Mari kita ulas drama kolosal terbaru di negeri kita ini dengan kepala dingin, sambil ditemani segelas teh hangat. Seperti biasa, kalau ada program pemerintah yang judulnya mulia—pakai kata “Gratis” dan “Bergizi”—kita semua sudah maklum bahwa di balik kebaikan itu pasti ada cerita-cerita yang bikin dahi mengkerut.
Inilah catatan reflektif kita tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang alih-alih mengenyangkan perut anak sekolah, malah membuat pusing tujuh keliling.
Sengkarut Tata Kelola dan Dugaan Korupsi
Kita ini adalah bangsa yang sangat romantis sekaligus sangat tragis kalau sudah urusan makanan. Di level keluarga, memberikan makanan terbaik untuk anak adalah bentuk kasih sayang paling murni. Maka, ketika pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis, siapa yang tidak senang? Bayangkan, anak-anak sekolah kita, dari Aceh sampai Papua, bakal dapat asupan makanan sehat secara cuma-cuma. Impiannya indah sekali: anak-anak tumbuh cerdas, tinggi, dan sehat.
Namun, di Indonesia, jarak antara “impian indah dalam pidato” dan “kenyataan di lapangan” itu sering kali sejauh bumi dan langit. Begitu sebuah niat mulia diturunkan menjadi program kerja bernama birokrasi, maka yang pertama kali mencium baunya bukan lagi anak-anak yang kelaparan, melainkan para pemburu proyek. Kata “makan gratis” di kepala para perencana anggaran langsung berubah menjadi ribuan titik pengadaan, tender logistik, kontrak katering, dan rantai pasok yang nilainya triliunan rupiah.
Maka jangan kaget kalau belum lama program ini berjalan, kita sudah disuguhi berita penangkapan. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama jajarannya, diciduk oleh Kejaksaan Agung. Tuduhannya klise tapi maut: dugaan korupsi tata kelola dan jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ini sungguh sebuah ironi yang menjengkelkan. Belum sempat anak-anak kita mencicipi gizi dari telur rebus atau segelas susu secara konsisten, para pejabat di atas sana sudah mencicipi “gizi” dari uang suap kelola titik dapur. Presiden memang langsung bergerak cepat melantik pimpinan baru seperti Nanik S Deyang untuk bersih-bersih. Tapi bagi pengamat masyarakat sipil dari ICW atau TII, ini seperti menambal ban bocor yang karetnya sudah telanjur rapuh dari pabriknya. Desainnya sejak awal dinilai amburadul dan sarat konflik kepentingan. Programnya buat rakyat, tapi mainannya tetap gaya lama.
Banyak Dapur MBG Berhenti Beroperasi
Sekarang mari kita turun dari meja rapat Jakarta yang ber-AC ke dapur-dapur SPPG di daerah. Esensi dari program MBG ini adalah desentralisasi dapur. Di setiap wilayah dibikin dapur umum untuk memasak makanan segar yang akan didistribusikan ke sekolah-sekolah terdekat. Ide yang bagus? Di atas kertas, ya. Di lapangan? Kompleksitasnya luar biasa.
Saat ini, ratusan dapur SPPG di Batam, Aceh, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga NTB dilaporkan tutup sementara alias mogok ngebul. Masalahnya sangat klasik: dana operasional dari pusat seret. Pemerintah pusat mengubah sistem pencairan menjadi model top up mingguan ke virtual account. Maksudnya mungkin bagus, biar akuntabel dan tidak ada uang mengendap. Tapi mereka lupa, birokrasi kita itu kalau urusan mentransfer uang ke daerah sering kali jalannya lebih lambat daripada siput ambeien.
Logika Dapur vs Logika Kantoran
Orang kantoran di Jakarta mengira kalau uang telat cair seminggu, dapur bisa utang dulu ke pasar. Mereka tidak paham kalau pedagang pasar di daerah itu butuh uang tunai harian untuk mutar modal belanja sayur, daging, dan telur. Begitu virtual account macet, ya otomatis kompor berhenti menyala.
Bukan cuma urusan duit yang seret, urusan “kotoran” pun jadi masalah. Di Jawa Tengah saja, ada 386 SPPG yang tidak bisa beroperasi gara-gara masalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang buruk. Banyak dapur didirikan tanpa memikirkan ke mana sisa air cucian daging, minyak goreng, dan limbah sayuran itu harus dibuang. Akibatnya, mereka tidak memenuhi standar lingkungan hidup dan belum punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ini kan ajaib. Mau bikin program kesehatan, tapi dapurnya sendiri berpotensi jadi sumber pencemaran lingkungan setempat karena dibangun terburu-buru demi mengejar target tayang politik.
Tidak Semua Sekolah Bisa Bikin Dapur
Karena membangun dapur itu ternyata mahal, rumit, dan butuh tanah serta izin yang berbelit-belit, pimpinan BGN yang baru memunculkan sebuah gagasan alternatif untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Konsepnya begini: karena murid di daerah remote itu sedikit, tidak usahlah dibangun gedung dapur baru yang megah. Pakai saja kantin sekolah yang sudah ada, atau kalau perlu pakai dana CSR dari perusahaan-perusahaan swasta di sekitar sana.
Mendengar gagasan ini, saya pengen mengajak para pengambil kebijakan itu untuk jalan-jalan ke pedalaman NTT, misalnya ke SDI Natarita di Kabupaten Sikka. Di sana, jangankan memikirkan menu makan siang yang higienis dengan standar kalori internasional, bangunan sekolah dan kantinnya saja rusak terdampak erupsi gunung berapi. Jangankan memikirkan IPAL, untuk mendapatkan air bersih saja mereka harus berjuang setengah mati setiap hari.
Memaksakan konsep “kantin sekolah” untuk daerah yang infrastruktur dasarnya hancur-hancuran adalah bentuk kenaifan sosiologis yang hakiki. Lembaga riset kesehatan seperti CISDI sudah mengingatkan dengan keras: tidak ada satu formula ajaib yang bisa diterapkan sama rata di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah di pedalaman itu jangankan punya kantin standar nasional, atapnya bocor dan toiletnya tidak keluar air saja masih banyak.
Kalau infrastruktur air bersih dan higienitas sekolah belum siap tapi dipaksakan harus mengolah makanan dalam jumlah besar setiap hari, taruhannya bukan lagi anak-anak jadi pintar, melainkan risiko keracunan massal yang mengintai di depan mata.
Banyak Mitra Tertipu
Keruwetan ini makin lengkap dengan munculnya klaster korban baru: para pengusaha lokal dan mitra SPPG yang merasa kena tipu. Beberapa waktu lalu, sekelompok mitra mendatangi kantor BGN di Jakarta dengan muka masygul. Mereka mengaku modal miliaran rupiah mereka hangus karena akun pengelola dapur dialihkan sepihak oleh oknum. Ada juga yang sudah menyetor dana talangan miliaran rupiah demi mendapatkan hak kelola SPPG, tapi proyeknya tidak kunjung jelas nasibnya.
Di titik ini, MBG bukan lagi sekadar program sosial, melainkan sudah berubah menjadi komoditas spekulasi bisnis yang kejam. Akibatnya, gelombang protes tidak bisa dibendung lagi. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam “MBG Watch” sampai menggelar demonstrasi dan menuntut hal yang sangat radikal: lakukan moratorium total, audit seluruh aliran dana, dan kalau perlu ubah saja anggarannya menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300.000 per bulan per anak.
Mengapa tuntutan ini rasional? Karena secara makroekonomi, beban fiskal program ini memang mengerikan. Lembaga riset CELIOS memproyeksikan program MBG ini bisa melonjakkan defisit APBN kita hingga menembus angka 3,34% dari PDB.
Artinya apa? Negara harus berutang lebih banyak lagi hanya untuk membiayai makan siang. Kita berutang ke luar negeri hari ini, agar anak-anak kita bisa makan telur hari ini, dan kelak ketika anak-anak itu dewasa, merekalah yang harus membayar pajak lebih tinggi untuk melunasi utang atas makanan yang mereka telan belasan tahun lalu. Sebuah siklus ekonomi yang membuat kepala kita pening.
Membaca Ulang Makna “Memberi Makan”
Sebagai penutup, mari kita renungkan esensi dari keruwetan ini. Memberi makan orang yang lapar adalah perbuatan paling mulia di dunia. Tetapi, menginstitusikan perbuatan mulia menjadi proyek raksasa berskala nasional tanpa persiapan matang adalah sebuah kecerobohan politik yang egois.
Rezim ini tampaknya terlalu tergesa-gesa ingin menagih janji kampanye dan pamer keberhasilan, sampai lupa bahwa mengelola urusan logistik perut ratusan juta anak dari Sabang sampai Merauke itu tidak semudah membalik telapak tangan. Urusan air bersih, urusan limbah dapur, urusan birokrasi keuangan, hingga urusan integritas moral para pejabatnya ternyata belum selesai dikondisikan.
Jika program ini terus dipaksakan berjalan dalam kondisi amburadul seperti sekarang—di mana pimpinannya korupsi, dapurnya mogok, mitranya merugi, dan anggarannya bikin jebol APBN—maka esensi kebaikannya akan hilang. Yang tersisa hanyalah proyek mercusuar yang meninggalkan residu masalah di mana-mana.
Mungkin ada baiknya pemerintah mendengarkan suara dari jalanan: rem dulu sejenak, benahi dapurnya, rapikan sistem keuangannya, dan singkirkan para pemburu rente yang mencoba menggerogoti piring makan anak-anak kita. Jangan sampai niat baik memberi makan gratis ini malah berakhir dengan memberi “makan” para koruptor secara gratis dari uang pajak rakyat.
