Ada sebuah penyakit musiman yang selalu menjangkiti para pemburu kekuasaan di negeri ini setiap kali musim pemilihan umum tiba: amnesia kebudayaan yang akut. Tiba-tiba saja, para calon pemimpin mendadak rajin memakai baju takwa, fasih mengutip ayat, dan mendadak akrab dengan tempat ibadah. Agama yang suci dipaksa turun kasta menjadi sekadar komoditas jualan kampanye, sementara jati diri kemanusiaan dan akar budaya masyarakat setempat dicampakkan begitu saja ke tong sampah sejarah.
Namun, sebuah obrolan mendalam di kanal Akbar Faizal Uncensored bersama Dedi Mulyadi memberikan kita sebuah pemandangan yang menyegarkan sekaligus menampar kewajaran politik kita. Lewat diskusi bertajuk “Sunda Wiwitan Menang Telak di Jawa Barat: Dedi Mulyadi Pecundangi Politik Agama,” kita diajak melihat sebuah anomali yang luar biasa. Di tengah lanskap politik Jawa Barat yang selama ini dikenal sangat sensitif, sumbu pendek, dan mudah tersulut oleh isu-isu keagamaan serta politik identitas, Dedi justru berani mengambil langkah ekstrem yang melawan arus mainstream. Ia maju dengan mengusung narasi kebudayaan, menghidupkan kembali nilai-nilai adat termasuk hak spiritual Sunda Wiwitan, serta menjadikan kedekatan manusia dengan alam sebagai fondasi utama kepemimpinannya.
Bagi para pengamat politik yang isi kepalanya hanya teori-teori elektoral barat, langkah Dedi ini dianggap sebagai tindakan bunuh diri politik. “Mana bisa menang di Jawa Barat kalau tidak jualan sentimen agama?” begitu mungkin bisik mereka. Tapi hasil di lapangan membuktikan sebaliknya: ketika rakyat disuguhi ketulusan akar budaya, kosmetik politik identitas mendadak luntur tak ada harganya.
Pajajaran dan Saamparan
Dedi Mulyadi membuka ingatan kita yang mulai berdebu tentang mengapa Jawa Barat sempat kehilangan arah ideologisnya. Selama bertahun-tahun, terjadi hegemoni politik yang secara sistematis memisahkan manusia Sunda dari tanah ibunya, dari bahasa ibunya, dan dari akar tradisinya. Manusia Sunda dipaksa menjadi orang lain di tanahnya sendiri demi memenuhi syahwat keseragaman politik nasional.
Padahal, jika kita mau jujur menggali isi bumi Pasundan, akar ideologi kesetaraan atau yang dalam bahasa modern sering keren disebut sebagai “sosialis alami” sudah tertanam ratusan tahun lalu. Perhatikan saja konsep Pajajaran. Kata itu bukan sekadar nama kerajaan fiktif dalam dongeng pengantar tidur; arti filosofisnya adalah “sejajar” atau “setara”. Tidak ada sekat kasta yang angkuh antara pemimpin dan rakyatnya.
Prinsip kesetaraan ini mewujud secara nyata dalam tradisi saamparan—sebuah konsep agung di mana semua orang, tanpa memandang pangkat atau ketebalan dompet, duduk bersama di atas hamparan tikar yang sama. Di atas tikar itu, semua kepala sama tegak dan semua suara sama berharga. Dalam masyarakat adat Sunda, kolektivitas komunal adalah harga mati. Tidak dikenal adanya hak kepemilikan personal yang mutlak dan rakus atas hasil bumi. Hasil panen yang melimpah tidak ditumpuk di rekening pribadi, melainkan disimpan bersama di dalam leuit atau lumbung komunal untuk memastikan bahwa saat musim paceklik tiba, tidak boleh ada satu pun tetangga yang kelaparan sementara yang lain kekenyangan.
Filosofi ini juga mengatur bagaimana manusia memperlakukan alam secara spiritual. Masyarakat Sunda kuno tidak melihat hutan sebagai tegakan pohon yang siap ditebang untuk jadi duit kertas. Mereka membagi hutan dengan sangat ilmiah dan sakral: ada leuweung tutupan yang tidak boleh disentuh sama sekali demi menjaga mata air, ada leuweung titipan, awisan, hingga leuweung garapan yang boleh diolah untuk urusan perut. Ekosistem dijaga dengan rasa takut dan hormat, sebuah kearifan lokal yang jauh lebih sakti daripada ratusan lembar dokumen Amdal buatan dinas lingkungan hidup modern yang sering kali bisa dibeli itu.
Pabrik di Tengah Sawah dan Negara yang Pegang Beras
Lalu, bagaimana menerjemahkan filosofi kuno ini ke dalam visi pembangunan Jawa Barat masa depan yang sudah terlanjur dikepung oleh asap industri? Di sinilah letak kecerdasan Dedi Mulyadi. Ia menolak mentah-mentah dogma purba yang mengatakan bahwa industrialisasi itu haram hukumnya atau bahwa industrialisasi pasti otomatis merusak alam.
Visi Dedi adalah membangun Kawasan Industri Hijau yang memadukan antara mesin-mesin pabrik dengan ekosistem alam yang asri. Ia membayangkan sebuah kawasan industri di mana di samping tembok pabrik beton tetap ada hamparan sawah yang hijau, hutan kota yang rindang, dan taman-taman bunga yang bermekaran. Tujuannya sangat manusiawi: agar para buruh pabrik yang setiap hari diperas tenaganya oleh target produksi tidak mengalami depresi mental. Manusia pekerja butuh melihat warna hijau daun dan menghirup udara bersih agar jiwanya tetap waras, bukan cuma disuguhi pemandangan abu-abu seng dan debu jalanan.
Urusan perut dan kesehatan pun dirancang dengan pendekatan yang sangat membumi. Dedi berencana melakukan integrasi total antara kekayaan hayati Tanah Sunda dengan dunia medis modern. Tanaman-tanaman obat tradisional yang tumbuh liar di halaman rumah rakyat akan diidentifikasi dan diteliti secara ilmiah di laboratorium. Yang menarik, para praktisi pengobatan tradisional—seperti ahli patah tulang urut atau ahli terapi stroke tradisional yang selama ini dianggap sebelah mata oleh dunia kedokteran barat—akan dirangkul dan diintegrasikan ke dalam sistem rumah sakit modern. Ini adalah bentuk pengakuan martabat atas pengetahuan lokal yang sudah teruji oleh waktu.
Sementara di sektor pangan, Dedi mengumandangkan prinsip kedaulatan yang mutlak. Negara harus hadir dan menguasai komoditas pokok seperti beras. Logikanya sangat tajam: negara tidak boleh membiarkan harga beras dilepas begitu saja ke mekanisme pasar bebas yang kejam. Sungguh tidak adil jika harga beras yang harus dibayar oleh seorang buruh tani, tukang becak, atau buruh pabrik disamaratakan dengan harga yang dibayar oleh para pemilik modal atau ekspatriat kaya di kawasan elite. Negara wajib mengontrol harga pangan demi melindungi rakyat kecil yang paling rentan kelaparan.
Memangkas “Korupsi Kultural” demi Postur Anggaran yang Waras
Semua visi megah di atas tentu akan menjadi omong kosong belaka jika mesin birokrasinya masih bermental priayi zaman kolonial: hobi memakan anggaran dan malas bekerja. Dedi Mulyadi tanpa ragu melayangkan kritik keras terhadap apa yang ia sebut sebagai tren “birokrasi digital kosmetik” hari ini.
Saat ini, pemerintah daerah berlomba-lomba membuat ribuan aplikasi ponsel pintar yang katanya demi efisiensi, padahal ujung-ujungnya hanya jadi proyekan pengadaan yang menghamburkan uang negara. Anggaran pendapatan daerah habis tidak bersisa hanya untuk membiayai rapat-rapat koordinasi, dinas luar kota, dan acara evaluasi yang digelar di hotel-hotel berbintang mewah. Ini adalah bentuk korupsi kultural yang dibungkus dengan gaya hidup kedinasan yang sah. Dedi ingin menyikat habis pemborosan ini. Rapat-rapat tidak bermutu itu harus dipangkas, dan anggarannya dialihkan langsung secara konkret untuk membangun ruang kelas sekolah yang roboh atau membelikan fasilitas alat medis di rumah sakit umum daerah.
Berkaca dari rekam jejak kesuksesannya saat memimpin Purwakarta dulu, Dedi berkomitmen penuh untuk membalik postur APBD Jawa Barat menjadi format yang pro-rakyat secara ekstrem: 70 persen anggaran wajib dialokasikan untuk belanja publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dan maksimal hanya 30 persen yang boleh dipakai untuk belanja aparatur atau gaji pegawai. Sebuah angka yang pasti membuat para makelar proyek di birokrasi mendadak meriang.
Terakhir, urusan kesehatan rakyat akan dirombak total dari akarnya melalui tindakan preventif yang radikal. Dedi mengkritik keras gaya hidup modern yang dijejali oleh makanan instan berkadar gula tinggi dan zat kimia berbahaya yang merusak tubuh generasi muda kita sejak dini. Solusinya adalah melakukan revolusi makanan sehat berbasis pangan organik dan kuliner tradisi lokal. Rakyat harus diajak kembali mengonsumsi apa yang disediakan oleh tanah mereka sendiri, karena tubuh yang sehat adalah modal utama untuk membangun peradaban yang kuat.
Belajar Menjadi Manusia dari Tanah Sunda
Esai ini pada akhirnya adalah sebuah perayaan atas kemenangan akal sehat dan hati nurani di atas panggung politik praktis. Keberhasilan Dedi Mulyadi membuktikan bahwa rakyat Jawa Barat sebenarnya tidak sekaku yang dikira oleh para elite politik di Jakarta. Rakyat merindukan pemimpin yang bicaranya tidak melit-melit di langit, melainkan pemimpin yang kakinya menginjak tanah, yang tahu bau keringat petani, dan yang menghormati warisan leluhurnya.
Ketika politik agama dan jualan identitas berhasil dipecundangi oleh narasi kebudayaan dan kelestarian alam, kita sedang melihat secercah cahaya di ujung terowongan politik Indonesia yang gelap. Tanah Sunda sedang memberikan pelajaran berharga kepada seluruh republik ini: bahwa untuk menjadi modern, kita tidak perlu menjadi orang lain. Kita hanya perlu kembali duduk bersama di atas tikar saamparan, membuka lumbung leuit untuk saling berbagi, dan menjaga leuweung agar hidup kita tetap diberkahi. Semoga kemenangan jati diri di Jawa Barat ini bukan sekadar letupan sesaat, melainkan awal dari kembalinya martabat kebudayaan di seluruh penjuru Nusantara.
