Ada satu hal yang konstan dari politik kita: tidak ada yang benar-benar pensiun, yang ada hanyalah jeda minum teh.
Beberapa waktu lalu, jagat berita sempat agak tenang. Pak Jokowi, setelah meletakkan jabatan presidennya, dikabarkan mudik, momong cucu, dan menikmati masa-masa tenang di Solo. Kita membayangkan beliau bakal asyik menyiram tanaman atau sesekali jalan-jalan sore mencari kuliner lokal tanpa perlu dikawal paspampres berwajah tegang. Tapi, ah, asumsi orang awam seperti kita ini memang sering kali terlalu lugu. Politik itu seperti candu, Bung. Dan bagi seorang dirigen politik kawakan, panggung tak pernah benar-benar sepi.
Kabar terbaru dari Tempo.co meniupkan angin segar—atau mungkin angin ribut, tergantung dari kacamata partai mana Anda melihatnya. Pak Jokowi dijadwalkan kembali naik panggung melalui safari politik ke Lampung pada 25–27 Juni 2026, yang kemudian bakal disambung ke Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Misi utamanya? Bukan lagi urusan meresmikan jalan tol atau membagikan sertifikat tanah, melainkan sebuah urusan domestik yang sangat ideologis sekaligus pragmatis: menyiram tanaman politik putra bungsunya, Kaesang Pangarep, agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa mekar dan lolos ke Senayan pada Pemilu 2029 nanti.
Jokowi, di struktur resmi DPP PSI, statusnya apa? Belum ada. Beliau bukan ketua dewan pembina, bukan pula sekjen. Tapi di sinilah letak uniknya politik Indonesia. Formalitas di atas kertas itu nomor sekian; yang nomor satu adalah cultural power alias daya pikat figur. Tanpa jabatan resmi pun, begitu beliau menyatakan siap turun ke daerah pasca-pemulihan kesehatannya, struktur di bawah langsung bergerak seperti mesin yang baru saja diberi oli terbaik.
Kita yang melihat ini dari warung kopi hanya bisa tersenyum masygul. Pak Jokowi tahu betul, di negeri di mana pemilih lebih suka melihat siapa yang datang ketimbang membaca lembar manifesto partai, kehadiran fisiknya adalah amunisi utama. Pensiunan presiden turun gunung jadi sales partai anak? Mengapa tidak. Di Indonesia, batas antara urusan keluarga dan urusan negara memang acap kali setipis tisu warung bakso.
Pilih Lampung Karena Iconnya Sama Dengan PSI, Gajah
Pertanyaan menariknya: kenapa Lampung yang dipilih jadi destinasi pertama? Kenapa bukan daerah lain yang barangkali secara jarak lebih dekat dari Solo?
Tentu saja ada hitung-hitungan kalkulator politik yang presisi di balik itu. Lampung adalah memori indah bagi Pak Jokowi. Pada Pilpres 2019, provinsi di ujung selatan Sumatra ini menyumbangkan 59,34% suara untuknya. Itu bukan angka yang kecil. Itu adalah angka kesetiaan. Di sana, jejak-jejak emosional pemilih terhadap sosok Jokowi masih sangat hangat.
Namun, di luar angka-angka statistik yang bikin kepala pusing itu, ada satu COCOKOLOGI—istilah yang sangat kita gemari di Indonesia—yang tak kalah menarik. Lambang daerah Lampung adalah gajah. Dan entah bagaimana, gajah ini secara simbolis diidentikkan dengan maskot atau lambang yang akrab di lingkungan PSI.
Mari kita bayangkan bagaimana narasinya dibangun di tingkat akar rumput nanti: Gajah yang besar, kuat, dan melambangkan Lampung, bersanding dengan mawar merah PSI yang digenggam erat. Hubungan simbolis semacam ini, bagi masyarakat kita yang masih kental dengan budaya visual dan mistisisme politik, sering kali jauh lebih masuk ke dalam sanubari ketimbang kuliah umum soal pertumbuhan ekonomi makro.
Relawan di lapangan sudah mulai menghitung-hitung keuntungan. Kehadiran Jokowi diperkirakan bisa mendongkrak perolehan suara PSI sekitar 1% di setiap daerah pemilihan (dapil) di Lampung. Terdengar kecil? Jangan salah. Bagi partai sekelas PSI yang pada Pemilu 2024 kemarin cuma berhasil mengais 110.937 suara (sekitar 3,28%) di Lampung, tambahan 1% di tiap dapil itu seperti guyuran air es di tengah hari bolong. Itu adalah modal yang sangat berharga untuk menembus angka sakral parliamentary threshold 4% demi tiket menuju Senayan.
Politik kita memang gemar memanfaatkan romantisme masa lalu. Pak Jokowi datang ke Lampung bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai “mantan kekasih” yang datang kembali untuk meminta restu bagi anaknya. Dan kita tahu, masyarakat kita itu pemaaf dan penuh nostalgia.
Adu Kuat Pendukung Jokowi VS Pendukung PDIP
Nah, di sinilah drama sesungguhnya dimulai. Ketika Pak Jokowi masuk ke Lampung dan NTT, beliau sebenarnya tidak sedang membuka lahan baru. Beliau sedang masuk ke sebuah pekarangan yang di dalamnya sudah ada pemilik lamanya: PDI Perjuangan.
Pengamat politik menyebut wilayah-wilayah ini sebagai “wilayah irisan”. Bahasa gampangnya: pemilih loyal PDIP dan pendukung fanatik Jokowi di daerah-daerah ini sebenarnya adalah orang yang sama. Mereka adalah bapak-bapak yang memakai kaos banteng saat kampanye pileg, tapi di dinding rumahnya memajang foto Pak Jokowi memakai kemeja putih pelintingan. Mereka mencintai Bung Karno, mengagumi Megawati, tapi di saat yang sama, merasa Pak Jokowi adalah representasi dari diri mereka yang sederhana.
Ketika kedua magnet ini—PDIP di satu sisi dan Jokowi bersama PSI-nya di sisi lain—mulai saling tarik-menarik di lapangan yang sama, apa yang terjadi? Kebingungan massal di tingkat akar rumput.
Karakter pemilih kita itu, suka atau tidak suka, adalah pemilih komunal yang berbasis figur, bukan ideologi yang rigid. Mereka jarang berdiskusi tentang marhaenisme versus solidaritas sosial ala anak muda Jakarta. Yang mereka tahu, “Saya suka Pak Jokowi karena beliau merakyat, dan saya suka PDIP karena partainya wong cilik.”
Sekarang, ketika Pak Jokowi datang dan membisikkan, “Tolong bantu partainya anak saya, PSI,” si pemilih ini bakal garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Ini ibarat Anda berlangganan di warung soto langganan selama puluhan tahun, lalu tiba-tiba anak dari pemilik warung soto itu membuka warung mi ayam tepat di sebelahnya, dan si bapak meminta Anda untuk sesekali jajan di warung anaknya. Sungguh sebuah dilema moral yang berat bagi seorang pelanggan setia.
Pergeseran dukungan ini sangat mungkin terjadi. Dan pergeseran itu tidak akan didasari oleh perdebatan visi-misi di televisi, melainkan oleh seberapa intens pelukan, seberapa sering swafoto, dan seberapa hangat jabat tangan yang terjadi di pasar-pasar tradisional Lampung nantinya.
PDIP Siap Merapatkan Barisan
Tentu saja, PDIP bukan partai kemarin sore yang akan diam saja melihat lapak dagangannya digerogoti, bahkan oleh mantan kader terbaiknya sendiri. Banteng adalah petarung sejati, apalagi kalau urusannya adalah mempertahankan wilayah kekuasaan.
Merespons rencana safari politik Jokowi, internal PDIP langsung memasang kuda-kuda. Umar Ahmad, Ketua DPD Bidang Internal PDIP Lampung, buru-buru meniupkan terompet optimisme. Beliau menegaskan bahwa basis partainya di Lampung tetap solid. Mengapa? Karena menurutnya, PDIP sudah memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat paling bawah, yakni anak ranting. Dalam bahasa organisasi, anak ranting itu adalah sel-sel terkecil di tingkat RT/RW. Mereka adalah orang-orang yang tahu siapa saja tetangganya yang sedang sakit, siapa yang kenduri, dan siapa yang butuh bantuan darurat.
Lalu masuklah sindiran khas dari pusat. Juru bicara DPP PDIP, Guntur Romli, melempar pernyataan yang cukup menohok. Beliau menekankan bahwa kekuatan PDIP itu bertumpu pada kerja ideologis dan kaderisasi jangka panjang di lapangan. Kerja-kerja organik seperti ini, katanya, jauh lebih kokoh dan tahan banting ketimbang politik yang hanya mengandalkan pencitraan atau bantuan sesaat yang sifatnya musiman.
Sindiran ini jelas dialamatkan ke mana. Ini adalah kritik halus (tapi terasa perih) terhadap model politik yang dibawa oleh PSI dan Jokowi: politik figuritas yang dianggap instan. PDIP ingin menegaskan, “Kami ini pohon besar yang akarnya sudah menghunjam dalam ke tanah, sementara kalian hanyalah tanaman hias dalam pot yang indah dilihat tapi gampang layu kalau musim berganti.”
Namun, apakah benteng pertahanan berbasis struktur anak ranting ini cukup kuat menahan gempuran pesona seorang Jokowi? Sejarah politik kita mencatat, struktur partai sering kali kedodoran ketika berhadapan dengan gelombang popularitas figur yang masif. Pertarungan di Lampung nanti akan menjadi laboratorium politik yang menarik: mana yang lebih perkasa, mesin partai yang dirawat bertahun-tahun atau karisma personal yang datang membawa nostalgia?
Retorika Ideologi vs Kenyataan Warung Kopi
Pada akhirnya, kita yang duduk di warung kopi sambil menyeruput teh manis hangat hanya bisa menonton panggung ini dengan rasa takjub yang konsisten. Debat antara PDIP dan kubu Jokowi-PSI ini mencerminkan dua mazhab besar dalam cara berpolitik orang Indonesia.
Di satu pihak, ada romantisme organisasi dan ideologi. PDIP bangga dengan sejarahnya, kaderisasinya, dan militansi kadernya yang siap bergerak atas perintah partai. Mereka percaya bahwa sistem yang mapan akan selalu menang pada jangka panjang. Ini adalah cara pandang idealis yang mengasumsikan masyarakat memilih berdasarkan kesadaran organisasi.
Di pihak lain, ada pragmatisme figuritas. Jokowi dan PSI paham betul bahwa bagi mayoritas pemilih kita, politik itu konkret dan personal. Politik itu soal siapa yang wajahnya paling sering muncul di media sosial, siapa yang gaya bicaranya paling mirip dengan orang biasa, dan siapa yang bisa memberikan rasa kedekatan emosional secara instan. Mengapa harus repot-repot mendidik kader secara ideologis selama bertahun-tahun kalau satu kunjungan pasar oleh seorang tokoh populer bisa mengubah peta suara dalam sekejap?
Nanti, pada akhir Juni 2026, ketika Pak Jokowi benar-benar menginjakkan kakinya di Lampung, kita akan melihat bagaimana teori-teori politik ini diuji di dunia nyata. Apakah masyarakat Lampung akan tetap setia pada logo banteng yang sudah akrab di surat suara mereka, atau mereka akan mulai melirik mawar merah demi rasa hormat dan cinta pada sosok sang mantan presiden?
Satu hal yang pasti: pemilu 2029 memang masih jauh, tetapi genderang perangnya sudah ditabuh dari sekarang, dari tanah Lampung, lewat langkah kaki seorang pensiunan yang menolak untuk benar-benar beristirahat. Kita, rakyat jelata, silakan melanjutkan hidup, bekerja mencari sesuap nasi, sambil sesekali menonton pertunjukan ini dengan senyum dikulum. Mari kita lihat, siapa yang akhirnya mendapat porsi terbesar dari isi dompet suara masyarakat kita.
