meja, dan memajukan ekonomi desa. Tapi yang kembali ke rumah justru peti mati, terbungkus bendera, dengan narasi kepahlawanan artifisial yang dipaksakan. Ini bukan pahlawan bangsa yang gugur di medan laga melawan agresor asing. Ini adalah anak-anak muda sipil yang mati konyol di bawah perintah bentakan pelatih militer, hanya demi sebuah ambisi proyek gagah-gagahan yang salah alamat.
Programnya Beneran Seperti melatih Tentara
Mari kita bedah angka-angkanya yang kolosal itu. Program ini diikuti oleh tidak tanggung-tanggung: 35.476 orang! Sebanyak 30.000 untuk Koperasi Desa dan 5.476 untuk Koperasi Kampung Nelayan. Mereka disebar di 67 satuan pendidikan TNI di seluruh penjuru Nusantara selama 45 hari.
Membaca jadwal hariannya saja sudah membuat asam lambung saya naik. Bayangkan, hidup mereka diatur bak robot sejak pukul 04.30 subuh hingga 22.00 malam. Bangun tidur langsung ibadah, lalu dihajar olahraga fisik, lanjut apel, dilanjutkan latihan Peraturan Baris-Berbaris (PBB) dan penghormatan militer. Setelah fisiknya gempor, mereka disuruh masuk kelas menerima materi. Bukan cuma materi manajerial dari Kementerian Koperasi, tapi juga teknik-taktik militer dasar!
Saya mencoba membayangkan atmosfer di dalam kelas itu. Setelah dijemur di lapangan di bawah siksaan terik matahari, disuruh push-up dan lari sampai paru-paru rasanya mau copot, mereka dipaksa duduk mendengarkan ceramah tentang manajemen risiko atau akuntansi koperasi. Yang terjadi bukannya ilmu meresap ke dalam otak, melainkan mata yang kiyep-kiyep menahan kantuk yang luar biasa berat. Begitu kepala terkantuk sedikit, bentakan melengking dari sersan pengasuh langsung menyalak di telinga.
Pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan dengan akal sehat yang paling minimal adalah: Hubungannya apa, jal? apa korelasinya antara kemampuan tiarap, merayap di lumpur, atau menghormat bendera dengan benar, terhadap kemampuan mengelola arus kas (cash flow) koperasi desa? Apakah kalau seorang manajer koperasi jago menembak atau kuat push-up 50 kali tanpa jeda, otomatis angka kredit macet di koperasinya bakal turun drastis? Apakah kalau mereka paham taktik gerilya kota, mereka jadi lebih lihai memasarkan ikan asin hasil tangkapan nelayan ke pasar modern?
Tidak Cocok Untuk Warga Sipil
Ini adalah wujud nyata dari apa yang dikritik keras oleh Achmad Nur Hidayat, seorang dosen kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Beliau dengan sangat logis mengatakan bahwa pelatihan militer ini sama sekali tidak relevan dengan kompetensi manajemen koperasi. Yang dibutuhkan oleh seorang manajer koperasi itu adalah kemampuan akuntansi yang rigid, manajemen risiko yang matang, pemahaman pasar, dan empati sosial untuk merangkul warga desa. Bukan otot kawat tulang besi yang siap dikirim ke garis depan pertempuran.
Celakanya lagi, watak birokrasi kita ketika menghadapi kritik selalu sama: defensif, bebal, dan hobi cuci tangan dengan dalih administratif. Ketika dua nyawa melayang, juru bicara Kementerian Pertahanan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, buru-buru tampil ke publik memberikan klarifikasi. Katanya, seluruh peserta telah melalui tahapan seleksi kesehatan yang sah dan dinyatakan memenuhi syarat.
Gusti Allah… respon macam apa ini? Ini adalah tipikal jawaban birokrat sejati yang memandang nyawa manusia tak lebih dari sekadar centang hijau di atas lembar kertas dokumen. Kalau memang seleksi kesehatannya sudah sah dan mereka dinyatakan sehat walafiat, lalu mengapa mereka bisa mati karena jantungnya berhenti dan otaknya kepanasan?
Di sinilah letak kebebalan yang dikuliti habis oleh pakar kesehatan masyarakat, Pandu Riyono. Standar pelatihan militer untuk perang itu didesain untuk melatih tentara—orang-orang yang sejak awal memang dipersiapkan fisiknya secara ekstrem untuk menghadapi situasi hidup dan mati di medan tempur. Skrining kesehatannya pun sangat ketat dan berjenjang selama berbulan-bulan.
Sementara yang kita bicarakan di sini adalah warga sipil. Mereka mungkin terbiasa begadang, sesekali makan mi instan, atau jarang olahraga berat. Tiba-tiba, tanpa masa transisi yang memadai, mereka dicemplungkan ke dalam ritme hidup militer yang spartan di bawah sengatan matahari khatulistiwa yang akhir-akhir ini memang sedang ekstrem panasnya. Menjemur warga sipil di lapangan terbuka untuk mendengarkan materi berjam-jam, lalu menghukum mereka dengan aktivitas fisik berat, itu bukan sedang membangun karakter. Itu namanya penyiksaan terselubung yang difasilitasi oleh negara!
Ketidakbecusan ini diperparah dengan rantai informasi yang leletnya minta ampun. Anisa Muyassaroh meninggal pada tanggal 18 Juni 2026. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah Kabupaten Lamongan, daerah asal almarhumah, baru mendapatkan kabar duka tersebut pada hari Selasa, 23 Juni 2026. Ada jeda lima hari! Lima hari di mana sebuah keluarga kehilangan anaknya, dan pemerintah daerahnya sendiri kebingungan mencari kepastian informasi karena jalur komunikasi yang tertutup rapat di balik dinding barak militer. Apakah informasi kematian di lingkungan militer juga berstatus “rahasia negara” sehingga butuh waktu berhari-hari hanya untuk mengabari bupati setempat? Ini benar-benar keterlaluan.
Jika kita tarik benang merahnya ke panggung yang lebih luas, fenomena ini menunjukkan adanya gejala penyakit akut dalam cara berpikir pemerintah kita: militerisasi sipil. Haeril Halim dari Amnesty International Indonesia dengan sangat jeli mengingatkan bahwa konsep pelatihan ini keliru sejak dalam pikiran. Komponen Cadangan (Komcad) itu dibentuk untuk kepentingan pertahanan negara, bukan untuk urusan bisnis, apalagi urusan koperasi desa.
Militerisme Sipil
Ada semacam romantisasi purba di kepala para pejabat kita bahwa “kedisiplinan” dan “karakter” hanya bisa dibentuk lewat jalur militer. Seolah-olah kalau orang tidak bisa baris-berbaris, tidak bisa lari siang bolong, dan tidak patuh secara buta pada atasan, maka mereka tidak punya karakter. Ini adalah cara pandang usang peninggalan era Orde Baru yang gemar memasukkan unsur militer ke semua lini kehidupan sipil.
Padahal, disiplin dalam dunia modern dan profesional sipil itu bentuknya sangat berbeda. Disiplin seorang manajer koperasi adalah disiplin mencatat setiap rupiah yang keluar masuk. Disiplin menolak suap. Disiplin datang tepat waktu saat rapat anggota. Disiplin memikirkan bagaimana caranya agar anggota koperasi tidak terjerat lintah darat. Semua disiplin sipil itu dibentuk lewat pendidikan moral, literasi keuangan, dan pelatihan manajerial yang humanis serta ilmiah. Bukan dengan cara dibentak-bentak oleh instruktur bermuka garang di tengah lapangan berdebu.
Klaim bahwa pelatihan ini “hanya” mengalokasikan 30 hari untuk kedisiplinan dan 15 hari untuk manajerial, justru semakin menegaskan betapa kacaunya skala prioritas program ini. Masa pelatihan manajemen untuk mengurus uang miliaran rupiah milik puluhan ribu desa cuma diberi porsi sepertiga dari waktu latihan fisik? Ini mau mencetak manajer koperasi atau mau bikin milisi swasta berbaju batik?
Kini, nasi sudah menjadi bubur, dan buburnya pun sudah telanjur amis oleh darah dan air mata. Pihak Kemhan menyatakan sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme program, mulai dari seleksi hingga pengawasan medis. Tapi bagi saya, evaluasi saja tidak cukup. Program ini harus dihentikan total sekarang juga! Jangan sampai ada korban ketiga, keempat, atau kelima yang harus pulang ke kampung halaman di dalam keranda kayu hanya karena kebebalan sebuah kebijakan.
Kesimpulan yang Terpaksa
Kembalikan urusan koperasi kepada jalurnya yang benar. Biarkan Kementerian Koperasi mendidik calon manajernya di gedung-gedung pelatihan yang sejuk, dengan fasilitas komputer yang memadai, dengan buku-buku akuntansi yang tebal, dan dengan diskusi-diskusi yang mencerahkan pikiran. Biarkan tentara kita fokus di barak dan perbatasan untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar, tak perlu ikut-ikutan sibuk mengurusi bagaimana cara mengelola simpan-pinjam nelayan.
Sebab, jika logika militerisasi ini terus dipelihara dan dibiarkan merembet ke mana-mana, jangan kaget jika beberapa tahun ke depan kita akan melihat syarat menjadi kasir minimarket harus bisa bongkar pasang senjata laras panjang, atau syarat menjadi guru PAUD harus lolos latihan terjun payung.
Mari kita sudahi lelucon yang tidak lucu ini. Menjadi disiplin tidak harus membuat nyawa melayang di lapangan upacara. Dan yang paling penting: mengurus koperasi itu butuh otak yang encer dan hati yang bersih, bukan kulit yang legam terbakar matahari dan jantung yang dipaksa berpacu melampaui batas kodratnya sebagai manusia sipil. Hormat grak, bubar jalan!
