Mundur “Katanya” Karena Kesehatan
Di negeri ini, kalau ada pejabat tinggi mendadak mengundurkan diri dengan alasan “kesehatan”, reaksi pertama pasar keuangan bukannya mengirim karangan bunga ucapan get well soon, melainkan langsung memelototi layar ticker nilai tukar mata uang. Kita semua sudah terlalu berpengalaman untuk tahu bahwa dalam bahasa birokrasi, “alasan kesehatan” sering kali berarti “kesehatan politiknya sedang terganggu”.
Pengunduran diri Perry Warjiyo dari kursi Gubernur Bank Indonesia (BI) jelas mengirimkan gelombang kejutan. Di atas kertas, argumen resminya adalah soal kondisi fisik. Namun, di lorong-lorong pasar modal dan meja kerja para analis, desas-desus berembus kencang: ini soal rupiah yang terus melemah tak tertahankan dan tekanan politik yang makin tak tertolak.
Mari kita kasihan sebentar pada posisi Gubernur BI. Mengurus nilai tukar rupiah di Indonesia itu mirip dengan diminta menahan laju air bah hanya dengan berbekal ember plastik dan gayung. BI sudah mengerahkan segala jurus moneter yang ada di buku teks: suku bunga dinaikkan, cadangan devisa dikuras untuk intervensi pasar, hingga penerbitan berbagai instrumen pemikat modal asing. Hasilnya? Rupiah tetap saja loyo.
Kenapa? Karena rupiah bukan cuma urusan angka-angka di bank sentral. Rupiah adalah cerminan dari daya saing sektor riil dan kesehatan fiskal negara. Menuntut BI sendirian untuk menyelamatkan rupiah tanpa ada perbaikan di kementerian-kementerian sektor riil dan pengetatan anggaran di Kementerian Keuangan itu sama saja seperti menyuruh dokter memberi obat pusing kepada pasien yang kaki pendarahannya belum dibalut. Pasiennya ya tetap lemas.
Independensi BI Mulai Direcoki Pemerintah
Hal yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada mundurnya seorang figur adalah pelan-pelan bergesernya “papan permainan” teknokrasi kita. Selama beberapa dekade pasca-Reformasi, Bank Indonesia dijaga ketat agar menjadi “benteng independen”. Ide dasarnya sederhana: politisi itu wataknya selalu ingin belanja sebanyak-banyaknya demi popularitas jangka pendek, sementara bank sentral bertugas menjadi “orang dewasa di dalam ruangan” yang mengingatkan agar tabungan tidak habis.
Namun, sejak hadirnya UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), tembok benteng itu tampak makin tipis. Kehadiran perwakilan pemerintah dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) serta mekanisme evaluasi oleh DPR membuat ruang intervensi politik makin meluas.
Belum lagi cerita soal Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ketika rapat KSSK kini dipimpin langsung oleh Presiden dan dihadiri oleh jajaran kekuasaan baru—termasuk entitas super-holding seperti Danantara hingga pimpinan DPR—pasar membaca sinyal ini dengan dahi berkerut. Ini bukan lagi sekadar koordinasi, melainkan konsentrasi dominasi pemerintah atas sektor keuangan.
Di titik inilah hantu bernama Fiscal Dominance mulai bergentayang. Kalau bank sentral sudah tunduk pada kehendak fiskal pemerintah, ujung-ujungnya adalah skema burden sharing alias “pencetakan uang” untuk membeli surat utang negara demi membiayai proyek-proyek pemerintah. Secara matematis, mencetak uang untuk menambal defisit anggaran memang kelihatan gampang dan instan. Tapi secara ekonomi, itu adalah resep paling ampuh untuk mengundang inflasi gila-gilaan dan meruntuhkan nilai mata uang sendiri.
Pimpinan Peruri Dijabat Militer, Muncul Kekhawatiran Cetak Uang Ugal-Ugalan
Di tengah atmosfer pasar yang sedang waswas terhadap independensi moneter, pemerintah membuat kejutan berikutnya: mengganti Direktur Utama Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia) dengan sosok berlatar belakang militer.
Secara teknis birokrasi, pergantian direksi BUMN adalah hal biasa. Tapi dalam konteks pasar keuangan yang sensitif, timing dan latar belakang figur adalah segalanya. Peruri bukan BUMN biasa yang mengurus jalan tol atau semen; Peruri adalah pemegang lisensi tunggal untuk mencetak lembaran-lembaran uang kertas rupiah yang kita kantongi setiap hari.
Penunjukan purnawirawan TNI di posisi vital percetakan uang, persis di saat isu burden sharing dan cetak uang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, langsung menyalakan lampu kuning di kepala para investor. Pasar mulai berspekulasi: apakah ini tanda-tanda bahwa strategi pengelolaan rupiah ke depan bakal menggunakan pendekatan “komando” alih-alih pendekatan pasar? Apakah ini persiapan untuk eksekusi kebijakan cetak uang secara lebih masif tanpa banyak perdebatan?
Mungkin spekulasi itu berlebihan. Tapi dalam dunia keuangan, persepsi sering kali beroperasi lebih cepat daripada fakta. Ketika transparansi minim dan strategi penguatan rupiah belum jelas, langkah-langkah simbolis seperti ini justru memperdalam jurang ketidakpercayaan (distrust).
Penyebab Utama Rupiah Mudah Goyah
Kalau kita bedah lebih dalam, kenapa sih rupiah begitu mudah goyah dan investor seperti kehilangan gairah? Ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menggarisbawahi tiga racun utama yang sedang menggerogoti kepercayaan pasar:
- Kebijakan yang Berubah-ubah (Unpredictable Policy): Investor tidak takut pada risiko, tapi mereka benci pada ketidakpastian. Ketika aturan bisa berganti dalam hitungan minggu sesuai selera politik, modal asing memilih kabur ke tempat yang lebih aman.
- Kurangnya Transparansi & Akuntabilitas: Program-program raksasa yang memakan anggaran jumbo—seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembentukan Danantara—sering kali diluncurkan dengan narasi megah namun minus rincian skema kalkulasi risiko dan pengawasan yang jelas.
- Defisit dan Beban Fiskal yang Membengkak: Ketika penerimaan negara megap-megap sementara belanja politik melambung, pasar tahu ada yang tidak beres dengan daya tahan keuangan jangka panjang kita.
Celakanya, elite kita sering terjebak pada mentality quick win—mencari solusi karbitan yang serba cepat. Rupiah anjlok sedikit, yang disalahkan spekulan atau BI disuruh jualan devisa. Padahal, penyelesaian fundamental nilai tukar ada di sektor riil: bagaimana membuat industri dalam negeri bergairah kembali, bagaimana menekan ketergantungan impor bahan baku, dan bagaimana menggenjot ekspor manufaktur yang bernilai tambah tinggi, bukan sekadar jualan komoditas mentah.
Sektor riil itu memang butuh waktu dan kerja keras untuk dibenahi. Tapi karena politisi hanya berpikir dalam siklus pemilu lima tahunan, solusi jangka panjang yang betul ini sering kali kalah populer dibanding jurus-jurus instan yang merusak struktur ekonomi.
Menari di Atas Gelombang Ketidakpastian
Melihat tumpukan masalah ini, siapa pun sosok yang nantinya menduduki kursi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Perry Warjiyo akan mengemban beban yang sangat berat. Indonesia tidak butuh Gubernur BI yang sekadar pandai mengangguk pada keinginan penguasa atau sekadar pandai berolah kata dengan bahasa akademis yang rumit.
Kita membutuhkan sosok yang punya dua hal: keberanian dan integritas.
Gubernur BI mendatang harus menjadi figur yang berani berkata “Tidak!” ketika kebijakan fiskal pemerintah sudah mulai menyeberangi garis batas keselamatan moneter. Beliau harus mampu mempertahankan benteng independensi BI dari godaan intervensi politik, sekaligus memiliki kredibilitas teknokratis yang diakui oleh pasar global.
Hal paling krusial yang harus dilakukan dalam jangka pendek bukanlah sekadar menaikkan suku bunga setengah persen lagi, melainkan merebut kembali kepercayaan (trust). Kepercayaan pasar tidak bisa dibeli dengan narasi optimisme kosong di media massa. Kepercayaan hanya bisa dibangun lewat komunikasi kebijakan yang jujur, berbasis data yang akurat, serta sinyal yang jelas bahwa bank sentral kita masih dikendalikan oleh akal sehat teknokrasi, bukan kalkulasi politik kekuasaan.
Sebab jika benteng terakhir kepercayaan ekonomi itu ikut runtuh, kita tidak hanya akan menyaksikan rupiah merosot makin dalam, tapi juga melihat bangsa ini sibuk menari di atas gelombang krisis yang kita ciptakan sendiri.
